Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hafleziani
"Penyakit tuberkulosis paru (TB paru) sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia diperkirakan terdapat 8 juta penduduk dunia terserang TB paru dengan kematian 3 juta pertahun (WHO,1993). D negara-negara berkembang, 25% dari kematian merupakan kematian yang dspat dicegah. Diperkirakan 95% penderita TB paru berada di negara-negara berkembang WHO mencanangkan kedaruratan global untuk penyakit TB paru pada tahun 1993, karena diperkirakan sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi Pitman TB.(Profil Departemen Kesehatan, 1999). Ditahun 1990 yang lalu, dikawasan Asia Tenggara telah muncul 3,1 juta penderita baru TB paru dan terjadi lebih dari 1 juta kematian akibat penyakit ini. Ditahun 2000 diseluruh dunia muncul lebih dari 10,2 juta penderita TB paru serta 3,5 juta kematian (Aditama 1999).
Di Indonesia hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahuu 1995 menunjukkan bahwa TB paru menrpakan penyebab kematian nomor 3 (10,9%) setelah penyakit kardiovaskuler (14,3%) dan penyakit saluran pernapasan (16%) pada semua golongan usia dan nomor satu dari golongan penyakit infeksi. Secara nasional saat ini diperkirakan setiap tahun terjadi penularan 500.000 kasus TB paru dan 175.000 kasus diantaranya meninggal dunia. Hampir 70% penderita TB paru adalah penduduk yang berusia produktif (kelompok umur 15 - 54 tahun), terutama mereka yang berasal dari kalangan sosial ekonomi lemah. (Abednego, 1996).
Angka kesakitan penderita TB paru hasil Tahan Asam Positif (BTA+) yang berumur besar dari 15 tahun di Indonesia per 100.000 penduduk dari tahun 1993 sampai dengan 1997 cenderumg normal, yaitu 90 per 100.000 penduduk pada tahun. 1993 menjadi 34,3 per 100.000 penduduk pada tahun 1996, tetapi meningkat kembali menjadi 53,1 per 100.000 penduduk pada tahun 1997. (Departemen Kesehatan., 1999). Pada Propinsi Sumatera Barat, angka kesakitan penderita TB pare BTA+ tahun 1999/2000 adalah 33,2 per 100.000 penduduk, sedangkan pada Kabupaten Pesisir Selatan 33,7 per 100.000 penduduk.
Pola kematian meenurut penyebab kematian rawat inap di RSU M.Zein Painan (Kota Kabupaten), merupakan urutan pertama (16,2%) dari penyakit yang ada untuk semua umur. Sampai saat ini program penanggulangan TB paru dengan strategi Directly Observed Treatment .Shortcourse (DOTS) artinya pengawasan langsung menelan obat jangka pendek setiap hari, belum menjangkau seluruh puskesmas . Pelaksanaan di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, DOTS baru 36% dengan angka kesembuhan 87%. Sebelum strategi DOTS (1969-1994) cakupan penemuan TB paru sebesar 56% dengan angka kesembuhan masih rendah yaitu 40-46%. (Departemen Kesehatan, 1998).
