Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan panel data 33 provinsi di Indonesia dalam periode 2005-2014, hasil memberikan bukti bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional provinsi. Dengan pengkajian yang lebih mendalam, penelitian ini menganalisis komposisi pengeluaran pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja pemerintah daerah pada belanja pegawai, belanja lainnya, dan bahkan belanja modal berpengaruhi negatif terhadap pertumbuhan regional.

---

The principal objective of this study was to investigate whether fiscal decentralization in Indonesia leads to economic growth. By using a panel data set of 33 provinces in Indonesia over the period 2005 ndash 2014, the results provided evidence that fiscal decentralization has a negative association with provincial economic growth. To further the examination of the finding, this study analyzes the composition of expenditure of local government and its influence on growth in the fiscal decentralization framework. The results reveal that spending allocation of local governments on personnel expenditure, other expenditure, and even capital expenditure actually harms regional growth.

Abstrak :
Penelitian ini mendalami mengenai peran perkembangan sektor finansial terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel-variabel sektor finansial yang digunakan adalah kapitalisasi pasar saham, kredit perbankan, dan jumlah uang beredar. Sementara itu perekonomian direpresentasikan dengan variabel PDB (Produk Domestik Bruto). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode vector error correction model (VECM) dan impulse response function. Hasil analisis dengan menggunakan metode VECM menunjukkan bahwa dalam jangka panjang variabel-variabel perkembangan sektor finansial memiliki hubungan jangka panjang dengan PDB. Berdasarkan analisis impulse response function, terlihat bahwa shock positif kapitalisasi pasar, kredit perbankan, dan jumlah uang beredar direspon positif searah oleh PDB.

---

This research is exploring on the role of financial sector development to economic growth. Financial sector variables that are used in this is stock market capitalization, banking credit and money supply. Meanwhile, economy is represented by GDP. Analysis used in this research is Vector Error Correction Model (VECM), impulse response function. The result of the analysis shows that in the long term, financial development variables have causality relationship with GDP. Based on impulse response function analysis, it is seen that positive shock of financial sector variables responded with the increasing GDP in the next 10 years.

Abstrak :
Penelitian ini ingin melihat dampak yang disebabkan oleh infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur keuangan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia menggunakan data 34 provinsi selama periode 2016-2020. Indikator-indikator infrastruktur diwakili oleh indeks komposit yang disusun menggunakan teknik Principal Component Analysis (PCA) dalam pembentuan indeks infrastruktur. Estimasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Panel Corrected Standard Error (PCSE) untuk untuk memperbaiki Model Fixed Effect yang mengandung permasalahan multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian ini adalah infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, dan infrastruktur keuangan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hanya saja infrastruktur fisik dan sosial berdampak positif, sedangkan infrastruktur keuangan berdampak negatif. ......The purpose of this research is to determine the effects of physical, social, and financial infrastructure on economic growth in Indonesia during 2016-2020 using data from 34 provinces.. The infrastructure index is compiled using the Principal Component Analysis (PCA) technique in order to represent infrastructure indicators. Estimation in this study was carried out using the Panel Corrected Standard Error (PCSE) to improve the Fixed Effect Model which contains problems of multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation. The results of this study are physical infrastructure, social infrastructure, and financial infrastructure have a significant impact on economic growth in Indonesia. Physical and social infrastructure has a positive impact, while financial infrastructure has a negative impact.

Abstrak :
Indonesia has been experiencing a rapid economic growth amid global crises in the United. States and the European Union countries. In addition, government expenditures in Indonesia have also shown an increasing trend in recent years. Using panel data from 33 provinces in Indonesia from 2007 to 2012, this paper describes the current condition of GDP growth and government expenditures, examines the relationship between government expenditure and economic growth, and formulates government expenditure policy in order to harmonize GDP growth, poverty alleviation, and income inequality. The result indicates that government expenditure for development, such as building roads, hospital, bridges, electricity, and water supply, has a significant and positive effect on the regional economic growth rate. Not only can government expenditures affect economic growth but it also can reduce poverty by strengthening human capital through better education and health facilities.

Abstrak :
Pertumbuhan ekonomi merupakan syarat utama pembangunan dan pencapaian tujuan ke masyarakat yang lebih sejahtera. Menurut teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pengeluaran pemerintah dan FDI...

