Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip piercing the corporate veil pada konstruksi hukum holding company dan subsidiary company yang dilihat dari putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Dalam hal-hal tertentu, holding company dapat juga ditarik ikut bertanggung jawab melebihi saham yang dimilikinya atas gugatan pihak ketiga terhadap anak perusahaan dengan prinsip piercing the corporate veil. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan mengenai doktrin piercing the corporate veil terhadap holding company dan subsidiary company pada Undang- Undang Perseroan Terbatas?; 2. Bagaimanakah hubungan pertanggung jawaban antara holding company dan subsidiary company? Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa baik dalam gugatan maupun pertimbangan hakim dari kasus-kasus holding company di Indonesia, penerapan prinsip percing the corporate veil masih tidak konsisten.

---

The focus of this thesis is the implementation of piercing the corporate veil principal on holding company and subsidiary company legal framework as seen from judicial decisions in Indonesia that involve holding company and subsidiary company as the parties to the dispute. In several conditions, holding company can have the liability beyond their shares on their subsidiary from third party’s claim with piercing the corporate veil principal. Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are: 1. How piercing the corporate veil doctrine of holding company and subsidiary company regulated on Indonesian Company Law? 2. How liability between holding company and subsidiary company related?. Eventually, the writer received the conclusion that either in claims or judge considerations of holding company cases in Indonesia, the implementation of piercing the corporate veil principal still inconsistent."

"ABSTRAKPada skripsi ini membahas mengenai penerapan konsep decisive influence dalam tanggung jawab perusahaan grup terhadap pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh anak perusahaan. Permasalahan yang akan dijawab adalah bagaimana tanggung jawab dan hubungan perusahaan grup terhadap anak perusahaan dalam hukum Indonesia, bagaimana penerapan konsep decisive influence terhadap tanggung jawab perusahaan grup terhadap pelanggaran persaingan usaha oleh anak perusahaan dan Bagaimana perbedaan penerapan tanggung jawab Perusahaan Grup terhadap tindakan pelanggaran persaingan usaha oleh Anak Perusahaan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia dan konsep decisive influence. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif mengenai konsep decisive influence dalam tanggung jawab induk perusahaan terhadap pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh anak perusahaan. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan konsep decisive influence suatu perusahaan grup dapat dibebankan tanggung jawab terhadap tindakan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan oleh anak perusahaan di mana terdapat kepemilikan seluruh atau mayoritas saham meskipun induk perusahaan grup tidak terlibat langsung dengan tindakan tersebut. Dengan demikian perlu adanya suatu pembaharuan dalam ketentuan hukum persaingan usaha yang mengatur konsep decisive influence.

---

ABSTRACTIn this thesis discusses about implementation of the decisive influence concept in the liability of the group corporation towards competition law infringement conducted by it rsquo s subsidiary company. The issues to be addressed are how the group 39 s corporate responsibilities and relationships relate to subsidiaries in Indonesian law, how to implemented the concept of decisive influence to the group 39 s corporate liability towards competition law infringement by it rsquo s subsidiaries and How differences between the Group Corporation rsquo s liability towards competition law infringement conducted by Subsidiaries under Indonesian law and the concept of decisive influence. This thesis is conducted under a normative legal research that uses qualitative analysis related to the concept of decisive influence in the liability of the parent company of the group corporation towards the infringement of business competition conducted by a subsidiary. The results of this study conclude that the concept of decisive influence makes group corporation may be liable for competition law infringement conducted by a subsidiary in which there is an ownership of the whole or a majority of shares even though the parent company group is not directly involved with the conducts. Therefore, there needs to be a renewal in the business competition law that includes a regulation of the concept of decisive influence in group corporation rsquo s liability."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 sebagai dasar hukum untuk pembentukan perusahaan induk milik negara (BUMN). Peraturan tersebut dikritik oleh beberapa kelompok sebagai peraturan yang bertentangan dengan peraturan sektoral keuangan negara dan mengurangi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian ini mempelajari pembentukan perusahaan induk BUMN, apakah peraturannya sesuai dengan undang-undang terkait, dan implikasinya terhadap pengelolaan modal negara yang terpisah. Ini adalah penelitian yuridis normatif dan deskriptif analitis, yang menggunakan metode penelitian hukum normatif mengacu pada hukum positif. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (i) pembentukan perusahaan induk BUMN diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, (ii) pembentukan perusahaan induk milik negara sesuai dengan peraturan dan (ii) ada beberapa hukum implikasi mengenai pengelolaan modal negara yang terpisah, yang menjadi wewenang DPR, status hukum perusahaan induk BUMN, posisi negara dalam perusahaan induk BUMN, dan otoritas BPK. Seperti yang disimpulkan dalam penelitian ini, ada kebutuhan peraturan yang (i) menegaskan bahwa ada transformasi modal Negara menjadi modal BUMN dan (ii) mengatur otoritas BPK menjadi anak perusahaan BUMN.

