Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maraknya penyalahgunaan korporasi membuat berbagai forum internasional telah berusaha untuk memeriksa sejauh mana penyalahgunaan korporasi sebagai tujuan terlarang yang berdampak bagi sistem keuangan global. Lebih lanjut, terkuaknya Panama Papers dengan bocornya dokumen firma hukum asal Panama yakni Mossack Fonseca membuka mata dunia tentang penyalahgunaan korporasi. Dalam hal ini, pada umumnya korporasi yang ditujukan untuk tindakan ilegal ini dikenal dengan perusahaan cangkang dan paper company. Namun, identifikasi terhadap perusahaan cangkang dan paper company merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Pertama, tidak ada garis pembeda antaranya kedua mengingat tidak adanya definisi baku dari perusahaan cangkang dan paper company yang disepakati oleh forum internasional. Kedua, terkhusus di Indonesia sendiri, belum ada konsep pengaturan secara komprehensif mengenai perusahaan cangkang dan paper company. Dasar dari bentuk perusahaan cangkang dan paper company hanyalah terbatas pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT yang mana sejatinya juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai keduanya. Hal ini berimbas pada sulitnya penegakan hukum terhadap perusahaan cangkang dan paper company, terutama mengenai penafsiran hakim terhadap perusahaan cangkang dan paper company. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis kemudian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menjelaskan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian ini berlangsung. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwasanya sudah terdapat negara-negara yang mengatur mengenai perusahaan cangkang dan paper company, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura, India, Inggris dan Uni Emirat Arab. Lebih lanjut, dalam hal penafsiran hakim terhadap perusahaan cangkang dan paper company di Indonesia sendiri, tidak ada pengaturan yang secara tegas mengatur mengenai perusahaan cangkang dan paper company, namun hakim di Indonesia dapat secara limitatif mengetahui pengertian dan karakteristik dari perusahaan cangkang dan paper company melalui fakta-fakta di persidangan.

---

The rise of corporate abuse has made various international forums have attempted to examine the extent to which corporate abuse as a prohibited purpose has an impact on the global financial system. Furthermore, the disclosure of the Panama Papers with the leak of documents from a law firm from Panama, namely Mossack Fonseca, opened the world's eyes about corporate abuse. In this case, in general, corporations that are intended for illegal actions are known as shell companies and paper companies. However, identification of shell companies and paper companies is a very difficult job. First, there is no line of distinction between the two, bearing in mind that there is no standard definition of shell companies and paper companies agreed upon by international forums. Second, especially in Indonesia itself, there is no comprehensive regulatory concept regarding shell companies and paper companies. This has an impact on the difficulty of law enforcement against shell companies and paper companies, especially regarding the judge's interpretation of shell companies and paper companies. To answer these problems, the author then uses normative juridical research methods which are carried out using library research. This research is descriptive in nature to explain the facts obtained during this research. The research found that in fact there are countries that have strictly regulated shell companies and paper companies, such as the United States, China, Singapore, India, the United Kingdom and the United Arab Emirates. Furthermore, the author also finds that although there is no regulation that explicitly regulates shell companies and paper companies, judges in Indonesia can limitedly know the meaning and characteristics of shell companies and paper companies through the facts in court."

"Eksistensi pasar modal sebagai alternatif permodalan bagi perusahaan terus meningkat ke arah yang lebih baik. Peningkatan tersebut paralel dengan kebutuhan perkembangan usaha di Indonesia. Dengan ini para regulator di Indonesia terus meningkatkan efektivitas kegiatan di pasar modal. Salah satu rencananya adalah menyusun kajian dan peraturan terkait Special Purpose Acquisition Company (SPAC). SPAC merupakan perusahaan berbentuk cangkang yang telah melakukan penawaran umum perdana (IPO) dengan tujuan utama yaitu melakukan penggabungan atau pengambilalihan dengan perusahaan target yang tertutup. Maka dari itu, perusahaan target dapat melakukan kegiatan di pasar modal. Metode yang dipilih adalah yuridis-normatif dengan menemukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dapat menjadi dasar penulisan. Kemudian, metode komparatif dengan pembahasan perbandingan antara negara Amerika Serikat, Britania Raya dan Malaysia yang telah mengeluarkan pengaturan dan praktik SPAC. Penulisan ini akan memuat analisis terkait kemungkinan, potensi dan tantangan yang harus diperhatikan bagi Indonesia. Dengan ini harapannya bagi pasar modal di Indonesia untuk mengeluarkan peraturan terkait SPAC dengan mempertimbangkan efektivitas dan evaluasi dari beberapa negara dan analisa yuridis yang telah dipaparkan.

---

The existence of capital market as an alternative fund for companies continues to increase in a decent direction. This increase is parallel to the needs of business development in Indonesia. With this, regulators in Indonesia continue to improve the effectiveness of activities in the capital market. One of the plans is to compile studies and regulations related to the Special Purpose Acquisition Company (SPAC). SPAC is a shell company that has conducted an initial public offering (IPO) with the main objective of merging or taking over with a target private company. Therefore, the target company can carry out activities in the capital market. The chosen method is juridical-normative by finding laws and regulations in Indonesia that can be the basis for writing. Then, a comparative method with a comparative country between the United States, United Kingdom and Malaysia which has issued the regulation and practice of SPAC. This writing will contain an analysis of the possibilities, potentials and challenges that must be considered for Indonesia. With this, it is hoped that the capital market in Indonesia will issue regulations related to SPAC taking into account effectiveness and evaluation."