Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pasal 15 ayat 1 Undang-undang No 2 Tahun 2014 jelas disebutkan bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun dalam kenyataannya akta Notaris dapat juga dibatalkan di pengadilan. Jika dikemudian hari timbul gugatan atau ada pihak yang menyangkal isi perjanjian yang telah dibuat, diharapkan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, namun apabila tidak mencapai kesepakatan, demi keadilan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksudkan adalah pengajuan perkara atau gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Atas dasar hal tersebut muncul permasalahan antara lain Apakah notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta sesuai syarat formil ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mempunyai perlindungan hukum atas akta yang dibuatnya ? Dan Apakah putusan pengadilan dapat membatalkan akta persetujuan membuka kredit nomor 118 tanggal 30 November 2009 yang dibuat oleh notaris H. Subandi,S.H berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No 117/Pdt.G/2011/PN.KPJ, tanggal 17 Oktober 2011? Dalam menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian, pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis, serta menggunakan sumber data sekunder kemudian didapat hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap notaris yang dijadikan turut tergugat hanya bertanggung jawab atas syarat formil suatu pembuatan akta. Akibat hukum dari putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Notaris bahwa notaris tidak dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap pembuatan akta perjanjian tersebut, karena apa yang dituangkan dalam suatu akta notaris adalah kehendak dari para pihak. Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Kepanjen nomor 117/Pdt.G/2011/PN.KPJ, tanggal 17 Oktober 2011, Notaris tidak dapat dipersalahkan karena Notaris dalam membuat akta persetujuan kredit telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil pembuatan akta, sehingga putusan pengadilan tidak dapat membatalkan akta notaris. ...... Article 15 (1) Law of Republic Indonesia No 2 of 2014 Amendments Act No. 30 of 2004 clearly mentioned that the notarial deed is authentic act which certainly has probative force perfect, but in reality notarial deed can also be canceled in court. If the claim arises in the future, or there are those who deny that the agreement has been made, is expected to be completed by way of the family, but if it does not reach an agreement for the sake of justice may file legal action. Remedies are intended litigation or lawsuit to the District Court on the basis that problems arise, among others, Whether the issue arises as a notary as a public official who made the appropriate deed formal requirements in terms of the Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2014 Amendments Act No. 30 of 2004 on notary office has the legal protection of the deed he made no 118 dated 30 November 2009 ? And Whether the court?s decision to invalidate a deed no 118 dated 30 November 2009 made by a notary, H. Subandi, S.H. in associated with the decision of the district court Kepanjen 117/Pdt.G/2011/PN.KPJ, date of October 17, 2011? In answering these questions the authors conducted a research study using normative juridical approach using descriptive analytical research, as well as the use of secondary data sources and then obtained the results of research that legal protection against the notary who made co-defendant was only responsible for a formal deed. Legal effect of the court decision handed down by the Court to the notary that the notary can not be said to have violated the agreement deed, because what is stated in a notarial deed is the will of the parties. In case the decision of the district court Kepanjen number 117/Pdt.G/2011/PN.KPJ, date of October 17, 2011, notary could not be prosecuted because he has fulfilled the terms of the formal and material deed, so that the court can not annul the decision of the notarial deed.

