Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan bentuk antara Kuasa Pertambangan, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Izin Usaha Pertambangan . Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat komparatif-analitis, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam perubahan regulasi ini. Dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kebijakan yang telah diambil pemerintah ini kecuali dengan sebuah kritik yang membangun. Pertambangan Batubara, Kuasa Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Usaha Pertambangan.

---

This thesis discusses the comparison between the Power of Mining, and the Coal Contract of Works with the Coal Mining Business License. Research method used is the approach of juridical normative and comparative-analytical, whereas the method of analysis is a method of qualitative data. The researcher suggests that the government immediately set a Government Regulation which set out more for this Law Number 4 Year 2009 About Coal Mining Mineral, in order not to cause confusion in this regulation change. And invites the whole society to support the policies that this government has taken, exception with the good criticism."

"Tujuan kemerdekaan Indonesia, salah satu diantaranya adalah memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Salah satu harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat diperoleh melalui pengusahaan kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam, baik kekayaan yang berada di permukaan bumi, di dalam perut bumi maupun yang terdapat di dalam laut. Batubara merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang besar dalam mewujudkan tujuan negara tersebut, sehingga di dalam pengelolaan dan penambangannya diperlukan suatu pengaturan yang dapat mencapai tujuan negara atau setidak-tidaknya mendekati apa yang ingin dicapai oleh negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD), yang telah mengalami amandemen sebanyak 4 (empat) kali, telah menetapkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan beberapa prinsip, salah satunya adalah prinsip kebersamaan.Dengan demikian semua arah dan kebijakan perekonomian Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan batubara harus dilaksanakan sesuai konsensus nasional tersebut. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba), sebagai landasan hukum pengelolaan penambangan batubara di Indonesia ternyata tidak mencantumkan prinsip kebersamaan tersebut, sebagai dasar pertimbangan pembentukan dan pemberlakuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa yang dimaksud dengan prinsip kerbersamaan di dalam UUD tersebut, bagaimana penerapan prinsip kebersamaan dalam pengelolaan pertambangan batubara dan apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip kebersamaan dalam pengelolaan pertambangan batubara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis penelitian yuridis-normatif, yang bertumpu pada studi kepustakaan serta dianalisa secara kualitatif.

---

One of the Indonesia independence purpose to thrive the public prosperity is based on the independence, enduring peace, and social justice. One of the nation`s hope to increase the society prosperity can be obtained throughthe cultivation of various Indonesia`s natural resources, both the natural resources on surface of the earth, in the bowels of the earth, and to get in the sea. Coal mine is one of the natural resources in Indonesia. It expect to be afford a lot contribution to bring into realize Indonesia independence purpose. That, in the management and the activity of coal mining needs the regulation to bring into realize the nation`s purpose or at the least come near to strive nation`s purpose.

The Indonesia Constitution, 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia, was experience fourth times amendment. The last amendment determined is national economy implementation must based on economics democracy. One of the principles of economics democracy is mutualism principles. In such all the Indonesia economy directions and policies be related to activity of coal mining must carried out based on constitution.Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, is basis for the activity of the coal mining in Indonesia. However, the act does not attach mutualism principles, as the basis of consideration to establishment and enforcement.

The aim of this research to analyze what is meant of the mutualism principles from the Constitution, how the application of the mutualism principles in the management activity of coal mining, and what the obstacles application of mutualism principles in the management activity of coal mining in Indonesia. This uses a juridical-normative research as research method based on literature study which qualitative analysis."

