Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
PT. Persero Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT. Persero JIEP) merupakan badan usaha milik negara yang sahamnya dimiliki Departemen Keuangan RI dan Pemerintah DKI Jakarta. Berlokasi di daerah Pulogadung, PT. Persero JIEP mengelola Kawasan Industri Pulogadung, yang merupakan pioneer kawasan industri di Indonesia. Pendapatan utama perusahaan ini adalah dari penjualan tanah kapling industri dan penyediaan sarana dan prasarana bagi investor yang ingin berbisnis di kawasan ini. Namun dalam perkembangannya, pendapatan utama perusahaan mulai bergeser dan penjualan tanah kapling industri yang semula memberikan kontribusi terbesar kini bergeser dengan pendapatan dan penyewaan bangunan yang disebabkan oleh persediaan lahan industri yang semakin terbatas.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan Indonesia, PT. Persero JIEP semakin memantapkan diri menjadi pengembang properti kawasan industri dan bisnis terkemuka untuk mengembangkan kawasan bisnis dengan basis industri bernilai tambah tinggi. Hal ini sejalan dengan RUTR DM Jakarta tahun 1985 ? 2005 yang menetapkan orientasi pembangunan dan pengembangan di wilayah timur dan barat, sehìngga Kawasan Industri Pulogadung yang. berada di sentra timur menjadi makin berada di pusat kegiatan bisnis dan pemukiman.

Kondisi tersebut menuntut langkah antisipatif dan kegiatan yang terfokus agar dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan kota Jakarta sebagai service city, khususnya di wilayah Jakarta Timur. Sejalan dengan visi dan misi perusahaan serta berbekal pengalaman dalam mengembangkan Bangunan Pabrik Siap Pakai, serta memenuhi permintaan pasar untuk melakukan kegiatan bisnis, perdagangan, distribusi dan kantor secara terpadu berbasis hightech yang non polutan PT. Persero JIEP merencanakan untuk membangun Multi Used Building (MIJB).

Penyelesaian masalah restrukturisasi perbankan yang sampai saat ini masih tertunda-tunda, mengakibatkan sulitnya pemberian kredit baik itu untuk pembebasan tanah, pematangan dan pembangunan prasarana proyek skala menengah dan skala besar. Sehingga pilihan pendanaan bagi sektor properti bertumpu pada modal sendiri, atau dari dana strategic partner melalui penjualan saham (Privat placement) atau bersumber dari hasil pencatatan saham di Bursa Efek.

Karya akhir ini membahas kelayakan PT. Persero JIEP untuk melakukan initial Public Offering, sebagai alternatif pembiayaan proyek tersebut diatas yang rencananya akan dibiayai 100% dan pengumpulan dana hasil Go Public .Kelayakan Go Public bagi PT. Persero JIEP ditinjau dari berbagai segi, antara lain kondisi makro Indonesia, kemungkinan pertumbuhan perusahaan dan penghitungan saham perdana.

Kondisi ekonomi makro Indonesia tidak saja dipengaruhi oleh faktor dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Serangan terhadap Gedung World Trade Centre di Amerika Senkat pada bulan November 2001, juga memberikan implikasi yang kurang baik bagi Indonesia karena merosotnya perekonomian dunia. Imbas dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998, dan tertundanya penyelesaian masalam di dalam negeri dan ketidak konsistensian pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang memberikafl rangsangan terhadap investasi mengakìbatkan optimisme pasar terhadap sektor properti kurang. Hal ini tercermin dalam kinerja emiten properti di bursa saham per Qktober 2001, hampir semua mengalami kerugian rata-rata 26%. Dan segi pertumbuhan1 PT. Persero JIEP memiliki prospek yang cukup baik. Laba perusahaan dari tahun ke tahun niengalami peningkatan, bahkan saat Indonesia dilanda krisis ekonomi, laba setelah pajak perusahaan tetap menunjukkan peningkatan. Hal ¡ni dibarengi dengan kondisi perusahaan yang selalu dalam kondisi ?Sehat Sekali?.

Salah satu aspek yang cukup menentukan keberhasilan go publik adalah harga saham. Perhitungan harga saham dilakukan dengan menggunakan metode Discounted Freecashflow mendapatkan nilai per lembar dengan range harga Rp 1.231,- sampai dengan Rp 1.284,- Sedangkan dengan metode P/B Rasio, yaitu berturut-turut sebesar Rp 1.704 per lembar. Satu satunya perusahaan yang sejenis yang telah masuk bursa yaitu PT. Jababeka,Tbk menawarkan saham pada harga perdana sebesar Rp 4.950 dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar. Dalam perkembangan tiga tahun terakhir harganya terus turun, bahkan berada dibawah harga nominal. Pada tahun 2001 rata-rata harga saham berada dibawah kisaran Rp 200 per lembar. Future value harga sahani KIJA tahun 2003 dengan r 14% adalah sebesar Rp 294,-.

Dengan melihat kondisi tersebut diatas, penulis menyarankan PT. Persero JIEP untuk mencari alternatif pembiayaan lain dengan biaya yang lebih murah. Go publik tidak selalu berhasil seperti yang diharapkan, selain itu biaya go publik juga tidak sedikit. Pendanaan pembangunan Multi Used Building disarankan dengan penawaran obligasi. Hal ini mempertimbangkan kondisi pertumbuhan perusahaan yang cukup baik, serta komparatif advantage perusahaan yang berlokasi di daerah yang sangat strategis.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan instrumen investasi obligasi di Indonesia akhir-akhir ini, semakin marak yang ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan yang menawarkan obligasinya di pasar modal serta meningkatnya nilai obligasi yang diperdagangkan. Sehingga tidak mengherankan saat ini obligasi dijadikan alternatif pendanaan oleh perusahaan dan disisi lain juga dijadikan alternatif investasi oleh investor.

