Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tidak ada pengaturan mengenai kewajiban Notaris untuk memeriksa profil perusahaan. Kewajiban memeriksa profil perusahaan tidak diatur dalam peraturan Undang-Undang, dalam hal ini jika penghadap tidak beritikad baik, Notaris tidak mengetahui perubahan data terakhir perseroan yang sebenarnya, dan berakibat Notaris digugat, dan dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta aktanya menjadi batal demi hukum. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai kewajiban pemeriksaan profil perusahaan sebelum pembuatan akta terkait perseroan terbatas oleh Notaris menurut ketentuan yang berlaku, peran dan tanggung jawab Notaris terkait pemeriksaan profil perusahaan dalam pembuatan akta perseroan terbatas berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2020. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dengan tipologi yang bersifat eksplanatoris analitis dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum kelalaian Notaris yang tidak memeriksa profil perusahaan dalam pembuatan akta perseroan terbatas adalah dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, apabila memenuhi unsur sebagaimana diatur pada Pasal 1365 dan diberikan sanksi lainnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, kemudian dalam hal lain Notaris LR dikenakan secara perdata karena menyatakan suatu perbuatan yang melawan hukum yaitu penyelenggaraan Rapat Umum Pemengang Saham PT AN yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas ke dalam akta, kemudian secara administratif, karena tidak memenuhi Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris. Berdasarkan hal tersebut, Notaris semaksimal mungkin menggunakan sarana-sarana yang sudah disediakan, dalam rangka mengambil keputusan apakah dapat dilanjutkan untuk dibuatkan akta atau tidak. Notaris sebaiknya tetap melakukan pemeriksaan profil perseroan walaupun belum ada peraturan yang normatif. ......There is no legal regulation regarding the obligation of a Notary to inspect a company’s profile. The obligation to inspect a company’s profile is not regulated in the legislation, in this case if the appearer does not have a good intention, the Notary would not know the company’s actual latest data changes, and caused the Notary to be sued, declared to have committed acts against the law and the deed is null and void. The problem in this research is concerning the obligation to inspect a company’s profile before making a deed related to a limited liability company by a Notary under the applicable regulations, the roles and liabilities of a Notary regarding the inspection of a company’s profile in making a limited liability company deed based on the Supreme Court Decision Number 1330 K/Pdt/2020. This research uses normative juridical, with explanatory analysis typology and uses secondary data. The results showed that the legal consequences of a Notary's negligence in not checking the company profile in making a deed of limited liability company can be declared as an unlawful act, if it fulfills the elements as stipulated in Article 1365 and is given other sanctions in accordance with the Law of Notary Profession and the Notary Code of Ethics, and Notary LR can be imposed civilly because of stating an act against the law namely holding the General Meeting of Shareholders of AN LLC which is not corresponds with the Limited Liability Law into the deed. The next liability is administratively, because it does not comply Article number 16 clause (1) letter a of the Law of Notary Profession and for Article number 3 point 4 of the Notary Code of Ethics. Based on that, Notaries as much as possible make use of the facilities that have been provided, in order to make a decision on whether it can be continued to make a deed or not. It is best for Notaries to conduct an inspection of a company's profile although the normative regulation hasn’t been issued.