Abstrak :
E-money atau uang elektronik merupakan alat pembayaran yang saat ini semakin berkembang dan semakin banyak digunakan dalam transaksi sehari-hari. Pengaturan mengenai e-money secara khusus terdapat dalam PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Namun, penyelenggaraan e-money tidak hanya mengacu kepada peraturan tersebut, melainkan terdapat peraturan-peraturan lain seperti UU ITE, UU Mata Uang, UU Transfer Dana, serta UU Perlindungan Konsumen. Salah satu produk e-money di Indonesia adalah Flazz yang diterbitkan oleh BCA. Penyelenggaraan Flazz oleh BCA masih mengalami kendala-kendala yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Penelitian ini membahas bagaimana keterkaitan antara peraturan-peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan emoney serta bagaimana pertanggungjawaban atas penyelenggaraan sistem uang elektronik di Indonesia. Di akhir penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa pengaturan yang ada di Indonesia belum dengan jelas mengatur penyelenggaraan e-money. BCA sebagai penerbit e-money juga ternyata masih mengalami kendala yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan Flazz belum sepenuhnya andal, aman, dan bertanggung jawab. ...... E-money or electronic money is a method of payment that is currently growing and increasingly used in daily transactions. The regulation of e-money is specifically found in PBI No. 11/2/PBI/2009 on Electronic Money. However, the implementation of e-money not only refers to PBI, but there are other laws such as the UU ITE (Law of Electronic Information and Transaction), UU Mata Uang (Law of Currency), UU Transfer Dana (Law of Transfer of Funds), and the UU Perlindungan Konsumen (Law of Consumer Protection). One of the e-money products in Indonesia is Flazz, published by BCA. The implementation of Flazz by BCA still have constraints that cause disadvantages to the consumer. This thesis discusses how the relation between the rules that applied in implementing emoney and also how the legal liability of the electronic money system in Indonesia. At the end of this thesis, the author concludes that the existing regulations in Indonesia have not been clearly regulate the implementation of emoney. BCA as an issuer of e-money is also still experiencing barriers that indicate that the Flazz is not fully reliable, secure, and responsible.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu kegiatan usaha dari bank adalah memberikan kredit. Namun dalam prakteknya pemberian kredit oleh bank tidak selalu berjalan mulus. Seharusnya Bank selaku pemegang jaminan seharusnya dapat dengan mudah melakukan eksekusi atas objek jaminan. Selain itu pemegang jaminan yang beritikad baik harus dilindungi. Namun dalam prakteknya, dalam beberapa kasus bank tidak dapat melakukan eksekusi, bahkan sampai kehilangan hak atas jaminan karena kesalahan yang bukan dilakukan oleh bank. Tetapi kesalahan tersebut dilakukan oleh debitur dan pihak terkait dalam pengikatan dan pemberian kredit. Sehingga disini terlihat suatu permasalahan (kesenjangan antara apa yang seharusnya das sein dan apa yang terjadi das solen). Sehingga disini perlu dilakukan penelitian dalam bentuk tesis, dengan identifikasi masalah Pertama, apakah bank bertanggung jawab bank terhadap kesalahan yang diakubatkan oleh debitur dan pihak terkait dalam pengikatan dan pemberian kredit? Dan Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi bank yang beritikad baik terhadap kesalahan tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan Pertama, bank tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahan debitur dan pihak terkait dalam pengikatan dan pemberian kredit. Selama bank telah menjalankan perjanjian kredit dengan itikad baik, telah menjalankan kewajiban bank dalam UU Perbankan dalam pemberian kredit dan telah memenuhi tindakan-tindakan yang lazim dilakukan dalam pemberian kredit. Kedua, bank yang beritikad baik harus diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan hukum preventif dan resprensif.

---

ABSTRACT
One of the banks business activities is providing redit. But in practice, banks lending does not always fine. Supposedly, the Bank as the collateral holder should be able to easily execute the collateral object. In addition, banks as holders of collateral in good faith must be protected. However, in practice, in some cases banks are unable to carry out executions, even to the point of losing the right to collateral due to mistakes that were not made by the bank. But the mistake was made by the debtor and related parties in binding and giving credit. So here we see a problem (the gap between what should be or das sein and what happened or das solen). So here it is necessary to do research in the form of a thesis, with the identification of problems. First, is the bank responsible for the bank caused by debtors and related parties in binding and execute the credit? And Second, how is the legal protection for banks in good faith against these mistakes? This research use normative juridical research method, with descriptive analytical research specifications. Result of this research First, banks cannot be held responsible for debtors and related parties' mistakes in binding and execute the credit. As long as the bank has entered into a credit agreement in good faith, has carried out the bank's obligations in the Banking Act in granting credit and has fulfilled the usual actions taken in granting credit. Second, banks in good faith must be given legal protection. The legal protection can be preventive and represif legal protection.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Value Added yang didapatkan PT Aneka Tambang Tbk melalui informasi tanggungjawab sosial perusahaan secara khusus sesuai dengan tema sosial ekonomi dan lingkungan dimana merupakan bagian tema yang diusulkan dalam Global Reporting Initiative (GRI, 2002) dari Sustainability Reporting Guidelines. Penelitian ini termasuk kategori studi kasus (case study), yang merupakan tipe penelitian yang digunakan untuk menyelidiki secara mendalam mengenai Value Added dan informasi dari pertanggungjawaban sosial di PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, yang menjadi subjek yang diteliti, dengan data sekunder dan primer. Hasil analisis menunjukkan bahwa menganalisis Value Added informasi dari pertanggungjawaban sosial di PT Antam Tbk yang diukur dengan tingkat pengungkapan berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) dalam Laporan Tahunan serta melakukan riset. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah, Value Added informasi pertanggungjawaban sosial di Antam menunjukkan bahwa setiap tema yang diungkapkan oleh Antam baik tema pengungkapan dari ekonomi sosial dan lingkungan memiliki implementasi yang baik dan berdampak baik bagi lingkungan sekitar Antam, karena Antam mengungkapkan setiap kegiatan pertanggungjawaban sosialnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. ......This study aims to determine whether there is added value obtained by PT Aneka Tambang Tbk through information on corporate social responsibility specifically in accordance with the socio-economic and environmental themes which are part of the themes proposed in the Global Reporting Initiative (GRI, 2002) from the Sustainability Reporting Guidelines. This research is a case study category, which is a type of research used to investigate in depth the Value Added and information from social responsibility at PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, which is the subject under study, with secondary and primary data. The results of the analysis show that analyzing the Value Added information from social responsibility at PT Antam Tbk as measured by the level of disclosure based on the Global Reporting Initiative (GRI) in the Annual Report and conducting research. The results obtained in this study are, Value Added information on social responsibility at Antam shows that each theme expressed by Antam, both the theme of disclosure from the social economy and the environment, has a good implementation and has a good impact on the environment around Antam, because Antam discloses every social responsibility activity. in accordance with applicable regulations.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis perubahan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dengan melakukan studi kasus pada 7 PTN BH di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain komparatif deskriptif. Setiap instansi pemerintah membutuhkan pengelolaan keuangan dalam menjalankan aktivitasnya, tidak terkecuali dengan Perguruan Tinggi Negeri sebagai agen pemerintah dalam melaksanakan pelayanan fungsi pendidikan. Pada tahun 2014 terdapat perubahan status terhadap beberapa Perguruan Tinggi Negeri menjadi PTN BH yang berdampak kepada Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri tersebut. Hasil penelitian menunjukkan yang mengalami dampak paling signifikan terkait perubahan status PTN BLU menjadi PTN BH ialah pada pengelolaan Barang dan Pertanggung Jawaban Keuangan. Kedua aspek tersebut membutuhkan perhatian dan persiapan lebih dari PTN BH.

