Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulrlf artikel ini, mengulas masalah delikperzinahan dalam tinjauan KUHP serta per-kembangannya. Hasbullah sangar mencemas-kan maraknya prostitusi di lndonesia terutamadi kota-kota besar. Prostitusi sekarang ini bisaberkembang dengan pesat karena prostitusi telah dianggap sebagai suatu "ladang bisnis"yang menguntungkan. Penulis berpendapatbahwa ketentuan hukum tentang perzinahan harus diperbaharui dan harus benar-benar mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai yanghidup dalam masyarakat. Untuk itu, dia meng-usulkan agar aturan hukum pidana tentangperzinahan lebih diperketat Iagi dalam KUHPNasional yang akan datang."

"Masalah delik kesusilaan tampaknya tetap menjadi sorotan banyak pihak, terutama kalangan hukum pidana dan kriminolog. Khusus mengenai delik perzinahan (overspel) permasalahan berkisar pada cakupan ada atau tidaknya unsur telah menikah serta masalah lainnya seperti perlu atau tidaknya mempertahankan delika duan. Hal ini sering memberikan gambaran seolah-olah kepentingan indvidu pelaku zinah lebih ditonjolkan dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. Karangan ini mencoba membahas permasalahan delik perzinahan dalam rancangan KUHP nasional."

"Notaris yang melakukan tindak pidana perzinahan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris melalui putusannya Nomor 31/B/MPPN/VII/ 2020, telah dijatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap notaris, karena terbukti melakukan perbuatan tercela yaitu melanggar norma agama, susila dan adat, berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c undang-undang jabatan notaris. Kekeliruan penerapan hukum oleh Majelis, dimana perzinahan merupakan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, yang seharusnya berdasarkan pasal 12 huruf c undang-undang jabatan notaris, dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya. Yang menjadi masalah pokok bahasan dalam tesis ini, yaitu bagaimana kualifikasi tindak pidana perzinahan dalam sanksi jabatan atau etika notaris serta bagaimana kewenangan dewan kehormatan dan majelis pengawas notaris, dalam memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan perzinahan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran etik dan jabatan tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 5 (lima) tahun termasuk perzinahan, tidak mendapatkan pengaturan yang jelas dalam sanksi jabatan Notaris, sebagaimana di atur dalam undang-undang jabatan notaris. Dalam menjawab masalah tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analisis, dimana hasil dari penelitian ditemukan bahwa perzinahan merupakan pengingkaran terhadap lembaga perkawinan, yang termasuk perbuatan yang melanggar norma agama dan susila. Dalam hal adanya konflik antara norma hukum dan norma moral, maka norma moral yang harus diterapkan dalam kasus ini. Perlu adanya pengaturan norma moral yang dirumuskan dalam Kode Etik Notaris secara jelas dan lengkap, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, dalam penjatuhan sanksi atas pelanggaran moral dan hukum.

---

Notary public who commit adultery crimes based on a court ruling that has had a permanent legal force, by the Central Audit Board of Notary Public through its decision No. 31/B/MPPN/VII/ 2020, has been sanctioned temporary dismissal for 6 (six) months against notary public, because it is proven to commit a despicable act that violates religious norms, morals and customs, based on article 9 paragraph (1) letter c of the notary position law. The misapplied of the law by the Tribunal, where adultery is an act that demeans the honor and dignity of the notary position, which should be based on article 12 letter c of the law of the notary office, shall be sanctioned disrespectful dismissal from his office. The main issues in this thesis, namely how the qualification of adultery crimes in the sanction of office or notary ethics and how the authority of the honorary board and the notary supervisory panel, in examining and imposing sanctions against adultery that is qualified as a violation of ethics and the position of criminal acts whose threat of punishment under 5 (five) years including adultery, do not get a clear arrangement in the sanction of notary position , as stipulated in the law of notary positions. In answering the problem, normative juridical research methods are used with descriptive research typology analysis, where the results of the research found that adultery is a denial of the institution of marriage, which includes acts that violate religious and moral norms. In the event of a conflict between legal norms and moral norms, then moral norms should be applied in this case. There needs to be a clear and complete regulation of moral norms formulated in the Notary Code of Conduct, so that there is no overlap, in the imposition of sanctions for moral and legal violations."