Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Nor Alfisyahr Program Studi : Ilmu Hukum Judul Tesis : Implementasi Aturan Hukum Terkait Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Trenggiling Yang Dilindungi (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/Pn Mdn) Tesis ini membahas pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perniagaan trenggiling sebagai satwa yang dilindungi, dikarenakan selama ini pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perniagaan trenggiling jarang melibatkan korporasi sebagaimana perkara dalam Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/Pn Mdn tertanggal 17 September 2015 yang seharusnya tidak hanya menghukum pengurus korporasi, akan tetapi terhadap korporasi juga harus dihukum. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode pendekatan dalam penelitian hukum dengan menggunakan data yang didapat langsung dari lapangan, atas suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Walaupun sifatnya yuridis empiris, penelitian tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan, dalam tindak pidana perniagaan trenggiling, korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya sepanjang dalam fakta persidangan dapat dibuktikan keterlibatan korporasi. Apabila mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, seharusnya korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya dikarenakan fakta persidangan menunjukan terdakwa (pengurus korporasi) bekerja untuk dan atas nama korporasi dalam kaitannya melakukan tindak pidana perniagaan trenggiling, sehingga berdasarkan teori/ajaran pertanggungjawaban korporasi yaitu pertanggungjawaban mutlak (strict liability) pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), identifikasi (indentification) dan agresi (aggregation), tidak hanya terdakwa sebagai pengurus korporasi yang harus dimintakan pertanggungjawabannya, akan tetapi terdakwa bersama-sama korporasi wajib bertanggungjawab akibat tindak pidana perniagaan trenggiling yang telah dilakukannya. Kemudian, dari aspek keadilan, putusan pengadilan terlihat tidak adil dikarenakan hukuman/sanksi yang diterima oleh terdakwa hanya 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dengan denda Rp. 50.000.000,00, sedangkan apabila mengacu pada Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terhadap terdakwa sebagai pengurus korporasi dapat dihukum/diberikan sanksi maksimal 5 (lima) tahun penjara dengan denda maksimal Rp. 100.000.000,00,-. Sedangkan, apabila dapat melibatkan korporasi maka hukuman/sanksi yang dapat dijatuhkan yaitu pidana tambahan seperti penutupan korporasi atau pencabutan izin korporasi atau perampasan barang bergerak atau tidak bergerak milik korporasi. Selain itu, yang patut dipertanyakan adalah tidak diberlakukannya Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkan diketahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana yang dapat merusak lingkungan dan merusak hutan, sehingga hukuman/ sanksi pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).

---

ABSTRACT
Name : Nor Alfisyahr Study Program: Natural Resources Law Title of Thesis : Implementation of Legal Rules Regarding the Elimination of Criminal Sanctions on the Operation of Protected Pangolin Animals (Based on the Medan District Court Decision Number 1731 / Pid.Sus / 2015 / Pn Mdn) This thesis discusses corporate responsibility in the crime of pangolin trade as a protected animal, because criminal responsibility for pangolin commercial crime has rarely involved corporations as is the case in the Medan District Court Decision No. 1731 / Pid.Sus / 2015 / Pn Mdn dated 17 September 2015 which should not only punish corporate administrators, but the corporation must also be punished. This research is in the form of empirical juridical research. The method of empirical juridical approach is the method of approach in legal research using data obtained directly from the field, on an approach that originates in problems concerning juridical matters and the existing reality. Although it is empirically juridical, research still refers to the prevailing laws and regulations and the principles of law. From the results of this study concluded that in criminal acts of pangolin trade, corporations can be held accountable as long as the facts of the trial can be proved by corporate involvement. When referring to the Medan District Court Decision, the corporation should be held liable because the facts of the trial show that the defendant (corporate management) works for and on behalf of the corporation in connection with committing pangolin commercial crime, so that based on the theory / teaching of corporate responsibility, namely absolute liability ) vicarious liability, identification and aggression, not only the defendant as a corporate administrator who must be held accountable, but the defendant together with the corporation must be responsible for the crime of the pangolin trade he has committed. Then, from the aspect of justice, the court's decision looks unfair because of the punishment / sanction received by the defendant for only 1 (one) year and 5 (five) months with a fine of Rp. 50,000,000.00, whereas if referring to Law Number 5 of 1960 concerning Conservation of Biological Resources and Ecosystems, the defendant as a corporation manager can be punished / given a maximum sentence of 5 (five) years imprisonment with a maximum fine of Rp. 100,000,000.00. Whereas, if it can involve corporations, penalties / sanctions that can be imposed are additional crimes such as corporate closure or revocation of corporate licenses or seizure of movable or immovable property belonging to the corporation. In addition, what should be questioned is that Law No. 32/2009 concerning Environmental Protection and Management is not put into effect or Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, while it is known that criminal acts committed by a defendant are criminal acts that can damage the environment. and damage the forest, so that the penalty / criminal sanction can be added 1/3 (one third).