"Skripsi ini membahas mengenai pertambangan batubara di Kutai, Kalimantan Timur dan dampak yang ditimbulkan dalam aspek sosial dan ekonomi pada tahun 1860 - 1926. Ketika Pemerintah Hindia Belanda datang ke Kutai dan melakukan perjanjian-perjanjian dan konsesi dengan Kesultanan Kutai, maka pada saat itu Pemerintah Hindia Belanda berhak menguasai sebagian wilayah di Kutai. Dengan begitu, Pemerintah Hindia Belanda langsung menginstrusikan para ahli geologinya untuk melakukan pencarian tanah yang memiliki kandungan lapisan batubara, dan ketemulah lapisan batubara di Bukit Pelarang. Pertambangan batubara di Kutai dimulai ketika tahun 1860, Pemerintah Hindia Belanda langsung memulai melakukan eksploitasi batubara dan menghasilkan jumlah produksi batubara yang cukup memuaskan, namun, pada tahun 1872, Pemerintah Hindia Belanda menutup pertambangan tersebut dikarenakan jumlah hasil produksi yang terus menurun dan tentu merugikan. Pada tahun 1888, masuklah Perusahaan modal asing yang bernama Oost Borneo Maatschappij untuk meneruskan pertambangan batubara di Kutai.Hasil yang didapat pun cukup memuaskan dan puncak jumlah produksi terbanyak diraih pada tahun 1926 hal ini dikarenakan OBM melakukan penambahan pekerja kuli di pertambangan. Dengan adanya pertambangan batubara di Kutai, tentu akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi terhadap sekitar. Seperti peningkatan pertumbuhan penduduk, perubahan mata pencaharian masyarakat sekitar, dan pembuatan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta dampak untuk Kesultanan Kutai yang mendapat royalti dari pertambangan batubara di Kutai.

---

This undergraduate thesis discusses about coal mining in Kutai, East Kalimantan and the impact on social and economic aspects in 1860 - 1926. When the Dutch East Indies government came to Kutai, to negotiate agreements and concessions in Kutai, then at that time the Dutch is entitled to retain some regions in Kutai. By doing so, the Dutch immediately instruct geological experts to conduct a search of land to own the content coal seam, and it was found in Bukit Pelarang. Kutai coal mining began in 1860, the Dutch immediately started to exploit coal and produce a number of production was satisfactory. However, in 1872, the Dutch closed the mine because of the amount of production continues to decline and is certainly detrimental. In 1888, the Company entered the foreign capital called Oost Borneo Maatschappij to continue mining coal in Kutai.The result was quite satisfactory and the peak of the highest production amount achieved in 1926, this is due to the addition of OBM doing porters mining. With the mining of coal in Kutai, would have caused social and economic impact on the surrounding, such as increased population growth, changes in the livelihoods of surrounding communities, the manufacture of infrastructure and public facilities, and the impact of Kutai who received royalties from coal mining in Kutai."

"ABSTRAKIndustri pertambangan batubara memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi negara, terutama negara berkembang. Seiring dengan peningkatan sektor pertambangan batubara, kecelakaan kerja pada bidang pertambangan batubara menjadi turun. Ciri khas dari aktifitas pertambangan batubara adalah peraturan keselamatan kerja yang begitu ketat. Penyusunan regulasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) merupakan peran pemerintah untuk mengawasi dan memberikan aturan yang jelas dalam tatanan sistem K3 & KO pertambangan Indonesia yang harus diterapkan oleh perusahaan pertambangan. SMKP sudah mulai diimplementasikan sejak tahun 2014 di sektor pertambangan, dengan dasar Permen No 38 Th 2014. Kemudian di tahun 2018, digantikan dengan adanya Permen no. 26 th 2018, terdapat 7 elemen pada penerapan SMKP Minerba. Kebutuhan akan WBS yang terstandarisasi dapat melengkapi elemen perencanaan pada SMKP, yang bertujuan dalam pencegahan terjadinya risiko kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan standar WBS berbasis risiko pada pekerjaan pertambangan batubara, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah WBS standar pekerjaan pekerjaan pertambangan batubara dengan metode surface mining berbasis risiko yang sudah terstandarisasi, terdapat 11 rumpun pekekerjaan, 34 paket pekerjaan, 70 jenis pekerjaan dan 325 aktifitas pekerjaan pada pertambangan batubara. Pengembangan WBS berbasis risiko sebagai wujud pencegahan, mengurangi bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accidents) dalam pelaksanaan proyek pertambangan batubara.

