Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu hal yang menandai industri sekuritas adalah sangat tingginya ketergantungan perusahaan sekuritas terhadap perubahan lingkungan yang cenderung bergerak menjadi lingkungan yang bersifat turbulent. Perubahan-perubahan pada lingkungan industri sekuritas bersumber dari dua hal, yakni: berupa ketentuan-ketentuan dari otoritas yang berwenang dan juga dari dalam industri itu sendiri. Keluarnya Keputusari Presiden No. 53 Tahun 1990 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 telah merestruktunisasi sistem dan struktur kelembagaan pasar modal. Dua ketentuan ini berakibat pada kelangsungan hidup seluruh pelaku pasar modal termasuk didalamnya PT (Persero) ?X?. Seluruh unit kegiatan usaha PT (Persero) X? harus menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut atau menghentikan kegiatan nya. Kegiatan investment trust dan unit trust masih dapat dilanjutkan karena produk hukum pendirian PT (Persero) ?X? dan kegiatan pokoknya berupa Peraturan Pemerintah No. 25 Thun 1976 yang secara hirarki hukum memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Keputusan Presiden. Meskipun demikian terdapat ketentuan peralihan dalam Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1990 yang mengatur bahwa PT (Persero) ?X? masih boleh melanjutkan kegiatan unit trust yang sudah ada tetapi tidak boleh menerbitkannya kembali. Ketentuan ini muncul sehu bungan hanya diijinkannya reksa dana (mutual fund) yang bersifat close end and corporate type. Di balik perubahan-perubahan tajam dalam lingkungan industri sekuritas melalui deregu lasi pasar modal tersebut yang mencabut posisi monopoli PT (Persero) ?X? pada bidang usaha investment trust terkandung hikmah bahwa sistem perencanaan perusahaan harus sudah berevo lusi dari sistem perencanaan anggaran ke sistem perencanaari strategis. Perencanaan strategis yang dilakukan oleh PT (Persero) ?X? dengan persetujuan Menteri Keuangan sebagai pemilik seratus persen saham PT (Persero) ?X? menghasilkan keputusan untuk merestrukturisasi orga nisasi. Dihasilkannya tiga SBU yang pada dasarnya merupakan unit usaha profit center pada bentuk organisasi lama selain karena keharusan mengikuti ketentuan-ketentuan otoritas pasar modal juga sekaligus untuk menanggulangi masalali yang selama ini dihadapi oleh PT (Persero) ?X?, yakni mekanisme transfer pricing yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan dibentuknya SBU-SBU baru ini sudah saatnyalah pemegang sabam PT (Persero) ?X? untuk melepas semua fasilitas dan kemudahan yang diberikannya sebagai test case terhadap kinerja PT (Persero) TMX? selama ini. Mengingat betapa pentingnya pereflCanMn strategis bagi organis asi perusahaan yang hidup pada lingkungan turbulent, maka sangat wajar komitmen CEO PT (Persero) ?X? untuk menjadikan perencanaan strategis sebagai suatu proses yang tidak pernah berhenti menjadi suatu komitmen bagi CEO PT (Persero) ?X?. Sebagai holding company, maka fungsi pengawasan intern menjadi makrn diperlukannya, selain itu diperlukan juga suatu management audit baik dalam bentuk performance audit maupun program audit secara peno dik. Management audit ini pada dasarnya merupakan proses analisa internal PT (Persero) ?X. dan SBU-SBUriya, sedangkan analisa internal amat diperlukan dalam perencanaan strategis. Restrukturisasi organisasi PT (Persero) ?X? sehingga berbentuk divisional structure sebagai implementasi perencanaan strategis, maka diperlukan pula perubahan struktural budaya orga nisasi yang selama ini dianut. Budaya lama merupakan akibat dan tidak disaLlarinya bahwa PT (Persero) ?X? telah memakai konfigurasi struktur machine bureaucracy yang ?icurang? tepat untuk diterapkan pada organisasi perusahaan yang bergerak pada industri sekuritas. Oleh karenanya bentuk organisasi barn menuntut konfigurasi struktur professional bureaucracy. Perubahan korifigurasi struktur dan machine bureaucracy menjadi professional bureaucracy tidak bisa tidak berarti perubahan mendasar budaya organisasi PT (Persero) ?X?. Masih menjadi pertanyaan, clapatkah budaya suatu organisasi perusahaan diubah secam mendasar?

