Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas pengendalian merger yang berskala internasional antara perusahaan asing dengan perusahaan asing lainnya yang memiliki anak-anak perusahaan di negara Amerika Serikat ataupun Uni Eropa oleh otoritas hukum persaingan usaha di negara tersebut dan juga pengaturan mengenai merger berskala internasional antara perusahaan asing dengan perusahaan asing lainnya yang memiliki anak perusahaan di Indonesia dalam prespektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyarankan pemerintah untuk sebaiknya membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas mengenai pengendalian merger perusahaan-perusahaan asing yang dapat berdampak pada persaingan usaha di Indonesia agar hukum persaingan usaha Indonesia dapat berlaku bagi pelaku usaha asing.

---

ABSTRACT
This thesis explains about international merger regulations controlled by the merger authorities of United States of America, European Union, and Indonesia. The focus is to determine Indonesia relevant legislations to control mergers of subsidiary companies incorporated in Indonesia which are affected by merger of their respective overseas holding companies. In arranging this thesis, the writer uses typology of normative legal research. Writer suggests that if the Government of Indonesia wants to have jurisdiction to control over international mergers, it should create regulations that can control foreign mergers affecting Indonesia.

Abstrak :

Perkembangan bisnis dengan sistem franchise semakin marak. Franchise merupakan suatu sistem pemasaran, dimana pemilik franchise (Franchiser) memberikan hak kepada pemegang franchise (franchisée) untuk memasarkan barang dan jasa franchiser dengan menggunakan merek dagang dan/atau jasa, metode, cara dan format bisnis (standar operasional prosedur) yang ditentukan oleh franehisor untuk jangka waktu teitentu dan di suatu wilayah tertentu. Untuk itu franchisée harus membayar biaya franchise, biaya royalty dan biaya-biaya lainnya kepada franehisor.

Sistem bisnis franchise mulai tumbuh pada tahun 1850 di Amerika Serikat dan berkembang pesat pada tahun 1960-an. Seiiring dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia sistem bisnis franchise mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dalam bentuk restoran siap saji, binatu, fotocopy, cuci cetak foto, dll. Hubungan dalam sistem franchise dibangun atas dasar hubungan perjanjian, yang dikenal dengan peijanjian franchise. Hubungan - hubungan yang terjalin tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila terjadi sengketa para pihak akan mengupayakan jalur musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah tidak tercapai, maka para pihak akan menempuh jalur pengadilan.

Munculnya franchise telah menimbulkan permasalahan di bidang hukum. Untuk itu pemerintah Indonesia segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 259/MPP/Kep/l9V7 tentang Ketentuan Pendaftaran dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Kedua peraturan tersebut dibuat agar kedudukan franehisor dan franchisée diatur untuk meminimalisir perselisihan yang mungkin teijadi. Sampai kini di Indonesia belum terdapat perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah perdagangan dengan sistem franchise. Selama ini praktek yang dilakukan didasarkan pada kesepakatan tertulis dalam bentuk francliisee didasarkan pada asas kebebasan berkontrak seperti tertuang pada pasal 1338 KUHPerdata.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis tentang preferensi investasi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia terhadap Sukuk. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada empat perusahaan asing yang mempunyai pengaruh signifikan di pasar Indonesia. Keempat perusahaan tersebut diperkenalkan melalui testimonial di website BKPM. Kuesioner terdiri lima bagian, yaitu Understanding Sukuk, Investment Behavior, Investment Decision, Type of Sukuk, dan Valuation Market to Sukuk. Perusahaan asing yang disurvey menunjukkan minatnya masih rendah untuk berinvestasi di Sukuk. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman terhadap Sukuk, termasuk penilaian terhadap Sukuk dan keputusan investasi perusahaan di pasar Sukuk Indonesia. Informasi yang terkumpul dari kuesioner ini akan menjadi tolak ukur indeks preferensi investasi di Sukuk dengan sistem penilaian. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi preferensi investasi keempat perusahaan asing terhadap Sukuk dan memberi saran yang dapat menarik perusahaan asing di Indonesia untuk berinvestasi di pasar Sukuk Indonesia. ......This research analyzes the preference of foreign companies investment operated in Indonesia against Sukuk investment. The data is accumulated by distributing questioners to four foreign companies which give a significant impact in Indonesia market. Those four companies are introduced through testimonial in BKPM?s website. The questioner consists of five parts, namely Understanding Sukuk, Investment Behavior, Investment Decision, Type of Sukuk, and Valuation Market to Sukuk. Foreign companies which are surveyed in this research showed still low interest to invest to Sukuk. This is because of the poor understanding about Sukuk, including an assessment of Sukuk and investment decisions of companies to Indonesian Sukuk market. The collected information from questioner will be a measurement of Index Preference of Investment in Sukuk. This Index is used for evaluate preference of those four foreign companies Investment through Sukuk and give some advices to attract the other foreign companies in Indonesia to invest in Indonesia?s Sukuk Market.