---

ABSTRACTThe Mining Industry takes an important role in developing the country's economy, especially developing the country. Along with the increase in the coal mining sector, incident in the coal mining sector has decreased. Typical of coal mining activities is very strict safety regulations. Regulation in Mining Safety Management System (SMKP) is the role of the government to be approved and provides clear rules in the OSH & Safety Operational system. Indonesian mining which must be applied by mining companies. SMKP has begun to be implemented since 2014 in the mining sector, with Permen No. 38/2014. Then in 2018, it was replaced by Permen no. 26/2018, required 7 elements in the application of Mining Safety Management System. Standardized WBS can complement the planning element at SMKP, which is offered in updates related to work accidents. The purpose of this study was to develop a risk-based WBS standard particularly for coal mining project, by using a qualitative approach. The results of this study are WBS standard work standard for coal mining work with risk-based surface mining methods, there are 11 clusters of work, 34 work packages, 70 types of work and 325 work activities in coal mining. The development of risk-based WBS as a form of prevention, reducing and even nullifying the risk of work accidents in the implementation of coal mining projects."

"Disertasi ini membahas biaya kompensasi kegiatan pertambangan di hutan lindung dalam rangka mencari biaya kompensasi optimal karena hilangngnya fungsi ekosistem. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain ekploratory dan pengembangan. Pemanfaatan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan batubara membawa konsekuensi terhadap keberlanjutan fungsi ekosistem hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Diperlukan adanya biaya kompensasi yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi atas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk diterapkannya biaya kompensasi terhadap perusahaan pertambangan batubara atas kerusakan ekosistem. Penggunaan biaya kompensasi, prioritas diberikan kepada masyarakat sekitar tambang dan pemulihan (restorasi) ekosistem.

---

This dissertation discusses the compensation cost for mining activity in protected forest for the purpose of seeking the optimal compensation cost due to the loss of the ecosystem function. It is a quantitative research with an exploratory and development design. The utilization of protected forest for coal mining activity will have a consequence on the continuity of its ecosystem function, whose primary function is to protect the life support system. Therefore, it is necessary to have a compensation cost scheme that takes into account the social, economy and ecological aspects of the utilization of protected forest for mining activity.

This research recommends that coal-mining company should be obliged to disburse some compensation cost for the damage they caused to the ecosystem. The community around the mines and the efforts for restoring the ecosystem shall be given the priority to receive the fund collected."

"Tesis ini membahas mengenai implikasi pemberlakuan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) pada investasi pertambangan batubara di Indonesia. Pemerintah menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batubara, kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2009. Konsekuensinya, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menjual batubara yang diproduksinya berdasarkan persentase minimal penjualan batubara yang ditetapkan oleh Menteri dan harus dicantumkan dalam perjanjian jual beli batubara antara badan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan pemakai batubara. Ketentuan DMO memberikan dampak positif yaitu jaminan ketersediaan batubara untuk kegiatan industri dan pasar dalam negeri. Namun juga memberikan dampak negatif karena pembatasan ekspor tidak mencakup batubara kalori rendah. Batubara seharusnya dilihat sebagai komoditas energi yang digunakan untuk menggerakkan pertumbuhan industri dan ekonomi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan ekspor batubara berkaitan dengan amanat undang-undang energi, bahwa sudah merupakan kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan pasokan energi di dalam negeri guna mendukung terciptanya ketahanan dan kemandirian energi nasional yang merupakan pilar penting bagi ketahanan ekonomi.

---

This thesis discusses about the implications of the enforcement of Domestic Market Obligation (DMO) regulation to the coal mining investment in Indonesia. The Government applied DMO of coal, the policy is written down in Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 34 Year 2009. As a consequence, every company is obliged to sell their production on the basis of the minimum percentage of coal sales stipulated by the Minister and the provision must be written down into transaction agreement between coal mining business entities and coal users. DMO regulation has positive impact that guarantees the availability of coal for industrial activities and domestic markets. But also negative impacts due to export restrictions not cover for low rank coal. Coal should be treated as energy commodity used to activate the growth of industry and economy. This research is a normative legal study and qualitative descriptive interpretive. The results showed that the coal export restriction is related to mandate of energy law saying that the state is obliged to assure the avaibility of energy in the country to support national energy independence and resilience that constitutes an important pillar of economic resilience.