Abstrak :
Tesis ini membahas.pertanggunjawaban pidana maskapai penerbangan apabila terdapat indikasi keterlibatannya terhadap tetjadinya suatu kecelakaan pesawat udara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Undang-undang Penerbangan yang dalam hal ini sebagai aturan yang mengatur masalah penerbangan tidak mengenal subjek hukum pidana korporasi. Keterbatasan hukum yang teijadi di Undang-undang Penerbangan berkaitan dengan mengenai tidak dikenalnya korporasi sebagai subjek hokum pidana dapat diambil alih dengan menerapkan UUPK yang sudah mengenal korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, UUPK dapat dijadikan pintu masuk untuk dapat meminta pertanggungjawaban korporasi (maskapai penerbangan) bila terdapat indikasi keterlibatan perusahaan penyedia jasa penerbangan atas teijadinya kecelakaan pesawat udara. ......This thesis discusses the criminal liability of airlines if there are indications of their involvement in the occurrence of an aircraft accident. This research is a qualitative research with a descriptive design. The Aviation Law, which in this case is a rule that regulates aviation matters, does not recognize the subject of corporate criminal law. The legal limitations that occur in the Aviation Law relating to the unfamiliarity of corporations as subjects of criminal law can be taken over by implementing UUPK which already recognizes corporations as perpetrators of criminal acts. Thus, the UUPK can be used as an entry point to be able to hold corporations (airlines) accountable if there are indications of the involvement of aviation service providers in the occurrence of aircraft accidents.

Abstrak :
Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak sebagai salah satu tulang punggung pendapatan negara menerapkan self assesment system dalam memungut pajak dari masyarakat. Namun dalam penerapannya, sistem ini seringkali disalah gunakan oleh Wajib Pajak sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya penegakan hukum dalam mengembalikan kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, dalam menentukan kerugian negara haruslah ditentukan jumlah yang nyata dan pasti. Kedua, berkaitan penerapan pertanggung jawaban korporasi di bidang perpajakan sudah semestinya diterapkan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang dapat disamakan dengan manusia yang memiliki pikiran dan dapat melakukan perbuatan ikut menikmati keuntungan dari penyimpangan penerapan self assesment system dibidang perpajakan. ......Indonesia has aimed to achieve social welfare purpose as stated in The Preamble of Constitution 1945. Tax is one of the basic income for state enforcing selfassessment system in collecting taxes from citizen. Unfortunately, enforcing this system has caused state`s loss from tax payer misapplication. Directorate General of Taxation for law enforcement efforts in recovering losses that have been incurred by the taxpayer. The results showed that, first, in determining the amount of damages which the state is determined to be a real and definite. Second, concerning with the implementation of corporate social responsibility in the field of taxation whether has been properly applied or otherwise. This is because the company that can be likened to a subject of law who has a mind and can do anything to enjoy the benefits of the deviation in the matter of application toward self-assessment system of taxation.

Abstrak :

Penelitian ini mengambil permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang informasi dan transaksi elektronik terkait e-commerce pada  saat ini, tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi di bidang informasi dan transaksi elektronik terkait  e-commerce serta pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang  informasi dan transaksi elektronik terkait  e-commerce pada masa  yang akan datang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  Dalam Penelitian masalah hukum dengan pendekatan normatif, maka peneliti harus melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder, yang disebut dengan metode studi kepustakaan sebagai patokan untuk mencari data dan gejala atau peristiwayang menjadi objek penelitian  Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang  informasi dan transaksi elektronik terkait e-commerce saat ini  baik KUHP, Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih memiliki kekurangan mengenai pengaturan korporasi sebagai subjek hukum, kapan korporasi melakukan tindak pidana siapa yang dapat dipertangggungjawabkan, bagaimana pertanggungjawabannya serta tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi di bidang informasi dan transaksi elektronik terkait  e-commerce. Oleh karena itu kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi untuk masa yang akan datang perlu dilakukan perubahan dan memperhatikan beberapa hal dalam penyempurnaannya untuk mewujudkan tujuan hukum dalam mencapai keadilan, kepastian dan kemafaatan.

