Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi kasus: Koperasi Pandawa Mandiri Group. Secara garis besar, koperasi tersebut terkena indikasi mengenai kasus perdata, pidana bahkan PKPU dan kepailitan, sehingga membuat koperasi tersebut mengalami kerugian. Skripsi ini membahasa dari titik awal terjadinya kerugian koperasi dan siapakah yang harus bertanggungjawab atas kerugian koperasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan analisis kwalitatif. Hasil dari penelitian ini membuktikan kerugian koperasi disebabkan karena adanya keputusan bisnis, permasalahan perdata dan permasalahan pidana. Lalu mengenai pengaturan kedudukan dan peran Pengurus koperasi di dalam Undang-Undang Perkoperasian masih belum memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan peran Pengurus di Perseroan Terbatas yang diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Kemudian pengaturan mengenai tanggungjawab dan pertanggungjawaban pengurus koperasi masih belum diatur cukup jelas dan terperinci mulai dari Undang-Undang Perkoperasian No. 12 Tahun 1967 hingga Undang-Undang Perkoperasian No. 17 Tahun 2012.

---

ABSTRACTPandawa Group Cooperative is exposed to indications about civil cases, criminal, even PKPU and bankruptcy, it all causedthe cooperative suffered losses. This thesis discusses from the starting point of the loss in the cooperative and who should be responsible for it. This thesis type of research is normative juridical and qualitative analysis. The results of this study prove that cooperative losses are caused by business decisions, civil issues and criminal issues. Besides, the regulation of the position and role in the cooperative board regarding to The Cooperative Act is still inadequate compared to The Limited Liability Company Law Number 40 of 2007. Then the arrangement of responsibility and accountability of cooperative management is not regulated sufficiently clear and detailed either in The Cooperative Act Number 12 of 1967 or The Cooperative Act Number 17 of 2012. "

"Tulisan ini menganalisis problematika pertanggungjawaban korporasi yang dilatarbelakangi pada diaturnya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP 2023. Dalam melihat korporasi sebagai subjek hukum pidana tentunya diperlukan teori-teori tersendiri sebab korporasi bukan entitas manusia sehingga untuk mencari kesalahan korporasi diperlukan pendekatan yang berbeda dengan kesalahan manusia. Tulisan ini juga akan menganalisis evolusi pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang sektoral yang disertai dengan analisis putusannya. Kemudian akan terdapat refleksi apakah KUHP 2023 sudah cukup menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam undang-undang sektoral tersebut. Akan tetapi ternyata KUHP 2023 masih mengalami stagnasi dalam mengatur pertanggungjawaban korporasi. Hal tersebut tecermin pada pandangan bahwa tindak pidana korporasi yang dianggap hanya bisa dilakukan oleh pengurus korporasi dalam Pasal 46 KUHP 2023. Maknanya KUHP 2023 hanya menggunakan pendekatan derivatif dalam mencari kesalahan korporasi, padahal perkembangan teori sudah melahirkan pemikiran bahwa korporasi dapat dipersalahkan atas tindakannya sendiri. Selain itu, ternyata KUHP 2023 juga belum memperinci mengenai apa yang dimaksut sebagai pengurus yang bertanggung jawab sehingga masih besar kemungkinan adanya penafsiran yang salah dalam menjadikan pengurus sebagai subjek yang bertanggung jawab. Tulisan ini juga akan mengomaparasikan pengaturan pertanggungjawaban korporasi dan pengurus korporasi yang diatur di Australia dan Belanda yang kini telah mengatur mengenai corporate fault model dan pertanggungjawaban pengurus korporasi secara terpisah.

---

This thesis analyzes the problems of corporate liability. Background of this thesis is  regulation of corporations as subjects of criminal law in the 2023 Indonesia Criminal Code. In viewing corporations as subjects of criminal law, specific theories are necessary because corporations are not human entities, so different approaches are needed to identify corporate fault compared to human fault. This thesis will also analyze the evolution of corporate liability regulations in sectoral laws accompanied by analysis of their rulings. Then there will be reflections on whether the 2023 Indonesia Criminal Code is sufficient as a solution to the problems that arise in those sectoral laws. However, it turns out that the 2023 Indonesia Criminal Code still experiences stagnation in regulating corporate accountability. This is reflected in the view that corporate crimes are considered to be only committed by corporate officers under Article 46 of the 2023 Indonesia Criminal Code. This means that the 2023 Indonesia Criminal Code only uses a derivative approach in seeking corporate fault, whereas the development of theories has already led to the thought that corporations can be blamed for their own actions. Furthermore, the 2023 Indonesia Criminal Code also does not yet specify what is meant by responsible officer, so there is still a high possibility of misinterpretation in making officers the responsible subjects. This thesis will also compare the regulation of corporate liability and corporate officers as regulated in Australia and the Netherlands, which now regulate the corporate fault model and corporate officers liability separately."

