Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu negara anggota OPEC, di Indonesia banyak dilaksanakan proyek-proyek pembangunan fasilitas penunjang terhadap kegiatanpertambangan minyak dan gas bumi. Pengembangan fasilitas tersebut dimulai dari tahap perancangan engineering, fabrikasi & pengadaan, dan konstruksi & instalasi. Sebagai tahapan yang paling akhir dari sebuah pembangunan fasilitas,tahap konstruksi & instalasi memiliki resiko keterlambatan paling tinggi dalampelaksanaannya. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya keterkaitan pekerjaan denganpihak diluar perusahaan. Kondisi ini mendorong penulis untuk dapatmengidentifikasi faktor-faktor dominan yang berpengaruh. Dengan teridentifikasinya faktor-faktor dominan tersebut dan dilakukannya langkahlangkah antisipasinya, diharapkan dapat mencegah keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi & instalasi tersebut

---

As one of OPEC’s member, there are so many facilities development projects to support oil & gas mining activities in Indonesia. The development project is started from engineering design phase, to procurement and fabrication

phase, and ended by construction and installation phase. As the last phase, construction & installation, has more risks related to time performance during the execution. These things affected by big corelation between the contractor and other outside parties. Such condition motivate writer to identify the dominant factors. By identifying these factors and take responses

on them, delays on construction and installation performance will be avoided."

"ABSTRAKUsaha menata sektor pertambangan di Indonesia di mulai sejak adanya usulan dari kalangan DPRS berupa mosi Teuku Muhamad Hasan pads bulan Agustus tahun 1951. Mosi ini mendesak pemerintah untuk segera membuat undang-undang pertambangan yang baru untuk mengantikan Indiche mijnwet(INNS). Dengan adanya mosi itu telah mengilhami pemerintah untuk terus pengadakan penataan pada sektor pertambangan (khususnya pertarnbangan minyak bumi). Terbukti dengan di bentuknya PNUP dan kemudian dua buah panitia ahli untuk membantu PNUP dalam menjalankan tugasnya. Barulah pada tahun 1960 kita berhasil membuat undang-undang pertambangan baru yang di kenal dengan UU no.44 tentang pertambangan minyak dan gas bumi. Berdasarkan undang-undang itulah kita mengadakan kontrak karya dengan beberapa perusahaan pertambangan minyak asing pada masa itu. Tidak lama setelah pemberlakuan undang-undang itu negara kita kembali mengalami kekacauan politik yang sangat menganggu perkembangan sektor perekonomian Nasional. Setelah Gestapu berhasil di tumpas dan Orde Barupun mulai berkuasa di Indonesia, kitapun segera mengadakan penataan kembali pada semua sektor perekonomian negara, termasuk sektor pertambangan. Seining dengan iklim pembangunan yang dihembuskan oleh Orde Baru, maka di bidang pertambanganpun terjadi banyak perubahan Semakin banyaknya perusahaan pertambangan asing (terutama minyak bumi) yang ingin mengadakan operasinya di Indonesia, maka pemerintahpun harus memikirkan kembali sistem kerjasama yang baru, karena kontrak karya yang selama ini menjadi model bagi kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan-perusahaan pertambangan asing tersebut dirasakan tidak cocok lagi dengan perkembangan dunia pertambangan (khususnya minyak bumi) pada saat itu yang sudah sedemikian maju. Berdasarkan alasan itu, maka Dr. Ibnu Sutowo (menteri pertambangan pada saat itu) merancang suatu model kerja sama baru yang kemudian dikenal dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem baru ini perusahaan pertambangan milik negara memiliki peranan yang sangat besar dalam mengawasi jalannya operasi perusahaan pertambangan asing tersebut. Dan untuk lebih mengefesienkan peranan perusahaan negara tersebut, make pada Tanggal 20 Agustus 1968 di bentuklah PERTAMINA (Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional) yang merupakan hasil dari penggabungan dua buah perusahaan pertambangan milik negara yang ada pada saat itu. Dengan adanya penggabungan ini diharapkan efektipitas dan daya kerja dari perusahaan pertambangan milik negara tersebut semakin. meningkat. Dengan demikian Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan yang memegang hak kuasa pertambangan negara di bidang minyak bumi dan menjadikannya sebagai pengawas terhadap semua usaha pertambangan minyak dan gas bumi di seluruh kepulauan Indonesia.