Abstrak :
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap dapat merubah data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar. Panitera Pengadilan wajib memberitahukan semua isi putusan yang mengakibatkan perubahan data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar kepada Kepala Kantor Pertanahan. Pasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur mengenai pelaksanaannya. Pelaksanaan putusan mengenai perubahan data suatu bidang tanah memerukan koordinasi antara 2(dua) instansi pemerintah yaitu Pengadilan dan Kantor Pertanahan. Dalam tesis ini, penulis mengangkat mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang isinya mengakibatkan perubahan data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar. Untuk mengetahui efektifitas dari bunyi ketentuan pasal tersebut, maka penulis mengangkat suatu putusan yang isinya mengakibatkan perubahan data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar. Yaitu putusan Peninjauan Kembali Reg.No.322 PK/ Pdt/ 2008, isi putusan tersebut mengakibatkan perubahan data yuridis mengenai bidang tanah yang berstatus Hak Guna Bangunan yang semula haknya dipegang oleh Warga Negara Indonesia, yang kemudian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan kepada Warga Negara Asing. Proses peradilan untuk menyelesaikan perkara ini telah memakan waktu yang lama, dengan biaya yang tinggi serta menguras tenaga yang banyak, namun setelah memperoleh putusan yang diharapkan, putusan itu belum juga dapat dilaksanakan. Dalam tesis ini penulis berusaha mengulas mengapa demikian sulit, apa yang menjadi hambatan, serta menguji efektifitas dari ketentuan pasal 55 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dalam pelaksanaan putusan dimaksud. ......Verdict that had a Law force is able to alter the data on registered land. Clerk of Court shall notify all content decisions which result in changes to data on land that have been registered to the Head of the Land Registry Office. Article 55 paragraph (1) and (2) Government Regulation No.24 of 1997 concerning Land Registration has set about its execution. Implementation of the decisions regarding changes to the data which needs coordination between the two (2) government agencies:the Court and the Land Registry Office. In this thesis, the authors raised about the implementation of court decisions that result in changes to the content data on land that have been registered. To determine the effectiveness of the noise provisions of the chapter, the authors raise a verdict that it resulted in changes to data on land that have been registered. That is the Review of verdict Reg.No.322 PK / Rev. /2008, the contents of such verdict lead to changes in juridical data on land with the status of Building Rights of Land which was originally entitled to Indonesian citizen, which was then based on court verdict that have been granted permanent legal force to the foreign citizen. The judicial process to resolve this matter has taken a long time, with high costs and draining a lot, but after obtaining the expected verdict, the verdict was not also be implemented. In this thesis the author sought to review why this is so difficult, what are the bottlenecks, as well as test the effectiveness of the provisions of Article 55 of Government Regulation number 24 year 1997 on land registration, the implementation of the verdict in question.