"Laporan keuangan berisi informasi yang diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pertanggungjawaban atas tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang tercantum di dalam laporan keuangan perseroan adalah merupakan kewajiban direksi perseroan. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh direksi perseroan sehingga mengakibatkan ahli waris dari salah satu pemegang saham perseroan yang telah meninggal dunia menggugat dan meminta pengadilan memerintahkan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan (audit). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran notaris di dalam pembuatan akta RUPS yang isinya meminta pemeriksaan (audit) laporan keuangan dan upaya yang dapat dilakukan Ahli Waris dalam rangka meminta pertanggungjawaban pengurus dengan melakukan audit laporan keuangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum doktrinal dan disajikan dalam bentuk preskriptif. Hasil penelitian ini menemukan pentingnya peran notaris sebagai pejabat umum yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang hukum perseroan terbatas, dalam memberikan penyuluhan hukum dan pemahaman kepada para pihak yang berkepentingan berkaitan dengan prosedur RUPS dan pertanggungjawaban laporan keuangan perseroan. Dengan demikian hak dan kewajiban pengurus atas perseroan terbatas menjadi jelas dan memiliki jaminan serta kepastian hukum. Adapun saran yang dapat diberikan adalah melibatkan notaris dalam pelaksanaan RUPS serta notulen RUPS dibuatkan dalam akta notaris, sehingga para pihak dapat meminimalisir terjadinya konflik melalui proses hukum yang memakan waktu yang cukup lama sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1464 K/PDT/2018.

---

Financial statements contain information needed by various stakeholders to make the right decisions. Responsibility for the management and management actions of the company listed in the company's financial statements is the obligation of the company's directors. However, this was not carried out by the company's directors, resulting in the heirs of one of the company's shareholders who had passed away suing and asking the court to order an audit. The problem raised in this study is the role of notaries in making GMS deeds which request an audit of financial statements and efforts that can be made by heirs in order to hold the management accountable by auditing financial statements. To answer these problems, doctrinal legal research methods are used and presented in prescriptive form. The results of this study found the importance of the role of notaries as general officials who have expertise and skills in the field of limited liability company law, in providing legal counseling and understanding to interested parties related to GMS procedures and accountability of the company's financial statements. Thus, the rights and obligations of the management of a limited liability company become clear and have legal guarantees and certainty. The advice that can be given is to involve a notary in the implementation of the GMS and the minutes of the GMS are made in the notarial deed, so that the parties can minimize the occurrence of conflicts through a legal process that takes a long time as in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1464 K/ PDT/2018."

"Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban pengurus korporasi dalam putusan-putusan hakim terhadap kasus-kasus penyertaan tindak pidana suap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin-doktrin hukum terkait. Penjatuhan sanksi pidana terhadap penyertaan tindak pidana suap yang dilakukan pengurus korporasi menjadi menarik manakala pelaku dihukum berbeda-beda. Berdasarkan desert theory yang menjadi landasan proporsionalitas pemidanaan, menjatuhkan sanksi pidana harus berdasarkan keseriusan dari sebuah tindak pidana. Keseriusan tersebut dapat diukur berdasarkan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana dan kesalahan dari pelaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan tingkat kesalahan dalam sebuah penyertaan, dengan variabel-variabel berupa kedudukan pelaku dalam sebuah korporasi dan besaran uang suap yang disertakan.

---

This thesis discusses about liability of corporate officers in bribery offence in the court’s decisions on bribery offence. Normative juridical is used in the research method, that used related legislation, legal literatures, and legal doctrines. The sentencing on crime complicity becomes interesting when the perpetrators are punished differently. Based on desert theory which become the basis of sentencing, that sentencing must be based on the seriousness of a offence. The seriousness can be measured based on the harm caused by the crime and the culpability of the perpetrators. The result concluded that the court in sentencing considers the culpability level in crime complicity, with variables the position of the officer in corporation and the amount of bribe included."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kedudukan dan peran organ koperasi, yaitu Pengurus koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian di Indonesia, serta dapat atau tidaknya prinsip-prinsip korporasi yang berasal dari sistem hukum Anglo Saxon Common Law System diterapkan pada badan usaha Koperasi di Indonesia. Hal-hal tersebut akan digunakan dengan studi kasus: Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang secara garis besar berisikan mengenai kasus pidana, perdata, bahkan PKPU atau kepailitan pada koperasi sehingga timbul suatu kerugian pada koperasi. Hal tersebut perlu diketahui apakah kerugian yang dialami oleh koperasi terlebih dahulu, kemudian siapakah yang dapat bertanggung jawab atas hal tersebut. Jenis penelitian adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kedudukan dan peran Pengurus koperasi di dalam Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan peran Direksi di dalam Perseroan Tebatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Pengaturan prinsip-prinsip korporasi pada badan usaha koperasi di Indonesia belum cukup diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkoperasian, baik Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, maupun Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Tidak seperti pengaturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Hal tersebut mengakibatkan penerapannya tidak terlalu diperhatikan oleh Majelis Hakim untuk memutuskan suatu perkara hukum apabila terjadi berkaitan dengan koperasi.

---

The thesis discusses the position and the role of organs in cooperatives entity, especially Board of Directors of cooperative which regulated by the Act Cooperatives in Indonesia, as well as whether or not the corporation principles derived from the legal system of Anglo Saxon Common Law System applied to cooperatives entity in Indonesia. These things will be use to analyze with a case study Koperasi Cipaganti Guna Karya Persada which generally contains about criminal cases, civil, even bankruptcy of the cooperative causing a loss to the cooperative. It is important to know whether the losses incurred by the cooperative, then who can be responsible for it. Type of research is qualitative normative juridical research methods. The results showed that the position and role of the Board of Directors of cooperatives in the Cooperative Act 1992 is not sufficient when compared with arrangements regarding the position and role of the Board of Directors in the Company regulated in Company Act 2007. The regulations of the corporate business principles for cooperatives entity in Indonesia has not been sufficiently clearly regulated in the Cooperative Act, both Cooperative Act 1967, Cooperative Act 1992, and Cooperative Act 2012. Unlike the arrangement in the Company Act 2007. This resulted in the application is not too considered by the judges to decide if there is a lawsuit related to the cooperative."