---

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh tax treaty terhadap production sharing contract pertambangan minyak bumi di Indonesia, yang juga akan ditinjau dari sudut pandang hukum investasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tax treaty dapat mempengaruhi suatu production sharing contract yang ditandatangani sebelum lahirnya UU nomor 22 tahun 2001. Tax treaty dalam hal ini dapat mempengaruhi production sharing contract dengan memberikan kemungkinan pengurangan pajak atas dividen yang harus dibayar, yang nantinya akan mempengaruhi nilai bagi hasil yang seharusnya didapatkan oleh negara dengan mengacu terhadap ketentuan bagi hasil didalam production sharing contract itu sendiri. Dalam hal ini pengaruh tax treaty terhadap production sharing contract menunjukkan ketidak efektifan tax treaty sebagai suatu insentif investasi yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

---

This research aims to find out about the influence of a tax treaty to the production sharing contract of mining petroleum in Indonesia, which will also be reviewed from the standpoint if Investment Law in Indonesia. The methode of this research is normative juridical law by using secondary data, such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that tax treaty can affect a production sharing contract signed prior to the inception of the oil and gas law number 22/2001. Tax treaty in this case could affect production sharing contract by giving the possibility of a reduction in taxes on dividends to be paid, which would affect the value of the results should be obtained by the State with reference to the provisions for the results in the production sharing contract itself. In this case the influence of tax treaty against the production sharing contract shows the ineffectiveness of tax treaty as investment incentive in Indonesian mining petroleum sector."

"Penelitian ini membahas tentang upaya dominasi perusahaan minyak asing di pertambangan minyak Blok Cepu. Sebelum adanya perusahaan minyak asing, kegiatan pertambangan minyak di Blok Cepu dilakukan secara tradisional oleh masyarakat sekitar. Namun, perubahan terjadi setelah masuknya perusahaan asing ke pertambangan minyak Blok Cepu. Seiring dengan perkembangannya, minyak bumi yang dapat digali dari beberapa daerah di Indonesia menghasilkan minyak bumi yang sangat potensial untuk digunakan sebagai bahan bakar yang dapat dikomersilkan. Kandungan minyak bumi yang terdapat di ladang minyak Cepu diperkirakan mencapai dua miliar barrel bahkan lebih. Oleh karena itu perusahaan minyak asing sangat gencar melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia agar dapat diberikan izin untuk bekerjasama mengelola pertambangan minyak di Blok Cepu. Masuknya perusahaan minyak asing ke Indonesia tidak lepas dari dibuatnya Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing. Salah satu perusahaan minyak dari Amerika yang menanamkan modalnya di pertambangan minyak Blok Cepu adalah ExxonMobil. Melihat potensi kekayaan minyak bumi yang terkandung di Blok Cepu, ExxonMobil bahkan ingin mendominasi dan memperpanjang kontrak pengelolaan di pertambangan minyak Blok Cepu. Hal tersebut menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan sehingga mendorong pemerintah turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan membuat berbagai kebijakan terkait pengelolaan pertambangan minyak di daerah tersebut.

---

This research discusses efforts to dominated foreign oil companies in Cepu Block oil mining. Before it was the existence of foreign oil companies, oil mining activities in the Cepu Block were traditionally carried out by local people. However, changes occurred after the entry of foreign companies into the Cepu Block oil mine. Along with its development, oil which can be excavated from several regions in Indonesia produces oil which is very potential for use as fuel which can be commercialized. The petroleum which is contented in the Cepu Oil field is estimated at two billion barrels or more. Therefore, foreign oil companies vigorous negotiation with the Indonesian government so that they can be granted permission to cooperate manage oil mining in the Cepu Block. The entry of foreign oil companies to Indonesia cannot be separated from the made of the Law on Foreign Investment. One of the oil companies from America investing in the Cepu Block oil mining is ExxonMobil. By looking at the potential for petroleum wealth contained in the Cepu Block, ExxonMobil even wants to dominate and extend the management contract in the Cepu Block oil mine. That matter raises a strong reaction from various groups that prompted the government to step in to solve these problems and make various policies regarding the management of oil mining in the area."

"Bising merupakan salah satu bahaya fisik yang sulit dipisahkan dari dunia industri modern terutama industri minyak dan gas. Safe work Australia pada tahun 2010 merilis hasil bahwa dalam 5 tahun periode Juli 2002 hingga Juni 2007 terdapat 16.500 klaim kompensasi dari para pekerja di Australia yang mengalami ketulian akibat pajanan bising, dan 99% diantaranya merupakan pajanan jangka panjang lebih dari 5 tahun. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara dosis kebisingan dengan penurunan fungsi pendengaran pada pekerja terkait kebisingan di sebuah pertambangan minyak dan gas bumi di Jawa Timur. Desain penelitian yang digunakan adalah metode analitik cross-sectional. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-square. Penelitian di perusahaan ini dilakukan pada Januari-Februari 2014 dan Mei 2014. Dari 33 orang pekerja, didapati 3 pekerja mengalami penurunan fungsi pendengaran. Dalam penelitian ini, hasil sejalan dengant teori tetapi tidak didapatkan hubungan yang signifikan antara dosis kebisingan dengan penurunan fungsi pendengaran pekerja.

