Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan daerah air minum (PDAM) sebagai ujung tombak pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih seringkali menjadi perhatian publik atas kapasitas dan kapabilitas pelayanannya. Citra PDAM tidak bisa dipungkiri belum lepas dari stigma negatif seperti seringnya sambungan air putus..."

"Pelayanan air minum perkotaan mengandung elemen kebijakan sosial yang kuat, karena pelayanan air minum merupakan salah satu jenis pelayanan umum yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Kondisi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia dinilai oleh banyak pihak tidak baik dan bermasalah. Kondisi ini diasumsikan bersumber dari permasalahan rendahnya tarif jual air dan kebocoran air pada pelaksanaan pelayanan, serta permasalahan sumber daya manusia pengelola. Akibatnya, secara umum, 306 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia mengalami masalah inefisiensi dan terlalu besarnya hutang yang harus di tanggung oleh masing-masing PDAM.Keterpurukan pengelolaan pelayanan air minum ini banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah akibat pengaruh sifat birokrasi pelayanannya yang tidak mengikuti kaidah sifat birokrasi modern. Sikap birokrasi yang tidak modern pada jajaran Direksi PDAM ini mengikuti sikap yang ada pada birokrasi pemerintahan di Indonesia. Birokrasi pemerintah di Indonesia masih merupakan birokrasi tempat saling berbenturannya nilai-nilai modern dan tradisional yang terbentuk dari sejarah yang cukup panjang.Untuk memperbaiki kondisi pelayanan air minum di Indonesia saat ini diperlukan jiwa kewirausahaan sejati dan akuntabilitas dari jajaran Direksi PDAM, sehingga mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang menimpa manajemen PDAM. Dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap kewirausahaan Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia? 2. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :1.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan JajaranDireksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?2.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Hipotesis yang diajukan :1.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan .Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.2.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Pengambilan sampel penelitian sebanyak 36 responden dari populasi 306 PDAM, menggunakan Teknik Stratified Random Sampling, stratum sample terdiri dari Direktur Utarna, Direktur Teknik/Operasi, dan Direktur administrasifKeuangan pada PDAM yang terdapat di selurub Indonesia.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dan alat pengumpulan data yang meliputi Teknik Wawancara, Teknik Kuesionering, Observasi dan Studi Kepustakaan. Penyusunan Kuesionering menggunakan penskalaan Teknik Skala Likert; Teknik analisa data menggunakan Metoda Analisis Deskriptif Kuantitatif yang didukung dengan Metoda Analisis Deskriptif Kualitatif.Hasil Penelitian mencakup gambaran umum permasalahan pelayanan air minum di Indonesia yang dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Budaya organisasi yang berlaku di dalam birokrasi pemerintahan merupakan sumber atau acuan sikap manajerial yang masih melekat pads jajaran Direksi PDAM. Atau dengan kata lain, terdapat sikap birokrasi pemerintah di kalangan jajaran Direksi PDAM di Indonesia.2. Sikap birokrasi pemerintah yang melekat pada Direksi PDAM secara sadar atau tidak disadari telah memotivasi dan menjadi sifat kebijakan dan gaya kepemimpinan pada jajaran Direksi PDAM di Indonesia.3. Kebijakan dan kepemimpinan yang demikiian itu mendorong terbentuknya sikap dan perilaku organisasi tertentu dikalangan staf atau pegawai PDAM, yang pada umunya juga berasal dari instansi-instansi pemerintahan.4. Sikap dan perilaku organisasi tersebut kemudian membentuk dan sekaligus menjadi ciri kinerja PDAM.5. Kineija PDAM menunjukan fenomena permasalahan inefisiensi perusahaan yang antara lain disebabkan oleh faktor internal yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan faktor eksternal, yaitu rendah dan tidak layaknya tarif air minum akibat resistensi masyarakat.6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut dapat diartikan sebagai masalah kewirausahaan pada jajaran Direksi PDAM, dan rendah serta tidak Iayaknya tarif air minum dapat diartikan sebagai masalah akuntabilitas publik PDAM."

"Perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sedang marak dilakukan. Perubahan tersebut dilatarbelakangi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana bentuk badan hukum yang sudah ada wajib disesuaikan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dan konsekuensi hukum yang timbul atas perubahan tersebut dalam hal modal, kepengurusan, dan kegiatan usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, diketahui bahwa mekanisme yang perlu dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam melakukan perubahan bentuk badan hukum hampir sama dengan pendirian Bank Perkreditan Rakyat, yang meliputi tahap pembentukan Peraturan Daerah, pengesahan badan hukum, hingga tahap permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Namun, hal yang dimohonkan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah perubahan bentuk badan hukum yang meliputi persetujuan prinsip dan persetujuan pengalihan izin usaha. Dalam perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi Bank Perkreditan Rakyat yakni modal, kepengurusan, dan kegiatan usaha yang telah dilakukan beralih secara kepada badan hukum baru.

---

The change of legal entity form of a Rural Bank from Local Company into Local Liability Companyis massively done. This change is underlied by the establishment of the law Number 23 of 2014 on Local Government in which the existed form of legal entity must be adjusted into Local Liability Company. This research discussed the mechanism of legal entity change of Rural Bank from Local Company into Local Liability Companyand its possible legal consequences than can emerge such as in the case of capital, management, and business activities that had been run beforehand. This research used juridical normative method. Based on the juridical normative method by using secondary data, it was found out that the mechanism which needs to be done by Rural Bank in changing the legal entity form is almost the same with the establishment of the bank itself that covers the stage of establishing local regulation, legal entity legitimation, until the stage of making request to The Financial Service Authority. However, what is being proposed to The Financial Service Authority is the change of legal entity form which covers the principle agreement and the agreement of business license transfer. This change causes legal consequence for Rural Bank such as the capital, management and the business activities transfered to the new legal entity.

"

"Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok merupakan pelayanan barang publik yang bertugas dalam penyediaan air bersih. Sebagai penyedia layanan PDAM dituntut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas selama 24 jam setiap harinya. Dalam memberikan pelayanan terdapat keluhan dari pelanggan golongan IIIB yakni air keruh dan kenaikan tarif pelayanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Kualitas Pelayanan pada PDAM Tirta Asasta Kota Depok Golongan IIIB. Metode yang digunakan adalah metode campuran (mix method). Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan wawancara mendalam dan penyebaran kuesioner. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah Stratified Random Sampling. Kualitas Pelayanan diukur berdasarkan enam dimensi yang dikemukakan oleh Christian Gronroos: (1) Professionalism and Skills; (2) Attitudes and Behavior; (3) Accesbility and Flexibility; (4) Reability and Trustworthiness; (5) Recovery; dan (6) Reputation And Credibility. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada PDAM Tirta Asasta golongan IIIB adalah Negatively Confirm Quality atau Bad Quality.

---

Regional Water Company (PDAM) Tirta Asasta Depok which provides clean water as public goods. As provider PDAM is expected to fulfill customers needs with hight quality 24/7. However, there are some complaints occured from IIIB customers on turbid water and increase of service cost. This thesis aimed to describe service quality of Regional Water Company (PDAM) Tirta Asasta Depok Class IIIB. The method used in research is mix method. The techniques used in this research was quality and quantity with data collection using in-dept interviews and questionnaire research guided. The techniques of data collection is stratified random sampling techniques. Christian Gronroos’s six dimensions of service quality were used : (1) Professionalism and Skills; (2) Attitudes and Behavior; (3) Accessibility and Flexibility; (4) Reability and trustworthiness; (5) Recovery; and (6) Reputation And Credibility. The results showed that the PDAM Tirta Asasta’s service quality is Negatively Confirm Quality (Bad Quality)."

"Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum yang terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. Setiap tahunnya dilakukan penilaian kerja PDAM oleh Badan Peningkatan Penyelengaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM). Penilaian kerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penyelenggara SPAM merupakan upaya untuk melihat dan mengukur tingkat kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi dan efektifitas pengelolaannya. Penilaian kinerja ini menggunakan empat aspek dimana setiap aspeknya memiliki indikator-indikator penilaian. Aspek yang pertama adalah aspek keuangan dengan indikator Return of Equity (ROE), rasio operasi, rasio kas, efektivitas penagihan, dan solvabilitas. Selanjutnya adalah aspek pelayanan dengan indikator-indikator, yaitu cakupan pelayanan teknis, pertumbuhan pelanggan, tingkat penyelesaian pengaduan, kualitas air pelanggan, dan konsumsi air domestik. Aspek yang ketiga adalah aspek operasional dengan indikator efisiensi produk, tingkat kehilangan air, jam operasi layanan, tekanan air pada sambungan pelanggan, dan penggantian dan (atau) kalibrasi meter air pelanggan. Aspek yang terakhir adalah aspek sumber daya manusia dengan indikator rasio pegawai, rasio diklat pegawai, dan rasio beban diklat terhadap beban pegawai. Indikator-indikator tersebut kemudian dihitung dan setiap unit PDAM dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu sehat, kurang sehat, dan sakit. Pada penelitian ini dilakukan pengelompokan ulang dengan menggunakan metode clustering untuk menentukan berapa kelompok yang mungkin dihasilkan berdasarkan indikator-indikator tersebut. Indikator-indikator yang dipakai pada penelitian ini adalah Return of EquityROE), efektivitas penagihan, jam operasional, rasio pegawai, cakupan pelayanan teknis, pertumbuhan pelanggan, tingkat kehilangan air, tarif rata-rata, profit margin, rasio pelayanan, dan rasio kas. Penelitian ini menghasilkan kelompok-kelompok yang lebih rinci dibandingkan dengan kelompok yang sebelumnya. Penelitian ini juga membandingkan hasil clustering tersebut dengan pengelompokan yang sudah diterapkan oleh BPPSPAM.

---

Regional Water Use Company (Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM) is one of the regional-owned business unit, which is engaged in the distribution of clean water for the general public in Indonesia. Every year a PDAM work assessment is carried out by the BPPSPAM. This work assessment is an effort to see and measure the level of management performance in managing the company which aims to determine the extent of efficiency and effectiveness of its management. This performance appraisal uses four aspects where each aspect has assessment indicators. The first aspect is the financial aspects with the indicators of Return of Equity (ROE), operating ratio, cash ratio, collection effectiveness, and solvency. The second one is the service aspects with indicators, namely technical service coverage, customer growth, complaint resolution rate, customer water quality, and domestic water consumption. The third one is the operational aspects with indicators of product efficiency, non-revenue water, service operating hours, water pressure at customer connection, and replacement (or) calibration of customer water meters. And the last one is the human resources aspects with indicators of employee ratio, employee training ratio, and the ratio of training expenses to employee expenses. These indicators are then calculated and PDAM units are grouped into three groups, namely healthy, unhealthy, and sick. In this study, regrouping was carried out using the clustering method to determine how many groups might be generated based on some of these indicators. The indicators used in this study are Return of Equity (ROE), billing effectiveness, operation hours, employee ratio, technical service coverage, customer growth, water loss rate, average fee, profit margin, service ratio, and cash ratio. This study also compares the results of the clustering with the grouping by BPPSPAM. This study resulted in more detailed groups than the previous groups."

"Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu perusahaan yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD adalah perusahaan milik pemerintah daerah dengan status badan hukum organisasi yang independen, yang dipimpin oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik. Modal dari perusahaan tersebut sebagian atau sepenuhnya berasal dari pemerintah. Selain menjadi penyelenggara layanan air bersih, PDAM juga berperan dalam menyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dalam penilaiannya, PDAM sebagai suatu perusahaan, tidak hanya dinilai dari kualitas produksi air, namun juga bagaimana kualitas pelayanan serta keuntungan yang didapatkan dari kegiatannya. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memiliki keterkaitan dengan kinerja PDAM di Indonesia Tahun 2019, metode statistik yang dapat digunakan adalah Metode Classification and Regression Trees (CART). CART adalah suatu metode eksplorasi statistika nonparametrik untuk mengelompokkan pengamatan-pengamatan dalam data dengan kriteria yang sama berdasarkan urutan signifikansi terkait variabel prediktor dalam pembentukan kelompok kategori. Pada penilaian Status kinerja, variabel Return of Equity (ROE), Jam Oprasional Pelayanan, Tingkat Kehilangan Air, Efektivitas Penagihan, serta Tingkat Pelayanan merupakan variabel-variabel yang cukup signifikan. Selanjutnya dilakukan Analisis menggunakan Metode Regresi Logistik. Regresi Logistik digunakan untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan variabel-variabel prediktor (X) terhadap variabel respon (Y) yang bersifat dikotomi. Analisis ini menghasilkan model Regresi Logistik.

---

Regional Water Use Company (Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM) is one of the companies with the status of Regional Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Daerah/ BUMD). BUMD is a local government-owned company with the status of an independent legal entity, led by a board of directors appointed by local government officials with majority public ownership. The capital of the company comes partly or wholly from the government. In addition to being a clean water service provider, PDAM also plays a role in supporting Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD), so in its assessment, PDAM as a company is not only judged by the quality of water production, but also how the quality of service and the benefits it gets from its activities. To find out what factors affect the performance of PDAMs in Indonesia in 2019, a statistical method that can be used is the Classification and Regression Trees (CART) Method. CART is a nonparametric statistical exploration method to classify observations in the data with the same criteria based on the order of significance of the influence of the predictor variables in the formation of category groups. In the assessment of performance status, the variable Return of Equity (ROE), Service Operational Hours, Water Loss Levels, Billing Effectiveness, and Service Level are quite significant variables. The analysis is carried out using the Logistic Regression Method. Logistic regression is used to determine how much influence the predictor variables (X) have on the dichotomous response variable (Y). This analysis produces a Logistic Regression model."

