Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PT X Tbk mengadakan RUPS tahunan dengan salah satu agenda melakukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris. Perubahan dilakukan tanpa adanya rekomendasi dari dewan komisaris PT X Tbk, sehingga melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Meskipun mengetahui perubahan susunan direksi dan dewan komisaris dilakukan tanpa adanya rekomendasi dewan komisaris, Notaris Y tetap membuatkan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas perubahan susunan direksi dan dewan komisaris PT X Tbk. Dalam kasus ini, Majelis hakim berpendapat kewajiban pemeriksaan persyaratan dalam POJK merupakan kewajiban dari pimpinan RUPS dan PT X Tbk sendiri, sedangkan Notaris Y hanya bertugas untuk mencatat hasil dari pelaksanaan RUPS. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran notaris terkait perubahan pengurus perseroan terbuka tanpa adanya rekomendasi nominasi dan akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil analisis dari penelitian ini adalah peran notaris terkait perubahan pengurus perseroan terbuka adalah memastikan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta berita acara RUPS tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akibat hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris menyebabkan akta tersebut menjadi batal. ......PT X Tbk held an annual GMS with one of the agendas to change the composition of the board of directors and board of commissioners. The changes were made without a recommendation from the board of commissioners of PT X Tbk, thus violating the provisions of the Financial Services Authority Regulation (POJK). Despite knowing that the changes in the composition of the board of directors and the board of commissioners were made without a recommendation from the board of commissioners, Notary Y still made a deed of the minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) on the change in the composition of the board of directors and commissioners of PT X Tbk. In this case, the panel of judges is of the opinion that the obligation to examine the requirements in the POJK is the obligation of the leadership of the GMS and PT X Tbk itself, while Notary Y is only in charge of recording the results of the GMS. The problems raised in this study are the role of a notary related to changes in the management of a public company without a nomination recommendation and the legal consequences of the Central Jakarta District Court Decision on the deed of minutes of the GMS made by a notary. To answer the problem used normative legal research methods. The results of the analysis of this study are the role of a notary regarding changes in the management of a public company is to ensure that the legal actions contained in the deed of the minutes of the GMS do not violate the applicable laws and regulations and the legal consequences of the Central Jakarta District Court's decision on the deed of minutes of the GMS made by a notary causing the deed to be null and void.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pertentangan yang terjadi antara pasal 59 Undang-undang kepailitan dan pasal 1150 kitab undang-undang hukum perdata mengenai hakikat gadai. Perlu dipertimbangkan apakah ketentuan pasal 59 undang-undang kepailitan yang mengharuskan pemegang gadai melakukan penjualan barang gadai dalam waktu 2 (dua) bulan adalah jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan hasil penjualan barang gadai yang maksimal untuk pembayaran utang debitor, apalagi dalam hal ini menjadi barang gadai adalah saham perseroan terbuka, dimana didalamnya terkait peraturan badan pengawas pasar modal yang harus dipatuhi. Jika memang waktu 2 (dua) bulan tesebut tidak vukup baik, maka kreditor bia menuntut diberikan perlindungna yang wajar sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 3 undang-undang kepailitan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the contradiction between the Article no 59 of Indonesian Bankruptcy Law and the Article no 1150 of Indonesian Civil Law regarding the definition of pawning. The Article no 59 of Indonesian Bankruptcy Law is needed to be revised because according to it the pawn holder is required to liquidate the Public Listed Company’ Share only within 2 months which shall not comply with the Regulation of Indonesian Security Exchange Commission that require the selling of Public Listed Company’ Share to take more than 2 months. Since the given time (2 months) according Indonesian Bankruptcy Law shall not be enough to liquidate the Public Listed Company’s Share therefore the Pawn Holder / Creditor is advised to get protection as it has been stipulated in the Article no 56 section 3 of Indonesian Bankruptcy Law.

Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini membahas tanggung jawab Direksi atas pengendalian internal perusahaan dalam Perseroan Terbuka. Pengendalian internal berperan penting dalam menghasilkan informasi laporan keuangan yang handal. Standar atau peraturan perundang-undangan belum mengatur pengendalian internal perusahaan di sektor swasta secara terintegrasi dan tegas, termasuk di dalamnya bentuk pertanggungjawaban Direksi atas pengendalian internal perusahaan. Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.11 hanya mengatur kewajiban Direksi untuk membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam perusahaan. Sifat Perseroan Terbatas yang terbuka membawa konsekuensi kepada Direksi untuk menjalankan tugas fiduciary duty secara penuh dengan merencanakan dan memastikan bahwa sistem pengendalian internal perusahaan telah memadai. Dalam hal sistem pengendalian internal perusahaan tidak memadai maka Direksi bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh sistem pengendalian internal yang tidak memadai, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kelalaian yang dilakukan oleh karyawan. Dalam hal sistem pengendalian internal perusahaan telah memadai, namun terdapat kecurangan atau kelalaian yang dilakukan oleh karyawan sehingga menyebabkan Perseroan mengalami kerugian, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut dapat dibebankan kepada karyawan tersebut maupun Direksi. Namun, jika Direksi yang bersangkutan berhasil menyakinkan hakim bahwa dirinya tidak bersalah atas informasi laporan keuangan yang tidak benar dan/atau menyesatkan dalam kaitannya dengan pengendalian internal perusahaan maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah karyawan yang melakukan kecurangan atau kelalaian dalam penyelenggaraan pengendalian internal.