---

Noise is one of the physical hazard which difficult to separate from industrial modern especially oil and gas industry. Safe work Australia, 2010, has released a result that in periode range Juli 2002 until Juni 2007 there are 16.500 compensation claims from workers in Australia who exposed with noise, and 99% of them has exposed more than 5 years. The objective of this research is to find relationship between noise dose and noise-induced hearing loss at workers in an oil and gas company in East Java. Research design that I used in this research is cross-sectional method. Statistic test that I used in this research is chi-square test. Research in this company has done in January-February 2014 and continued in May 2014. The result is, there are 3 from 33 workers has suffered noise-induced hearing loss. In this research, the results are equal with the theory but I did not find any significant relations between noise dose and noise-induced hearing loss."

"Penelitian ini mengangkat proses formulasi kebijakan pengurangan PBB untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi dikaitkan dengan teori Patton dan Sawicki. Pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang formulasi kebijakan pengurangan PBB untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi yaitu sebagai perwujudan Instruksi Presiden dan amanat undang-undang serta meningkatkan investasi pada kegiatan eksplorasi migas. Secara keseluruhan, proses formulasi kebijakan ini belum memenuhi tahap-tahap yang sesuai dengan teori Patton dan Sawicki karena tidak adanya kriteria evaluasi yang ditetapkan pemerintah untuk menentukan alternatif kebijakan.

---

This research raises the policy formulation process of land and building tax reduction for oil and gas mining during the exploration stage and associated with the theory of Patton and Sawicki. This research uses a quantitative approach with a descriptive research. The results showed that the background of the policy formulation of land and building tax reduction for oil and gas mining during the exploration stage are as the embodiment of the Presidential Instruction, to carry out the mandate of the law, and to increase investment in oil and gas exploration activities. Overall, the policy formulation process has not met the appropriate stages in accordance with the theory of Patton and Sawicki in the absence of the evaluation criteria set by the government to determine policy alternatives."

"Arbitrase merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar peradilan umum. Dengan segala kelebihannya dari segi waktu, biaya dan kerahasiaannya dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalul jalur pengadilan, arbitrase menjadi sangat dominan di era bisnis modem sekarang ini. Namun pada kenyataannya, arbitrase juga memiliki permasalahan dengan banyak terjadinya pembatalan putusan-putusan arbitrase oleh peradilan umum. Ini juga terjadi pada kasus antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) vs Karaha Bodas Company (KBC) dengan dibatalkannya putusan arbitrase internasional Swiss oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Tindakan PN Jakarta Pusat tersebut dinilai tidak tepat dan telah melampaui kewenangannya. Dengan dipilihnya atau disepakatiriya Swiss sebagai tempat arbitrase oleh PERTAMINA dan KBC, berdasarkan lex arbitri, yaitu hukum negara di mana tempat arbitrase dilangsungkan, maka pengadilan Swiss-lah yang memiliki kewenangan untuk itu sebagai competent authority, bukan PN Jakarta Pusat"

"Dalam kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, letak kepala sumur merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan letak kepala sumur merupakan dasar dari ditetapkannya suatu daerah sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi dan mempengaruhi pembagian dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Adapun dana bagi hasil minyak dan gas bumi diberikan kepada Kabupaten/Kota penghasil, Provinsi dimana terdapat Kabupaten/Kota penghasil, serta seluruh Kabupaten/Kota yang satu Provinsi dengan daerah penghasil sebagai bentuk pemerataan. Permasalahan timbul ketika terdapat wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang lintas provinsi, seperti di Blok Cepu yang meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penelitian IAGI membuktikan bahwa dari sumur minyak bumi yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terdapat 36% kandungan reservoir yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Namun, karena Kabupaten Blora tidak satu provinsi dengan Kabupaten Bojonegoro, maka Kabupaten Blora tidak menerima bagian dana bagi hasil. Skripsi ini membahas bagaimana hubungan penetapan kepala sumur dalam usaha pertambangan minyak bumi dengan dana bagi hasil daerah dalam wilayah kerja lintas provinsi, serta apakah pengaturan mengenai dana bagi hasil ini telah memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia.

---

In the oil and gas activity, the location of the well-head is a crucial thing. It is because the location of the well-head will be the basis to determine an area as a producing-area of oil and gas, and it will also affect the distribution of revenue sharing between the central government and the local government. However, this revenue sharing is distributed to the producing district/city, the province where the producing district/city is located, and all districts/cities in the same province with the producing district/city as a form of equalization. The problems arise when there is an oil and gas working area which is inter provincial, like in the Cepu Block which covers Central and East Java.

According to IAGI's research, it proves that the producing oil in Bojonegoro's wells, in East Java, contains 36% reservoir which comes from Blora, Central Java. However, since Blora is not in the same province with Bojonegoro, therefore Blora does not receive this revenue sharing. This thesis discusses how the correlation between the determination of the well-head in the oil and gas mining activity and local revenue sharing in an inter-provincial working area, and whether the revenue sharing regulation has brought justice for all Indonesian people."