Abstrak :
Perkembangan bisnis dengan sistem franchise semakin marak, Franchise merupakan suatu sistem pemasaran, dimana pemilik franchise (Franchisor) memberikan hak kepada pemegang franchise (franchisee) untuk memasarkan barang dan jasa franchisor dengan menggunakan merek dagang dan/atau jasa, metode, cara dan format bisnis (standar operasional prosedur) yang ditentukan oleh franchisor untuk jangka waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu. Untuk itu franchisee harus membayar biaya franchise, biaya royalty dan biaya-biaya lainnya kepada franchisor. Sistem bisnis franchise mulai tumbuh pada tahun 1850 di Amerika Serikat dan berkembang pesat pada tahun 1960-an. Seiring dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia sistem bisnis franchise mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dalam bentuk restoran siap saji, binatu, fotocopy, cuci cetak foto, dll. Hubungan dalam sistem franchise dibangun atas dasar hubungan perjanjian, yang dikenal dengan perjanjian franchise. Hubungan - hubungan yang terjalin tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila terjadi sengketa para piliak akan mengupayakan jalur musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah tidak tercapai, maka para pihak akan menempuh jalur pengadilan. Munculnya franchise telah menimbulkan permasalahan di bidang hukum. Untuk itu pemerintah Indonesia segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 259/MPP/Kep/1997 tentang Ketentuan Pendaftaran dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Kedua peraturan tersebut dibuat agar kedudukan franchisor dan franchisee diatur untuk meminimalisir perselisihan yang mungkin terjadi. Sampai kini di Indonesia belum terdapat perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah perdagangan dengan sistem franchise. Selama ini praktek yang dilakukan didasarkan pada kesepakatan tertulis dalam bentuk franchisee didasarkan pada asas kebebasan berkontrak seperti tertuang pada pasal 1338 KUHPerdata.

Abstrak :
ABSTRAK

 Perusahaan asing X merupakan salah satu pelaku bisnis mancanegara  di sektor perbankan yang mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Dengan berdirinya perusahaan ini, adanya interaksi antarbudaya dalam internal perusahaan berpotensi menimbulkan konflik  antara karyawan Indonesia dengan karyawan Tiongkok. Ting Toomey (dalam Gudykunts dan Kim, 2003) menjelaskan bahwa dalam penyelesaian konflik, individual atau kelompok memiliki situasi khusus untuk menyelamatkan muka atau harga dirinya yang terancam dan dipertanyakan. Penelitian kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus ini memfokuskan pada  face negotiation antara karyawan Indonesia dan Tiongkok dalam meresolusi konflik. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan face negotiation theory tidak bisa seutuhnya diterapkan dalam setiap situasi. Ketika komunikasi antarbudaya melibatkan kepemilikan modal, tendensi penyelamatan muka dapat dilakukan selama tidak menggangu upaya pencapian profit. Pihak-pihak yang terlibat pada komunikasi antarbudaya ketika dihadapkan pada penyelamatan muka tetap mempertahankan tujuan perusahaan

---

ABSTRACT

 

---

Foreign company X is one of the foreign company in the banking sector that develops its business in Indonesia. With the establishment of this company, the intercultural communication within the employee caused conflict between Indonesian and Chinese employees themself. Ting Toomey (in Gudykunts and Kim, 2003) explains that in conflict resolution, individuals or groups have special situations to saving their face or threatened and questioned self-esteem. This study  focuses on face negotiations between Indonesian and Chinese employees in resolving conflicts. The results of the study show that the application of a face negotiation theory cannot be fully applied in every situation. When intercultural communication involves capital ownership, the tendency to save face can be done as long as it does not interfere with efforts to capture profits. The parties involved in intercultural communication when faced with saving face still maintain the company`s goals

