Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kepailitan merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara debitor dan para kreditor, upaya kepailitan yang demikian sering juga ditempuh oleh para kreditor terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan batubara yang ada di Indonesia. Hal demikian wajar adanya, namun di antara pailitnya perusahaan-perusahaan tambang tersebut, ada kurator yang mengupayakan agar perusahaan pertambangan batubara yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia tersebut tetap dilanjutkan olehnya (going concern) demi meningkatkan nilai harta pailit guna melunasi utang-utang yang dimiliki oleh debitor pailit tersebut. Akan tetapi, upaya going concern tersebut ialah bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta asas dan ketentuan yang terkandung di dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara, dan juga teori tentang barang yang mengandung makna kepentingan publik (public interest) berupa public ownership, diketahui bahwa batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan milik bangsa Indonesia atau dalam hal ini ialah milik seluruh rakyat Indonesia, yang penggunaan dan pemanfaatannya tidaklah boleh berorientasi kepada kepentingan individu atau golongan semata, namun harus berorientasi kepada kepentingan bangsa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, batubara yang masih ada di dalam perut bumi Indonesia ataupun yang iuran produksi atau royaltinya belum dibayarkan lunas sebelum perusahaan pertambangan batubara tersebut dinyatakan pailit tidaklah dapat dianggap sebagai kekayaan dari debitor pailit dalam konteks kekayaan yang sudah ada maupun dalam konteks kekayaan yang baru akan ada di kemudian hari selama berlangsungnya kepailitan. ......Bankruptcy is one of the options for resolving debt problems between debtors and creditors. In Indonesia, creditors occasionally file for bankruptcy against coal mining companies. This is understandable, but among the bankruptcies of these mining companies, there is a curator who strives for the coal mining company that has been declared bankrupt by the Indonesian Commercial Court to be continued by him (going concern) that one may increase the value of the bankrupt assets in order to pay off the bankrupt debtor's debts. On the other hand, this type of going concern exercise is against the law, because it is based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, as well as the principles and provisions of the Mineral and Coal Mining Law, along with the theory about goods that contain the meaning of public interest, in the form of public ownership, it is well known that coal is a non-renewable natural resource that belongs to the Indonesian people, or in this case, to the entire Indonesian people, and that its use and utilization should not be oriented solely to the interests of individuals or groups, but must be oriented to the interests of the nation for the maximum benefit and prosperity of the people. As a result, coal that is still in Indonesia's bowels or whose production fees or royalties have not been paid in full before the coal mining company is declared bankrupt cannot be considered the bankrupt debtor's wealth in the context of existing assets or new assets to be acquired at a later date during the course of the bankruptcy.

Abstrak :
Dalam penelitian ini dilakukan analisis kinerja pada 12 perusahaan di sektor pertambangan dengan menggunakan balanced panel data. Juga aditeliti tentang pengaruh explanatory variable pada kinerja efisiensi pekerjaan. Variabel tsb adalah size, hutang jangka panjang, umur perusahaan, ownership dan sub sektor pertambangan. Variabel ownership dibagi antara perusahaan milik pemerintah RI dan milik , sedangkan sub-sektor pertambangan dibagi menjadi kelompok energi dan non energiswasta

Abstrak :
Salah satu konsep dalam keselamatan dikenal dengan Safety-II. Pada Safety-II, fokus pengelolaan keselamatan melihat kepada keberhasilan-keberhasilan dari keselamatan yang tercapai. Pandangan ini muncul sebagai tanggapan dari pandangan lama yang dianggap terlalu berfokus ke hal negatif seperti insiden dan kecelakaan. Hal ini kemudian membuat tantangan keselamatan semakin tinggi dan resilience menjadi tujuan baru bagi organisasi dalam pengelolaan keselamatan. Penelitian ini menggunakan metode campuran untuk menguji dan melihat penerapan Safety-II pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Kuesioner disebarkan kepada 12 perusahaan yang terdiri dari 2 perusahaan owner, 4 perusahaan kontraktor, dan 6 perusahaan subkontraktor dan melibatkan 1346 responden. Wawancara dilakukan kepada 38 narasumber dari 2 perusahaan owner dan kontraktor di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Safety-II dapat diterapkan di perusahan pertambangan di Indonesia yang mengacu kepada empat dimensi: respond, monitor, learn, dan anticipation. Terdapat perbedaan skor Safety-II yang signifikan antara perusahaan owner dengan perusahaan kontraktor dan subkontraktor. Berdasarkan analisis kualitatif ditemukan 5 tematik yang dianggap berkaitan dengan potensi Safety-II, yaitu: adaptasi organisasi terhadap keselamatan, budaya K3 perusahaan, kepemimpinan keselamatan, keterlibatan pekerja, dan komitmen keselamatan perusahaan. Munculnya 5 tematik tersebut mencerminkan perlunya perubahan paradigma pengelolaan keselamatan ke arah Safety-II. ......One concept in safety is known as Safety-II. In Safety-II, safety management focuses on the successes achieved in safety. This perspective emerged as a response to the old view, which was considered too focused on negative aspects such as incidents and accidents. This has led to increased safety challenges, and resilience has become a new goal for organizations in safety management. This study uses a mixed method to test and see the application of Safety-II in mining companies in Indonesia. The questionnaire was distributed to 12 companies consisting of 2 owner companies, four contractor companies, and six subcontractor companies, involving 1346 respondents and then conducted interviews with 38 resource persons involving two owner companies and contractors. The results of the study show that the concept of Safety-II can be applied in mining companies in Indonesia referring to four dimensions: respond, monitor, learn, and anticipation. There is a significant difference in Safety-II scores between the owner company, the contractor company, and the subcontractor. Based on qualitative analysis, five thematic areas related to the potential of Safety-II were identified: organizational adaptation to safety, company safety culture, safety leadership, employee involvement, and company safety commitment. The emergence of these five themes reflects the need for a paradigm shift towards Safety-II.

Abstrak :
Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Dengan segala kelebihannya dari segi waktu, biaya dan kerahasiaannya dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalul jalur pengadilan, arbitrase menjadi sangat dominan di era bisnis modem sekarang ini. Namun pada kenyataannya, arbitrase juga memiliki permasalahan dengan banyak terjadinya pembatalan putusan-putusan arbitrase oleh peradilan umum. Ini juga terjadi pada kasus antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) vs Karaha Bodas Company (KBC) dengan dibatalkannya putusan arbitrase internasional Swiss oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Tindakan PN Jakarta Pusat tersebut dinilai tidak tepat dan telah melampaui kewenangannya. Dengan dipilihnya atau disepakatiriya Swiss sebagai tempat arbitrase oleh PERTAMINA dan KBC, berdasarkan lex arbitri, yaitu hukum negara di mana tempat arbitrase dilangsungkan, maka pengadilan Swiss-lah yang memiliki kewenangan untuk itu sebagai competent authority, bukan PN Jakarta Pusat