Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Protection of children's rights in Indonesian laws related to criminal cases.

Abstrak :
ABSTRAK
Di Indonesia gejala kenakalan dan kejahatan anak akhir-akhir ini di kota-kota besar semakin meningkat. Hal ini disebabkan banyak faktor. Sehingga menjadi masalah yang dipikirkan oleh pemerintah dan masyarakat, oleh karena hal tersebut menyangkut hari depan generasi muda. Masalah kenakalan dan kejahatan anak perlu diselesaikan melalui suatu peradilan yang khusus bagi anak-anak, agar ada jaminan bahwa penyelesaian masalah itu tidak merugikan kepentingan si anak dan mempengaruhi masa depan serta perkembangan kepribadian anak untuk selanjutnya. Sampai saat ini di Indonesia belum ada sistem peradilan pidana yang khusus untuk mengadili anak-anak yang dituduh melakukan suatu tindak pidana. Penyelesaian perkara-perkara. pidana yang dilakukan oleh anak-anak melalui pengadilan umum atau negeri. Di dalam praktek, ditemukan berbagai cara mengadili anak yang tidak seragam antara satu daerah dengan daerah 1ainnya di Indonesia. Karena hingga saat ini belum ada suatu peraturan tentang peradilan anak yang mengikat semua pihak. Sementara itu, tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang sampai ke pengadilan tidak pernah berhenti. Hukum Acara Pidana bagi anak adalah sama seperti bagi orang dewasa, yaitu yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana pendekatan beracara melalui KUHAP dalam mengadili anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, kadang-kadang sangat merugikan kepentingan mereka. Oleh karena itu, sudah saatnya diciptakan Undang-Undang tentang Peradilan Anak, yang memuat peraturan lengkap mengenai susunan dan wewenang hakim anak serta hukum acara tersendiri yang khusus untuk mengadili anak-anak yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, sejak ditangkap sampai diputus, serta perlakuan selanjutnya dalam pembinaan sesudah putusan hakim anak mempunyai kekuatan hu kum tetap, supaya ada suatu kepastian hukum yang menjamin hak-hak terdakwa anak.

Abstrak :
Tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Saat melakukan tindak pidana, anak dipandang tidak mandiri secara kejiwaan, dan bukan pula miniatur orang dewasa. Anak yang menjadi pelaku pidana juga dapat dipandang sebagai korban, yakni korban dari keadaan disekitarnya. Dalam sistem peradilan pidana, mediasi penal dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (penal reform), dan dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide "penal reform" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, serta untuk penyederhanaan proses peradilan, salah satu caranya adalah dengan mekanisme "mediasi penal". Keadilan restoratif memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, tetapi tetap membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya. Keadilan restoratif menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Aparat penegak hukum, pelaku, dan korban bisa bersepakat untuk mengalihkan kasus tersebut agar tidak dibawa hingga ke proses pemeriksaan dipengadilan jika pelakunya adalah anak-anak. Berdasarkan semua hal diatas, maka skripsi ini akan membahas mengenai studi perbandingan kasus mengenai penerapan mediasi penal dalam penanganan Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum. ......Law enforcement purpose was not to apply the law, but rather to achieve order, peace, tranquility, in a harmonious society and fair. When doing crime, psychiatric child was not independent, and it was not a miniature adult. Children who become perpetrators of crime can also be seen as victims, the victims of circumstances around it. In the criminal justice system, penal mediation against the background of thought associated with the ideas of criminal law reform (penal reform), and problems associated with pragmatism. Background ideas "penal reform" that among other things the protection of victims of an idea, the idea of harmonization, the idea of restorative justice, the idea to overcome the stiffness/formality in the existing system, the idea of avoiding the negative effects of the criminal justice system and criminal system that exists today, particularly in search of an alternative to the criminal. Background of pragmatism among others to reduce stagnation or accumulation case, as well as to simplify the process of justice, one way is the mechanism 'penal mediation'. Restorative justice focuses justice for the victims at will and self-interest, but still makes the perpetrator responsible for his crime. Restorative justice offers recovery for all parties involved. Law enforcement officers, the offender, and the victim can agree to transfer the case not to be brought up to the inspection process in court if the perpetrators are children. Based on all the above, then this paper will discuss the Application of Penal Mediation Settlement In Case Crime Carried Out By Children Against the Law (Comparison Case Study of Court Decisions).