 

 

Abstrak :
Penelitian ini bermaksud untuk melihat beberapa aspek yang belum diteliti dalam studi tentang pengaruh aglomerasi terhadap keputusan lokasi perusahan asing di industri pengolahan Indonesia. Fokus ditekankan pada diferensiasi dua jenis aglomerasi berdasarkan jenis eksternalitas yang dihasilkan, yaitu localization externalities dalam aglomerasi perusahaan dalam industri yang sama (intraindustri) dan urbanization externalities dalam aglomerasi perusahaan berbagai jenis industri (inter-industri). Data tingkat perusahaan bersumber dari Sensus Ekonomi 2006. Model conditional logit (McFadden, 1974) digunakan untuk mengestimasi peluang dari keputusan lokasi pendirian perusahaan asing di industri pengolahan Indonesia. Aglomerasi intra-industri didapati memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan lokasi perusahaan FDI. Namun, aglomerasi inter-industri terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan lokasi perusahaan FDI. Temuan ini menunjukkan bahwa eksternalitas lokalisasi lebih dominan dibandingkan eksternalitas urbanisasi. Walaupun begitu, pengaruh eksternalitas dari aglomerasi intra-industri ini relatif sangat kecil. Keputusan lokasi perusahaan asing di industri pengolahan Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya produksi. Sedangkan ketersediaan pasar tidak memberikan pengaruh pada keputusan lokasi perusahaan asing. ...... This research intends to address several unexplored aspects in the study of the effect of agglomeration toward foreign firms' location decisions in Indonesia's processing industries. The main focus is the distinction between two types of agglomerations based on the different externalities that each one produced, which are localization externalities among firms in the same industry (intra-industry) and urbanization externalities among firms in diverse industries (inter-industry). The firm-level data is acquired from the Indonesian Economic Census of 2006. Conditional Logit Model (McFadden, 1974) is used to estimate the probabilities of newly created foreign firms' location decisions in a particular province. Intraindustry agglomeration is found to have a positive influence toward the location decisions of foreign firms. On the other hand, inter-industry agglomeration seems to have no influence what so ever to the foreign firms' location decisions. These results show that localization externalities are far more dominant compared to urbanization externalities. However, this intra-industry externality is considerably small. In fact, foreign firms' location decisions are still heavily influenced by the availability of production resources. While the availability of market does not have any effects to the foreign firms' location decisions.

