Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan sistem online yang diciptakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia guna pendaftaran proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, proses persetujuan perubahan anggaran dasar, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan/atau data Perseroan Terbatas. Sistem Administrasi Badan Hukum berbasis pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai landasan hukumnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Notaris merupakan satusatunya kuasa dari para Pendiri Perseroan Terbatas dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dan juga kuasa dari Direksi Perseroan dalam proses persetujuan perubahan anggaran dasar dan juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan Terbatas. Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tentu diharapkan memiliki sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu sebagai sistem online data-data yang di-input oleh Notaris ke dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) juga memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum.

---

This Thesis deals with the Legal Entity Administration System (SABH) which constitutes an online system created by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia for registering the process of legalization of Limited Liability Company legal entity, the process approval of amendment of article of association, and the notification of amendement of articles of association, and/or data of Limited Liability Companies. The Legal Entity Administration System based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as its legal basis. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies stipulates that Notary is the only proxy of the Founders of a Limited Liability Companies in the process of legalization of Limited Liability Company legal entity and also the proxy of the Board of Directors of the Company in the process of approval of amendment of articles of association and also the notification of amendment of articles of association and/or data of Limited Liability Company. The application of Legal Entity Administration System (SABH) is undoubtedly expected to be synchronized with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Apart from that, as an online system, the data inputted by a Notary into the database of legal Entity Administration System (SABH) also has legal evidential power.

Abstrak :
Pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi telah dimulai dan menunjukkan beberapa perusahaan swasta telah mengalihkan sahamnya kepada koperasi dan diperkirakan mempunyai pengaruh untuk mengembangkan koperasi sesuai dengan perkembangan perusahaan swasta. Tetapi keefektifannya sebagai antisipasi terhadap ketinggalan koperasi dari perusahaan swasta, baik dari aspek permodalan maupun aspek usaha belum dapat mewujudkan perubahan yang kualitatif. Masalahnya menyangkut penilaian terhadap kebutuhan perwujudan pranata hukum dalam pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperas. Sepanjang pranata hukum ini belum dapat diwujudkan, maka pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi akan menghadapi masalah-masalah. Pemecahan masalah-masalah tersebut memerlukan pranata hukum disertai usaha-usaha pemantapan dengan tidak membuat tolok ukur pemilikan saham yang dapat mengganggu jalannya dan pencapai tujuan pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi, pemberian wewenang kepada koperasi hak-hak yang dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan modal dan keuntungan-keuntungan yang lebih besar serta memperluas kesempatan berusaha bersama dengan perusahaan bersama dalam kedudukan saham koperasi dalam perusahaan swasta.