---

ABSTRACT Thesis discussed about responsibility of the Board of Directors on internal control in public companies. Internal control is important to make information of financial statement reliable. The standard or regulation has not yet been set up internal control of companies in the private sector by integratedlly and forcefully, included a form of accountability of the Board of Directors on the company's internal controls. The Bapepam-LK regulation number VIII.G.11 only regulated the liability of the Board of Directors to make a statement that the Board of Directors responsible for internal control systems in the company. The nature of Public Company have carrying consequences for the Board of Directors to run a fiduciary duty in full by setting and ensuring that the internal control systems of the company have been adequate. In terms of internal control systems of the company are not adequate then the Board of Directors liable for any form of losses inflicted by the internal control system are inadequate, whether caused by fraud or negligence committed by employees. In terms of internal control systems of the company was adequate, but there are fraud or negligence committed by employees so as to cause the company suffered losses, these losses can be responsibility of the employees or the Board of Directors. However, if the Board of Directors manages to convince the judge that his innocence for information financial statement is improper and / or mislead in relation to internal control company then the who should be responsible is the employees who perform fraud or negligence in organizing internal control.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai go private perseroan terbuka dan perlindungan hukum bagi kepentingan pemegang saham publiknya. Go private merupakan proses dimana suatu perusahaan terbuka melakukan perubahan statusnya kembali menjadi perusahaan tertutup. Hingga saat ini belum ada peraturan khusus mengenai go private di Indonesia. Namun Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal dan berbagai peraturan bursa, mengatur tahapan go private yang harus dipenuhi yaitu persetujuan RUPS Independen, penawaran tender, paska penawaran tender dan delisting. Kasus yang dianalisis dalam tesis ini adalah go private PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk, dengan menitikberatkan pada pembahasan perlindungan terhadap pemegang saham publik yang merupakan minoritas yaitu perlindungan dalam aspek keterbukaan informasi, penawaran tender, serta dalam hal pemegang saham publik tidak setuju atas rencana go private perseroan. Penelitian tesis ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penulusuran kepustakaan atau dokumentasi.

---

This thesis mainly discusses the process of going private by public company and the legal protection granted to its public shareholders. Going private is a transaction by which a company changes its status from a public company into a private company. To date, there is still no special regulation regarding going private in Indonesia. However, the Limited Liability Company Law, Capital Market Law and various stock exchange regulations specify several stages that should be completed in order to go private, namely: the approval of the Independent Shareholders General Meeting, tender offer, post tender offer and delisting. The case analysis in this thesis is the going private transaction of PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk, highlighting the aspects of legal protection for its public minority shareholders which are disclosure of information, tender offer, as well as in the case of public shareholders disagreement on the company's plan to go private. This thesis is a product of normative research and utilizes secondary data which are obtained from literatures or documents.