Di Propinsi Sumatera Barat dari tahun 1999/2000 didapatkan penemuan tersangka TB paru deugan manisfetasi klinik yang diperiksa dahaknya sebanyak 0,6% dari jumlah penduduk yang berumur diatas 15 tahun. Sedangkan di Kabupaten Pesisir Selatan didapat angka penemuan tersangka yang diperiksa dahaknya 0,2 %, dibandingkan dengan Kabupaten Padang Pariamam 0,8% dan Kabupaten Agam 1,6%, penemuan tersangka TB paru di Kabupaten Pesisir Selatan masih rendah. Target untuk penemuan tersangka TB paru adalah 10% dari jumlah penduduk yang berumur diatas 15 tahun, realisasi di. Pesisir Selatan 0,2 %. Kemudian dibandingkan dengam tahun 1998/1999 terdapat penurunan penemuan tersangka TB paru sebanyak 50% dibandingkan dengan realisasi tahun 1999/2000. Penemuan tersangka TB paru yang diperiksa dahaknya di puskesmas merupakan salah satu rujukan dari paramedis pustu dan unit kesehatan lainnya dalam hal ini yang lebih berperan dalam rujukan penemuan tersangka TB paru ini adalah paramedis pustu?"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2001
T2756
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bima Satria Ramadhan
"Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu mekanisme untuk menentukan pemimpin di daerah yang berasal dari pilihan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan konsep kedaulatan kepada rakyat dan negara hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945. Berbicara mengenai pelaksanaannya tidak terlepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada di Indonesia. Dan juga kerangka hukum Pilkada yang telah dibuat sedemikian rupa untuk memberikan pengaturan dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaan Pilkada 2020 telah ditemukan calon kepala daerah yang sedang terlibat kasus hukum pada Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020. Meskipun kepala daerah tersebut menyandang status terdakwa, ternyata tidak mempengaruhi KPUD Pesisir Selatan untuk tidak meloloskannya sebagai peserta Pilkada. Sampai kemudian ditetapkan sebagai kepala daerah yang terpilih. Berdasarkan fakta inilah timbul pertanyaan-pertanyaan terkait legalitas calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana, serta legalitas terkait kemenangannya di Pilkada. Selain itu juga menimbulkan pertanyaan terkait jabatan yang diperoleh apakah memiliki legitimasi sesuai dengan UU tentang Pilkada dan UU tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan studi pustaka serta wawancara. Penelitian ini menjadi penting untuk membahas implikasi hukum kepala daerah terpilih yang terlibat kasus hukum pada contoh kasus di Pilkada tahun 2020 serta mencarikan solusinya. Sehingga, selain dapat bermanfaat bagi pengembangan pembahasan secara teoritis, juga bermanfaat bagi Instansi Pemerintah terkait.

Regional head elections (Pilkada) are a mechanism to determine leaders in regions that come from the choices of the people. This is in line with the concept of sovereignty to the people and the rule of law as mandated by the 1945 Constitution. Talking about its implementation cannot be separated from the role of the General Elections Commission (KPU) as the organizer of Pilkada in Indonesia. And also, the Pilkada legal framework has been designed in such a way as to provide regulation in its implementation. During the Pilkada in 2020, a regional head candidate who was involved in a legal case in the 2020 Pesisir Selatan Regency election was discovered. Even though the regional head had the status of a defendant, it did not affect the Pesisir Selatan KPUD not to pass him as a Pilkada participant. Until then appointed as the elected regional head. Based on this fact, questions arise regarding the legality of the candidates for regional heads who are designated as suspects, defendants and convicts, as well as the legality of his victory in the Pilkada. In addition, it also raises questions regarding the position obtained whether it has legitimacy in accordance with the Law on Regional Elections and the Law on Regional Government. The method used in this thesis research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. This research is important to discuss the legal implications of elected regional heads who are involved in legal cases in the examples of cases in the 2020 Pilkada and find solutions. So, besides being able to be useful for the development of theoretical discussions, it is also beneficial for the relevant Government Agencies."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suryadi
"ABSTRAK
Tulisan ini memuat analisis tekstual dua ragam sastra lisan Minangkabau, yaitu dendang Pauah dan rebab Pesisir Selatan. Analisis tekstual ini difokuskan pada aspek kebahasaan teks kedua ragam sastra 1isan itu.
Tujuan analisis adalah untuk mengetahui aturan yang mengua­ sai penci ptaan teks sastra 1isan tersebut. Teks sastra lisan tersebut didendangkan oleh pendendangnya tanpa naskah dengan kecepatan dan ketepatan yang mengagumkan, padaha1 penciptaan itu tunduk pada aturan matra yang ketat. Oalam satu malam pertunjukan tercipta tidak kurang dari 2500-an baris. Mengingat panjangnya teks itu, mustahil ia diciptakan dengan teknik penghapalan. Lagi pula berdasarkan perbandingan hasil pertunjukan ragam yang sama (bahkan oleh pendendang yang sama pula), terlihat bahwa teks yang dihasilkan memiliki variasi. Ini menunjukkan bahwa proses pencip­ taan atau penggubahan teks itu bukan dengan cara penghapalan.