Abstrak :
Pada saat karyawan mulai bekerja dalam suatu perusahaan, ada harapan-harapan yang dibawanya untuk dapat penuhi. fkaryawan maupun perusahaan mengharapkan terpenuhiny Umumnya ke butuhan ekonomis sebagai faktor utama. Sement ara da lam kadar yang sama penting tetapi kadang terabaikan, karyawan juga membutuhkan adanya pemenuhan psikologi s s eb agai i mbal an yang diteri manya. Be rang kat dar i pemi.k iran t e rsebut , pe rmasa 1 a han pokok yang akan dika ji dalam pe ne l iti an ini me nyangkut s eb erapa jauh iklim · komunikas i yang berkembang memi liki hubongan at au mampu mempengar uhi motivasi ke r ja ka ryawann ya. Oipilihnya karyawan Divisi Produksi dalam pene l it i a n i ni karena jumlahnya yang mayoritas dalam perusahaan dan perannya sebagai moto r yang menggerakkan proses produksi, bagian terpenting dari aktivitas oerusahaan manufaktur, seperti PT. Sony Electron.ics Indonesia. Untuk kebutuhan tersebut penulis mewawancarai 127 responden sebagai sampel dengan alat bantu kuesioner. Penarikan sampel d it ent u k an secara senga j a (purposive. samp 1 i ng) yang · t erma·suk dalam teknik non probabilita. Sehingga hasil yang diperoleh pun tidak daoat . digene.ralisir dalam konteks yang luas. Tipe oenel .itian ini adalah eksplanatif, untuk melihat hubungan . atau oengaruh variabel independen (iklim komunikasi dan faktor nonkomunikasi) dengan variabel dependen (motivasi kerja). Analisis data kemudian dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik chi-sauare (X2 ) yang telah ditetapkan pada level p < 0.05. Untuk menguji kekuatan hubungannya digunakan perhitungan d sommer's. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ·signiflkansi perbedaan dan korelasi kuat ter hadap otivas i . kerj a karyawan secara kese luruhan berasal dari ik lim komuni kasi .. Namun seca r a pars i al , aspe k-aspek vang terc aku p dalam iklim komun i kas i tida s elal u memberikan signifikansi dan kore l asi kuat terhadap setiap indikato r motivasi ~~e r j a, kecua 1 i t erhadap 1 oya 1 i t as, absens i dan kepuasan pada oekerjaan . Diket ahui pula bah a f a kt or non komuni kasi turut mempengar uh i motivasi ke rja karyawan. Terutama karena ga ji dan fasilitas yang dirasakan memadai, promosi jabatan yang adi l serta identitas dan keb i jaksanaan perusahaan. Jadi. motivasi ker ja karya an pa a Divis~ Produksi PT . Sony Electroni cs Indones i a dipengaruhi baik ole ik lim komunikasi mauoun fa ktor non komunika-si. Hal ini s eja1ao dengan mode l yang dikemukakan Herzberg bahwa kepua$an ke r ja, e bagai awal tumbuhnya motivasi kerja, ditentukan oleh 2 fa ktor, yaitu satisfier (a1at motivator i k 1 i m komunikasi) dan dissatisfier (faktor oemeliharaan non komunikasi

Abstrak :
Knowledge to knowledge competition akan menjadi isu utama persaingan bisnis dewasa ini dan masa mendatang . Hal ini juga membawa tantangan tersendiri bagi PT. Internusa yang bergerak di sektor jasa pengurusan transportasi domestik dan internasional. Salah satu cara yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pengembangan pengetahuan di perusahaan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan layanan - layanan yang inovatif dan berdaya saing.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi proses pengembangan pengetahuan dan bagaimana proses pengembangan pengetahuan tersebut berlangsung pada PT. Internusa, khususnya pada cabang Jakarta, Bandung dan Cikarang. Sedang tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi proses pengembangan pengetahuan dan mengetahui bagaimana proses pengembangan pengetahuan tersebut berlangsung pada PT. Internusa, khususnya pada cabang Jakarta, Bandung dan Cikarang.

Dengan menggunakan analisis regresi dan pengamatan lapangan secara kualitatif diperoleh hasil bahwa visi dan otonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses pengembangan pengetahuan pada PT. Internusa, khususnya pada cabang Jakarta, Bandung dan Cikarang. Sedangkan tingkat persaingan, informasi dan keragamaman pengetahuan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses pengembangan pengetahuan. Sementara itu, proses pengembangan pengetahuan belum berlangsung dengan baik, karena system thinking, shared vision, mental modeL personal mastery dan team learning belum berjalan secara optimal pada PT. Intemusa khususnya pada cabang J akarta, Bandung dan Cikarang.

Dari hasil penelitian tersebut, maka penulis menyarankan agar visi disosialisasikan dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh anggota organisasi. Otonomi diberikan secara proporsional dan jelas sehingga karyawan tidak ragu dalam mengambil keputusan dalam pekerjaan terrnasuk melakukan pengembangan pengetahuan. Membangun Organisasi pembelajar untuk mengembangkan kemampuan karyawan termasuk dalam mengembangkan pengetahuan baru.

