Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
Bisset, Alison
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2014
345 BIS t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
R. Abdussalam
Jakarta: PTIK, 2003
345 ABD h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ayu Miranda Kosasih
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai konsep pertanggungjawaban pidana
dalam hukum pidana internasional dan secara spesifik membahas
konsep pertanggungjawaban individual yang diatur dalam Statuta Roma.
Konsep pertanggungjawaban individual mulai dikenal dalam hukum
internasional moderen pada masa Perang Dunia II tepatnya dalam
Peradilan Nuremberg, dengan menghukum individu atas kejahatan
internasional. Konsep ini selanjutnya diterapkan di berbagai peradilan
pidana internasional. dan mengalami perkembangan dengan munculnya
konsep pertanggungjawaban pimpinan dalam Peradilan Tokyo dan
konsep Joint Criminal Enterprise dalam International Court for Former
Yugoslavia (ICTY). Konsep pertanggungjawaban individual mengalami
perubahan ketika diterapkan ...
"
2013
S46333
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sefriani
"
ATCA restricts its jurisdiction by imposing some doctrines such as minimum contact, forum non-convenience political question, international commity and act of state doctrine. Besides that, it also ignores the international criminal law principles such as presunption of innocence, expeditious trial, equity of arms and the atendance of the suspect in the court. The existence of par im parem in habet imperium principles recognized in international law causes the decision of American Court is meaningless ...
"
Universitas Islam Indonesia, 2006
345 JHUII 13:2 (2006)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Almer Reyhan Irsali
"
Ketentuan mengenai kejahatan genosida yang terdapat dalam Statuta Roma dari Pengadilan Pidana Internasional dan Elements of Crimes mensyaratkan elemen baru yang disebut sebagai elemen kontekstual. Ketentuan mengenai elemen kontekstual dari kejahatan genosida mensyaratkan tindakan yang dilakukan atas pola tindakan yang sama atau dapat sendirinya menyebabkan kemusnahan kelompok yang menjadi sasaran. Keberadaan elemen kontekstual ini mengubah ruang lingkup dari kejahatan genosida yang sudah bertahan selama 50 tahun. Skripsi ini menganalisis perkembangan elemen kontekstual dari kejahatan genosida ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66688
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Andi Hamzah
Jakarta: Rajawali, 2012
345.023 23 AND p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nico Angelo Putra
"
Konsep Joint Criminal Enterprise pertama kali diperkenalkan oleh Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas wilayah Yugoslavia di dalam kasus Tadic pada tahun 1999. Setelah kasus Tadic, konsep Joint Criminal Enterprise diterapkan di berbagai pengadilan pidana internasional dan pengadilan hybrid supranasional untuk kasus kejahatan internasional. Di Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat konsep penyertaan, sebuah konsep yang menyerupai Joint Criminal Enterprise.
Tulisan ini membahas pengertian dan perkembangan konsep Joint Criminal Enterprise, penerapan Joint Criminal Enterprise di dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1190
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Rahma Atika Idrus
"
Skripsi ini membahas tentang tindakan perekrutan tentara anak menjadi satu suatu bentuk kejahatan perang yang ditinjau berdasarkan hukum internasional. Kasus yang digunakan dalam tulisan ini adalah kasus perekrutan tentara anak dilakukan oleh Thomas Lubanga Dyilo sebagai Presiden Persatuan Patriot Kongo (UPC) dan Komandan Pasukan patriotiques pour la libération du Congo (FPLC) di konflik di Ituri, Kongo. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami latar belakang larangan perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata, mengetahui ketentuan hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tara Nadianti Kasih
"
Perkawinan paksa sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan belum diatur dalam Statuta Roma. Dalam praktiknya, Mahkamah Pidana Internasional telah memutus perkawinan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berupa other inhumane acts dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma untuk menuntut perkawinan paksa sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan hasil yurisprudensi di berbagai pengadilan internasional yang telah menangani terkait perkawinan paksa, penuntutan atas tindakan perkawinan paksa telah dilakukan dengan menerapkan ketentuan terkait tindakan-tindakan kejahatan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hikmatu Shalihah
"
Skripsi ini membahas mengenai pengaruh dari Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes 2014 terhadap penuntutan kejahatan seksual yang diadili di Mahkamah Pidana Internasional. Dalam penelitian ini juga akan dibahas secara kronologis terkait pengaturan dan penuntutan kejahatan seksual di pengadilan- pengadilan sebelum Mahkamah Pidana Internasional untuk melihat signifikansi dari setiap pengadilan dalam penuntutan kejahatan seksual. Kejahatan seksual pada International Military Tribunal of Nuremberg and Tokyo (IMT dan IMTFE) pada masa Perang Dunia II belum dianggap ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