"Menurunnya ketersediaan air permukaan salah satu disebabkan menurunnya mutu daerah tangkapan air (Catchment area) akibat pembukaan hutan untuk perkebunan dan pemukiman. Hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air setiap tahun mengalami kerusakan mencapai 1,5 juta ha per tahun, yang berakibat terjadi kehilangan air akibat run off yang tinggi maupun evaporasi. Terjadi kesidakseimbangan jumlah air pada musim kemarau dan hujan, Permintaan air bersih pada tahun 2015 untuk kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 81 juta m3, dan jika dilihat dari tahun 2000 terjadi peningkatan tahunan sebesar 6,7%. Angka itu belum termasuk kebutuhan air bersih dan sektor pertanian yang mencapai 98% konsumsi air Indonesia dan meningkat 6,67% per tahun sampai 2015 (KLH, 2004).Tanggal 26 Maret 2004, telah terjadi bencana berupa runtuhnya dinding Kaldera Gunung Bawakaraeng yang merupakan hulu Sungai Jeneberang di Sulawesi Selatan. Dinding kaldera yang runtuh diidentifikasi sebagai tebing yang sermasuk Gunung Sarongan (elevasi 2.514 m dpl). Volume massa yang runtuh diperkirakah atitara 2{70 -- 300 juta m3, sepanjang daerah aliran Sungai Jeneberang. Sungai Jeneberang merupakan salah satu sungai besar dan penting di Sulawesi Selatan mengingas alurnya yang melalui Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kota Makassar. Sumber air baku PDAM Kota Makassar menggunakan air permukaan yaitu : (a) Sungai Maros dari Kabupaten Maros dengan kapasitas 1300 lld pada kondisi normal, (b) Sungai Jeneberang dari Kabupaten Gowa dengan kapasitas 3500 lld dan yang terpakai 1500 11d (Musagani, 2005).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dengan mengunakan teknik pengumpulan data berupa observasi laboratorium dan dokumentasi. Observasi laboratorium digunakan untuk memperoleh data tentang kualitas air pada Sungai Jeneberang sesuai dengan parameter yang diamati. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh berbagai macam data sekunder dalam menunjang data primer. Melalui metode dokumentasi dilakukan pencatatan informasi dari berbagai sumber tentang kualitas air Sungai Jeneberang. Pemilihan sampel dengan metode persimbangan (Purposive) untuk menentukan waktu dan ternpat pcngambilan sampel dilakukan secara Acak (random).Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemanfaatan lahan yang memberikan kontribusi besar pada besarnya laju erosi tanah dan menurunkan kualisas air baku Sungai Jeneberang adalah ladang/tegalan sebesar 479,81 ton/km2/tahun. Parameter kualitas air baku yang diteliti dan melampaui baku (PP No. 82 Tahun 2001) akibas longsor adalah TSS maksimal sebesar 26560 mgll, BOD maksimal sebesar 4,17 mg/l dan COD maksimal sebesar 11,38 mgll, sedangkan parameter kualitas air minum yang melampaui baku mutu (SK. MENKES No. 907 Tahun 2002) adalah kekeruhan maksimal sebesar 6,3 mg/I clan pH maksimal sebesar 8,66. Pemanfaatan lahan dan longsor pada hulu DAS Jeneberang, berimplikasi pada jenis bangunan pengolahan air minum yaitu jika pH basa maka terjadi kerak pada jenis bangunan pengolahan air, perlakuan proses pengolahan pada tingkat kekeruhan di atas 6000 NTU beralih dari kapur dan tawas ke PAC (Poll aluminium clorite) dan Polymer. Biaya pemakaian bahan kimia PAC (Poll aluminium clorite) dan polymer meningkat rata-rata tiap tahun sebesar Rp 0,25/liter.Untuk mengatasi permasalahan kualitas air baku yang disebabkan pemanfaatan lahan dan Iongsor, disarankan membuat perasuran mengenai perunsukan kawasan hulu Sungai Jeneberang sebagai kawasan penyangga, memperbanyak cekdam agar material longsoran Gunung Bawakaraeng yang setiap turun hujan akan Iangsung jatuh ke Sungai dapat diperlambat. Disarankan meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan air minum dan memproduksi air minum pada tingkat kekeruhan yang rendah, kemudian menyimpan air minum dalam jumlah besar untuk didistribusikan ke pelanggan. Dan perlu kajian lebih lanjut tentang perubahan teknologi pengolahan air minum PDAM Kota Makassar yang masih menggunakan sistem konvensional ke sistem pengolahan air minum yang lebih moderen. Perlu penelitian lebih terpadu dengan melihat berbagai aspek kepentingan Iingkungan hidup, sosial dan ekonomi dari hulu sampai hilir dalam pengelolaan DAS Jeneberang.

---

Indonesia's currents and future needs for water are increasing despite relatively steady supplies spread across the country. To ensure sustainable development in Indonesia, the basic principle regarding water resources would be so sufficiently satisfy the needs for water of all people of Indonesia and all the development sectors, taking into account the aspects of water resource carrying capacity and conservation.

Declining supplies of surface water is partly a result of shrinking water catchments areas as forests are opened up for settlements. Every year, 1.5 million hectares of forests that function as water catchment areas are cleared, and the resulting water loss due to high run-off and evaporation leads to imbalance water supplies during dry and rainy seasons. The estimated domestic demand for clean water in 2015 is 81 million cubic meters with an annual increase of 6.7% compared with the 2000 statistics. This does not include the clean water demand of the agriculture sector which makes up 98% of Indonesia's water consumption which is increasing annually by 6.67% up to 2015 (Ministry of Environmental Affairs, 2004).