Abstrak :
Dalam kondisi pasar dan situasi bisnis yang dinamis, perusahaan dituntut untuk melakukan perubahan. Dalam prosesnya, karyawan mengalami hambatan dalam memberikan inovasi dan ide yang dibutuhkan guna menjaga performa dan keberlangsungan perusahaan. Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui apakah keamanan psikologis berperan sebagai mediator dalam hubungan antara kepemimpinan perubahan dan perilaku inovatif karyawan dalam bekerja. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan korelasional yang bersifat prediktif dengan metode regresi. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur kepemimpinan perubahan, Psychological Safety Scale, dan Skala Perilaku Kerja Inovatif. Penelitian ini melibatkan 109 orang partisipan dengan rentang usia 22 – 40 tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan perubahan mampu memprediksi keamanan psikologis (β = 0,48, t = 5,59, p < 0.05) dan perilaku kerja inovatif (β = 0.27, t = 2,92, p < 0,05). Keamanan psikologis ditemukan tidak mampu memprediksi perilaku kerja inovatif (β = 0,181, t = 1,90, p > 0.05). Keamanan psikologis ditemukan tidak berperan sebagai mediator dalam pengaruh kepemimpinan perubahan terhadap perilaku inovatif dalam bekerja (β = 0,06, t = 0,63, p > 0.05). Dengan ini, perusahaan diharapkan mampu memahami dan merancang praktik serta strategi khusus terkait bagaimana seorang pemimpin perubahan berperan dan menjalankan tugasnya saat suatu perubahan sedang berlangsung. ......Amidst the dynamic and unpredictable market and business development, companies are required to take action and do certain practice of changes. During organizational changes, employees become hesitant in giving ideas and innovation, in order to benefit the company. This study aims to determine whether psychological safety mediates the effect of change leadership on employee innovative work behavior. This research is a quantitative study with predictive correlational and regression methods. The instruments used in this study are Change Leadership Scale, Psychological Safety Scale, and Innovative Work Behavior Scale. This study involved 109 participants with an age range of 22-40 years old. The results of the analysis show that change leadership can predict psychological safety (β = 0,48, t = 5,59, p < 0.05) and innovative work behavior of employees (β = 0.27, t = 2,92, p < 0,05). On the contrary, psychological safety not act as a predictor of innovative work behavior (β = 0,181, t = 1,90, p > 0.05). Psychological safety does not act as a mediator in the impact of change leadership on innovative behavior at work (β = 0,06, t = 0,63, p > 0.05). With this study, companies should develop the strategy on how leaders carry out their roles and duties when certain changes are taking place.

Abstrak :
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pada prinsipnya membebankan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Salah satu sumber daya alam di Indonesia yang melimpah adalah sumber daya tambang. Perusahaan, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bergerak di bidang pertambangan sangat banyak jumlahnya di Indonesia. Perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diberikan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial, sedangkan untuk perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan selain tunduk pada peraturan perundang-undangan di atas juga tunduk pada ketentuan tanggung jawab sosial yang ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Peraturan perundangundangan serta pelaksanaan tanggung jawab sosial pada perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan swasta. Tidak semua perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu, peraturan perundangundangan yang mengatur tanggung jawab sosial bagi perusahaan swasta perlu diperbaiki agar kemakmuran rakyat dapat tercipta.

---

Article 33.3 of Indonesia Constitution 1945 constitute government to use natural resources for wealthy of the people. One of its kind is mining resources. There are many mining company, even private or state owned enterprises (BUMN) in Indonesia. Pursuant to Law No. 40 2007 concerning Company, Law No. 25 2007 concerning Investment, and Law No. 4 2009 concerning Mineral and Coal Mining, private mining company have obligation to do corporate social responsibility, however for BUMN also bound with Law No. 19 2003 concerning BUMN. Corporate social responsibility regulation for BUMN is better than corporate social responsibility regulation for private mining company. Not all private company do their corporate social responsibility obligation. Corporate social responsibility regulation for private mining company must be revised for people welfare.