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan ketergantungan spasial terhadap pertumbuhan ekonomi regional Indonesia dan konvergensinya berdasarkan data panel seluruh provinsi di Indonesia selama tahun 1990-2015. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan spatial durbin model untuk mendapatkan estimasi parameter dari model pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan aspek ketergantungan spasial. Hasilnya peneliti menemukan bahwa ketergantungan spasial berperan penting dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi regional dan mendukung terjadinya konvergensi pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Lebih lanjut, model pertumbuhan ekonomi regional Indonesia yang mengontrol aspek ketergantungan spasial menghasilkan estimasi yang lebih baik daripada model pertumbuhan ekonomi regional Indonesia yang tidak mengontrol ketergantungan spasial. Peneliti juga menemukan terjadinya spatial spillover yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional Indonesia yang bersumber dari pertumbuhan ekonomi wilayah lain, pendapatan per kapita awal dari wilayah lain, dan pertumbuhan penduduk wilayah lain. ......This study aims to examine the role of spatial dependence on regional economic growth in Indonesia and its convergence based on panel data of all provinces in Indonesia during 1990 2015. It is done by using spatial durbin model to obtain parameter estimation from economic growth model that pay attention to spatial dependence aspect. The results found that spatial dependence plays an important role in the achievement of regional economic growth and support the convergence of regional economic growth in Indonesia. Furthermore, Indonesia 39 s regional economic growth model that controls the aspects of spatial dependence results in better estimation rather than Indonesia 39 s regional economic growth model that does not control spatial dependence. The researcher also found positive spatial spillover to regional economic growth in Indonesia sourced from other region 39 s economic growth, per capita incomes from other regions, and population growth in other regions.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, sampai sejauh mana suatu kebijakan dapat di-implementasikan melalui suatu ketentuan peraturan perundangan, dapat secara efektif dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya semula. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 194 5 yang menyangkut tentang perekonomian, termasuk pengelolaan serta pemanfaatannya bagi kepentingan rakyat banyak, harus dapat dirasakan hasil dan manfaatnya oleh segenap rakyat Indonesia secara menyeluruh dan merata.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang bersifat deskriptif analisis. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah merupakan salah satu bentuk ketentuan pelaksanaan kebijakan tentang bagaimana diaturnya pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalan tol yang diharapakan antara lain dapat menjadikan lebih terbukanya jalur transportasi sekaligus distribusi,yang diharapkan dapat lebih menggerakkan roda perekonomian sehingga dapat menciptakan pemerataan pembanguanan dengan hasil-hasilnya, yang pada akhirnya dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia demi kesejahteraan dan keadilan yang merata pula. Dalam implementasinya, kebijakan pembangunan infrastruktur jalan khsusnya jalan tol, menghadapi kendala dan hambatan yang tidak mudah. Keberadaan PT Jasa Marga (Pesero) dan pembentukan Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) tidak serta merta dapat mempermudah percepatan pembangunan jalan tol. Keikut-sertaan atau partisipasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Swasta pun masih mendapatkan kendala yang cukup besar.Faktor pengadaan lahan dan penentuan tarif tol merupakan faktor yang dapat menenetukan menarik-tidaknya investasi jalan tol apabila ditinjau dari segi kelayakan bisnisnya. Lambannya pembangunan jalan tol berakibat pada kurang meratanya jalur transportasi dan distribusi, mengakibatkan kurangnya pergerakan pemerataan kegiatan perekonomian guna peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosan guna menggairahkan sektor investasi penyelenggaraan jalan tol.

