Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tingkat pemakaian alat pelindung diri pada anggota yamaha vixion club Indonesia chapter Cikarang, disamping itu skripsi ini juga membahas mengenai tingkat pemenuhan persyaratan tekhnis dan laik jalan kendaraan anggota yamaha vixion club indonesia chapter cikarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan design deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengambarkan bahwa seluruh anggota anggota yamaha vixion club Indonesia chapter Cikarang menggunakan seluruh alat pelindung diri dengan baik dan benar namun ketidaksesuaian banyak ditemukan pada sepeda motor yang digunakan oleh anggota anggota yamaha vixion club Indonesia chapter Cikarang seperti tidak memiliki spakbor, ukuran lampu rem yang tidak sesuai, dan suara klakson yang tidak normal. Sosialisasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas merupakan upaya yang harus dijalankan agar kendaraan yang dimiliki oleh para anggota memenuhi persyaratan tekhnis dan laik jalan. ......This research deals with the use of personal protective equipment on member of yamaha vixion club indonesia cikarang chapter, beside that this research also deals with the level of technical eligibility and be eligible to road vehicles member of yamaha vixion club indonesia cikarang chapter. This research is qualitative descriptive interpretive. The results of this research describe that all member of yamaha vixion club indonesia cikarang chapter uses all means of personal protection equipment well and properly but the discrepancy is found on a motorbike used by the members, like do not have mudguards, size brake lights that do not comply, and the abnormal sound of the Horn. Socialization of Act No. 22 of 2009 about traffic is an effort that must be running in order for the vehicles that are owned by the members of the technical requirements and be eligible to the

Abstrak :
Pemeriksaan persyaratan peraturan proyek konstruksi di DKI Jakarta masih dilakukan secara konvensional (paper and CAD based) yang membutuhkan waktu yang lama, sumber daya yang intensif, perbedaan interpretasi terhadap peraturan, proses revisi berulang, proses pelacakan persyaratan yang sulit, tidak akurat dan tidak transparan, serta berimplikasi waktu dan biaya yang signifikan. Pemeriksaan persyaratan secara konvensional menyebabkan masih banyak bangunan gedung di DKI Jakarta yang belum memenuhi persyaratan teknis yang berdampak pada kegagalan bangunan dan ketidakpuasan masyarakat.  Pemeriksaan persyaratan secara otomatis dimungkinkan ketika representasi komputer dari model data produk (Product Data Model (PDM)) diintegrasikan dengan model pengetahuan hukum (Legal Knowledge Model (LKM)) sebagai input bagi sistem/mesin pengolah data dengan prosedur algoritma (Compliant Design Processes (CDP)) untuk menghasilkan laporan pemeriksaan peraturan otomatis yang akurat. Model Bangunan yang dikembangkan dalam Building Information Modelling (BIM) berfungsi sebagai representasi bangunan. Lingkup persyaratan teknis bangunan berbasis BIM dikelola secara dinamis dengan menggunakan Work Breakdown Structure (WBS) dalam satu database yang divalidasi oleh Pemerintah dan dapat diaplikasikan oleh perencana pada setiap tahapan perencanaan. Penelitian ini mengusung integrasi antara ruang lingkup persyaratan peraturan ke dalam tahapan pengembangan model BIM. Penelitian ini bertujuan mengembangkan Sistem Informasi berbasis WBS dengan aplikasi BIM untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung.

---

Examination of the requirements for construction project regulations in DKI Jakarta is still conducted conventionally (paper and CAD based) which requires a long time, resource intensive, different interpretations of the regulations, the process of revised repetitive, the process of tracking difficult requirements, inaccurate and not transparent, and has significant time and cost implications. Conventional examination of requirements causes that there are still many buildings in DKI Jakarta that have not yet met the technical requirements which have an impact on building failures and public dissatisfaction. Automatic requirements checking is possible when the computer representation of the product data model (Product Data Model (PDM)) is integrated with the Legal Knowledge Model (LKM) as input for data processing systems/machines with algorithmic procedures (Compliant Design Processes (CDP) )) to produce an accurate automatic regulatory check report. The Building Model developed in Building Information Modeling (BIM) functions as a building representation. The scope of BIM-based building technical requirements is managed dynamically using Work Breakdown Structure (WBS) in one database validated by the Government and can be applied by planners at each planning stage. This research carries the integration of the scope of regulatory requirements into the stages of developing the BIM model. This study aims to develop a WBS-based Information System with a BIM application to improve compliance with the technical requirements of buildings.