---

This study takes the issue of corporate criminal liability in the field of information and electronic transactions related to e-commerce at present, procedures for handling corporate criminal acts in the field of information and electronic transactions related to e-commerce and  as well as corporate criminal liability in the field of information and electronic transactions related to e -commerce in the future. The method of approach used in this study uses normative juridical research methods, namely legal research conducted by examining library materials or conducting a search of regulations and literature relating to the problem. In researching legal issues with a normative juridical, the researcher must conduct research by studying and explaining secondary data, as a guide for finding data and events that are the object of research. From the research that has been found, corporate criminal liability in the field of information and electronic transactions related to e-commerce today are KUHP, Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik still has deficiency regarding the regulation of the corporation as a legal subject, who can be accounted when the corporation commits a crime, and how corpotarate criminal liability responsibility and procedures for handling corporate criminal acts. Therefore, the policy on the formulation of corporate criminal liability for the future needs to be changed and pay attention to several things to realize the legal goals in achieving justice, certainty and morality

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban perusahaan asuransi usaha bersama AJBB 1912 atas terjadinya gagal bayar klaim asuransi dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 2/PDT.G/2021/PN Mme. dan Jakarta Selatan Nomor: 482/PDT.G/2020/PN Jkt. Sel. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terbagi atas dua masalah, yakni: pertama, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang polis AJBB 1912 atas perintah eksekusi putusan untuk membayar klaim asuransi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Maumere dan Jakarta Selatan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap namun eksekusi tetap tidak dilaksanakan oleh AJBB 1912; dan kedua, bagaimanakah pertanggungjawaban AJBB 1912 yang tidak mau menjalankan perintah eksekusi atas kedua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan data sekunder, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Pemegang Polis AJBB 1912 adalah dengan menempuh upaya litigasi dan mengadukan permasalahan yang dihadapi ke OJK. Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban dari AJBB 1912 atas tidak dilaksanakannya perintah eksekusi atas kedua putusan tersebut adalah dengan melakukan penjualan sebagian asetnya untuk melaksanakan perintah eksekusi atas putusan pengadilan. Saran dari penelitian ini adalah bahwa OJK perlu untuk memberikan peringatan dan tekanan kepada AJBB 1912 untuk melaksanakan perintah eksekusi atas putusan pengadilan dan agar AJBB 1912 segera menjual sebagian asetnya untuk dapat melaksanakan perintah eksekusi atas putusan pengadilan. ......This thesis presents the results of research or studies on the liability of The Mutual Insurance Company AJBB 1912 for failure of payment in insurance claims on the Maumere District Court Decision No. 2/PDT.G/2021/PN Mme and South Jakarta No. 482/PDT.G/2020/PN Jkt.Sel. The problems discussed in this research are divided into two problems, namely: first, how are the legal efforts that can be taken by the AJBB 1912 policy holders against the order to execute both court decisions which have executable legal force but the execution is still not carried out by AJBB 1912; and second, how are the liabilities of AJBB 1912 who doesn’t want to carry out the execution order of both the court decisions. The research method used in this research is juridical-normative with secondary data, and data analysis is carried out qualitatively. The results of this study indicate that the legal efforts that can be taken by the AJBB 1912 Policy Holders are by taking litigation efforts and reporting the problems they face to the OJK. Furthermore, the form of liability from AJBB 1912 for not carrying out the execution order for the two decisions is by selling part of its assets to carry out the execution order for the court decision. The suggestion from this research is that the OJK needs to give a warning and pressure towards AJBB 1912 to carry out the execution order on the court decisions and so that AJBB 1912 immediately sells some of its assets so that it can carry out the execution order on the court decisions.