---

;This thesis discusses about the implications of the enforcement of Domestic Market Obligation (DMO) regulation to the coal mining investment in Indonesia. The Government applied DMO of coal, the policy is written down in Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 34 Year 2009. As a consequence, every company is obliged to sell their production on the basis of the minimum percentage of coal sales stipulated by the Minister and the provision must be written down into transaction agreement between coal mining business entities and coal users. DMO regulation has positive impact that guarantees the availability of coal for industrial activities and domestic markets. But also negative impacts due to export restrictions not cover for low rank coal. Coal should be treated as energy commodity used to activate the growth of industry and economy. This research is a normative legal study and qualitative descriptive interpretive. The results showed that the coal export restriction is related to mandate of energy law saying that the state is obliged to assure the avaibility of energy in the country to support national energy independence and resilience that constitutes an important pillar of economic resilience."

"Indonesia mempunyai potensi sumberdaya alam yang besar, salah satunya adalah batubara. Pengelolaan sumberdaya alam, antara lain batubara, yang ditujukan untuk memberikan keuntungan ekonomi semaksimal mungkin dijalankan dengan cara memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan hak penguasaan pada sumberdaya alam kepada pihak-pihak tertentu. Secara normatif landasan idiil sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. Keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Prinsip yang terkandung dalam UUD NRI 1945 adalah pengusahaan potensi sumberdaya alam harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan pemanfaatannya seoptimal mungkin bagi kepentingan rakyat. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran utama dalam optimalisasi pengusahaan potensi sumberdaya alam. Pengaturan dan pelaksanaan pembayaran royalti batubara merupakan bagian integral dari Sistem Hukum Nasional Indonesia mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Royalti batubara khususnya, dan mineral pada umumnya, memiliki segi-segi sosio ekonomi. Politik hukum pemanfaatan sumberdaya alarn di Indonesia, sementara itu, menggariskan bahwa sektor energi merupakan sektor yang "penting dan menguasai hajat hidup orang banyak." Oleh karena itu, sumberdaya alam harus dimiliki oleh seluruh bangsa, untuk kemudian dikuasai negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat. Saat ini terdapat pula permasalahan royalti serta pungutan negara. Ketentuan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara seharusnya diatur dalam peraturan Menteri ESDM yang lebih terinci lagi dalam hal teknis dilapangannya, guna mengikuti perkembangan pengusahaan pertambangan batubara pada saat ini maka diperlukan peraturan baru yang lebih terperinci. Perjanjian kerjasama penjualan batubara lebih khusus juga harus ada pengaturannya tersendiri, karena apabila dibiarkan saja seperti sekarang maka hak negara akan terus dikurangi oleh para pengusaha pertambangan batubara dan sangat merugikan negara, dimana tidak ada standar khusus jumlah presentase penjualan batubara yang sebelumnya dalam bentuk natura.

---

Indonesia has potential natural resources, among other things is coal. Natural resources management, among others to coal, devoted to provide optimal the economic incentives by means of giving authority to the government to establish the right to use natural resources to a certain parties. A normative ideal system the Indonesian economy is Pancasila and the Constitution of 1945. Justice is the very major economic system in Indonesia. Justice is the starting points, the processes and the final aim. A principle contained in the Constitution of 1945 is potential operation natural resources sustainably and its use must be implemented to the best possible for the public interests. Therefore, the government has a major role to maximize the natural resources operations. The arrangement and the royalty payments of coal is an integral part of the Indonesian national legal system on the utilization of the natural resources. Royalty on coal, and in general, the royalty of other minerals, having a socio-economic part. Legal politics on natural resources utilization in Indonesia dictates that energy sector is a sector which the "important and control life of the many people interest.'' Therefore, natural resources should be owned by all nations for later to be controlled by the state. Currently, there are also problems on the royalty and levies. Provision on the Coal Contract of Work (PKP2B) and the Cooperation on Coal Sales Agreement should be arranged in details in the Ministry of Energy and Mineral Resources in technical terms, to follow a development on the current coal mining operations to-date, and require more detailed new rules accordingly. The Cooperation on Coal Sales Agreement also must be arranged more detail as if it is left a one then the income of the state will be reduced by the coal mining bussinessmen, as there is no standard on coal sales percentage which formerly agreed in-kind."