Secara teori, budaya ke1isanan adalah budaya mengingat(remembering), sedangkan budaya keberaksaraan terkait erat dengan penghapa1an (memorisasi). Oleh karenanya dapat diasumsikan bahwa dalam penciptaan teks sastra lisan yang panjang itu dengan kete­ patan dan ketepatan yang mengagumkan, tanpa naskah, tunduk kepada aturan matra yang ketat, pendendang memiliki "kunci" tertentu. Seorang peneliti, Albert B. Lord, telah membuktikan adanya "kunci" itu dalam penciptaan teks sastra lisan Yugoslavia; Kata­ nya, penciptaan teks satra lisan tersebut oleh para gus7ar (pendendang sastra 1isan di Yugos1avia) dituntun oleh formu1a tertentu. Ia merumuskan formu1a itu sebagai "seperangkat unsur bahasa yang siap pakai yang secara teratur digunakan dalam kon disi matra yang sama untuk mengungkapkan ide yang hakiki."
Teori tersebut diaplikasikan dalam analisis terhadap teks dendang pauah dan rebab Pesisir Selatan. Hasil analisis itu membuktikan bahwa baik dalam teks dendang Pauah yang berbentuk pantun, maupun teks rebab Pesisir Selatan yang berbentuk prosa liris terdapat formula yang menjadi pedoman pengubahan bagi pendendangnya. Formula tersebut terdapat pada tataran kouplet, kelompok baris yang berpasangan, satu baris, dan bagian baris (tingkat frasa, klausa, kata, dan suku kata).
Pada teks dengan Pauah, intensitas pengoperasian formula itu tinggi dalam baris-baris sampiran; banyak ditemukan konstruksi (bagian) baris sampiran yang sama yang dipasangkan dengan baris-baris isi yang berbeda-beda. Pada teks rebab Pesisir Selatan operasional formula itu tampak pada keseluruhan baris dengan satu pola formula. Jadi, dalam masyarakat niraksara, tidak ada teks atau wacana yang baku. Penyelamatan dan pentransformasian hasil budaya dalam masyarakat niraksara sangat tergantung kepada keformulaikan wacana."
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1994
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Junaidi
"Studi ini bertujuan untuk menghitung potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Pesisir Selatan serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan mencari alternatif solusi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui survei lapangan.
Hasil potensi menunjukkan bahwa potensi pajak restoran pada tahun 2007 cukup besar, dengan estimasi mencapai 2,8 kali lipat dari realisasi tahun 2006 yaitu Rp1.000.549.824, atau efektivitas pajak 2006 sebesar 35,57%. Sedangkan potensi pajak hotel lebih tinggi lagi, yaitu 5,3 kali lipat dari realisasi tahun 2006, yaitu Rp97.801.873, dengan efektivitas pajak 2006 hanya 18,80% jika diukur berdasarkan potensi pajak hotel 2007. Jauh rendahnya realisasi dibandingkan potensi yang ada disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat atau pengelola/pemilik dalam membayar pajak.
Hasil analisis penilaian ahli untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran menyarankan strategi utama adalah peningkatan kelembagaan. Ini meliputi:
- Meningkatkan koordinasi, komunikasi, pembinaan, dan sosialisasi
- Membuat petunjuk pelaksanaan/teknis dan alokasi anggaran pemungutan pajak
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak hotel dan restoran
Kedepannya, Pemerintah Daerah Pesisir Selatan disarankan untuk menerapkan strategi sesuai hasil analisis ini, yaitu:
- Melakukan kajian ulang sistem SKP (Sistem Kewajiban Pajak) yang ada sekarang
- Memberlakukan sistem billing bagi wajib pajak yang cukup besar/sedang
- Menegakkan sanksi hukum yang jelas dan tegas terhadap wajib pajak yang melanggar
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Pesisir Selatan dapat meningkat secara signifikan."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T29196
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Soeryoto
"Akibat rendahnya cakupan penimbangan balita di posyandu tahun 1999 (angka D/S) maka 7.396 (4,72%) balita di Sumatera Barat jatuh pada keadaan kurang energi protein (KEP) sedang, 2.092 (1,3%) jatuh pada keadaan KEP berat (busung lapar), dengan kematian sebanyak 20 balita (0,05%). Untuk menurunkan angka KEP di atas pemerintah melaksanakan program penimbangan di posyandu di setiap desa. Kehadiran posyandu di setiap desa diharapkan mampu meningkatkan jumlah penimbangan balita (D/S) dengan demikian sekaligus mampu memperluas pemantauan status gizi balita dan program posyandu lainnya.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran cakupan penimbangan balita di posyandu, faktor-faktor lain yang berhubungan dengan cakupan tersebut serta melihat faktor mana yang paling dominan dalam mempengaruhi cakupan penimbangan di posyandu. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat.
Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan responden sebanyak 106 ibu balita di Kecamatan. IV Jurai Kabupaten. Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat. yang dipilih secara systematic random sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan penimbangan balita di kecamatan ini sebesar 51,2%. Terdapat 4 (empat) faktor yang berhubungan dengan cakupan penimbangan balita yaitu faktor status bekerja dan pengetahuan ibu mengenai posyandu, faktor pelayanan posyandu serta faktor pembinaan oleh kader. Faktor pelayanan posyandu ternyata merupakan faktor dominan dari keempat faktor di atas.
Penelititan ini juga menyarankan agar semua pihak khususnya jajaran kesehatan baik di level Puskesmas maupun tingkat Kabupaten Pesisir Selatan untuk tetap terus berusaha memperbaik manajemen mutu pelayanan kesehatan khususnya di tingkat posyandu. Juga disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menganggarkan alokasi khusus kegiatan pelayanan posyandu untuk tahun anggaran 2001 dalam rangka mengantisipasi diberlakukannya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah.

Correlation Between Mothers Characteristics of Under Five Children and Weighing Coverage in IV Jurai Sub District West Sumatera Province in Pesisir Selatan District, 2000A low weighing coverage for under five children in West Sumatera in 1999 caused a high prevalence of protein energy malnutrition, 4.72% and 1.3% respectively, for moderate and severe PEM with 0.05% death rate. To decrease the prevalence mentioned above government implements weighing program (integrated health posts, Posyandus ) in villages. The Posyandus are expected to increase the weighing coverage in order to monitor mutational status of the children.
This study aims to obtain a figure of weighing coverage at the Posyandus and factors related to coverage and also to know the predominant factors among them. The study was conducted in IV Jurai sub district.
Study design was a cross sectional one with under five old mothers as sample The number of respondents. The number of respondent was 106 selected through a systematic random sampling.
The study showed that 51.8% of the children have been coming to the Posyandu. The Study concluded that there are four variables correlating to weighing coverage. The four variables are: job mothers, factors related to Posyandu service, knowledge mother's and guidance of cadre.
Based on the study results it is suggested that Pesisir Selatan administration office district has to allocate the operational Posyandu budgeting in 2001.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2001
T8621
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinda Fitria Sabila
"Peta Bahasa-bahasa di Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa Nasional pada tahun 1972 memuat persebaran bahasa yang ada di pesisir selatan Jawa Timur yang terdiri dari beberapa macam dialek bahkan bahasa. Kondisi ini menarik untuk ditelusuri karena belum ada penelitian yang terbaru dan mendetail mengenai wilayah ini. Hal tersebut didukung dengan aspek kesejarahan yang begitu kuat berkembang di pesisir selatan Jawa Timur, yaitu sejarah kekuasaan Kesultanan Mataram dan Kerajaan Blambangan yang dimungkinkan berpengaruh kuat terhadap variasi bahasa dan situasi kebahasaan yang ada di pesisir selatan Jawa Timur.
Berdasarkan kondisi tersebut, tulisan ini akan mendeskripsikan dan memaparkan variasi bahasa serta situasi kebahasaan yang ada di pesisir selatan Jawa Timur dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung dialektometri dan kualitatif untuk menganalisis data berdasarkan peta bahasa dan hasil penghitungan dialektometri, serta untuk menginterpretasi data. Interpretasi data dibutuhkan untuk melihat variasi dan situasi kebahasaan yang ada di pesisir selatan Jawa Timur.

Peta Bahasa bahasa di Indonesia issued by an agency Lembaga Bahasa Nasional in 1972 load distribution language that is on the south coast east java consisting of several kinds dialect even language. This condition interesting to traced because there were no newest research and detail pertaining to this region. This is supported by historical aspects so powerful developing on the south coast of East Java, that is history power Mataram Sultanate and Blambangan Empire, that is possible to be strong influential against language varieties and language situation that is on the south coast of East Java.
Based on these conditions, this research will described and elaborated language varieties and language situation that is on the south coast of East Java by quantitative and qualitative methods. Quantitative method used to calculate dialectometrics and qualitative to analyze the data based on a map language and the results of the calculation of dialectometrics, as well as for do a data interpretation. Data interpretation are needed to see varieties and situation of language on the south coast of East Java.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2017
S70022
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library