On March 26, 2004, a disaster occurred: the collapse of the crater of Mount Bawakaraeng where Jeneberang River in South Sulawesi has its upper reaches. The collapsed section was identified as the crater rim which was part of Mount Sarongan (elevation: 2,514 m above sea level). The estimated volume of the mass covering the Jeneberang watershed area was 200-300 million cubic meters. The river Jeneberang is one of the largest and most important rivers in South Sulawesi because it flows across the regencies of Gowa and Takalar and the city of Makassar.Data show that following the disaster, Makassar's regional water company is facing a very serious problem, threatening the supply of water particularly to Makassar. The water company uses surface water from: (a) Maros river flowing from Maros regency with a capacity of 1,300 liter per second on normal condition, and (b) Jeneberang river flowing from Gowa regency with a capacity of 3,500 liters per second, of which only 1,500 liters arc used (Musagani, 2005).

The research on the Impact of Watershed Quality on Drinking Water was conducted using the descriptive-analytical method. Purposive method was used for sample selection, while random method was used for times and places of sample collection.

Results showed that the declining water quality of Jeneberang river resulted from the large 479,81 ton/km2/ year. Studied parameters of undistilled water quality and of above-standard water quality due to collapsed crater rim (Government Regulation No. 82 of 2001) were maximum TTS of 26560 mgll, maximum GODS of 4.17 mgll and maximum COD of 11.38 me; while parameters of the quality of water which was exceeding the prescribed standard (Decision of the Minister of Health No. 907 of 2002) were maximum turbidity of 6.3 mgtl and maximum pH of 8.66. Land use and landslides occurred at she watershed areas upstream of Jeneberang affected the water processing facility, i.e. non-neutral pH would result in corroded components and produce slags/crusts. For turbidity of more than 6000 NTU, PAC (poll aluminum chlorite) and Polymer should be used instead of limessone and alum in she water processing. The cost for using PAC and polymer is increasing annually by Rp 0.25 per liter.

In order so deal with the problem of degrading quality of undistilled and clean water due so improper land use and occurring landslides, the government should make a policy on the use/allotment of Jeneberang river areas and also find a solution to stop materials on Mount Bawakaraeng from falling down to Jeneberang. Another alternative to deal with the problem of drinking water processing is to increase the capacity of the water processing plant to enable it to produce water with turbidity of less than 6000 NTU and to store a large amounts of water to be dissributed to customers. Further studies are required on the replacement of the undistilled water processing system at Makassar Water Company. More integrated researches would also be necessary to identify various environmental, social and economic aspects of the management of upstream to downstream watershed areas of Jeneberang."