---

The Government of Indonesia issued Government Regulation Number 72 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 44 of 2005 as a legal basis for the establishment of a state-owned holding company (BUMN). The regulation was criticized by some groups as a regulation that contradicted the sectoral financial regulations of the state and reduced the authority of the House of Representatives (DPR) and the Supreme Audit Board (BPK). This study examines the formation of a holding SOE, whether the regulations are in accordance with relevant laws, and their implications for the management of separate state capital. This is a normative and descriptive analytical juridical study, which uses normative legal research methods that refer to positive law. The conclusions obtained in this study are (i) the establishment of BUMN holding companies is governed by Government Regulation Number 72 of 2016, (ii) the establishment of state-owned holding companies in accordance with regulations and (ii) there are several legal implications regarding the management of separate state capital, which becomes the authority of the DPR, the legal status of the holding company of the BUMN, the state's position in the holding company of the BUMN, and the authority of the BPK As concluded in this study, there is a regulatory need that (i) confirms that there is a transformation of State capital into SOE capital and (ii) regulates BPK authority to become a SOE subsidiary."

"Tesis ini mengkaji hubungan hukum dalam perusahaan grup, terutama antara induk perusahaan dan anak perusahaan, dan pertanggungjawaban induk perusahaan atas perbuatan hukum anak perusahaan menurut hukum perseroan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode preskriptif yuridis, dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan ataupun pendapat para ahli, sehingga didapatkan satu temuan yang akan bermanfaat dalam praktek. Berdasarkan pengakuan yuridis atas kemandirian badan hukum perusahaan maka tiap-tiap perusahaan dalam perusahaan grup merupakan badan hukum mandiri (separate legal entity) yang menimbulkan konsekuensi hukum dalam hal terjadi perbuatan hukum maka pertanggungjawaban hanya melekat pada perusahaan yang melakukan perbuatan hukum tersebut (limited liability). Namun keterkaitan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam grup perusahaan mengakibatkan induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai akibat adanya kesatuan entitas perusahaan (corporate entity). Sebagai suatu badan hukum yang mandiri, maka sifat pertanggungjawaban terbatas merupakan prinsip fundamental keberadaan artificial person perseroan. Sifat pertanggungjawaban ini tidak bersifat mutlak. Pengadilan bisa mengesampingkan sifat pertanggungjawaban terbatas ini, dan memberlakukan pertanggungjawaban pribadi induk perusahaan. Prinsip limited liability dari induk perusahaan dapat ditembus dengan doktrin piercing the corporate veil, sehingga induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas pengurusan anak perusahaan. Pengaturan eksistensi perusahaan grup terutama dalam hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan, tidak sekedar realitas bisnis melainkan juga realitas hukum, karenanya merupakan suatu keniscayaan diadakan pembaharuan hukum; adalah tidak logis, pengaturan perseroan dalam bentuk tunggal diterapkan pada perseroan dalam bentuk jamak namun senyatanya satu kesatuan.

