Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membua takta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan aktaotentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut notaris dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalampembuatan akta. Salah satu pelanggaran yang dilakukan olehNotaris yaitu kasus yang dilakukan oleh Notaris Surya Hasan, SH, sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/NJ.PPN/XI/2010 yaitu tidak melakukan pencocokan kembali fotokopi surat-surat disburment request dengan aslinya. Dari hasil penelitian ini, bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpegang teguh pada sumpah jabatan notaris, asas kecermatan, asas profesionalitas serta harus lebih seksama dan teliti agar akta yang dihasilkannya tidak kehilangan keotensitasannya.Dalam penelitian tesis ini, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yakni metode yang mengacu pada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahanbahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan. ......Notary is a public officer authorizes to make authentic deeds as long as making of certain authentic deeds not specialized for other public officers. There are required by legislation in making authentic deeds in order to create certainty, order, and legal protection. Due to those matters then notary can be given responsibility for its actions in making deeds. One violation done by notary such the case done by Notary Surya Hasan, S,H as evidenced by the decision of the Supervisory Council of Notaries Center dated of 02 December 2010 number: 11/B/MJ.PPN/XI/2010. From the result of this study then Notary in playing its duties of office must hold fast Notary's oath of office. Principle of austerity, principle of professionality, and should be more carefully and thoroughly in order that the deeds it makes will no loss of authenticity.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada era globalisasi, masyarakat Indonesia sudah mulai mengenal perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tersebut, biasanya masyarakat menggunakan alat bukti tertulis sebagai tanda terikatnya para pihak. Guna menjamin kepemilikan seseorang terhadap hak-hak yang diperolehnya, baik melalui jual beli, hibah, maupun sewa menyewa biasanya orang tersebut akan membuat fotokopi terhadap alat bukti tertulis yang dimilikinya. Fotokopi alat bukti tertulis tersebut dibuat dengan keyakinan apabila terjadi kehilangan pada alat bukti tertulis yang asli, maka seseorang tersebut masih dapat menunjukkan bukti kepemilikannya melalui sebuah fotokopi akta. Dalam hal demikian, bagaimanakah kedudukan fotokopi terhadap pembuktian akta otentik dalam perkara perdata? Serta bagaimanakah kedudukan alat bukti lain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fotokopi akta otentik berdasarkan Putusan Pengadilan? Untuk itu, Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan alat pengumpulan data melalui studi dokumen. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder sebagai penunjang, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif serta pada akhirnya ditarik kesimpulan, dari keseluruhan hasil pembahasan dan hasil analisis permasalahan tersebut dilaporkan dalam bentuk evaluatif analitis. Melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 235/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim. disimpulkan bahwa bukti fotokopi akta otentik dapat diterima jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain berupa: pengakuan, saksi, dan/atau sumpah. Selanjutnya bukti fotokopi akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas atau penilaiannya diserahkan kepada hakim.

---

ABSTRACT
In the era of globalization, the people of Indonesia have started to recognize legal actions that will cause legal consequences. To perform such legal acts, people usually use written evidence as a sign of bonding parties. In order to guarantee an ownership rights, whether through sale or purchase, grant or lease, many person usually photocopy their written evidence. They belief that event they loss the original written evidence, the photocopy of that is acceptable, then they still prove the ownership through the photocopy. In such case, how about the position of photocopy of authentication deed in civil cases And how about the position of other evidences as an integral part of copy of authentic deeds based on Court Decisions Therefore, the author conducted legal research using normative juridical research methods with data collection tools through document studies. The kind of data is secondary data, then analyzed by qualitative method and in the end get then conclusion, the result reported by evaluative analysis. The analysis of Jakarta Timur District Court Verdict Number 235 Pdt.G 2014 PN.Jkt.Tim. concluded that evidence of copy of authentic deed is acceptable if it is compatible or corroborated with other evidence in the form of acknowledgment, witness, and or oath. Further evidence of copy of the authentic deed has free evidentiary power or its judgment is submitted to the judge.

Abstrak :
Hampir seluruh penyedia jasa fotokopi di Indonesia ini pasti pernah menfotokopi bahan-bahan berhak cipta seperti buku dan karya tulis lainnya. Rata-rata mereka memperbanyak buku tanpa takut adanya tuntutan pelanggaran hak cipta oleh karena mereka bernaung kepada istilah untuk kepentingan pendidikan. Padahal, kepentingan pendidikan yang dimaksud dalam hak cipta ini mengandung aturan main tersendiri sebagaimana diatur dalam doktrin penggunaan yang wajar (fair use) dari Amerika Serikat. Pembahasan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, menggunakan ketentuan hukum hak cipta dan doktrin fair use. Kepentingan pendidikan dalam kerangka fair use adalah kepentingan pendidikan yang bersifat non-komersial dan dilaksanakan oleh lembaga non-komersial pula. Sementara itu, tindakan perbanyakan buku oleh penyedia jasa fotokopi bukan merupakan tindakan kepentingan pendidikan yang dikehendaki oleh aturan main doktrin fair use. Oleh karena itu, agar tidak melanggar ketentuan hak cipta, perbanyakan buku oleh penyedia jasa fotokopi ini harus harus melalui prosedur izin terhadap pemegang hak cipta (penerbit buku dan/atau penulis naskah buku), sementara perbanyakan buku oleh instansi pendidikan dibatasi porsinya menggunakan perangkat aturan semacam Calssroom Guidelines dari Amerika Serikat. ...... Almost all the photocopy services in Indonesia have ever photocopied several copyrighted materials such as books and other writings. They reproduce the books without fear of copyright infringement claims because they are ruled by the terms of educational purposes. In fact, the educational purposes which are ruled by copyright law have their own rules as stipulated in the doctrine of fair use of the United States. This study examined the meaning of educational purposes based on the values that exist within the fair use doctrine. The issues of this study were examined using qualitative methods, copyright law, and fair use doctrine. Educational purposes accommodated by fair use doctrine are noncommercial educational uses and are implemented by noncommercial institutions as well. Meanwhile, the reproduction of books by the photocopy services is not a reproduction for educational purposes according to the fair use doctrine. Thus, in order not to infringe the copyright law, the reproduction of books by the photocopy services have to obtain the permission (license) from copyright holder, while the reproduction of books by the educational institutions use a term of limitation such as Classroom Guidelines from United States.