Abstrak :
Persoalan Kepailitan memang kerap kali menimbulkan perselisihan dimana pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan orang lain yang tidak memunaikan kewajibannya sesuai di perjanjian sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lainnya. Dalam penelitian ini, Penyelesaian melalui arbitrase internasional menggambarkan kompleksitas dan tantangan dalam menyelesaikan sengketa lintas batas. Implementasi Konvensi New York menjadi faktor kunci dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional di tingkat nasional. Proses kepailitan diawali dengan putusan arbitrase yang memberikan keputusan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. PT GM menentang putusan tersebut dan mengajukan peninjauan kembali di tingkat nasional, dengan argumen bahwa putusan arbitrase dilakukan dengan melibatkan pelanggaran terhadap hukum pasar modal Indonesia dan penyelundupan hukum. PT GM juga mencoba menggugat pembatalan putusan arbitrase berdasarkan hukum nasional Indonesia. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbandingan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan tingkat kasasi serta putusan arbitrase terhadap Kasus KT C dan PT GM dan Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum PT GM yang telah memenuhi kewajiban kepada KT C. Metode Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perbandingan Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Tingkat Kasasi dan Putusan Arbitrase Dalam putusan tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan pailit yang diajukan oleh KT Corporation terhadap PT Global Mediacom Tbk. Hakim berpendapat bahwa KT Corporation tidak dapat membuktikan secara sederhana bahwa PT GM memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga permohonan pailit ditolak. Sebaliknya, putusan arbitrase International Arbitration Award No.16772/CYK menyatakan bahwa PT GM dihukum membayar sejumlah uang kepada KT Corporation berdasarkan pelanggaran perjanjian opsi dan beli. Kendala dalam eksekusi putusan arbitrase menimbulkan pertanyaan mengenai hambatan eksekusi dan perlunya reformasi atau perubahan dalam proses eksekusi internasional. Kemudian, Bentuk Perlindungan Hukum PT GM yang Telah Memenuhi Kewajiban kepada KT Corporation adalah PT GM dapat memanfaatkan putusan ini dalam upaya melindungi posisi hukumnya dan menegakkan hak-hak kontraktualnya. ......Settlement through international arbitration illustrates the complexity and challenges of resolving cross-border disputes. Implementation of the New York Convention is a key factor in recognizing and enforcing international arbitral awards at the national level. The bankruptcy proceedings began with an arbitral award that provided decisions regarding the rights and obligations of each party. PT GM challenged the award and sought judicial review at the national level, arguing that the arbitral award involved a violation of Indonesian capital market law and legal smuggling. PT GM also sought to challenge the annulment of the arbitral award under Indonesian national law. The problems taken in this research are How is the comparison of the consideration of the Panel of Judges at the cassation level decision and the arbitration decision on the KT C and PT GM Case and How is the form of legal protection of PT GM that has fulfilled its obligations to KT C. The research method in this thesis is doctrinal research with explanatory research typology. In the cassation level decision, the Supreme Court rejected the bankruptcy petition filed by KT Corporation against PT Global Mediacom Tbk. The judge argued that KT Corporation could not prove simply that PT GM had a debt that was due and collectible, so the bankruptcy petition was rejected. In contrast, the International Arbitration Award No.16772/CYK stated that PT GM was ordered to pay a sum of money to KT Corporation based on the breach of the option and purchase agreement. The obstacles in the execution of arbitral awards raise questions regarding the obstacles to execution and the need for reform or change in the international execution process. Then, the form of legal protection for PT GM that has fulfilled its obligations to KT Corporation is that PT GM can utilize this decision in an effort to protect its legal position and enforce its contractual rights.

Abstrak :
Berkembangnya teknologi informasi dan masuknya Indonesia ke dalam fase revolusi industri 4.0 mengakibatkan perubahan pola dan sistem kerja yang diterapkan oleh para pekerja di Indonesia. Adanya internet menghilangkan batasan jarak dan komunikasi dalam bekerja sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus datang ke kantor untuk bertatap muka. Hal ini dikenal dengan istilah remote work. Saat ini beberapa tenaga kerja di Indonesia memanfaatkan teknologi internet untuk bekerja secara remote dengan perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama tentang bagaimana hubungan hukum antara pekerja remote dengan perusahaan asing di luar wilayah Indonesia, kedua tentang perlindungan hukum bagi para pekerja remote tersebut dan ketiga tentang bagaimana kebijakan dari pemerintah terkait fenomena remote work. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif terhadap sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum yang timbul antara pekerja remote dan perusahaan pemberi kerja dari luar wilayah Indonesia merupakan hubungan kemitraan berdasarkan jenis perjanjian yang dianalisis. Berkaitan dengan perlindungan hukum, perlindungan bagi pekerja remote bergantung pada klausul yang diatur dalam perjanjian kemitraan. Hingga saat ini belum terdapat kebijakan khusus dari pemerintah Indonesia mengenai pekerja remote yang bekerja dengan pemberi kerja di luar Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kekuatan posisi tawar dari pekerja saat negosiasi dan akan menandatangani perjanjian menjadi hal vital bagi perlindungan hukum pekerja remote. Saran yang diberikan adalah adanya sosialisasi dan pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang diselaraskan dengan rencana strategi Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi revolusi industri 4.0 khususnya di bidang digital. ......The development of information technology and the entering of industrial revolution 4.0 in Indonesia create changes in the working patterns and systems applied by workers in Indonesia. The existence of the internet eliminates distance and communication barriers at work so that workers can complete their assignments without having to come to the office to meet face to face. This is known as “remote working”. Currently, several workers in Indonesia utilize internet technology to work remotely with companies domiciled outside the territory of Indonesia. The problems studied in this study are, first on what is legal bond arises between remote workers and foreign company outside Indonesia, then second on what is the legal protection for the said remote workers and the last on what is the government policies regarding the phenomenon of remote working. This research was conducted with qualitative methods using normative juridical research on secondary data sources. The results of this study indicate that the legal bond between remote workers and foreign company is a partnership agreement, based on the analyzed type of agreements. In relation with the legal protection, protection for remote workers depends on the clauses regulated in partnership agreement. Until now, there is no specific policy from the Indonesian government regarding remote workers who work with foreign company outside Indonesia. Therefore, the bargaining power of the employees during the negotiation and execution of the agreement is vital for the legal protection of remote workers. Recommendation for this research are Ministry of Manpower to conduct socialization and training that in line with strategic plans of Ministry of Manpower to prepare Indonesian manpower facing revolution industry 4.0 especially on digital area.

