Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak disetujuinya undang-undang jabatan notaris perubahan awal tahun 2014 lalu telah hadir lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Kehadiran majelis kehormatan notaris didasari oleh Pasal 66 dan Pasal 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peran penting lembaga ini adalah menggantikan peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) di dalam menyetujui atau menolak pemanggilan notaris dan pengambilan minuta akta notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Peran dan kewenangan majelis pengawas daerah yang terdapat dalam Pasal 66 UUJN yang mirip dengan peran majelis kehormatan notaris itu telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, karena bertentangan dengan Konstitusi Negara Indonesia.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan aturan teknis yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang didalamnya mengatur mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran MKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 66A ayat (3) UUJN Perubahan. Majelis kehormatan notaris didalam melaksanakan kewenangannya memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang didalam mengambil keputusan atas permohonan dari penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum atau hakim, adapun hal tersebut dikaitkan dengan rahasia jabatan yang dijanjikan didalam sumpah jabatan oleh notaris menjadi permasalahan tersendiri.Penulis melakukan penelitian di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Barat dimana didalam memberikan jawaban MKN wilayah Jawa Barat terdapat 3 (tiga) bentuk jawaban yaitu tidak memberikan persetujuan, memberikan persetujuan dan belum memberikan persetujuan. Penulis ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan dari MKN Wilayah Jawa Barat didalam melaksanakan kewenangannya dan pertimbangan-pertimbangan MKN Wilayah Jawa Barat didalam memberikan jawaban lebih mendalam dikaitkan dengan sumpah jabatan yang menjadi janji notaris sebelum melaksanakan jabatannya serta kewenangan lembaga tersebut yang notabenenya bernama majelis kehormatan notaris apakah memiliki kewenangan memberikan persetujuan dalam hal permohonan persetujuan penegak hukum mengenai akta yang menyangkut pertanahan.

---

Since Law Amendment of Notary Function was agreed on early 2014, a new institution  named Majelis Kehormatan Notaris/Honorary Notary Council (MKN) have emerged. Presence of Majelis Kehormatan Notaris were based on Article 66 and Article 66A of Law Act Number 2 Year 2014 regarding changes on Law Act No. 30 year 2004 of Notary Function. Substantial roles of this new institution is to Replace Majelis Pengawasan Daerah/Regional Supervisory Council (MPD) function in agreeing or dismiss a request made by Law Enforcer to obtain original of the deed and/or to call a notary for investigation process. Roles and Authority of regional supervisory council stated in Article 66 UUJN which similar to Honorary Notary Council function, have been removed by Constitution Court (MK) with Constitution Court Decree No 49/PUU-X/2012, since it contradict with Indonesian State Constitution.Ministry of Law and Human Rights have published Ministrial Law and Human Rights Regulation No 7 year 2016 as technical regulation of Honorary Notary Council concerning job and function, terms and conditions of designation and discharge, organization structure, working procedure, also MKN Budgeting as mentioned in Article 66A clause (3) Amendment UUJN. Honorary Notary Council in administering their authority, also include some careful considerations during decision making process on responding of Law Enforcer request (investigator, public prosecutor and/or judge). Most important and problematic issue regarding this request is notary confidentiality of occupation promised by oath.Writer have made a research at Honorary Notary Council of West Java Region Office, which during research MKN have provide writer with 3 form of answers to respond to Law Enforcer request, which are; Did not approve, Approved and have not issue the approval. Writer wish to review how Honorary Notary Council of West Java Region Office perform their responsibilities and how they put consideration by giving more elaborate answers related with notary occupational oath which taken before a notary performing their function, also how the so called authorized institution named as Honorary Notary Council have definite authority in giving approval to Law Enforcer concerning Land Title Deed."

"Pemilihan dan analisis strategi adalah tahapan keputusan didalam proses strategi manajemen. Pemilihan keputusan tersebut haruslah mempertimbangkan semua aspek lingkungan yang berpengaruh untuk menentukan strategi perusahaan di masa mendatang. Akuisisi adalah sebuah konsep strategi diversifikasi usaha, dimana alternatif pilihan dan analisis strategi pengembangan usaha yang terbaik dapat dicapai.Pola pengembangan usaha melalui akuisisi merupakan suatu fungsi tujuan pokok dari peningkatart kesejahteraan perusah . Mehilui penguasaan strategi akuisisi sebagai salah satu faktor yang menentukan kemampuan pengembangan perusahaan, maka tujuan dari proses transformasi kepemilikan perusahaan yang dil kan melalui transaksi akuisisi akan dicapai. Tingkat pencapaian kemajuan perusahaan yang dapat diraih oleh suatu proses akuisisi pada akhirnya sangat tergantung pada kemampuan perusahaan pengakuisisi, untuk menyerap sumber daya dan memberinya suatu nilai tambah pada masukan-masukan selama proses pemarifaatan dari perusahaan target yang dikembangkan secara berkesinambungan.Dari analisis yang telah dilakukan pada kasus ini memperlihatkan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan akuisisi oleh PT XYZ lebih ditekankan pada analisis strategi jangka pendek untuk memperoleh margin laba besar, tanpa melalui analisa SWOT yang terinci dari perusahaan target terlebih dahulu. Laba yang besar tersebut bukan diperoleh dari PT Pancawan Sejati sebagai perusahaan target, melainkan dari adanya peluang mendapatkan fasilitas kuota minyak sawit (CPO) dengan harga yang murah. Sehingga pilihan keputusan akuisisi ini tidak memberikan dampak sinergi bagi perkembangan usaha PT Pancawan Sejati dalam jangka panjang.Tidak adanya investasi baru tambahan pada PT Pancawan Sejati, secara langsung memperlihatkan tidak adanya keteguhan dari PT XYZ dalam pengambilan keputusan memasuki usaha baru dibidang produk minyak goreng. Sehingga setelah dilakukannya akuisisi tidak terlihat usaha untuk menganalisis dalam memasuki usaha yang baru dari PT XYZ melalui pengembangan intern.Dari analisis pasca akuisisi dengan metode SWOT dan didasankan pada tingkat perolehan kemampulabaan PT XYZ setelah adanya deregulasi PAKJUN 1991, memberikan petunjuk kemampuan PT XYZ untuk terus mempertahankan keberadaan kepemilikannya didalani PT Pancawan Sejati.Langkah yang terbaik yang harus dilakukan oleh PT XYZ adalah melakukan. analisis ulang dari corporate strategy jangka panjang secara terpadu untuk mempertahankan ti ngkat pengembangan usahanya melalui penciptaan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Untuk itu perlu ditetapkan strategi yang tepat untuk PT XYZ mengingat hilangnya peluang untuk memperoleh fasilitas kuota dan CPO. Strategi turnaround disarankan akan lebih tepat untuk dijalankan dan hal mi dapat dilakukan dengan melepaskan kepemilikannya pada PT Pancawan Sejati."

"Tesis ini membahas penerapan prinsip utmost good faith dalam perkara klaim asuransi jiwa antara Risma Wardah dan Hanif Azhar melawan PT AXA Mandiri Financial Services dengan permasalahan mengenai penerapan prinsip utmost good faith dalam perkara klaim asuransi jiwa pada kasus terkait serta pertimbangan hukum dari hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi atas prinsip utmost good faith pada kasus terkait. Metode penelitian dan teori hukum yang digunakan dalam menjawab permasalahan adalah metode penelitian yuridis normatif, teori hukum positif analitis dan teori pembuktian positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip utmost good faith tidak dilaksanakan oleh Tertanggung karena tidak memberikan keterangan secara benar terhadap riwayat kesehatannya dalam pengisian SPAJ dan berakibat pada batalnya perjanjian asuransi berdasarkan Pasal 251 KUHD. Pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 3/PDT.G/2021/PN BJM dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 50/PDT/2021/PT BJM tidak tepat karena telah mengesampingkan prinsip utmost good faith.

---

This thesis discusses the implementation of the principle of utmost good faith in the case of life insurance claims between Risma Wardah and Hanif Azhar against PT AXA Mandiri Financial Services with issues regarding the application of the principle of utmost good faith in the related case, as well as legal considerations from the judge in the district court and the high court on the principle of utmost good faith in the related case. The research method and legal theory used in addressing the problem are the normative juridical research method, the analytical positive legal theory and the positive proof theory. The research results show that the principle of utmost good faith was not carried out by the Insured because they did not provide correct information about their health history in the Life Insurance Request Letter (SPAJ) form and this resulted in the cancellation of the insurance agreement based on Article 251 of the Book of Commercial Law (KUHD). The legal considerations of the judge in the District Court of Banjarmasin decision number 3/PDT.G/2021/PN BJM and the High Court of Banjarmasin decision number 50/PDT/2021/PT BJM are not appropriate because they have disregarded the principle of utmost good faith."