---

ABSTRACT
This final work analyze the changes in Status of PTN BLU into PTN BH specifically in Financial Management and Financial Acoountability by doing a Case Study in 7 PTN BH in Indonesia. This research is a qualitative research with a comparative descriptive design. Every Government Institution in Indonesia needs Financial Management in order to perform their activities, so does Public Universities as government agents in carrying out the service of the educational function. In 2015, there were changes in the status of State Universities into PTN BH that have an impact on the Financial Management of the State Universities. The research showed that experienced the most significant impact related to changes in the status from PTN BLU become PTN BH is management of Fixed Asset and Accounting Report. Both aspects needs more attention and preparation to become PTN BH.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kemungkinan penerapan pertanggungjawaban kreditur (lender liability) di Indonesia. Untuk mengetahui kemungkinan penerapan lender liability, sebelumnya harus diketahui bagaimana pengaturan mengenai tanggung jawab kreditur di bidang lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang akan dibahas adalah ketentuan mengenai lender liability di Amerika yang diatur dalam Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) dan juga penerapannya di beberapa putusan pengadilan. Kesimpulan penelitian ini menyarankan supaya kegiatan perbankan di Indonesia, khususnya pemberian kredit untuk lebih memperhatikan mengenai aspek lingkungan hidup selain aspek finasial.

---

ABSTRACT
The focus of this study is to discuss about the possibility of lender liability implementation in Indonesia. To consider about the implementation, first of all we have to discuss about the lender liability provision in Indonesia related to environmental matter. Next chapter is about lender liability regulation in America, Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) and its implementation on court decisions. The conclusion of this study suggest that banking activities in Indonesia, particularly the provision of credit to pay more attention to environmental aspects in addition to financial aspects.

