Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pemilihan Umum 1955 merupakan pemilu pertama yang berhasil diselenggarakan Republik Indonesia, pelaksanaannya meriah, partisipasi rakyat juga cukup tinggi untuk ukuran negara yang baru pertama kali menyelenggarakan. Tidak mengherankan apabila harapan begitu tinggi terhadap terciptanya stabilitas politik, sosial dan ekonomi pasca pemilu ini. Wakil-wakil politik di parlemen diharapkan mampu menjadi representasi rakyat secara keseluruhan, terlebih mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Kenyataan yang terjadi, stabilitas yang diharapkan itu tidak terwujud. Justru polarisasi dan kesenjangan semakin menampakkan bentuk nyatanya dengan kemunculan pergolakan politik di daerah-daerah, seperti di Sumatera dan Sulawesi. Kewibawaan pemerintah pusat dipertanyakan. Konflik yang semakin meruncing itu membuat kabinet Ali Sastroamijoyo II yang didaulat memerintah akhirnya jatuh. Penerapan keadaan bahaya dan pembentukan Dewan Nasional membuat parlemen semakin kehilangan kekuatannya sebagai penghubung antara rakyat dan penguasa. Penelitian ini bertujuan menganalisa hubungan antara Pemilu 1955 dengan kemunculan gejolak-gejolak politik yang muncul setelah parlemen dan kabinet hasil pemilu terbentuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri dari 4 langkah yaitu; (1) heuristik; (2) verifikasi; (3) interpretasi; (4) historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu 1955 memberi sumbangsih pada terciptanya proses disintegrasi bangsa. Pengerahan massa rakyat dalam kampanye pemilu membuat polarisasi yang terjadi semakin tegas batas pemisahnya, seperti penggolongan kaum merah dan kaum hijau, rakyat kota dan desa, penduduk Jawa dan luar Jawa. Bila di masa revolusi rakyat dimobilisasi untuk tujuan bangsa, pada era Demokrasi Liberal, rakyat dimobilisasi untuk tujuan politik tertentu. Kesimpulannya, keterwakilan politik di parlemen hasil Pemilu 1955 berkaitan erat dengan terbentuknya parlemen hasil pemilu dan kabinet beserta presiden dan militer sebagai satu perangkat yang membentuk kekuasaan politik berkuasa. Keberadaan kekuatan politik berkuasa ini secara otomatis akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik yang tidak berkuasa. Ada dua kekuatan politik yang berebut pengaruh rakyat untuk mencapai legitimasinya. Gejolak politik yang terjadi di tahun 1950-an ini dapat ditarik benang merah, bahwa tidak ada penguasa yang memiliki kekuasaan mutlak. Kekuatan politik berkuasa akan diiringi keberadaan kekuatan politik tidak berkuasa, disamping itu keberadaan rakyat menjadi tarik ulur di antara kedua kekuatan politik ini.

---

ABSTRACT
The 1955 Indonesian Election as the first election was well-known by its festive reaction and by the supportive people's participation. Public gauging whispered that they wanted the stability in any aspects of life after the first election.Political representatives in parliament were expected to be the representatives of the people as a whole, especially if they were directly elected by the people. In fact, the expected stability did not happen. Indeed polarization and the gap increased significantly in the emergence of political upheaval in some regions, such as in Sumatra and Sulawesi. The authority of the central government was questionable. The increasingly tapered conflict making the sovereign Ali Sastroamijoyo II's cabinet finally fall down. The implementation of Penerapan Keadaan Bahaya and the establishment of the Dewan Nasional had taken the power of parliament as a link between the people and the authorities. This study aims to analyze the causal relationship between The 1955 Indonesian Election with the emergence of political upheaval after the election. This study used historical method, which consisting of 4 steps, namely; (1) heuristics; (2) source critism; (3) interpretation; (4) historiography. This study found that The 1955 Indonesian Election contributed to the create of the national disintegration. The mobilization of the masses in the election campaign had made the polarization of the kaum merah and kaum hijau, the urban and rural people, the Javanese and the outer islands. If people were mobilized for national purpose during revolution period, in contrast, people weremobilized for certain political purposes in liberal democracy. To conclude, political representation in parliament resulted from The 1955 Indonesian Election was closely related to the formation of parliamentary election results and cabinet with the president and military as a device that form the political power in power. The existence of this powerful political power would automatically deal with unpopular political forces. There were two political forces fighting over the influence of the people to achieve their legitimacy. Political turmoil that occurred in the 1950s could be reflected, that no ruler who has absolute power. Political power in power will be accompanied by the presence of political power is not in power, in addition to the existence of the people become a tug of war between these two political powers.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis recall Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebabkan oleh perwakilan politik yang dianut oleh keduanya. Penelitian ini berargumen, bahwa hak recall menimbulkan hak subjektivitas oleh partai politik serta membatasi hak-hak anggota partai sebagai anggota DPR. Recall yang dilakukan terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dilakukan atas dasar subjektivitas dari PKB sebagai partai politik. Untuk menjawab pertanyaan, peneliti menggunakan teori perwakilan politik yang berasal dari Gilbert Abcarian pada tahun 1970 dan Jane Mensbridge pada tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi serta menggunakan data sekunder. Recall terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dilakukan oleh PKB setelah keduanya menyatakan dukungan untuk mengusut kasus Bank Century dan mafia pajak. Penelitian ini menemukan bahwa Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie di recall adalah karena keduanya tidak mengikuti keputusan PKB disertakan dengan keduanya yang menerapkan perwakilan politik trustee dengan tipe perwakilan gyroscopic representation. Oleh karena itu, recall terhadap Lily Chadidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dilakukan berdasarkan kepentingan partai politik.

---

ABSTRAK
This thesis is analyzing the cause of Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled by Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) is the political representatives. This thesis is arguing that the right of recall by politic party causing subjectivity by politic party and also limiting the rights of its member as the member of House of Representatives. Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled based on subjectivity from PKB. To answer that question, the writer using political representative theory from Gilbert Abcarian in 1970 and Jane Mansbridge in 2003. This thesis is using qualitative method with in-depth interview and the observation, and also the secondary data. This thesis found that Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled because both of them didn't followed PKB's instructions. Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled after both of them giving the support to investigate the case of Bank Century and mafia pajak. Hence, Lily Chadidjah Wahid and Achmad Effendy Choirie were recalled based on the value of political part