Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gadai adalah hak kebendaan atas benda milik orang Iain yang semata mata diperjanjikan dengan penyerahan jaminan atas benda tertentu dengan tujuan pengambilan pelunasan hutang dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari kreditu lainnya. Dalam pelaksanaan gadai Perum Pegadaian harus mengikuti segala prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan Direksi. Dalam pelaksanaan gadai seringkali terjadi kasus kasus yang dapat merugikan pemberi gadai ataupun penerima gadai. Seperti kasus wanprestasi, kasus pencurian dan kasus barang palsu. Kasus wanprestasi terjadi apabila nasabah tidak melunasi pinjaman tepat waktu. Dan akibat dari wanprestasi tersebut barang jaminan milik nasabah akan dilelang oleh Perum Pegadaian. Dari hal-hal yang diuraikan tersebut maka timbul beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah prosedur pelaksanaan jaminan gadai pada Perum Pegadaian cabang Jatinegara, apakah yang akan dilakukan oleh Perum Pegadaian apabila dalam pelaksanaan perjanjian jaminan gadai pihak debitur wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya dan bagaimanakah pertanggungjawaban perum Pegadaian apabila ada barang jaminan milik nasabah yang hilang. Untuk memperoleh kejelasan tersebut metodologi penulisan dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Data data yang telah didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dan dituangkan dalam penulisan tesis ini secara deskriptif analisis. Dan berdasarkan teori serta analisis kasus diperoleh kejelasan bahwa dalam pelaksanaan jaminan gadai, Perum Pegadaian harus melakukannya sesuai Prosedur Pedoman Operasional Kantor Cabang. Apabila ada nasabah yang melakukan wanprestasi maka barang jaminannya tersebut akan dilelang oleh Perum Pegadaian dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada nasabah tersebut, dan apabila barang jaminan nasabah hilang maka Perum Pegadaian sesuai dengan keputusan direksi Perum Pegadaian nomor 546/UI.1.00211/2005 harus menggantinya sebesar 100% dari harga taksiran.

---

Pawn is a right in which can be made by physical transfer of certain objects as pledge, in order to ensure the settlement of the agreement, is precedence from other crediture. Pledge in the agreement such as mortgage or pawn agreement, as a collateral, meant to give legal certainty to the partis in the agreement, that the money being lent, will be returned or repay according to the agreement. ln implementing the agreement, Perum Pegadaian, has to follow some certain procedures. ln pawn and its agreement, there are often happen cases that can harm the interest, nor the pledgor or pledge recipients.cases such as, breach, counterfeit, fake or stolen objects that uses as pledge/collateral, etc. Breach of agreement case, happen when the pledgor fail to settle the debt, according to the agreement. In which resulted to the sell or auction of the pledge/collateral, to settle the debt, by Perum Pegadaian. From all this arose some certain questions and problems, which are, how is the actual procedure of implementing the pledge/colateral as an object to settle the debt, if the pledgor breach the agreement or fail to settle the debt. And other way around, how is the responsibility of Perum Pegadaian in case the pledge/collateral in its possesion is damaged or lost? In order to obtain the explanations, this thesis focused the research at Perum Pegadaian, Jatinegara branch, which represents the procedures in Perum Pegadaian as a whole. Data gathering methods in this thesis are library research, which consist of Primary Law resources and secondary Law resources. Data gathered then analysed qualitatively and served in descriptive analysis method in the thesis. Based on theories and analysis, founded that at branch office level, Perum Pegadaian have to follow the operational procedures guidance. lf there are breach in agreement, by the pledgor, specifically, the pledgor fail to repay the debt according to the agreement, the pledge then will be subjected to be sold or auctioned by Perum Pegadaian, with early notice to the pledgor. And in which cases the pledge or collateral are damaged or lost, than according to the Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor.546/UI.1.00211/2005, Perum Pegadaian obliged to make the repayment, as much as 100% from the estimated values of the lost or damaged pledge/collateral."

"Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintah adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan BUMN yang menjadi salah satu lembaga perkreditan non bank dengan fungsinya memberikan jasa pelayanan kredit kepada masyarakat golongan ekonomi lemah guna menghindari dari praktek gadai gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya berdasarkan hukum gadai dengan memberikan jaminan barang-barang bergerak. Perum Pegadaian tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Masyarakat yang ingin mendapatkan uang pinjaman hanya perlu membawa benda jaminan yang diserahkan kepada Perum Pegadaian yang kemubdian menaksir nilai benda jaminan tersebut sehingga dapat ditentukan jumlah uang pinjaman yang dibutuhkan.Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian Surat Bukti Kredit (SBK), debitur mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Namun apabila debitur ingkar janji dalam pemenuhan prestasinya (wanprestasi), maka barang jaminan akan dijual dengan cara dilelang dihadapan umum yang dilakukan sendiri oleh Perum Pegadaian guna pelunasan hutang debitur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaturan terhadap barang jaminan gadai yang berupa benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud yaitu saham, dalam hal jangka waktu menebus benda jaminan, halhal apa yang menyebabkan nasabah dianggap wanprestasi, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap benda jaminan debitur wanprestasi.

---

In Indonesian, the only legal pawning board and established by government is Pawnbroking Public Corporation. It is a State-Owned Corporation that becomes one of non bank credit institution with function to provide credit service for small-capital economy communities in order to avoid illegal pawning practice and other unfair loan based on law of pawning by giving guarantee for movable goods. Pawnbroking Public Corporation remains public choice which needs fund because this board able to provide fund quickly with easy procedure. People who want obtain loan-money are just necessary to bring guaranteed objects devolved upon Pawnbroking Public Corporation which then appraise value of those guaranteed objects so that can be determined amount of loan money which needed.

In accordance with predetermined requirements in Certificate of Credit contract, debtor has an obligation to pay off loan that had received. Nevertheless, if debtor breaks faith with his/her performance fulfillment (default), then guaranteed objects will be sold by auction publicy and will be held by Pawnbroking Public Corporation for debtor?s loan repayment. This research is an analytical descriptive research using normative juridical approach.

Result of this research shows that there is regulation difference into pawning guaranteed object in the form of tangible moving objects and intangible moving objects, namely share, in case of terms to redeem guaranteed objects, whatever things causing customers are regarded as default, and measures which are taken by Pawnbroking Public Corporation into guaranteed objects of default debtor."

"Seiring berkembangnya peradaban manusia yang tidaklepas dari dunia perekonomian, usaha perasuransianmerupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Asuransi yangtelah lama bergerak di Indonesia beroperasi berlandaskanHukum Perdata Barat sesuai dengan Kitab Undang-undang HukumDagang maupun Undang-undang nomor 2 tahun 1992. PerumPegadaian Cabang Syariah tidak terlepas dari praktikasuransi, di mana barang gadai diasuransikan untukmengurangi risiko yang mungkin timbul. Asuransi yangditerapkan oleh Perum Pegadaian Cabang Syariah ternyatatidak sesuai dengan Hukum Islam, yakni memberlakukan sistemasuransi konvensional yang berdasarkan KUHPerdata.Penelitian ini selanjutnya memberikan berbagai saranterhadap sistem perasuransian yang diterapkan PerumPegadaian Cabang Syariah sehingga dapat menjadi masukanbagi para pihak yang terkait dalam usaha asuransi syariah."

"Kinerja perusahaan adalah suatu hal utama yang menjadi perhatian para stakeholders. Banyak metode yang dapat digunakan dalam melakukan penilaian kinerja ini. Begitu pula halnya dengan kinerja suatu BUMN, dalam hal ini Perum Pegadaian. Walaupun sebagai suatu BUMN yang tetap memiliki kewajiban sosial bagi masyarakat, namun Perum Pegadaian tetap mempunyai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagai pengukuran kinerja perusahaan.Saat ini banyak BUMN termasuk Perum Pegadaian yang menggunakan nilai pengukuran menggunakan rasio-rasio keuangan seperti Return on Assets {RDA} atau Return on Investment (ROl). Dengan pertumbuhan yang terus meningkat seiama 10 tahun terakhir, maka tidak heran akan ditemui bahwa kinerja Perum Pegadaian yang diukur melalui rasio-rasio keuangan juga akan meningkat.Salah satu hal yang berkaitan erat dengan hasil pengukuran kinerja adalah pemberian imbalan atas hasil usaha anggota perusahaan. Selama pengukuran kinerja hanya didasarkan pada ukuran keuangan seperti yang ada dalam laporan keuangan dan dicerminkan oleh rasio-rasio keuangan yang meningkat, maka hampir dapat dipastikan bahwa segenap karyawan akan selalu menikmati reward yang baik.Yang menjadi perhatian kita semua adalah bahwa diketahui adanya banyak keterbatasan dalam suatu laporan keuangan, diantaranya karena dalam laporan keuangan mengandung berbagai potensi distorsi yang ditimbulkan oleh standar akuntansi yang berbeda-beda. Atas dasar itulah mulai dipikirkan adanya suatu dasar penilaian kinerja yang baru, yang walaupun tetap menggunakan dasar dari laporan keuangan namun disertai dengan berbagai penyesuaian yang perlu agar diperoleh suatu nilai yang lebih dapat diandalkan. Dengan hadirnya konsep Economic Value Added (EVA) yang dapat pula digunakan dalam menilai kinerja perusahaan, maka diharapkan bahwa penilaian kinerja perusahaan akan menjadi lebih fair. Dalam konsep EVA, kinerja suatu perusahaan dikatakan baik apabila laba usaha meningkat tetapi bukan disebabkan oleh peningkatan modal. Jika ada peningkatan modal, maka modal tersebut dapat diinvestasikan ke dalam suatu proyek yang menghasilkan pendapatan melebihi biaya modal, maka hal ini juga akan dapat meningkatkan nilai EVA. Peningkatan EVA juga dapat terjadi bila modal dialihkan dari aktivitas usaha yang tidak meliputi biaya modal.Dan hasil penelitian atas kinerja Perum Pegadaian dengan konsep EVA ditemulan hasil bahwa untuk tahun 2002 sampai dengan 2005, nilai EVA menunjukkan nilai yang positif. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa sebenarnya perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.Pada akhirnya, penelitian ini sesungguhnya ingin mencari kaitan antara kesesuaian antara standar yang digunakan oleh perusahaan dalam mengukur kinerjanya dengan kondisi rill yang terjadi bila standar kinerja diukur menggunakan metode yang berbeda. Di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, adalah bijaksana bagi perusahaan untuk mempertimbangkan metode pengukuran kinerja lain yang sesungguhnya telah umum dan digunakan bahkan oleh para pesaing usahanya.

---

A company's performance is the main matter concerned by the stakeholders. Many methods are applicable to assess this performance. Similarly, this is true with the performance of a state-owned company (BUMN), or the state?s pawnshop (Perum Pegadaian), in this case. Although, being a state-owned company with social liability toward the people, Perum Pegadaian has it?s own target as determined by the government, in order to measure the company's performance.Presently, there are many BUMNs, including Perum Pegadaian, which incorporate their financial ratios as measurement value, such as ROA (Return On Assets) or ROl (Return On Investment). Through it's continuous increment of growth within the last 10 years, it's beyond doubt that some time in the future the performance of Perum Pegadaian, measured through financial ratios, will improve significantly.One thing related very much with the result of performance measurement is the indemnity upon the efforts of the company members. As long as the performance is measured based only on the financial achievements as provided in the financial reports and reflected by the increased financial ratios, then its almost certain that all employees are going to enjoy good rewards.What we all concern is that there found so many limitations in a financial report, some of those are because the report in question has potential distortion in it, due to different accounting standards applied. Based on this situation, a new performance evaluation base begins to be introduced where, though still based on financial reports; it's equipped with a number of adjustments needed in order to obtain more reliable values.With the presence of EVA (Economic Value Added) concept, which is also applicable for evaluating a company's performance, it's expected that the evaluation against a company's performance will be fairer In EVA concept, a company's performance is said to be good if its profit increases not because of capital increase. When there's increment in capital, then it may be invested in a project with revenue greater than the cost of capital, and this in turn will increase the EVA value. Increment in EVA can also take place if the capital is taken back from any business activity not involving cost of capital.Based on the study on the performance of Perum Pegadaian using the EVA concept, it 's found that for the years of 2002 until 2005, EVA values showed up positively. Out of this result, it's able to say that actually the company had succeeded create any added value.To conclude, this study actually wants to find the relationship between the adjusted standard implemented by a company in measuring its performance and the real condition taking place, should the performance standard has been measured using a different method In the middle of keep on stricter business competition, it's wise for a company to consider another method of performance measurement generally applied and even used by its business competitors."