Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah pokok yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah bilamana tindakan pengurus yayasan yang menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP dan bagaimana tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum dalam pembuatan akta yang berdasarkan keterangan palsu serta hubungannya dengan etika profesi Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan hukum normatif, yang bermaksud menggambarkan perkembangan peraturan tentang pendirian dan perubahan anggaran dasar yayasan di Indonesia serta asas-asas hukum pidana, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya atau untuk menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian. Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut mengandung unsur subyektif yaitu dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran. Dan unsur obyektif yaitu barangsiapa yang menunjukkan orang, dan menyuruh melakukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP yaitu orang yang disuruh melakukan itu haruslah orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Dalam kasus yayasan "X" kata "menyuruh mencantumkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, Notaris yang disuruh mencantumkan keterangan palsu di dalam suatu akta otentik, tidak perlu merupakan orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana, sehingga dikaitkan dengan kode etik profesi Notaris, maka Notaris yang dituntut menjalankan tugas jabatannya guna melayani masyarakat luas harus diproses sesuai hukum yang berlaku dikaitkan dengan kode etik profesi Notaris.

Abstrak :

Tesis ini mengenai Yayasan X yang ingin menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan. Yayasan X melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan membuat akta pendirian Yayasan X yang baru dihadapan Notaris R. Pada tahun 2010, Yayasan X kemudian melakukan perubahan anggaran dasar kembali dengan Notaris R. Yayasan X ketika menghadap Notaris R diwakili oleh salah satu pengurusnya berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermaterai. Hal ini kemudian digugat oleh para pengurus Yayasan X lainnya karena perbuatan hukum tersebut menurut keterangan mereka tidak pernah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan pembuatan akta di hadapan Notaris R. Artikel ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil yang tercantum dalam Putusan Nomor 8/PDT/2019/PT.Bna. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Simpulan tesis ini adalah akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Yayasan X yang dibuat berdasarkan surat kuasa yang cacat materil adalah batal demi hukum. Notaris dalam hal ini agar lebih teliti dalam memeriksa dokumen pendukung dalam pembuatan akta, khususnya anggaran dasar Yayasan yang telah ada sebelumnya.

 

---

This thesis is about Yayasan X which wants to adjust its articles of association with the Foundation Law. Yayasan X made adjustments to its articles of association by making a new deed of establishment for Foundation X before the Notary R. In 2010, X Foundation then made changes to the articles of association again with Notary R. Foundation X when facing Notary R was represented by one of its managers based on the power of attorney below. stamped hands. This was later sued by the other management of Foundation X because the legal act according to their statement never gave him the power to make the deed before the Notary R.This article raises the issue regarding the legal consequences of the deed of amendment to Foundation Xs articles of association which was made based on a power of attorney material defects listed in Decision Number 8 / PDT / 2019 / PT.Bna. The research method used is normative juridical, by analyzing secondary data qualitatively. The conclusion of this thesis is that the legal effect of the deed of amendment to the articles of association of Foundation X which was made based on a power of attorney with material defects is null and void. Notary in this case to be more thorough in examining the supporting documents in making deeds, especially the articles of association of the previously existing foundations.