Abstrak :
Notaris wajib memeriksa kebenaran formil terhadap dokumen yang diterimanya sebelum pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (Akta PKR PT). Namun, dalam praktik, ada notaris yang masih menyimpangi persyaratan pembuatan Akta PKR PT. Penelitian ini menganalisis akibat pelanggaran jabatan notaris dan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan sehubungan dengan pembuatan Akta PKR PT dalam Putusan Nomor 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil penelitian menjelaskan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh notaris sehubungan dengan pembuatan Akta PKR mengakibatkan kerugian bagi Tuan AR dimana kepemilikan sahamnya telah beralih kepada pihak lain dan jabatannya sebagai direksi dalam PT KKB diberhentikan. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada kuasa untuk menyatakan kembali hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke dalam Akta PKR PT; tidak ada akta pemindahan hak atas saham; dan tidak ada kuasa untuk melakukan pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan susunan pemegang saham dan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris. Upaya hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat pembuatan Akta PKR PT KKB adalah mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan Akta PKR PT KKB dan meminta ganti rugi. Dilanjutkan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KKB. Notaris harus memeriksa secara saksama kewenangan penghadap dan meminta kuasa dari RUPS sebelum menuangkan hasil Notulen RUPS menjadi Akta PKR PT. ......Notary must examines formal truth towards documents that he received prior to drawing up Statement of Meeting Resolution of Company Deed (PKR PT Deed). However, in practice, there is notary who still deviates the requirements for drawing up PKR PT Deed. This research analyzes the consequences of violating the notarial occupation and legal remedies for the aggrieved party relating to the drawing up PKR PT Deed on Verdict Number 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019. This research is a juridical normative research using analytical explanatory research typology. The results of this research explain the violation of notarial occupation is related with drawing up PKR PT Deed which leads to losses for Mr. AR in which his share ownership was transferred to another party and his director position in PT KKB was dismissed. Losses arise due to lack of power of attorney to restate the minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) into PKR PT Deed; lack of transfer of shares right’s deed; and lack of power of attorney to conduct report towards Ministry of Law and Human Rights in regard with changes in shareholders composition and directors and board of commissioners’ composition. Legal remedies available for the aggrieved party as a result of drawing up PKR PT KKB Deed are submission of claims in the District Court to cancel the PKR PT KKB Deed and request for compensation. This shall be followed with the submission of claims to the State Administrative Court to revoke Company Data Amendment Notification Receipt Letter of PT KKB. The notary must carefully examine the authorities of those appearing before him and ask for a proxy from the RUPS before drawing up the results of RUPS into PKR PT Deed.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. TN terkait dengan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan Data kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840 K/PDT/2016). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dan Tanggung jawab notaris ketika Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TN yang perubahan datanya tidak diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif analisis, alat pengumpulan datanya dengan studi dokumen, Teknik analisis datanya secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab notaris dan akibat hukum aktanya, notaris tersebut sudah melakukan tanggung jawab selama proses pembuatan aktanya yang mengacu kepada Undang-Undang. Kemudian mengenai kekuatan hukum akta Nomor 43 yang tidak terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Hukum, selama akta tersebut dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku akta tersebut tetap merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun tidak berlaku bagi pihak ketiga karena tidak memenuhi asas publikasi mengacu ketentuan Pasal 94 ayat (7) jo Pasal 111 ayat (8) UUPT 40/2007, akan tetapi saham tersebut tidak beralih sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (4) UUPT 40/2007. Saran dari penulis adalah terhadap akta mengenai perubahan data perseroan yang belum diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sudah melewati batas waktu maka dapat dibuatkan akta penegasan yang menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut. ......This thesis discusses the case study of PT. TN is related to the responsibilities of a notary in submitting a request for Data Change to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Supreme Court Decision Number 1840 K/PDT/2016). The main problem in this thesis is regarding the legal consequences and responsibilities of a notary when the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. TN whose data changes are not notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The research method used in this research is normative juridical, the nature of the research is descriptive analysis, the data collection tool is document study, and the data analysis technique is qualitative. The results of this study are the responsibility of the notary and the legal consequences of the deed, the notary has carried out his responsibilities during the process of making the deed which refers to the Act. Then regarding the legal force of deed Number 43 which is not registered in the Legal Entity Administration System, as long as the deed is made based on the applicable law, the deed remains an authentic deed that has perfect evidentiary power, but does not apply to third parties because it does not meet the publication principle. refers to the provisions of Article 94 paragraph (7) in conjunction with Article 111 paragraph (8) of the Company Law 40/2007, but the shares are not transferred according to the provisions of Article 56 paragraph (4) of the Company Law 40/2007. The suggestion from the author is that the deed regarding changes to company data that has not been notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and has passed the time limit can be made a deed of confirmation that restates the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Abstrak :
Skripsi ini berisi tentang perancangan, implementasi serta analisa performa dari Live Migration dari Virtual Machine terhadap perubahan datanya menggunakan kernel Xen. Live migration yang merupakan salah satu fitur virtualisasi menjadi teknologi penting dalam dunia IT (Information Technology). Pengukuran dilakukan dengan beberapa parameter, yaitu throughput, delay, paket yang hilang, dan beban CPU yang dihasilkan selama migrasi. Hasilnya selama tidak ada perubahan data di virtual machine nilai throughput stabil di nilai sekitar 7 Mbit/sec. Nilai delay bila tidak ada perubahan data di virtual machine didapatkan stabil dinilai 0%. Jumlah paket yang hilang selama migrasi bila tidak terjadi perubahan data di virtual machine nilai stabil pada rata-rata 5 paket. Nilai beban CPU selama migrasi tidak terjadi perubahan yang berarti masih stabil di bawah 2.00. Hal ini mengindikasikan perubahan data ternyata berefek buruk terhadap kualitas live migration karena begitu terjadi perubahan data di virtual machine maka nilai dari parameter-parameter penguji menjadi lebih buruk, yaitu menjadi lebih rendah pada nilai throughput, lebih tinggi pada nilai delay, dan lebih besar pada jumlah paket yang hilang.

---

This thesis contains the design, implementation and performance analysis of the Live Migration of Virtual Machine to change its data using the Xen kernel. Live migration is one of the features of virtualization become an important technology in the world of IT (Information Technology). Measurements were performed with several parameters, ie throughput, delay, packet loss, and the CPU load generated during migration. The result as long as no changes to the data in a virtual machine throughput value is stable at a value of about 7 Mbit / sec. Delay values when no changes to the data obtained in the virtual machine is stable rated 0%. Number of packets lost during the migration does not occur when data changes in the virtual machine so stable in 5 value pack. CPU load values for the migration is not significant change was stable below 2.00. This indicates a change in the data turned out to affect adversely the quality of live migration because when it changes the data in the virtual machine, then the value of the test parameters become worse that is become lower in the value throughput, higher on the value of delay, and greater on number of packets lost.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang gambaran pelaksanaan administrasi kepesertaan di kantor BPJS Kesehatan cabang Bogor. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data secara kualitatif yaitu wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyarankan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses administrasi kepesertaan, antara lain pemberdayaan SDM yang ada di BPJS Kesehatan, pengembangan dan penguatan sistem website, dan percepatan layanan administrasi di loket pelayanan. Sehingga, proses administrasi kepesertaan seperti proses pendaftaran peserta, pengalihan kepesertaan, dan perubahan data peserta dapat berjalan lancar dan optimal.

---

The study aims to overview about the implementation participants administration of BPJS Kesehatan Bogor. This study is descriptive research with qualitative methode by depth interview, observation, and document review to cellect data . The researcher suggests some suggestions for the implementation of participant administration, such as empowerment of human resources, development and strengthening website system, and faster administration services in service counter. So that, the implementation of participants administration process in BPJS Kesehatan such as registration process, transferring of participants status, and updating data of participants will work at ease and optimally.

Abstrak :
Dalam tesis ini Penulis akan membahas mengenai implikasi hukum mengenai pembatalan Perubahan Data Perseroan yang disebabkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat sah pelaksanaan RUPS. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai keabsahan dari pelaksanaan suatu RUPS yang memuat Perubahan Data Perseroan. Selain itu pula akan dibahas mengenai implikasi hukum Perubahan Data Perseroan yang dinyatakan batal demi hukum terhadap pihak ketiga dan juga keputusan administrasi pemerintahan yang berupa Surat Keputusan dan Surat Peneriman Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji penerapan UUPT dan Permenkumham No. 4/2014 dan Permenkumham No.1/2016 dikaitkan dengan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1580 K/PDT/2018 sebagai contoh kasus terhadap pembatalan RUPS yang cacat hukum. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Penulis telah didapatkan hasil penelitian berupa keabsahan dari pelaksanaan RUPS dalam Perseroan Terbatas harus memenuhi syarat sah dari RUPS sebagaimana tercantum dalam Pasal 76- 90 UUPT, selain itu perlu juga memerhatikan ketentuan lain pada UUPT dan anggaran dasar. Apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka RUPS tersebut menjadi cacat hukum dan kehilangan keabsahannya. Mengenai implikasinya terhadap Perubahan Data Perseroan yang batal demi hukum harus dilaporkan kepada Menteri agar dapat dilakukan pembatalan data yang telah tercantum dalam SABH dan untuk implikasi pada pihak ketiga harus didasarkan pada prinsip-prinsip pertanggungjawaban, yang dalam hal ini pihak ketiga dapat menuntut ganti rugi.

---

In this Thesis, the author will elaborate regarding the law implication concerning revocation of change of company data, due the violation of law in the implementation General Meeting of Shareholders (GMS) which was defected since the requirements for the implementation of the GMS has not complied. The issues that will be discussed in thesis is regarding the validity of the implementation of a GMS that contains the company data changes. In addition, it will also discuss the legal implications of Changing Company Data which are declared null and void to third parties and also government administrative decisions such as The Decree and The Receipt of Notification from the Minister of Law and Human Rights. The method used is normative juridical, namely by reviewing the implementation of the Company Law and Permenkumham No. 4/2014 and Permenkumham No. 1/2016 are associated with the case of the Supreme Court Decision Number 1580 K/PDT/2018 as an example of a case against the cancellation of a legally flawed EGMS. Based on the analysis conducted by Author, the results of the GMS consist of Annual GMS and Extraordinary GMS which are the substance of the validity of the implementation of the GMS in a limited liability company must fulfill the legal requirements of the GMS as stated in Article 76-90 of the Company Law, in addition it also needs to consider the other provisions in the Limited Liability Company Law and articles of association. If there is one condition that is not met, then the GMS becomes legally flawed and loses its validity. Regarding the implications of the company data changes was declared null and void the law must be reported to the Minister so that data cancellation that has been listed in SABH can be carried out and the implications for third parties must be based on the principles of accountability, which in this case the third party can sue the compensation.