---

ABSTRACT
This research is intended to analyze on how far a policy can be implemented effectively through the provisions of the laws and regulations in accordance with its initial objectives and purposes. As instructed in the 1945 Constitutions of the Republic of Indonesia related to the economy/ including the administration and utilization for the interest of the people, its result and benefit must be enjoyed by the entire Indonesian people in general and equally. This research uses the normative research method by collecting, processing and analyzing the data that have analytic descriptive nature. Law Number 38 of 2004 regarding Road is one of the policy implementation formats in the administration of the road infrastructure construction particularly toll road that is expected, among others, will allow the opening of the transportation as well as the distribution path that can activate the economic wheels in creating the even distribution of the development and its result in turn will improve the economic growth for achieving the better standard of living for the people in Indonesia as well as the evenly distributed prosperity and justice. In the implementation of the policies in the toll road encountered many problems and hindrances which are not easily eliminated. The existence of PT Jasa Marga (Persero) and the establishment of Toll Road Regulating Board (BP JT) do not automatically make it easier for accelerating the construction of the toll road. The participation of the Regional-Owned Enterprises (BUMD) or Private-Owned Enterprises encountered also significant problem. The land procurement factor and the decision of the toll tariff, that makes the investors loss their interest in constructing the toll road if it is seen from the business feasibility point of view. In this condition, the delay in the construction of the toll road infrastructure resulted in the delay in evenly distribution of the transportation and distribution path which at the end prevent the equal movement of the economic activities in supporting the economic growth in Indonesia. In this matter, the government is expected to create a breakthrough to stimulate the investment sector in the organization of toll road.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, sampai sejauh mana suatu kebijakan dapat di-implementasikan melalui suatu ketentuan peraturan perundangan, dapat secara efektif dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya semula. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 194 5 yang menyangkut tentang perekonomian, termasuk pengelolaan serta pemanfaatannya bagi kepentingan rakyat banyak, harus dapat dirasakan hasil dan manfaatnya oleh segenap rakyat Indonesia secara menyeluruh dan merata.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang bersifat deskriptif analisis. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah merupakan salah satu bentuk ketentuan pelaksanaan kebijakan tentang bagaimana diaturnya pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalan tol yang diharapakan antara lain dapat menjadikan lebih terbukanya jalur transportasi sekaligus distribusi,yang diharapkan dapat lebih menggerakkan roda perekonomian sehingga dapat menciptakan pemerataan pembanguanan dengan hasil-hasilnya, yang pada akhirnya dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia demi kesejahteraan dan keadilan yang merata pula. Dalam implementasinya, kebijakan pembangunan infrastruktur jalan khsusnya jalan tol, menghadapi kendala dan hambatan yang tidak mudah. Keberadaan PT Jasa Marga (Pesero) dan pembentukan Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) tidak serta merta dapat mempermudah percepatan pembangunan jalan tol. Keikut-sertaan atau partisipasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Swasta pun masih mendapatkan kendala yang cukup besar.Faktor pengadaan lahan dan penentuan tarif tol merupakan faktor yang dapat menenetukan menarik-tidaknya investasi jalan tol apabila ditinjau dari segi kelayakan bisnisnya. Lambannya pembangunan jalan tol berakibat pada kurang meratanya jalur transportasi dan distribusi, mengakibatkan kurangnya pergerakan pemerataan kegiatan perekonomian guna peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosan guna menggairahkan sektor investasi penyelenggaraan jalan tol.

---

ABSTRACT
This research is intended to analyze on how far a policy can be implemented effectively through the provisions of the laws and regulations in accordance with its initial objectives and purposes. As instructed in the 1945 Constitutions of the Republic of Indonesia related to the economy/ including the administration and utilization for the interest of the people, its result and benefit must be enjoyed by the entire Indonesian people in general and equally. This research uses the normative research method by collecting, processing and analyzing the data that have analytic descriptive nature. Law Number 38 of 2004 regarding Road is one of the policy implementation formats in the administration of the road infrastructure construction particularly toll road that is expected, among others, will allow the opening of the transportation as well as the distribution path that can activate the economic wheels in creating the even distribution of the development and its result in turn will improve the economic growth for achieving the better standard of living for the people in Indonesia as well as the evenly distributed prosperity and justice. In the implementation of the policies in the toll road encountered many problems and hindrances which are not easily eliminated. The existence of PT Jasa Marga (Persero) and the establishment of Toll Road Regulating Board (BP JT) do not automatically make it easier for accelerating the construction of the toll road. The participation of the Regional-Owned Enterprises (BUMD) or Private-Owned Enterprises encountered also significant problem. The land procurement factor and the decision of the toll tariff, that makes the investors loss their interest in constructing the toll road if it is seen from the business feasibility point of view. In this condition, the delay in the construction of the toll road infrastructure resulted in the delay in evenly distribution of the transportation and distribution path which at the end prevent the equal movement of the economic activities in supporting the economic growth in Indonesia. In this matter, the government is expected to create a breakthrough to stimulate the investment sector in the organization of toll road.