"Setiap kasus insiden dipicu berbagai faktor penyebab dasar dan penyebab langsung berupa faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Mengacu pada teori Heinrich bahwa faktor pribadi adalah 80% penyebab dasar terjadinya insiden, maka faktor pribadi pekerja harus dikelola serius, antara Iain melalui pelatihan K3 yang tepat guna dan tepat sasaran. Untuk mendapatkan gambaran pelatihan K3 yang tepat guna dan tepat sasaran, tesis ini membahas bagaimana melakukan sebuah analisis kebutuhan pelatihan K3 bagi operator dan mekanik di PT. X, sebuah perusahaan pertambangan batubara terbuka. Kasus insiden tertinggi perusahaan ini menimpa operator alat berat dan mekanik. Populasi kedua jabatan ini paling tinggi dibanding jabatan lainnya dengan faktor risiko K3 yang juga paling tinggi. Mayoritas penyebab dasar insiden yang terjadi adalah faktor pribadi yang terkait dengan kurang pengetahun, stres psikologis. dan perilaku.Proses zmalisis kebutuhan pelatihan yang digunakan dalam tesis ini adalah: analisis organisasi, yaitu untuk mengambarkan dukungan organisasi atas penyelenggaraan pelatihan; analisis tugas, yaitu untuk mendapatkan gambaran jenis pelatihan yang dibutuhkan berdasarkan tugas yang dilakukan dan faktor risiko kerjanya; dan analisis personal, yaitu untuk rnendapatkan gambaran kompetensi jabatan yang dimiliiki pekerja. Selanjutnya dilakukan kategorisasi pelatihan K3 berdasarkan tujuan pelatihan.Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk dapat lebih mengeksplorasi faktor risiko yang dihadapi operator dan mekanik, dan mengeksplorasi jenis pelatihan K3 yang dibutuhkan kedua jabatan temebut melalui diskusi dengan level manajemen kedua jabatan tensebut dan manajemen yang mengclola pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan. Diskusi yang dilakul-ran borpegang pada ceklis pelatihan yang telah disiapkan peneliti, tujuarmya adalah sebagai pedornan yang mernpennudah proses diskusi.Pada akhirnya, penelitian ini dapat menggambarkan bahwa manajemen PT. X mendulcung penuh pelaksanaan pelatihan, menggambarkan jonis pelatihan yang dibutuhkan, mengetahui bahwa data kornpetensi pckerja belum dimiliki, dan dapat menghasilkan matrik pelatihan K3 bagi operator dan mckanik berdasar faktor risiko kerja yang disusun berdasarkan tujuan pelatihan. Dengan data-data yang ada dalam tesis ini, PT. X diharapkan mempertahankan hal-hal positif yang telah dimiliki dan meningkatkan dokumentasi kompetensi pekerja per individu sehingga program pengembangan per individu Iebih mudah dilaksanakan. Disamping itu, analisis kebutuhan pelatihan K3 dan pelatihan lainnya disarankan untuk dikaji ulang secara berkesinambungan.

---

Every analysis on any incident is triggered by various factors, either basic causes or direct causes, including occupational and personal ones. According to Heinrich, personal factors contribute 80% of basic causes of incidents. Hence, personal factors of employees should be genuinely managed by, among outliers, providing ejective and ejicient training on occupational health and safety. In order to provide a description on an ejective and ejicient training on occupational health and salty, this thesis will discuss how to analyze requirements of occupational health and safety training for operators and mechanics in PT X an open coal mining company. Most incidents in the company are related to heavy-duty operators and mechanics. Besides having the highest risk in term of occupational health and safety, the two are the most populated positions. The majority of incidents happened because of personal factors, e.g. lack of knowledge, psychological stress, and unsafe behavior.The processes involved in the analysis on training requirements include: organizational analytsis, i.e. describing organizational support for training; task analysis, i.e. desiring types of required training based on tasks performed and their occupational risks; and personal analysis, i.e. describing occupational competency acquired by the workers. Then, classification on occupational health and safety training based on training objectives will follow.This study tales a qualitative approach. The objective is to allow greater exploration on risk factors facing the operators and mechanics, and to explore types of occupational health and safety training needed by the two positions through discussion with management-level personnel of the two positions and the management staffs' responsible fur human resource development. The discussion rowers to the training checklist prepared by researcher, providing guidelines for the discussion.Eventually, this study can illustrate how the management ofP1'f X has been fully supportive to the training, describe the types of training required, show that data on employees competency are not yet available, and generate occupational health and safety training matrix operators and mechanics based on the occupational risk factors as listed in training objectives. It is expected that the data provided in the thesis will allow PII X to maintain positives already found in the company and to improve documentation on competency of each individual employee, which will make programs on individual development better executed. Also. it is recommended that the analysis on occupational health and safety training requirements is continuously revisited."