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada proses pengambilan keputusan serta faktor-faktor yang melatarbelakangi proses pengambilan keputusan aktor-aktor peradilan pidana anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ABH di Jakarta. Masalah penelitian ini dilandasi pada fenomena penempatan ABH dalam lembaga pemasyarakatan yang kerap dilakukan aktor peradilan pidana anak, meskipun sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah menganut asas keadilan restoratif serta asas perlindungan dan kepentingan terbaik anak, yang notabene-nya diterapkan sebagai usaha untuk menjauhkan ABH dari hukuman penjara. Penelitian ini mengambil studi kasus pada aktor peradilan pidana anak di Jakarta Selatan. Aktor peradilan pidana anak di Jakarta Utara turut diteliti sebagai langkah konfirmasi terhadap temuan data di Jakarta Selatan. Teori focal concerns of criminal justice decision-making digunakan sebagai pisau analisa primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara terhadap aktor-aktor peradilan anak, ABH, serta melakukan observasi persidangan anak. Analisa data menggunakan teknik deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak sepenuhnya menerapkan asas keadilan restoratif serta asas perlindungan dan kepentingan terbaik anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan aktor-aktor peradilan pidana anak masih berlandaskan pada falsafah peradilan retributif. Sementara itu, aspek-aspek sosial ABH hanya dijadikan sebagai faktor sekunder dalam proses pengambilan keputusan. Reformasi paradigma sistem peradilan anak di Indonesia diperlukan agar sistem peradilan anak serta proses pengambilan keputusan aktor-aktor peradilan anak terhadap ABH sepenuhnya berorientasi pada asas keadilan restoratif, asas kepentingan terbaik anak, asas perlindungan anak, serta keadilan sosial.

---

ABSTRACT
This study focuses on the decision making process undertaken by the juvenile justice actors. This study also focuses on the factors that become the background of the decision making process. The case studies were taken on juvenile justice actors in South Jakarta with comparison to North Jakarta. This study uses the focal concerns of criminal justice decision making from Steffensmeier, Kramer, Ulmer 1998 . This study used a qualitative approach, using interviews and observation as data collection techniques. The data were analyzed using descriptive interpretative techniques. The results showed that the principle of restorative justice and protection of the child are not fully implemented in the juvenile justice process. Factors that effect the decision making process are still based on retributive philosophy of justice. Meanwhile, the social aspect is only used as a secondary factor. Paradigm reform of the juvenile justice is needed, so that the decision making process can be completely oriented to restorative justice, the best interest of the child, child protection, and social justice.

Abstrak :
ABSTRAK
Perlindungan terhadap hak-hak anak mutlak diperlukan. Negara sebagai pihak yang menjamin kepastian hak-hak anak Indonesia juga Wajib memastikan hak-hak anak tersebut terpenuhi. Anak dalam peradilan pidana memiliki kerentanan yang lebih dari biasanya, terutama dalam hal pelanggaran hak-haknya. Oleh karena itu diperlukan perlindungan yang khusus. Analisis Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia merupakan upaya peneliti dalam berkontribusi mewujudkan mekanisme perlindungan hak-hak anak dalam peradilan pidana anak bagi anak-anak yang disangka atau divonis sebagai pelanggar hukum pidana. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti melakukan analisis wacana kritis terhadap teks Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada bagian Acara Peradilan Anak. Melakukan interpretasi terhadap teks merupakan langkah awal yang digunakan, kemudian melakukan dekonstruksi terhadap teknis tersebut. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, rnaka hasil dari teknik analisis wacana kritis terhadap Rancangan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada Acara Peradilan Anak belum cukup mewakili hak-hak anak dan berpihak pada anak dalam sistem peradilan pidana.

