Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan penjelasan khusus mengenai frasa “Persetujuan Tertulis” dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, dalam Putusan No. 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN Niaga Sby, terjadi perbedaan persepsi antara PT Siloam International Hospitals (Tergugat) dan dr. Arnold Bobby Soehartono (Penggugat). PT Siloam International Hospitals mengganggap Perjanjian Tertulis yang mengacu pada Peraturan Perusahaan yang mengikat dr. Arnold Bobby Soehartono sebagai Persetujuan Tertulis dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Skripsi ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif, tipe penelitian deskriptif, alat pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian Penulis adalah mengenai Hak Publisitas yang melekat pada model potret dan dilindungi Undang-Undang Hak Cipta. Hak Publisitas adalah hak untuk mengontrol penggunaan identitas, nama, suara, kemiripannya dan mendapatkan kompensasi atas penggunaan komersial tersebut. Persetujuan lahir ketika terjadi kesepakatan antara para pihak, dan dalam hal ini Undang-Undang Hak Cipta menghendakinya dalam bentuk tertulis. Perjanjian kerja adalah perjanjian dengan objek tertentu yaitu pekerjaan, sedangkan peraturan perusahaan adalah peraturan sepihak yang dibuat oleh Pemberi Kerja. Perjanjian kerja yang mengacu pada peraturan perusahaan adalah persetujuan tertulis, tetapi dalam Putusan tidak terjadi pemberian izin atas Hak Publisitas, melainkan Hak Cipta. Penulis berpendapat bahwa Hakim kurang tepat memberikan pertimbangannya karena tidak memfokuskan pada narasi Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. 

---

Law Number 28 of 2014 does not provide an explanation regarding the phrase "Written Agreement" in Article 12 Verse(1). In Decision No. 10/HKI/Hak Cipta/2014/PN Niaga Sby, there is a perception difference between PT Siloam International Hospitals (Defendant) and dr. Arnold Bobby Soehartono (Plaintiff). PT Siloam International Hospitals considers Work Contract that refers to Company Regulations as Written Agreement in Article 12 Verse (1) of Law Number 28 of 2014. This undergraduate thesis uses normative legal research, with descriptive type of research, and the literature study as the data collection tool. The results of the research is that Publicity Right is protected by Law Number 28 of 2014. Publicity Right is the right to control use of identity and to get compensation for the commercial usage. Agreement is born when there is consent between parties, and Law Number 28 of 2014 requires it in written form. Work Contract is an agreement with certain object, namely work. Therefore, a Work Contract is considered a written agreement, only in the Decision there is no transfer of Publicity Rights, only Copyrights. The author opine that the judge did not focus on the narrative of Article 12 paragraph (1) Law Number 28 of 2014. "

"Skripsi ini membahas persetujuan tertulis Presiden dalam pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diduga melakukan tindak pidana dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014. Skripsi ini juga menjabarkan persetujuan tertulis dalam penyelidikan dan penyidikan yang diberlakukan bagi pejabat publik lainnya di Indonesia serta beberapa negara lain. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan analisa data kualitatif. Hasilnya, pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XII/2014 tidak konsisten, baik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebelumya maupun terhadap pertimbangan lain dalam putusan tersebut.

---

The focus of this study is President?s written authorization in summoning and questioning of parliamentary member of Republic of Indonesia that suspected commiting a criminal act by analyzing Constitutional Court's Decision No. 76/PUU-XII/2014. This study also explain about written authorization in criminal proceedings of other public officials in Indonesia and other states. This study categorized as normative legal study with qualitative data analysis. The result of this study proves that the consideration of Constitutional Court's Decision No. 76/PUU-XII/2014 is inconsistent with Constitutional Court's previous decision and other consideration within this decision."

"Penelitian ini mengkaji mengenai praktik penawaran Kredit Tanpa Agunan (KTA) melalui telemarketing, serta menggagas regulasi yang paling tepat untuk menghadapi tantangan dalam penguatan transparansi informasi kredit atas bentuk penawaran KTA dimaksud. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukumatau penelitian yuridis yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach)dan pendekatan analitis (analytical approach) baik atas bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menciptakan kondisi perekonomian yang sehat dan agar Bank tidak kalah bersaing dengan industri FinTech yang juga menerbitkan produk serupa, diperlukan suatu penyempurnaan aturan yang menunjang transparansi informasi kredit. Pengaturan tersebut mengatur kewajiban bank untuk melengkapi kegiatan pemasaran dan persetujuan KTA yang dilakukan secara telemarketing dengan beberapa dokumen/ mekanisme penerimaan dan persetujuan tertulis. Kemudian diperlukan juga aturan tambahan mengenai kewajiban pemberian kesempatan kepada konsumen untuk mempelajari tawaran yang diajukan sebelum menyetujui penawaran KTA melalui telemarketing, yaitu periode bebas lihat (free look period).

---

This research examines the telemarketing activities of No-Collateral Loan (NCL), as well as initiating the idea of the most appropriate regulations to face challenges in strengthening the transparency of credit information on the intended forms of NCL marketing. The study applies legal research or juridical research method that is normative, and put forward qualitative approaches, including the statute approach and analytical approach both on primary and secondary legal material. The results of the study show that in order to create a sustainable economic conditions and to compete with the outgrowing FinTech industry which also sells similar products, some existing regulations that emphasize the transparency of credit information are needed to improve. This arrangement regulates banking obligation to complete the NCL telemarketing and its approval procedure with some written acceptance and approval documents/mechanisms. Further, some additional rules are also needed regarding the obligation to give the opportunity to consumers to understand the loan quotation before agreeing what is offered through telemarketing, namely the free-look period."