"Penelitian ini membahas effective tax rate dan book-tax differences atas perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel penelitian berjumlah 15 perusahaan yang telah terdaftar di BEI pada akhir tahun 2012. Dalam peneltian ini dibahas ketentuan khusus perpajakan (policy) sektor pertambangan batubara dan dampaknya terhadap beban pajak perusahaan yang diproksikan melalui ETR. Selain itu, diteliti pula hubungan ukuran perusahaan (size), leverage dan capital intencity terhadap beban pajak perusahaan. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap book-tax differences yang terjadi pada perusahaan-perusahaan sampel untuk menemukan adanya indikasi agressive tax planning.Hasil penelitian menemukan faktor policy sangat mempengaruhi beban pajak dalam sektor usaha pertambangan batubara. Faktor size memiliki hubungan positif dengan ETR pada perusahaan yang memiliki policy yang sama. Leverage dan capital intensity memiliki hubungan negatif dengan ETR. Sementara, analisis terhadap book-tax differences menemukan adanya indikasi aktivitas agressive tax planning yang dilakukan oleh BUMI pada periode 2007-2008.

---

This research focuses on the effective tax rate dan book-tax differences of coal mining company listed in Indonesia Stock Exchange. Sample consisted of 15 company listed in Indonesia Stock Exchange on the end of 2012. This research discuss about policy in coal mining sector and its impact on tax burden proxied by ETR. Besides that, size, leverage and capital intensity also being researched. After that, book-tax differences also being analyze to discover any indication of agressive tax planning conducted by sample company.

The result shows that policy play an important role in affecting company?s tax burden. Size have positive corelation with company?s ETR in the same policy, while leverage dan capital intensity have negative corelation with ETR. Meanwhile, analysis on book-tax differences discover an indication of agressive tax planning conducted by BUMI in 2007-2008."

"Di Indonesia, peraturan perundang-undangan dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara diawali dengan diberlakukannya Undang-undang 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dengan peraturan pelaksananya yang kemudian telah diubah seluruhnya dengan diberlakukannya Undang-undang No 40 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (?UU Minerba?) beserta dengan peraturan pelaksananya sebagai hukum positif dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dewasa ini. Dengan adanya suatu peralihan dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, kemudian muncullah beberapa permasalahan yang terjadi antara lain mengenai permasalahan bagaimana kedudukan hukum PKP2B setelah diberlakukannya UU Minerba, dan bagaimana keberlakuan UU Minerba tersebut mempengaruhi hubungan kontraktual pemegang PKP2B dengan pihak ketiganya yang mayoritas merupakan pihak investor asing. Dengan menggunakan metode analisis normative untuk menganalisa dan menjawab identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini kemudian akan dipaparkan, dan dianalisa secara rinci bahwa UU Minerba pada dasarnya tetap mengakui keberlakuan PKP2B dengan memberikan kewajiban terkait dengan masa peralihan untuk melakukan penyesuaian terhadap seluruh ketentuan di dalam PKP2B maupun isi dan ketentuan kontraktual pemegang PKP2B dan pihak ketiganya yang ingin tetap melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia.

---

In Indonesia, the legislation in the field of mineral and coal mining began with the enactment of Law 11 of 1967 concerning the Basic Provisions of Mining and its implementing regulations, which was changed entirely with the enactment of Law No. 40 of 2009 on Mineral and Coal Mining ("Mining Law") and its implementing regulations as the positive law in carrying out mining activities. With the change of regulation in conducting mining activities, some problems occurred relating to the validity of PKP2B after the enactment of the Mining Law and how the enactment of the Mining Law affects the CCOW holder?s contractual relationship with third parties, the majority of which are foreign investors. By using the normative methodology to analyze and answer the issue in this Thesis, it shall be explained and analyzed in details that the Mining Law still recognizes the validity of CCOW by providing the obligation during the transitional period to make adjustments to all the provisions in the CCOW including the contents and contractual provisions of CCOW holders and third parties who want to keep carrying out mining activities in Indonesia."