---

ABSTRACT
The protection of children's rights is absolutely necessary. State as a party, which ensures the rights of children in Indonesia are also required to ensure children's rights are met. Children in the criminal justice have more vulnerability than usual, especially in the case of violation of his rights. Therefore, it needs special protection. Analysis of the Draft Law on Children's Criminal Justice System in Indonesia is contributing to the efforts of researchers in realizing the mechanism of protection of the rights of children in child criminal justice for children suspected of or convicted for criminal offenders. By using a qualitative research approach to critical discourse analysis of the text of the Draft Law on Children's Criminal Justice System in Indonesia on the Occasion of Juvenile Justice. Interpretations of the text is the first step used, then perform the deconstruction of the text. Based on the analysis already done by the researchers, the results of the techniques of critical discourse analysis of the Draft Law on Children's Criminal Justice System in Indonesia on the Occasion of Juvenile Justice has not adequately represent the rights of children and in favor of the children in the criminal justice system.

Abstrak :
Anak adalah masa depan bangsa, untuk itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak menjadi manusia-manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Salah satu unsur pembinaan .dan perlindungan adalah Hukum, sebab unsur ini mengatur fungsi, hak, dan kewajiban warga masyarakat maupun- warga negara. Permasalahannya sekarang, apakah Hukum yang sesuai untuk anak-anak sudah ada? Kalau kita perhatikan kenakalan dan kejahatan yang dilakukan anak dewasa ini terutama di kota-kota besar seperti perkelahian antarsekolah maupun antarwilayah yang banyak menimbulkan korban, penyalahgunaan narkotika, perampasan, pemerkosaan, pengerusakan, dan lain-lain, demikan juga sebaliknya banyak anak yang mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari orang dewasa seperti penyiksaan dan pemerkosaan, hal ini merupakan salah satu unsur bahwa hukum untuk anak-anak yang ada saat ini sudah tidak sesuai perkembangan zaman oleh karena itu hukum pidana anak perlu dilengkapi/disempurnakan. Data dari Biro Pusat Statistik, di Indonesia tahun 1992, menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi narapidana di Lembaga Lembaga pemasarakatan berjumlah 4.778 orang dan Pemuda 14.259 orang.

Abstrak :
ABSTRAK Anak sangat rentan menjadi korban kejahatan khususnya korban kesusilaan. Anak yang menjadi korban kejahatan kesusilaan tentu tidak hanya menderita secara fisik tetapi juga psikis. Namun, dalam proses peradilan pidana, kedudukannya sebagai korban cenderung terpinggirkan. Melihat perlindungan dan kedudukan anak sebagai korban kejahatan yang belum terlalu diperhatikan dalam proses peradilan pidana, pendekatan keadilan restoratif dipergunakan sebagai model alternatif penanganan perkara anak yang dinilai lebih mampu menjamin perlindungan dan kedudukan anak sebagai korban kejahatan. Penulis menggunakan tipe penelitian normatif yuridis. Pada penelitian normatif, penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus Sedangkan secara yuridis, penulis melakukan wawancara terhadap Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak terkait pengetahuannya mengenai sistem peradilan pidana anak. Hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) penanganan perkara anak dengan model pendekatan restorative justice nyatanya belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan apabila dibandingkan dengan mekanisme peradilan konvensional (2) aparat penegak hukum dalam menjalankan perannya belum begitu menjamin perlindungan terhadap anak korban (3) sistem peradilan pidana anak seharusnya kedepan mampu memperhatikan kepentingan dan perlindungan tidak hanya untuk anak pelaku, tetapi juga untuk anak korban dan anak saksi.

---

ABSTRACT Children are surely vulnerable to be the victims of crimes, especially victims of criminal acts of decency. The children who are being the victims of criminal acts of decency are not only suffer physically but also psychologically. However, in the criminal justice system, their positions as victims tend to be marginalized. Seeing the child?s protection and status as a victim of crime has not been paid too much attention in the criminal justice system, restorative justice approach is used as an alternative model of handling the case of children, which is considered as more capable of guaranteeing the protection and status of children as victims of crime. The author uses normative juridical research. In the normative research, the authors uses the statute approach and use the case approach. In the juridical research, the author conducted the interview with police, prosecutor, and judge related to their knowledge of the criminal justice system of children. Results of the study can be concluded as follows: (1) Handling the case of the children with restorative justice approach in fact has not been able to provide protection to child as victims of crime when compared to the conventional criminal justice system mechanism. (2) The law enforcers in carrying out their role have not been fully guaranteed the protection of the child as victims. (3) the criminal justice system of children should be able to observe the concerns and the protection.