Abstrak :
Go private merupakan salah satu bentuk restrukturisasi struktur kepemilikan yang pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham itu sendiri.Go private bukanlah suatu langkah mundur bagi perseroan terbuka dengan pengalamannya sebagai perseroan terbuka yang wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance sehingga dengan melakukan go private dan tetap menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance maka perseroan tersebut dapat lebih maju dan fleksibel dalam mengembangkan usahanya. Walaupun saat ini peraturan khusus mengenai syarat dan ketentuan dan tata cara go private belum ada, namun Bapepam dapat menetapkan kebijakan peraturan dan ketentuan yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan go private. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham publik yang umumnya minoritas, go private dilakukan melalui penawaran tender, sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender atau sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dalam hal terjadi pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan pengendalian perseroan terbuka; Dalam RUPS diperlukannya persetujuan dari pemegang saham independen sesuai dengan Peraturan Bapepam IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu; penetapan harga penawaran pembelian saham dalam Penawaran Tender; serta bagi pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan perseroan berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, sesuai Pasal 55 UUPT.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada tanggal 26 Maret 2008 Sorak Financial Holdings Pte Ltd bersedia melepaskan 56.15% saham BII kepada Maybank dengan deposit sebagai uang muka sejumlah US$147 juta kepada Sorak Financial Holdings. Pada saat itu akuisisi perseroan terbuka diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-05/PM/2002 Tentang Pengambilalihan Perseroan Terbuka, akan tetapi pada tanggal 30 Juni 2008 Bapepam-LK telah mengeluarkan peraturan Nomor Kep-259/BL/2008 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang menggantikan Peraturan Nomor Kep-05/PM/2002 tersebut yang menghapuskan ketentuan penawaran tender mengenai saham yang wajib dibeli pengendali baru dan menambahkan ketentuan mengenai kewajiban mengalihkan kembali saham apabila hasil dari penawaran tender melebihi batas yang ditentukan. Namun ternyata setelah peraturan ini dinyatakan berlaku telah menimbulkan permasalahan pada proses akuisisi BII oleh Maybank karena pada tanggal 29 Juli 2008, secara tiba-tiba Bank Negara Malaysia mencabut izin untuk mengakuisisi saham BII oleh Maybank sehingga memberikan alasan kuat bagi Maybank untuk membatalkan transaksi tersebut dengan alasan kehadiran Peraturan Nomor Kep-259/BL/2008 ini. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan suatu uraian deskriptif sebagai hasil analisis penelitian. Dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, yang dilengkapi dengan buku-buku penunjang sebagai bahan hukum sekunder, dan majalah, koran, serta internet sebagai bahan hukum tersier. meskipun pada akhirnya proses akuisisi dapat terealisasikan, terealisasinya akuisisi ini adalah upaya dari pihak asing (Temasek dan Kookmin Bank), yang memberikan diskon untuk Maybank.

---

ABSTRACT
On 26th March 2008 Sorak Financial Holdings Pte Ltd is willing to sell 56.15% stake in BII to Maybank with a deposit as a down payment US $ 147 million to Sorak Financial Holdings. At the time of acquisition, the applicable Regulation about Public Company Acquisition is Bapepam Regulation Attachment Number Kep-05/PM/2002 About the Public Company Acquisition, but on 30th June 2008 Bapepam-LK has issued Bapepam-LK Regulation Attachment Number KEP-259/BL/2008 on which replaces the Public Company Acquisition Regulation Number Kep-05/PM/2002 which abolished the provisions of the tender offer of shares which must be purchased by new controlling shareholders and add provisions of Refloat if the results of the tender offer exceeds the specified limits. But it turns out after this regulation is declared as a valid Regulation it has caused problems in the process of acquisition of BII by Maybank because on 29th July 2008, suddenly Bank of Malaysia revoke permission to acquire a stake in BII by Maybank thus providing a strong rationale for Maybank to cancel the transaction by reason the presence of Regulation Number Kep-259/BL/2008. The author uses the method of normative juridical research with a descriptive approach to provide a descriptive analysis of research. By using legislation as the primary legal materials, which is equipped with supporting books as a secondary legal materials, and magazines, newspapers, and the internet as a tertiary legal materials. though in the end the acquisition process can be realized, the realization of this acquisition is an effort from foreign Parties (Temasek and Kookmin Bank), which gives discounts to Maybank.

Abstrak :
Penurunan tarif Pajak Penghasilan badan bagi perseroan terbuka dan relaksasi persyaratannya dikeluarkan oleh pemerintah sebagai respon terhadap kondisi pasar modal di masa pandemi Covid-19. Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang signifikan menjadi salah satu alasan pemerintah untuk mengeluarkan insentif pajak tersebut. Namun, pada tahun 2020 tercatat masih banyak perseroan terbuka yang belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi literatur. Penghitungan cost and benefit analysis dalam penelitian ini didasarkan pada data yang diperoleh dari prospektus dan laporan keuangan dari beberapa perseroan terbuka yang memenuhi kriteria penghitungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan keempat persyaratan dan relaksasi pembelian kembali saham yang ditetapkan untuk mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan bagi perseroan terbuka memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian upaya untuk memenuhi persyaratan mendapatkan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan dapat dibagi menjadi dua, yaitu Initial Public Offering (IPO) bagi perseroan tertutup dan Right Issue serta Private Placement bagi perseroan terbuka. Terakhir adalah net benefit yang dihasilkan dari cost and benefit analysis yang dilakukan menunjukan hasil yang sangat positif. ......The corporate income tax rates reduction for listed companies and the relaxation of requirements was issued by the government in response to capital market conditions during the Covid-19 pandemic. The significant decline in the Indonesia Composite Index (ICI) was one of the reasons for the issuance of the tax incentives by the government. However, in 2020 there were still a lot of public companies that have not fulfill the requirements to get a corporate income tax rates reduction. This study uses a qualitative research approach with qualitative data analysis techniques. Data collection techniques that being used are field studies and literature studies. The cost and benefit calculation analysis in this study is based on data obtained from prospectuses and financial reports of several public companies that fulfill the calculation criteria. The results of this study indicate that the determination of the requirements and the relaxation of buyback are determined to obtain a reduction in the corporate income tax rate for listed companies respectively have a different backgrounds. Then, the efforts to fulfill the requirements to get an income tax rates reduction can be divided into two, that are Initial Public Offering (IPO) for private companies and Right Issues and Private Placements for listed companies. Finally, the net benefit resulting from the cost and benefit analysis carried out shows a very positive result.

