Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik salah satunya adalah akta perkumpulan sesuai dengan tata cara yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris. Perkumpulan sebagai salah satu jenis badan hukum, memerlukan jasa notaris dalam pembuatan akta pendirian maupun akta perubahan anggaran dasarnya termasuk didalamnya perubahan organ perkumpulan, dimana perubahan anggaran dasar perkumpulan merupakan hasil dari Rapat Anggota Perkumpulan yang wajib dituangkan dalam Akta Notaris. Dalam Praktiknya masih terdapat penyimpangan pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris dari kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang yang mengakibatkan Pembatalan Akta oleh Pengadilan yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dalam Akta. Diperlukan suatu kajian yang mempelajari tata cara pembuatan akta perubahan anggaran dasar perkumpulan dan akibat hukum adanya pelanggaran atau kesalahan dalam pembuatan akta sehingga meminimalisir kesalahan notaris dalam hal pembuatan akta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah ketidakcermatan dan penyimpangan tata cara pembuatan akta perubahan anggaran dasar perkumpulan dan ketidakcematan notaris dalam membuat akta sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. ......A notary as a public official is authorized to make an authentic deed, one of which is a deed of association in accordance with the procedures contained in the statutory regulations and the Notary Code of Ethics. The association as one type of legal entity, requires the services of a notary in making the deed of establishment or the deed of amendment to its articles of association including changes to the association's organs, where changes to the association's articles of association are the result of the Association's Member Meeting which must be stated in the notary deed. In practice, there are still deviations from the making of the Deed of Amendment to the Articles of Association by a Notary from the rules contained in the Act which resulted in the cancellation of the Deed by the Court which caused losses to the parties involved in the Deed. A study is needed that studies the procedures for making a deed of amendment to the association's articles of association and the legal consequences of a violation or error in making the deed so as to minimize notary errors in terms of making the deed. This study uses a normative juridical research method. The results of this study are inaccuracies and deviations in the procedures for making changes to the association's articles of association and the notary's incompetence in making the deed so that it causes harm to the parties concerned can result in the deed being null and void and has no binding legal force.

Abstrak :
Notaris merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh para penghadap untuk mengajukan perubahan anggaran dasar dalam sistem administrasi badan hukum. Salah satu persyaratan utama untuk mengajukan perubahan anggaran dasar perkumpulan berbadan hukum adalah pernyataan perkumpulan sedang tidak dalam sengketa kepengurusan atau sengketa di pengadilan. Akan tetapi, dalam kasus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/G/2020/PTUN-JKT notaris mengajukan perubahan anggaran dasar perkumpulan AMPHURI ketika perkumpulan sedang dalam sengketa kepengurusan. Hal ini terjadi karena tidak adanya peraturan mengenai pihak yang berkewajiban, dan berperan untuk memverifikasi kebenaran data-data dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai peran notaris dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan, dan bentuk penerapan prinsip kehati-hatian notaris ketika terjadi sengketa kepengurusan dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan yang mengakibatkan pembatalan perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta kasus. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa notaris berperan penting dalam proses perubahan anggaran dasar perkumpulan dimulai dari membuatkan akta perubahan, hingga mencetak surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Kemudian, bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang dapat dilakukan oleh notaris adalah menjalankan jabatan secara jujur, amanah, saksama, memberikan penyuluhan hukum ketika terdapat ketentuan yang tidak jelas, dan notaris dapat menolak apabila pelayanan yang diberikan berpotensi melanggar ketentuan hukum. ...... A notary is a party in which authorized by the parties to submit amendment to the articles of association in the administrative system of legal entities. One of the main requirements for submitting amendments to the articles of association of a legal entitiy is a statement that the entity is not in a management dispute or court dispute. However, in the case of Jakarta State Administrative Court Decision Number 216/G/2020/PTUN-JKT, the notary submitted an amendment to the entity of AMPHURI ‘s articles of association in which the association was in a management dispute. Such issues arise since there are no regulations regarding the parties in which are obligated, and acted in verifying the truth of the data in the process of amending the entity’s articles of association. The issues that are analyzed in this study are regarding the role of the notary in the process of amending the entity’s articles of association, and the form of applying the notary’s precautionary principle whereby there is a management dispute in the process of amending the entity’s articles of association which resulted to the cancellation of such amendments. The method used is this research are normative juridical, with a typological form in the form of explanatory, and applying a statutory approach, as well as cases. The results of this study indicate that the notary holds an important role in the process of amending the entity’s articles of association in which begin from drafting the deed of amendment, until printing the Minister of Law and Human Rights Decree, in accordance with the applicable provisions. Further, the application of a precautionary principle form that can be carried out by a notary is to carry out such occupation with honesty, trustworthiness, thorough, provide legal advisory in the event that there are unclear provisions, and a notary have the rights to reject in any event the services provided have the potential to violate a legal provisions.