Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Roslaini Sumantri

Status dan landasan hukum perusahaan daerah air minum di daerah khusus Ibu Kota Jakarta

1986

S25159

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Optimalisasi peran serta auditor inspektorat jenderal kementerian pekerjaan umum dalam program penyehatan perusahaan daerah air minum (PDAM)

" Perusahaan daerah air minum (PDAM) sebagai ujung tombak pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih seringkali menjadi perhatian publik atas kapasitas dan kapabilitas pelayanannya. Citra PDAM tidak bisa dipungkiri belum lepas dari stigma negatif seperti seringnya sambungan air putus.. ... "

AUDIT 6:11 (2013)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Rama Boedi

Pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah Terhadap Kewirausahaan Dan Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia

" Pelayanan air minum perkotaan mengandung elemen kebijakan sosial yang kuat, karena pelayanan air minum merupakan salah satu jenis pelayanan umum yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Kondisi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia dinilai oleh banyak pihak tidak baik dan bermasalah. Kondisi ini diasumsikan bersumber dari permasalahan rendahnya tarif jual air dan kebocoran air pada pelaksanaan pelayanan, serta permasalahan sumber daya manusia pengelola. Akibatnya, secara umum, ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001

T907

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Brillian Aulia Paramitha

Tinjauan yuridis perubahan Bentuk Badan Hukum BPR dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Studi Kasus PD. BPR X Menjadi PT. BPR X (Perseroda) = Juridical review of legal entity transformation of a Rural Bank from Local Company into Local Liability Company (Case Study PD. BPR X into PT. BPR X (Perseroda)

" Perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sedang marak dilakukan. Perubahan tersebut dilatarbelakangi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana bentuk badan hukum yang sudah ada wajib disesuaikan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dan konsekuensi hukum yang timbul atas perubahan tersebut dalam hal modal, kepengurusan, ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ratna Anin Ratri

Pengelompokan Unit Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menggunakan cluster analysis = Grouping of regional Water Company Units (PDAM) using cluster analysis

" Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum yang terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. Setiap tahunnya dilakukan penilaian kerja PDAM oleh Badan Peningkatan Penyelengaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM). Penilaian kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penyelenggara SPAM merupakan upaya untuk melihat dan mengukur tingkat kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi ... "

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yumna Aqila Kaltsum

Analisis kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tahun 2019 = Analysis of the performance of regional water use companies (PDAM) in 2019

" Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu perusahaan yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD adalah perusahaan milik pemerintah daerah dengan status badan hukum organisasi yang independen, yang dipimpin oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik. Modal dari perusahaan tersebut sebagian atau sepenuhnya berasal dari pemerintah. Selain menjadi penyelenggara layanan air bersih, PDAM juga berperan dalam menyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dalam penilaiannya, PDAM sebagai suatu ... "

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Natsar Desi

Kualitas air sungai pada penyediaan air minum (studi kasus: kualitas air baku sungai Jeneberang dan perusahaan daerah air minum kota Makassar) = River water quality on drinking water (case study on raw water quality at Jeneberang river and perusahaan daerah air minum kota Makassar)

" Menurunnya ketersediaan air permukaan salah satu disebabkan menurunnya mutu daerah tangkapan air (Catchment area) akibat pembukaan hutan untuk perkebunan dan pemukiman. Hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air setiap tahun mengalami kerusakan mencapai 1,5 juta ha per tahun, yang berakibat terjadi kehilangan air akibat run off yang tinggi maupun evaporasi. Terjadi kesidakseimbangan jumlah air pada musim kemarau dan hujan, Permintaan air bersih pada tahun 2015 untuk kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 81 juta m3, dan jika ... "

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006

T16833

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pamor Ron Nessen Bakara

Aliansi strategi Pam Jaya dengan mitra asing

" ABSTRAK
Jakarta sebagai kota jasa dituntut untuk dapat memberikan fasilitas yang memadai guna mendukung aktivitas dibidang jasa dan keuangan tersebut, dimana salah satu fasilitasnya adalah Air bersih.

Pengelolaan air bersih di Jakarta rnasih dirasakan sangat kurang, dengan tingkat NRW yang lebih dan 50% dan instalasi yang sudab tua disertai dengan manajemen yang perlu dibenahi, sehingga menuntut dilakukannya pemberdayaan terhadap perusahaan ini.

Sumber daya air sendiri merupakan kekayaan alam yang tidak dapat dikuasai secara mutlak oleh pihak tertentu, dimana dalam UUD ... "

2001

T1136

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Syarifah Desi Putriani Ramadhanty

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penundaan Pembuatan Akta Yang Diminta Oleh Penghadap (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2853 K/Pdt/2019) = Responsibility Of The Notary For Delay In Making The Deed Requested By The Appearance ((Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2853 K/Pdt/2019)

" Notaris semestinya membuat akta autentik untuk semua perbuatan dan perjanjian yang diminta oleh pihak yang berkepentingan sepanjang syarat subjektif dan objektif dari perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipenuhi. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2853K/Pdt/2019 ditemukan bahwa notaris menunda bahkan menolak pembuatan akta dengan mengembalikan uang muka pembayaran pembuatan akta. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan terkait tanggung jawab notaris terhadap penundaan pembuatan akta yang dilakukan dan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Guntur Sukmawan Putra, auhtor

Kinerja perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Ponorogo tahun 2007-2009

" Fokus dari penelitian ini adalah pengukuran kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ponorogo Tahun 2007-2009 pada tiga aspek kinerja (aspek keuangan, aspek, aspek operasional, dan aspek administrasi) sebagaimana diatur dalam Kepmendagri No.47 Tahun 1999. Dengan menggunakan 10 indikator kinerja pada masing-masing aspek, diketahui bahwa kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ponorogo Tahun 2007-2009 masuk dalam kategori Cukup. Terdapat lima hambatan dalam upaya pencapaian kinerja yang lebih baik. Dari aspek keuangan diketahui bahwa pada ... "

Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010

T27572

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian