Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Walaupun telah kemudahan kepada masyarakat, layanan Equity-Based Crowdfunding sendiri masih memiliki permasalahan yang dapat menimbulkan konflik dan ambiguitas bagi masyarakat itu sendiri. Ambiguitas ini meliputi peran yang dimiliki masyarakat yang ingin membeli saham melalui platform penyelenggara tersebut. Apakah sekelompok masyarakat ini dapat disebut sebagai konsumen atau tidak yang menjadi salah satu isu yang sampai sekarang belum diperoleh penyelesaiannya. Keterbatasan definisi 'konsumen; yang diberikan baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 ini yang menjadi salah satu penyebab isu tersebut. Ketidakjelasan makna 'konsumen' ini pada akhirnya akan berdampak pada pertanggungjawaban penyelenggara platform equity-Based crowdfunding dalam melindungi hak-hak msyarakat pengguna layanan tersebut. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas tentang pengertian dari konsumen dan pertanggungjawaban penyelenggara platform dalam hal pelaksanaan equity-Based crowdfunding. Penelitian ini juga akan melihat kebijakan internal yang dimiliki oleh beberapa platform penyelenggara equity-Based crowdfunding di Indonesia.

---

Although Equity-Based Crowdfunding services has contributed many conveniences for the community, the implementation of this activity raised some problems that can cause conflict and ambiguity for the community itself. This ambiguity includes the role of the people who want to buy shares through the platform. Whether this group of people can be called a consumer or not is one of the issues that has not yet been resolved. Limitation of the definition of 'consumers' given both in Act No. 8/1999 concerning Consumer Protection and Financial Services Authority Regulation No. 1/2013 is one of the main factor to this issue. The vague meaning of 'consumers' in this activity will ultimately have an impact on the accountability of the organizers of the equity-based crowdfunding platform in protecting the rights of the users of these services. Through a juridical-normative research, this thesis will discuss the understanding of consumers and the accountability of platform operators in the implementation of equity-based crowdfunding. This research will also look at internal policies held by several equity-based crowdfunding organizing platforms in Indonesia."

"Sosial media telah membawa beberapa perubahan berarti berkat kehadiran fitur User Generated Content yang memungkinkan pengguna untuk membuat konten secara mandiri yang mengakibatkan kaburnya batas-batas komunikasi massa dengan privat, serta adanya algoritma penyebaran informasi milik platform sosial media yang mengubah aliran informasi dengan hanya memilih dan mengamplifikasi konten yang dianggap dapat menggugah dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Tidak hanya itu, perkembangan sosial media juga mengubah fungsinya dari yang awalnya hanya sebagai sarana penyampaian informasi, kini juga menjadi sarana perdagangan melalui sistem elektronik. Namun kebebasan dalam pembuatan konten tersebut malah membawa isu baru mengenai maraknya penyebaran konten illegal seperti misinformasi yang dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat maupun disinformasi yang dapat merugikan konsumen, terutama dalam fungsinya sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Penyebaran konten illegal juga diperparah oleh algoritma penyebaran informasi milik platform sosial media yang bersifat komersil yang hanya mengutamakan penyebaran informasi berbasis sensasionalisme untuk menarik keterlibatan pengguna sebanyak mungkin demi keuntungannya sendiri. Mengacu pada semakin besarnya kebergantungan masyarakat akan keberfungsian platform sosial media yang kini semakin meluas khususnya di Indonesia, maka keproaktifan dan juga pertanggungjawaban para platform sosial media untuk memastikan keandalan sistem dalam layanan digitalnya pun sangat diperlukan, terutama dalam memoderasi konten dan menyediakan sistem tata kelola dalam memitigasi penyebaran konten tersebut. Sebagai penelitian doktrinal, dengan memahami konsep dan kerangka hukum yang ada sebagai sumber hukum tertulis, penelitian ini akan membahas mengenai kesesuaian upaya pertanggungjawaban dan tata kelola para platform sosial media dengan kerangka regulasi Indonesia dan juga dalam menangani resiko. Melihat peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang keberperanan platform dalam menyebarkan konten illegal, para platform sebagai bagian dari pertanggungjawabannya sudah seharusnya wajib memastikan bahwa pihaknya tidak menjembatani penyebaran konten illegal dengan menerapkan sistem tata kelola yang aman, andal, dan bertanggungjawab.

---

Social media has brought significant changes thanks to the feature of User Generated Content that allow users to create content independently which results in the blurring between mass and private communication, as well as the existence of information dissemination algorithms owned by social media platforms that changes the information flow by only selecting and amplifying content that is able to increase user-engagement. Notwithstanding, the development of social media has also changed its original function from means of disseminating information, to now also means of trading through electronic systems. However, freedom to create content has instead brought new issues regarding the rampant spread of illegal content such as misinformation that cause chaos in society or disinformation that can harm consumers, especially in its function as means of trade through electronic systems. The spread of illegal content is also exacerbated by the information dissemination algorithm owned by social media platforms that prioritizes the spread of sensationalism-based information to attract as much user-engagement for their own benefit. Referring to the increasing dependence of society on the functioning of social media platforms in Indonesia, the proactivity and responsibility of social media platforms to ensure the reliability of their digital environment are demanded, especially in moderating content and providing a system to mitigate the spread of such content. As a doctrinal study, understanding the existing legal concepts and frameworks as written legal sources, this study will discuss the suitability of social media platforms' responsibility and governance efforts with the Indonesian regulatory framework upon dealing with the risk. Seeing the laws and regulations that has strictly prohibited the role of platforms in spreading illegal content, platforms as part of their responsibility should ensure that they don’t bridge the spread of illegal content by implementing a safe, reliable, and responsible governance system."