Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perwakilan Negara Asing adalah tempat dimana perwakilan diplomatik atau pemimpin konsulat dari negara lain ditempatkan secara permanen di suatu negara. Adapun fungsi yang paling umum dari sebuah Perwakilan Negara Asing adalah sebagai perwakilan dari negara pengirim di negara penerima dan sebagai penghubung resmi dari kedua negara tersebut. Di Indonesia, pada praktiknya hampir semua Perwakilan Negara Asing mempekerjakan pegawai lokal (local staffs) di kantornya dengan suatu perjanjian kerja. Namun, di dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak ada diatur secara eksplisit mengenai apakah Perwakilan Negara Asing termasuk ke dalam definisi pemberi kerja atau tidak. Hal ini berdampak pada pelaksanaan perjanjian kerja yang dibuat oleh Perwakilan Negara Asing dengan pegawai lokal (local staffs) tersebut ketika terjadi suatu sengketa. Perwakilan Negara Asing menolak untuk memberlakukan hukum Indonesia oleh karena Perwakilan Negara Asing memiliki yurisdiksi ekstrateritorial yang membuat Perwakilan Negara Asing tersebut dapat menerapkan yurisdiksi negara pengirimnya dalam wilayah negara penerima. Skripsi ini membahas kedudukan hukum Perwakilan Negara Asing di Indonesia dalam kaitannya dengan pembuatan perjanjian kerja dengan pegawai lokal (local staffs). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen, yang terjadi dari bahan hukum primer dan sekunder.

---

Foreign State Representative is a body where foreign diplomatic or consulate representatives are permanently stationed in a country. The main role of this body is to represent the sending state officially in the receiving state. In Indonesia, almost all Foreign State Representatives practically employ local staffs in their offices through employment contract. However, based on Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, no provisions explicitly state whether Foreign State Representatives are included in the definition of 'employers' or not. This matter somehow influences the implementation of the employment contract that the Representatives create along with local staffs whenever any disputes arise between those parties. Foreign State Representatives refuse to apply Indonesian law because they have extraterritorial jurisdiction which makes them able to apply the sending state`s law in the receiving state. This thesis discusses about the legal status of Foreign State Representatives in Indonesia in accordance with the creation of employment contract with local staffs. The method used in this research is normative juridical method and the data analysis tools are document study.

Abstrak :
Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sebuah insentif bagi Perwakilan Negara Asing di suatu negara sesuai dengan amanah Konvensi Wina tahun 1961 yang dimana harus memenuhi asas resiprositas. Hal tersebut menjadi fasilitas diplomatik yang dimiliki oleh Perwakilan Negara Asing. Meskipun Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu potensi penerimaan pajak daerah terbesar di Jakarta, kebijakan pemberian pembebasan tersebut menjadi kelaziman hubungan internasional dan setiap negara harus memberlakukan kebijakan tersebut. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan hubungan antar negara Republik Indonesia dengan negara lain seperti Malaysia dapat terjaga dengan baik. Penelitian ini memfokuskan pada kendala dalam implementasi kebijakan pemberian pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Perwakilan Negara Asing di Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk ke dalam jenis penelitan deksriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberian pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Perwakilan Negara Asing di Jakarta, di samping bebas dari segala jenis pajak, ternyata PNA tidak bebas dari biaya administrasi penerbitan surat-surat kendaraan yang termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikenakan oleh Korlantas dan PNA wajib membayar biaya tersebut. Dalam proses implementasi kebijakan, jika terdapat kendala prosesnya dapat menghabiskan waktu sekitar 30-45 hari kerja yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan kerja. Faktor dari kendala-kendala tersebut bersifat administratif dan organisasional. ......Motor Vehicle Tax Exemption is an incentive for Foreign Representatives in a country in accordance with the mandate of the 1961 Vienna Convention which must fulfill the principle of reciprocity. This becomes a diplomatic facility owned by a Foreign Representative. Although Motor Vehicle Tax is one of the biggest potential local tax revenues in Jakarta, the policy of granting such exemptions is the norm of international relations and each country must implement the policy. With this policy, it is expected that relations between the Republic of Indonesia and other countries such as Malaysia can be maintained. This research focuses on the constraints in the implementation of the policy of granting Motor Vehicle Tax exemption to foreign country representatives in Jakarta. This research is conducted using a qualitative approach and included in the type of descriptive research with data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies. The results showed that in the implementation of the policy of granting motor vehicle tax exemption to foreign representatives in Jakarta, besides being free from all types of taxes, it turned out that the foreign representatives were not free from the administrative costs of issuing vehicle documents, included as Non-Tax Revenues and exempted by Korlantas. Thus, the foreign representatives must pay the fee. In the process of implementing the policy, if there are obstacles the process can take around 30-45 working days which should be completed in less than one month of work. The factors of these obstacles are administrative and organizational.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan terkait sistem informasi dalam penyelesaian permohonan pengembalian dan pembebasan PPN oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Direktorat Jenderal Pajak tengah menggencarkan digitalisasi administrasi perpajakan sebagai bagian dari Reformasi Perpajakan. Namun demikian, hasil observasi di KPP Badan dan Orang Asing menunjukkan bahwa proses pengembalian dan pembebasan PPN untuk Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional belum didukung oleh sistem informasi yang memadai. Analisis permasalahan dan analisis sistem informasi dilakukan menggunakan teori pemangku kepentingan dan kemudian dianalisis dengan metodologi Framework for the Application of Systems Thinking (FAST). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di KPP Badan dan Orang Asing. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, analisis dokumen, dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya sistem informasi yang terintegrasi menyebabkan proses pengembalian dan pembebasan PPN untuk Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional berjalan tidak efektif dan efisien. Selain itu, analisis sistem informasi dalam penelitian ini menghasilkan desain logis (logical design) dan prototipe sistem informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perancangan sistem informasi pengembalian dan pembebasan PPN untuk Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional. ......This research aims to examine further the problems arise due to the current system implemented by the DGT in the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations as well as to analyze information system which accommodates stakeholders’ needs. The DGT is intensifying digitization of tax administrations as part of Tax Reform. However, the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations is not equipped with integrated information system. The problems in the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations were analyzed using stakeholder theory while solutions for the problems were analyzed using Framework for the Application of Systems Thinking (FAST) methodology. This research uses qualitative method with case study approach. The data collection is held through observation in Foreign Corporate and Individual Tax Office, document analysis, and interviews with parties involved in the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations in the DGT. This research finds that the absence of integrated information system in the process of VAT restitution and exemption for Diplomatic Representatives and International Organizations in the DGT leads to ineffectiveness and inefficiencies. This research resulted logical design and a web-based information system prototype as material considerations in the development of VAT restitution and exemption information system for Diplomatic Representatives and International Organizations.