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perusahaan efek yang diajukan permohonan pernyataan kepailitan oleh Debitornya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pihak-pihak yang berwenang dan prosedur mengajukan permohonan kepailitan terhadap perusahaan efek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif, yaitu merujuk pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU), perusahaan efek hanya dapat dimohon pailit oleh OJK. Apabila permohonan pernyataan kepailitan terhadap perusahaan efek diajukan oleh pihak selain OJK dikabulkan, maka putusan tersebut dapat diajukan kasasi dan akan dibatalkan. Hasil penelitian menyarankan agar dibentuk peraturan yang mengatur mengenai kepailitan perusahaan efek oleh karena tidak adanya peraturan yang mengatur hal tersebut untuk menciptakan kepastian hukum dan Majelis Hakim perlu menganalisis fakta hukum dan doktrin dalam UUK dan PKPU lebih dalam.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the filing for bankruptcy of securities firms by its debtors. This study aims to analyze the authorities and procedures of filing a bankruptcy against securities firms. The method used is research literature, juridical normative, which refers to the legal norms contained in the legislation. The conclusion of this study is that securities firms can only be filed for bankruptcy by Indonesia Financial Services Authority (OJK), based on the provisions of Article 2 paragraph (4) of Law No. 37 year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment (UUK and PKPU). If any other party besides the Indonesia FSA (OJK) successfully filed bankruptcy against a securities firm, the verdict can be appealed and, if so, will be canceled. Due to the lack of legislation regulating this matter, this study recommends to establish regulations governing the bankruptcy of securities firms to create legal certainty. Moreover, Judges need to analyze the legal facts and doctrines in UUK and PKPU further.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengembalian agunan di dalam Lembaga Kliring dan Penjaminan yang dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi pada Perusahaan Sekuritas PT. X yang berstatus anggota kliring di Kliring Penjaminan Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentahapan pengembalian agunan serta perlindungan hukum terhadap agunan anggota kliring yang diberikan oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia dalam hal Perusahaan Efek yang bersangkutan tidak terlacak dikarenakan telah bubar terlebih dahulu. Tesis ini termasuk ranah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat 6 (enam) tahapan pengembalian agunan yang dilakukan oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dimana salah satu tahapannya merupakan tahapan penyelesaian jika terdapat Perusahaan Efek yang tidak terlacak seperti dalam kasus PT. X. Perlindungan hukum terhadap agunan anggota kliring dalam hal Perusahaan Efek tidak terlacak diberikan secara preventif yang dituangkan secara konkrit dalam Perjanjian Pemberian Jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Tanpa Warkat. Tesis ini menyarankan kepada Kliring Penjaminan Efek Indonesia untuk membuat aturan khusus perihal pengembalian agunan dengan berdasar kepada Undang-Undang yang sebelumnya dan diharapkan lebih menekankan kepada penyelesaian pengembalian agunan apabila subyek hukumnya tidak terlacak.

---

ABSTRACT
The thesis emphasises the repayment of collateral in Clearing and Guarantee Institution that appends with issues occuring on PT. X Securities Company whose hold the status as a member of Indonesian Clearing and Guarantee Corporation. The research was intended to analyze the repayment of collateral and legal protection against collateral for clearing member, given by Indonesian Clearing and Guarantee Corporation in terms of the Security Company become untracked as a result of early closes. The thesis is comprises at normative jurisdiction field for using secondary data as a source. The research shows that there are 6 (six) steps of repayment of collateral done by Indonesian Clearing and Guarantee Corporation, whereas one of the step is the step of resolution if the Security Company untracked as in the case of PT. X. Legal protection against collateral clearing member when Security Company in terms of untracked given in preventive that poured in concrete in the Agreement Granting Services of Clearing and Guarantee Settlement of Exchange Transactions Without Clearance. The thesis suggest to Indonesian Clearing and Guarantee Corporation to make particular policy about repayment of collateral that refers to the previous laws and is expected to put more emphasis upon the completion about repayment of collateral when the subject of the law is untracked.