Abstrak :
ABSTRAK
Perseroan terbuka mempunyai sistem manajemen yang berbeda dengan perseroan tertutup. Dalam perseroan terbuka harus terdapat transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, mengingat banyaknya pemegang saham publik. Pemegang saham dalam suatu perseroan dapat terdiri dari pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Hal tersebut dapat dibedakan dari jumlah kepemilikan saham dalam suatu perseroan. Dikarenakan pemegang saham minoritas memiliki persentase kepemilikan saham yang lebih kecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, maka seringkali dirugikan atau ada ketidakpuasan terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen perseroan. Terlebih apabila manajemen perseroan didominasi oleh pemegang saham mayoritas, sehingga keputusan terkait perseroan yang diambil cenderung mewakili kepentingan pemegang saham mayoritas. Bahkan pada saat pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), maka pemegang saham minoritas akan mengikuti keputusan (dari pemegang saham mayoritas/melalui) RUPS. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, maka masalah-masalah yang timbul sebagai berikut: pertama, bagaimana hak pemegang saham publik yang mengalami kerugian dalam perseroan terbuka karena nilai saham menurun yang disebabkan oleh tindakan pemegang saham mayoritas, kelalaian anggota direksi ataupun dewan komisaris; kedua, kesulitan apa yang dihadapi oleh pemegang saham minoritas dalam menuntut hak-haknya; ketiga, bagaimana hak anggota direksi untuk melakukan pembelaan terhadap setiap gugatan pemegang saham; keempat, apakah pemegang saham minoritas sudah cukup mendapat perlindungan hukum. Dari penelitian kepustakaan yang menggunakan metode atau bersifat yuridis normatif dengan metode pengumpulan data kepustakaan, hasil penelitian menemukan jawaban bahwa pemegang saham publik yang dirugikan dapat mengajukan gugatan derivatif, yaitu menggugat direksi atau dewan komisaris atas nama perseroan apabila mewakili minimum 1/10 dari jumlah seluruh saham perseroan, dan direksi sebagai pengelola perseroan dapat melakukan pembelaan atas adanya gugatan yang timbul dengan menggunakan prinsip Business Judgement Rule. Namun demikian, pemegang saham minoritas dalam perseroan terbuka belum cukup mendapat perlindungan hukum karena masih terdapat kesulitan dalam pembuktian. Disarankan agar prinsip keterbukaan perlu dimiliki dan diterapkan dalam perseroan terbuka serta otoritas lembaga, khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia memainkan peran sentral dalam melindungi kepentingan pemegang saham dengan membuat peraturan-peraturan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perseroan publik.

---

ABSTRACT
A public company has a different system of management as opposed to a closed company. A public company is required to implement transparency accountable to the public, considering the huge number of the public investors. The shareholders in a company may distinct into minority shareholders and majority shareholders. That differentiation may be based on the portion of the shares ownership in the company. Due to the portion of the minority shareholders hold the shares in less number than the majority shareholders, often they are damaged or not satisfied by way the decision are made by the management of the company. This is based on the fact that the management of the company is dominated by the majority shareholders, thus corporate decision is taken for the benefit and interest of the majority shareholders. Even at the voting at the General Meeting of Shareholders, the minority shareholders shall follow the decision made by the majority shareholders. In the view of that, the issues are as follows: firstly, what are the rights of the public shareholders that incurred loss in a public company due to the value of the shares collapse as a result of the majority shareholders action, including the negligence of the Board of Directors members or even the Board of Commissioners members; secondly, what are the obstacles faced by the minority shareholders in the pursue for their rights; thirdly, what are the rights of the Board of Directors to defend itself against any claims of the shareholders; fourthly, are there adequate legal protection to the minority shareholders. Through literature data collating based on legal normative form by using library research methods it has summarized several answers, among others are that public shareholders who experience damages may use derivative action to claim on behalf of the company if the shareholders as the claimant represent all together minimum 10% voting rights of the entire shares issued by the company, and the Board of Directors may use the principle of Business Judgment Rule to defend itself of any claim raised against it. However, the minority shareholders in a public company are not adequately legally protected due to the obstacle in the implementation considering most of the claims must be proven. It is advisable that the transparency principle must be uphold and implemented in a public company and the related authorities, mainly Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority) and the Stock Exhance of Indonesia has a central role in the protection of the shareholders interest in the capital market by issuing provisions to enhance the transparency and accountability practice in the management of a public company.