---

This thesis examine the legal relationship in group companies, especially between parent companies and subsidiaries, and examines the parent company liability for the legal actions undertaken by the subsidiary. This study uses a prescriptive jurisdiction, by reference to legal norms contained in laws and regulations, and court decisions or opinions of the experts, and the findings hopefully will be useful in practice. Based on the judicial recognition of the independence of the legal entity of the company, each company within the group companies are separate legal entity. This raises the legal consequences in the event of legal action then the liability attached only to companies that perform the legal actions (limited liability). However, the relationship between the parent company with subsidiaries in the group resulted in the parent company can be held accountable for the company as a result of a corporate entity. As an independent legal entity, limited liability is a fundamental principle of the existence of an artificial person company. The nature of this liability is not absolute. The court could rule out this limited liability, and impose personal liability to holding company. The principle of limited liability of a parent company can be penetrated by the doctrine of piercing the corporate veil, so the parent company can be held accountable for the management of subsidiaries. The existence of the group companies, especially in legal relationship between parent company and subsidiary, not just a business reality but also the reality of the law, therefore it was necessary to reform the law. It is not logical, setting the singular company applied to the company in the plural but in fact one entity."

"Pembentukan perusahaan grup badan usaha milik negara berbentuk persero sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia agar tercipta perusahaan grupyang ramping dan kuat. Dengan dilakukannya pembentukan perusahaan grup tersebut, persero-persero yang terlibat diharapkan akan semakin fokus dalam mengembangkan bisnisnya dari hulu hingga ke hilir. Akan tetapi, terdapat polemikpolemik dari gagasan pembentukan perusahaan grup ini. Mulai dari tidak adanya peraturan yang sistematis, rinci, dan komperhensif mengenai pembentukan perusahaan grup beserta hubungan-hubungan yang terjadi didalamnya, hingga terlalu kuatnya dominasi negara di dalam anak perusahaan akibat penyisipan saham seri A dwi-warna yang mengaburkan batasan antara kepemilikan dan pengendalian sehingga melunturkan prinsip separate legal entity. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan yang relevan serta menganalisis doktrin-doktrin ahli hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum mengakomodasi kerangka regulasi yang valid dan memadai dalam pembentukan perusahaan grup baikdari segi pendirian, hubungan antara induk dan anak perusahaan, perpajakan, keuangan, persaingan usaha, kepailitan, dan sebagainya. Kemudian, tidak adanyabatasan yang jelas mengenai peran negara dalam dominasi dan/atau kontrol anak perusahaan melalui saham seri A dwi-warna yang berpotensi menyebabkan pengurusan perusahaan menjadi tidak efisien dan mencederai prisip-prinsip Good Corporate Governance.

---

The establishment of a state-owned group company is being intensively carried out by the Government of the Republic of Indonesia in order to create a lean and strong group company. By encouraging these group companies, the involved companies are expected to be more focused on developing their business from upstream to downstream. However, there are several problems and polemics about the establishment of this kind of group company. Starting from the absence of systematic, detailed, and comprehensive regulations regarding the establishment of group companies as well as the relationships that will occur within parent and subsidiary company, to the overly strong dominance of the state in the subsidiary company due to the insertion of golden share which is owned by Indonesia Government that obscures the boundary between ownership and control as well as injures the principleof separate legal entity. The research is conducted by juridical-normative method through the study of relevant legislation and analyzing the doctrines from legalexperts which are related to the issues discussed. The results of this study conclude that Indonesia has not accommodated a valid and adequate regulatory frameworkregarding group companies in terms of establishment, relations between parent and subsidiaries companies, taxation, finance, business competition, bankruptcy, and so on. Then, there is no clear boundary regarding the role of the state in dominating and/or controlling subsidiaries through golden share which has the potential to cause the management of the company to be inefficient and injure the principles of Good Corporate Governance."