Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pasal 15 ayat 1 Undang-undang No 2 Tahun 2014 jelas disebutkan bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun dalam kenyataannya akta Notaris dapat juga dibatalkan di pengadilan. Jika dikemudian hari timbul gugatan atau ada pihak yang menyangkal isi perjanjian yang telah dibuat, diharapkan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun apabila tidak mencapai kesepakatan, demi keadilan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksudkan adalah pengajuan perkara atau gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Atas dasar hal tersebut muncul permasalahan antara lain Apakah notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta sesuai syarat formil ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mempunyai perlindungan hukum atas akta yang dibuatnya ? Dan Apakah putusan pengadilan dapat membatalkan akta persetujuan membuka kredit nomor 118 tanggal 30 November 2009 yang dibuat oleh notaris H. Subandi,S.H berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No 117/Pdt.G/2011/PN.KPJ, tanggal 17 Oktober 2011? Dalam menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian, pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis, serta menggunakan sumber data sekunder kemudian didapat hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap notaris yang dijadikan turut tergugat hanya bertanggung jawab atas syarat formil suatu pembuatan akta. Akibat hukum dari putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Notaris bahwa notaris tidak dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap pembuatan akta perjanjian tersebut, karena apa yang dituangkan dalam suatu akta notaris adalah kehendak dari para pihak. Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Kepanjen nomor 117/Pdt.G/2011/PN.KPJ, tanggal 17 Oktober 2011, Notaris tidak dapat dipersalahkan karena Notaris dalam membuat akta persetujuan kredit telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuatan akta, sehingga putusan pengadilan tidak dapat membatalkan akta notaris. ...... Article 15 (1) Law of Republic Indonesia No 2 of 2014 Amendments Act No. 30 of 2004 clearly mentioned that the notarial deed is authentic act which certainly has probative force perfect, but in reality notarial deed can also be canceled in court. If the claim arises in the future, or there are those who deny that the agreement has been made, is expected to be completed by way of the family, but if it does not reach an agreement for the sake of justice may file legal action. Remedies are intended litigation or lawsuit to the District Court on the basis that problems arise, among others, Whether the issue arises as a notary as a public official who made the appropriate deed formal requirements in terms of the Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2014 Amendments Act No. 30 of 2004 on notary office has the legal protection of the deed he made no 118 dated 30 November 2009 ? And Whether the court?s decision to invalidate a deed no 118 dated 30 November 2009 made by a notary, H. Subandi, S.H. in associated with the decision of the district court Kepanjen 117/Pdt.G/2011/PN.KPJ, date of October 17, 2011? In answering these questions the authors conducted a research study using normative juridical approach using descriptive analytical research, as well as the use of secondary data sources and then obtained the results of research that legal protection against the notary who made co-defendant was only responsible for a formal deed. Legal effect of the court decision handed down by the Court to the notary that the notary can not be said to have violated the agreement deed, because what is stated in a notarial deed is the will of the parties. In case the decision of the district court Kepanjen number 117/Pdt.G/2011/PN.KPJ, date of October 17, 2011, notary could not be prosecuted because he has fulfilled the terms of the formal and material deed, so that the court can not annul the decision of the notarial deed.

Abstrak :
Untuk mendirikan suatu Perserotan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menentukan jumlah minimal modal dasar dan modal awal yang harus disetorkan guna menjalankan perusahaan. Namun dalam kenyataannya, teradapat dugaan terjadinya manipulasi modal disetor dalam pendirian PT sebagaimana dalam kasus PT. FTL dalam penelitian ini, karena modal awal yang dimiliki untuk disetorkan tidak mencukupi. Praktik semacam ini tentu saja dapat memunculkan resiko kerugian bagi pihak-pihak yang nantinya melakukan hubungan hukum dengan perseroan yang modal pendiriannya tidak memenuhi persyaratan modal minimal namun besaran modal awal yang disetor telah dimanipulasi oleh pendirinya. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan akibat hukum terhadap manipulasi modal disetor dalam pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh pendiri perseroan, selanjutnya adalah pertanggung jawaban notaris terkait manipulasi modal disetor dalam pendirian Perseroan Terbatas. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum non doktrinal yang menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kedua jenis data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa akibat hukum terhadap manipulasi modal disetor dalam pendirian perseroan adalah pendirian perseroan tersebut cacat secara hukum dan cacatnya pendirian perseroan tersebut dikarenakan oleh melanggarnya Pasal 33 UUPT pada saat proses pendirian perseroan dan adanya dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam akta autentik yang dilakukan oleh pendiri perseroan. Selain itu dapat dijelaskan bahwa Pertanggungjawaban notaris terhadap manipulasi modal disetor yang dilakukan oleh pendiri perseroan adalah kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap sebelum dibuatkannya akta. Apabila terdapat pemberian hukum yang salah oleh notaris dan menimbulkan kerugian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, biaya dan bunga kepada notaris. Akan tetapi dengan syarat pihak yang dirugikan tersebut dapat membuktikan hal itu terjadi karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang dilakukan dengan itikad tidak baik, selama itu tidak dapat dibuktikan maka notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Namun sebaliknya, pertanggung jawaban tersebut dibebankan kepada para pendiri perseroan, dikarenakan oleh adanya itikad yang tidak baik dari para pendiri untuk memanipulasi modal disetor tersebut. ......To establish a Limited Liability Company, Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies (UUPT) has determined the minimum amount of authorized capital and initial capital that must be deposited in order to run the company. However, in reality, there are allegations of paid-up capital manipulation in the establishment of a PT as in the case of PT FTL in this study, because the initial capital owned to be deposited is insufficient. This kind of practice, of course, can lead to the risk of loss for parties who will later conduct legal relations with the company whose establishment capital does not meet the minimum capital requirements but the amount of initial paid-up capital has been manipulated by the founder. For this reason, the problem raised in this research is related to the legal consequences of the manipulation of paid-up capital in the establishment of a Limited Liability Company carried out by the founder of the company, then the responsibility of the notary related to the manipulation of paid-up capital in the establishment of a Limited Liability Company. To answer these problems, non-doctrinal legal research is conducted using primary data collected through field studies and secondary data collected through literature studies. Both types of data are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis conducted, it can be stated that the legal consequences of the manipulation of paid-up capital in the establishment of the company are the establishment of the company is legally defective and the defect of the establishment of the company is due to the violation of Article 33 of the Company Law during the process of establishing the company and the alleged criminal act of giving false information into the authentic deed committed by the founder of the company. In addition, it can be explained that the notary's responsibility for the manipulation of paid-up capital by the founders of the company is the authority of the notary to provide legal counseling to the confronters before the deed is made. If there is a wrong provision of law by the notary and causes harm, then the party who feels harmed can claim compensation, costs and interest to the notary. However, provided that the injured party can prove that it occurred due to an error or violation committed by the notary in bad faith, as long as it cannot be proven, the notary cannot be held liable. Instead, the liability is imposed on the founders of the company, due to the bad faith of the founders to manipulate the paid-up capital.