Abstrak :
Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang paling berkembang di Indonesia. Kesadaran akan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja di negara berkembang sangat rendah, terutama di Indonesia. Metode pelaksanaan proyek yang sesuai jadwal dan melibatkan banyak pekerjaan dan jumlah pekerja yang banyak harus diimbangi dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang maksimal agar risiko kecelakaan kerja dapat dihindari semaksimal mungkin. Kinerja pekerja dapat dicapai dengan baik dengan peran pemimpin proyek yang dapat mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan proyek. Namun nyatanya kepemimpinan yang diterapkan di lapangan belum berjalan efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan keselamatan meningkatkan kinerja keselamatan dalam proyek konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi ahli terhadap variabel penelitian dan survey kuesioner mengenai indikator kepemimpinan dan keselamatan kerja. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa semua indikator dari kepemimpinan dan keselamatan kerja telah diimplementasikan di perusahaan konstruksi swasta nasional, namun tidak semuanya memiliki signifikansi yang tinggi terhadap keselamatan kerja. ......The construction sector is one of the most developed sectors in Indonesia. Awareness of the importance of Occupational Safety and Health in developing countries is very low, especially in Indonesia. Project implementation methods that are on schedule and involve a lot of work and a large number of workers must be balanced with the application of maximum occupational safety and health so that the risk of work accidents can be avoided as much as possible. Worker performance can be achieved well with the role of a project leader who can direct and influence his subordinates to achieve project goals. But in fact the leadership applied has not been effective. The purpose of this study is to find out how safety leadership improves safety performance in construction projects. The method used in this research is expert validation of the research variables and a questionnaire survey regarding indicators of leadership and work safety. The result shows that the indicators of leadership and safety performance already implemented in national private company, however not all of them have a great significance towards the safety performance.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis Bargaining Power pada Kesepakatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Batang melalui skema Public-Private Partnership atau PPP. Kajian yang dilakukan dalam tesis ini meneliti relasi antara negara Indonesia sebagai Negara Tuan Rumah dengan Perusahaan Swasta yang terlibat dalam proyek PLTU Batang: PT J- POWER, Itochu Corporation, dan PT Adaro Power. Dari Agenda PPP di Indonesia, yang baru terlaksana pembangunannya hingga tahun 2016 hanyalah proyek PLTU Batang. Konsep Bargaining Power dipakai dalam tesis ini untuk mencari faktor-faktor variabel Potential Power dan Actual Power dari masing-masing aktor yang mendukung kesepakatan pembangunan PLTU Batang dapat terjadi. Dalam tesis ini, penulis menemukan bahwa faktor utama yang mendorong Prusahaan Swasta untuk dapat berinvestasi di PLTU Batang yaitu nilai investasi, Sumber Daya Alam, maupun Manusia yang dimiliki oleh Indonesia, serta Kebijakan Publik yang menarik para investor untuk membiayai proyek agenda PPP di Indonesia. ......This thesis discusses the analysis of Bargaining Power in the Central Java Power Plant Agreement or PLTU Batang through the Public-Private Partnership or PPP scheme. This study case in this thesis examines the relationship between Indonesia as the Host Country and Private Sector that involved in the development project of Central Java Power Plant: PT J-POWER, Itochu Corporation, and PT Adaro Power. In the PPP’s Agenda in Indonesia, Central Java Power Plant is the only construction that has only been carried out until 2016. The concept of Bargaining Power is used in this thesis to find the variable factors of Potential Power and Actual Power of each actor that supports Central Java Power Plant Development Agreement. In this thesis, the writer finds that the main factors for private companies to encourage in PLTU Batang are the investment value, natural resources, and people owned by Indonesia, as well as public policies that attract investors to finance the PPP project agenda in Indonesia.