Abstrak :
ABSTRAK
antara sruktur kepemilikan keluarga, pemerintah dan asing dalam perusahaan dengan agresivitas pajak dengan pengukuran yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Agresivitas pajak dalam penelitian ini menggunakan pengukuran Long Run Cash ETR dan Abnormal BTD. Sample penelitian ini menggunakan perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan keluarga memiliki hubungan yang negatif terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Selanjutnya struktur kepemilikan asing memiliki hubungan positif terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Sedangkan untuk kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Hal ini diduga karena jumlah perusahaan kepemilikan pemerintah yang listed di Bursa Efek Indonesia rendah.

---

ABSTRACT
This study aims to examine empirical evidence about the relationship between ownership of family, government, and foreign companies with aggressive tax avoidance in Indonesia with different measurements from previous research. Aggressive tax avoidance in this study measured using Long Run Cash ETR and Abnormal BTD measurements. The samples of this study are public listed firm which had listed in Indonesia Stock Exchange on 2010-2014. The results of this study show that family ownership has a negative correlation to the aggressive tax avoidance in Indonesia. Furthermore, the structure of foreign ownership has a positive correlation with aggressive tax avoidance in Indonesia. The other result of this study, for government ownership has no significant effect on influencing the relation on tax aggresivenes in Indonesia . hypothetically this is due to the lower number of government ownership of companies listed on the Indonesia Stock Exchange .

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini akan membahas mengenai Eksekusi keputusan lembaga penegak hukum persaingan usaha terhadap perusahaan asing di luar negeri merupakan salah satu bagian terpenting dalam penegakan hukum persaingan usaha saat ini. Sebab, kegiatan perusahaan asing di luar negeri bisa saja menimbulkan dampak anti persaingan yang merugikan perekonomian suatu negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Penulis juga akan membandingkan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat, Uni Eropa dan Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa peraturan persaingan usaha di beberapa Negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mengatur hal-hal yang spesifik dan kompleks dalam pencegahan dan penanggulangan tindakan ant persaingan yang dilakukan pelaku usaha, termasuk bagaimana proses penegakan hukum terhadap kegiatan perusahaan asing yang menimbulkan dampak anti persaingan dan merugikan perekonomian dalam negeri. Namun tidak dengan Indonesia, dimana Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai hukum persaingan usaha di Indonesia belum mengatur permasalahan terkait dengan penegakan hukum persaingan usahanya terhadap perusahaan asing di luar negeri. Penulis menyarankan agar Pemerintah Indonesia dapat mencontoh dan mengadopsi pola penegakan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat dan Uni Eropa.

---

ABSTRACT
This research will explain the execution of the competition authority rsquo s decision that convict foreign company where located abroad is one of the crucial matters in antitrust law enforcement. Because the conduct of foreign company abroad can arise an anticompetitive effect that harmed the economic activity in one state. This research uses normative juridical research method with library research. The Author will compare the competition law in The United States, Europe Union, and Indonesia. In this research, The Author found that the competition law in The United States of America and European Union had stipulated all matters regarding business competition specifically and complexly, including the law enforcement process against the foreign company rsquo s activity that conducted abroad but harms the economic activity in one country. Otherwise, in Indonesian, Law No.5 of 1999 on The Ban of Monopoli Practice and Unfair Business Competition, as competition law Indonesia, has no stipulated the matters regarding the law enforcement process against the foreign company rsquo s activity that conducted abroad but harm economy activity in Indonesia. The Uthor suggest the Indonesian Government can follow and adopt the competition law enforcement in The United States of America and European Union.