"ABSTRAK Jakarta sebagai kota jasa dituntut untuk dapat memberikan fasilitas yang memadaiguna mendukung aktivitas dibidang jasa dan keuangan tersebut, dimana salah satufasilitasnya adalah Air bersih. Pengelolaan air bersih di Jakarta rnasih dirasakan sangat kurang, dengan tingkatNRW yang lebih dan 50% dan instalasi yang sudab tua disertai dengan manajemen yangperlu dibenahi, sehingga menuntut dilakukannya pemberdayaan terhadap perusahaan ini. Sumber daya air sendiri merupakan kekayaan alam yang tidak dapat dikuasaisecara mutlak oleh pihak tertentu, dimana dalam UUD 1945 hanya pemerintah yang diberiwewenang untuk pengelolaan sumber daya air bagi kesejahteraan masyarakat, namunbukan berarti tertutup kerjasama dengan pihak asing jika pengelolaannya menghasilkanpelayanan yang Iebih balk bagi masyarakat. Kerjasama dengan pihak asing tersebut sudah dimulai sejak tahun 1997, namundalam pengelolaannya masih belum memberikan manfaat yang berarti, dimana pemasukanterhadap kas negara dalam bentuk Pajak dan Pendapatan Asli Daerah menjadi tidak adadan pelayanan terhadap masyarakat juga belum sepenuhnya meningkat. Hal tersebut mengmdikasikan kerjasama yang dilakukan tidak berlandaskan padaazas mutual benefit, melainkan terjadi adanya opportunism dari satu pihak terhadap pihaklain, hal tersebut dapat terjadi melalui proses terjadinya kerjasama, pemilihan partner sertaperjanjian yang mengatur kerjasama tersebut. Da)am studi ini penulis menggunakan pendekatan strategi aliansi sebagai alatmenganalisis kerjasama yang dilakukan oleh PAM JAYA dengan mitra swasta. Strategialiansi merupakan suatu metoda yang bisa digunakan dalam melakukan privatisasiterhadap perusahaan milik negara, penggunaan metode ini lebih disebabkan prinsipterciptanya kondisi win-win solution dalam kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Tujuan penulisan karya akhir ini adalah sebagai gambaran akibat adanya campurtangan pihak penguasa dalam penentuan kerjasama antara perusahaan lokal dengan mitraasing, serta memberikan suatu solusi terhadap konflik kerjasama yang sudah terjadi. Penulis mengambil perusahaan PAM JAYA sebagai objek penelitian disebabkanperusahaan tersebut saat ini sedang melakukan kerjasama dengan pihak asing sehinggadiharapkan dapat diperoeh gambaran kerjasama antara pihak asing dengan perusahaanmilik pemerintah di Indonesia di bidang air bersih. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa aliansi antara PT. Thames PAMJaya dan PT. PAM Lyonnaise PAM Jaya dengan PAM JAYA dalam pengelolaan airbersih di Jakarta kurang memberikan keuntungan baik bagi Pemerintah dari sisipemasukan pajak dan Pendapaan Asli Daerah maupun dan pelayanan terhadapmasyarakat, hal ini disebabkan karena adanya campur tangan kekuasaan dalam pemilihanmitra serta proses kerjasamanya yang memungkinkan pihak swasta untuk menguasaipengelolaan air bersih secara utuh. Akhirnya penulis menyarankan agar dilakukan renegosiasi serta kerjasama yangseimbang melalui pemberian porsi kewenangan yang sama, dalam hal ini mitra swasta PT.TPJ dan PT. Palyja diberikan wewenang dalam bidang produksi sementara PAM JAYAberwenang dibidang distribusi sehingga diharapkan akan timbul suatu sinergi antara socialoriented yang dimiliki oleh pemerintah dengan profit oriented yang dimiliki oleh swasta,sehingga perusahaan tersebut dapat menghasilkan keuntungan di satu pihak danmemberikan pelayanan yang baik, selain itu tetap memiliki memiliki social responsivenessdalam pelayanannya."

"Fokus dari penelitian ini adalah pengukuran kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ponorogo Tahun 2007-2009 pada tiga aspek kinerja (aspek keuangan, aspek, aspek operasional, dan aspek administrasi) sebagaimana diatur dalam Kepmendagri No.47 Tahun 1999. Dengan menggunakan 10 indikator kinerja pada masing-masing aspek, diketahui bahwa kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ponorogo Tahun 2007-2009 masuk dalam kategori Cukup. Terdapat lima hambatan dalam upaya pencapaian kinerja yang lebih baik. Dari aspek keuangan diketahui bahwa pada tahun 2007-2009 masih mengalami kerugian akibat beban pembayaran cicilan hutang. Dari aspek operasional diketahui bahwa cakupan pelayanan masih rendah karena kecilnya investasi pada sumber air baru dan jaringan distribusi. Tingkat kehilangan air masih cukup tinggi (di atas 30%) dan penggantian meter air pelanggan belum sepenuhnya dilakukan. Dari aspek administrasi, bahwa jajaran direksi belum membuat rencana jangka panjang.

---

The focus of this study is measuring performance of Ponorogo Regency's Water Supply Company (PDAM) in 2007-2009 with three aspects of performance (financial aspect, operational aspect and administration aspect) as regulated by the Decree of Interior Minister Number 47 Year 1999. Using 10 indicators performance from each aspect of performance, performance of Ponorogo Regency's Water Supply Company (PDAM) in 2007-2009 are classified as sufficiently. The result are found that five obstacles in achieving better performance. From the financial aspects, that PDAM still incur losses because bear large debt repayment. From operational aspects found that service coverage still low because of small investments in new water sources and distribution networks. The water loss are high (above 30%) and customer water replacement not fully being done. From administration aspect, that board of director has not made a long-term planning."