Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
If you're overwhelmed and overworked, you don't need sympathy you need a powerful system for getting more done in less time. "More Time for You" shows you how to take advantage of today's most versatile and effective productivity enhancers mobile devices, online tools, and calendar software to become more organized and lead a less stressful life. The authors reveal their proven, practical approach for prioritizing, achieving goals, reducing stress, and increasing your capacity to do what matters most. Illustrated with screen shots from Microsoft Outlook, the authors' simple tips and step-by-step process make workplace organization a reality. Their upbeat tone and get-to-it approach make starting and sticking with the program easier than you'd ever imagine!

Abstrak :
Kebutuhan akan informasi baik memperoleh ataupun melindungi informasi menjadi hak dasar manusia. Hal ini selaras dengan dinamika yang terjadi di masyarakat dimana berdasarkan data permohonan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat didapati bahwa permohonan sengketa informasi publik dari tahun 2021 sampai dengan oktober 2022 naik signifikan 44.9%. Di satu sisi hal ini mencerminkan kemudahan akes akan informasi publik namun disisi lain menunjukan adanya pertentangan yang belum selesai antara Badan Publik dengan masyarakat selaku pemohon informasi publik. Penulisan ini menggunakan metode komparatif yaitu penulis membandingkan dengan Amerika Serikat yang telah melaksanakan penerapan keterbukaan informasi publik lebih dari separuh abad dan dalam pelaksanaannya dapat menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak untuk mengetahui dengan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi. oleh karena itu perbandingan ini penting agar peraturan mengenai keterbukaan informasi publik bermanfaat baik bagi keterbukaan informasi maupun perlindungan informasi. ......Whether obtaining or protecting information, the need for information is a basic human right. This is in line with the dynamics that occur in a society where based on data on requests for public information disputes at the Central Information Commission, request for public information disputes from 2021 to October 2022 have increased significantly by 44.9%. On the one hand, this reflects the ease of access to public information, but on the other hand, it shows that there is an unresolved conflict between the Public Agency and the public as applicants for public information. This writing uses a comparative method, namely, the author compares with the United States which has carried out the application of public information disclosure for more than half a century and in its implementation can maintain a balance between fulfilling the right to know and protecting the confidentiality of information. Therefore, this comparison is important so that regulations regarding public information disclosure are beneficial for both information disclosure and information protection.

Abstrak :
Perkembangan teknologi informasi yang cepat membawa perubahan di hampir semua bidang kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, termasuk bidang hukum. Keterkaitan antara perkembangan teknologi informasi dengan hukum melahirkan berbagai macam peristiwa baru yang berkaitan hukum dan penggunaan dunia siber. Salah satunya terkait dengan perlindungan hukum atas informasi yang merugikan seseorang di dunia internet berupa penghapusan informasi. Hal ini dikenal dengan istilah hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten). Penelitian ini fokus membahas perbandingan pengaturan dan mekanisme penerapan Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) di Indonesia dengan beberapa negara di Asia Pasifik seperti Australia, Jepang dan Korea Selatan. Dengan melakukan perbandingan hukum, maka akan dapat melihat perbedaan dan mengambil pelajaran dari berbagai negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengaturan Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) di Uni Eropa, Australia, Jepang dan Korea Selatan diatur dalam Peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan data / informasi pribadi, sementara Indonesia muncul dan diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Implementasi Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) dalam General Data Protection Regulation hanya mewajibkan pengontrol data, karena dalam GDPR memisahkan pengontrol dan pemproses data. Sementara Australia, Jepang, Korea Selatan dan Indonesia tidak membedakan antara pengontrol dan pemproses data. Setiap negara membentuk komisi independen untuk melindungi data pribadi dan membantu penyelesaian sengketa data pribadi.

---

The development of information technology that brings changes in all fields of humanity, ranging from economics, social, education, including the legal field. The link between the development of information technology and the law produces a variety of new types relating to law and the use of cyberspace. One of the cyber laws is related to legal protection for information that is detrimental to someone in the internet world is the removal of information. This is known as the Right to be Forgotten. This research focuses on discussing the regulation and implementation of the Right to be Forgotten in Indonesia with several countries in the Asia Pacific such as Australia, Japan and South Korea. By making legal comparisons will be able to see differences and take lessons from various countries. This study uses a normative juridical research method. Regulation of Rights to be Forgotten in the European Union, Australia, Japan and South Korea be regulated in legislation in the sector of personal data/information protection, while Indonesia is emerge and regulated in the Law on Information and Electronic Transactions. Implementation of the Right to be Forgotten in the General Data Protection Regulation only requires data controllers, because in the GDPR the data controller and processors are prepared. While Australia, Japan, South Korea and Indonesia do not distinguish between process controllers and data processing. Each country establishes independent data commission to protect personal data and help resolve personal data.