Abstrak :
Untuk mendirikan suatu Perserotan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menentukan jumlah minimal modal dasar dan modal awal yang harus disetorkan guna menjalankan perusahaan. Namun dalam kenyataannya, teradapat dugaan terjadinya manipulasi modal disetor dalam pendirian PT sebagaimana dalam kasus PT. FTL dalam penelitian ini, karena modal awal yang dimiliki untuk disetorkan tidak mencukupi. Praktik semacam ini tentu saja dapat memunculkan resiko kerugian bagi pihak-pihak yang nantinya melakukan hubungan hukum dengan perseroan yang modal pendiriannya tidak memenuhi persyaratan modal minimal namun besaran modal awal yang disetor telah dimanipulasi oleh pendirinya. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan akibat hukum terhadap manipulasi modal disetor dalam pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh pendiri perseroan, selanjutnya adalah pertanggung jawaban notaris terkait manipulasi modal disetor dalam pendirian Perseroan Terbatas. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian hukum non doktrinal yang menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kedua jenis data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa akibat hukum terhadap manipulasi modal disetor dalam pendirian perseroan adalah pendirian perseroan tersebut cacat secara hukum dan cacatnya pendirian perseroan tersebut dikarenakan oleh melanggarnya Pasal 33 UUPT pada saat proses pendirian perseroan dan adanya dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam akta autentik yang dilakukan oleh pendiri perseroan. Selain itu dapat dijelaskan bahwa Pertanggungjawaban notaris terhadap manipulasi modal disetor yang dilakukan oleh pendiri perseroan adalah kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap sebelum dibuatkannya akta. Apabila terdapat pemberian hukum yang salah oleh notaris dan menimbulkan kerugian, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, biaya dan bunga kepada notaris. Akan tetapi dengan syarat pihak yang dirugikan tersebut dapat membuktikan hal itu terjadi karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang dilakukan dengan itikad tidak baik, selama itu tidak dapat dibuktikan maka notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Namun sebaliknya, pertanggung jawaban tersebut dibebankan kepada para pendiri perseroan, dikarenakan oleh adanya itikad yang tidak baik dari para pendiri untuk memanipulasi modal disetor tersebut. ......To establish a Limited Liability Company, Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies (UUPT) has determined the minimum amount of authorized capital and initial capital that must be deposited in order to run the company. However, in reality, there are allegations of paid-up capital manipulation in the establishment of a PT as in the case of PT FTL in this study, because the initial capital owned to be deposited is insufficient. This kind of practice, of course, can lead to the risk of loss for parties who will later conduct legal relations with the company whose establishment capital does not meet the minimum capital requirements but the amount of initial paid-up capital has been manipulated by the founder. For this reason, the problem raised in this research is related to the legal consequences of the manipulation of paid-up capital in the establishment of a Limited Liability Company carried out by the founder of the company, then the responsibility of the notary related to the manipulation of paid-up capital in the establishment of a Limited Liability Company. To answer these problems, non-doctrinal legal research is conducted using primary data collected through field studies and secondary data collected through literature studies. Both types of data are then analyzed qualitatively. From the results of the analysis conducted, it can be stated that the legal consequences of the manipulation of paid-up capital in the establishment of the company are the establishment of the company is legally defective and the defect of the establishment of the company is due to the violation of Article 33 of the Company Law during the process of establishing the company and the alleged criminal act of giving false information into the authentic deed committed by the founder of the company. In addition, it can be explained that the notary's responsibility for the manipulation of paid-up capital by the founders of the company is the authority of the notary to provide legal counseling to the confronters before the deed is made. If there is a wrong provision of law by the notary and causes harm, then the party who feels harmed can claim compensation, costs and interest to the notary. However, provided that the injured party can prove that it occurred due to an error or violation committed by the notary in bad faith, as long as it cannot be proven, the notary cannot be held liable. Instead, the liability is imposed on the founders of the company, due to the bad faith of the founders to manipulate the paid-up capital.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penolakan pasien ODHA dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Penolakan pasien ODHA ini disebabkan karena keterbatasan informasi dan pengetahuan tentang HIV-AIDS yang menyebabkan timbulnya rasa takut tertular virus HIV sehingga timbul sikap diskriminasi dan tidak rasional terhadap ODHA. Dalam penulisan skripsi ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. Permasalahan yang dibahas dalam skipsi ini adalah terkait perlindungan hukum bagi ODHA sebagai konsumen jasa pelayaan kesehatan, pengaturan standar pelayanan rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi ODHA, dan pertanggungjawaban rumah sakit atas penolakan terhadap ODHA dalam memberikan pelayanan kesehatan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya peraturan-peraturan yang menjamin hak-hak pasien ODHA untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, adanya peraturan mengenai standar pelayanan kesehatan rumah sakit bagi ODHA dan juga pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan kepada rumah sakit apabila menolak pasien ODHA dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan alasan yang tidak rasional. Pertanggungjawaban rumah sakit meliputi pertanggungjawaban hukum perdata, pertanggungjawaban hukum pidana, dan pertanggungjawaban hukum administrasi.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the rejection of patients living with HIV-AIDS (PLWHA) in getting health services in the hospital. The rejection of PLWHA is due to the limited information and knowledge about HIV-AIDS that causes fear of contracting HIV virus so that there is discrimination and irrational attitude toward PLWHA. In writing this thesis, the form of research used is juridicalnormative study by using secondary data as the main data source. The problems discussed in this thesis are related to legal protection for PLWHA as consumers of health services, standard setting of hospital services in meeting the needs of health services for PLWHA, and the hospital's responsibility for the rejection of PLWHA in providing health services. The conclusion of this research is the existence of regulation which guarantee the rights of PLWHA to get health services, the regulation about hospital standard for PLWHA and also legal liability can be applied to hospital if reject PLWHA in giving health service with irrational reasons. Hospital liability includes civil liability, criminal liability, and administrative law liability.