Fenomena perkembangan obligasi di indonesia pada pertengahan tahun 1990-an tergolong menarik, dimana sebagian besar obligasi yang ditawarkan ke para investor adaiah obligasi bunga mengambang yang berubah-ubah mengikuti perubahan tingkat bunga deposito berjangka. Path akhir tahun 1999, hampir 60% dan total 90 obligasi y diperdaganglcan aclalah obligasi bunga mengambang (floating rate bond). dengan fenomena yang terjadi pada negara-negara tetangga seperti Malaysia, lhailanci dan Australia.

PT. Jamsostek (Persero), salah satu investor institusi terkemuka di Indonesia dihadapkan pada permasalahan di bidang investasi. Disatu sisi sebagai dampak dari perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, perusahaan mengalami peningkatan dana yang dihimpun sehingga akan berdainpak terhadap peningkatan dana investasi yang dikelolanya. Peningkatan dana tersebut tentunya memerlukan pengelolaan yang balk dan profesional sehingga diharapkan mampu memberikan hasil yang optimal. Namun disisi Lain perusahaan ini juga dibatasi oleh sejumlah peraturan Pemerintah seperti PP 28/1996 yang membatasi ruang gerak investasi perusahaan.

Dampak dan penerapan kebijakan tersebut perusahaan diharus mengalokasikan dananya keberbagai macam instrumen investasi dan adanya pembatasan dana yang tentanam di satu jenis intrumen investasi. Dalam upaya melakukan diversifikasi investasi, salab saW alternatif investasi yang cukup menarik adalah obligasi bunga mengambang yang menawarkan return yang relatif menarik, yaitu membenikan prerni tetap antara 1,00% s/d 2,00%.

Setelah dilakukan evaluasi yang cukup mendalam terbadap hasil investasi obligasi ini, dimana penulis xnengambil studi kasus obligasi Pcrum Pegadaian III serta bandingkannya dengan instrumen investasi yang memiliki karakteristik yang sama yaitu deposito berjangka, ditemukan baliwa basil yang diterima dafi obligasi ini tidak lebib besar dan deposìto berjangka. Hal ini menuniukkan bahwa ada potensial loss yang cukup material yang akan diperoleh investor jika menginvestasikan pada instrument ini.

Potensial loss tersebut terjadi karena sistem pembayaran bunga obligasi, benchmark tingkat bunga yang digunakan serta besarnya premi tetap yang dibenikan. Hal ini juga diperburuk lagi dengan kelemahafl dañ obligasi tersebut seperti tidak optinialnya kcberadaan pasar sekunder obligasi di Indonesia serta resiko lain yang terkait dengafl instrumen ini.

Permasalahan tersebut jika tidak ditangani secara serius dikhawatirkan akan menghanibat perkembangan obligasi dimasa mendatang, dimana obligasi bunga mengambang akan menjadi instrumefl yang tidak menarik bagi investor. Untuk itu penulis mengajukan alternatif pemecahan masalah antara lain menambah premi tetap yang ditawarkan hingga level 2,271 %, mengubah sistem benchmark tingkat bunga, memperpendek jangka waktu pembayaran bunga dan memperhitungkan risk premium untuk obligasi yang memiliki resiko relatif tinggi.

Khusus untuk para investor institusi dibarapkan untuk lebih untuk melihat evaluasi yang mendalam terhadap aspek risk and return dan istrumen ini serta menghindari pembelian obligasi di pasar perdana untuk menekan opportunity loss yang mungkin timbul dan investasi pada instrumen ini.

Abstrak :
ABSTRAK Kapailitan bukan suatu hal yang baru, karena menurut para sejarawan kepailitan sudah ada sejak abad ke-5 SM. Membahas mengenai kepailitan khsusunya di Indonesia tidak terlepas dari campur tangan para penjajah yang menerapkan peraturan mengenai hal tersebut. Dijajahnya Indonesia oleh Belanda 3,5 abad meninggalkan beberapa warisan hukum. Salah satunya mengenai hukum kepailitan. Saat ini pengaturan kepailitan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada tahun 2019 ini, PT.Kertas Leces yang notabennya adalah sebuah BUMN berbentuk persero dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga sampai pada tingkat akhir yaitu peninjauan kembali. Kasus ini merupakan kali pertama dalam sejarah suatu BUMN dinyatakan pailit. Terhadap suatu BUMN berbentuk persero berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terhadap BUMN berbentuk Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Mengenai eksekusi harta pailit suatu BUMN berbentuk persero yang identik dengan perseroan terbatas tidak terdapat kekhususan yang dalam arti sama dengan perseroan terbatas lainnya kecuali terdapat aset pemerintah yang dipinjamkan (belum dipindah tangankan) kepada suatu BUMN yang tidak dapat dimasukan dalam boedel pailit sehingga tidak dapat dieksekusi.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas masalah putusan PK Mahkamah Agung yang tidak dapat diterima sehingga mengakibatkan PT Kertas Leces (Persero) dinyatakan dalam keadaan pailit dan risiko bisnis yang ditimbulkan dari Kepailitan PT Kertas Leces (Persero) sebagai BUMN Persero . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat terjadi pembatalan perdamaian (ho mologasi ) yang diajukan oleh karyawan PT Kertas Leces (Persero) maka PT Kertas Leces (Persero) dinyatakan pailit sehingga tidak dapat melakukan upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada saat PT Kertas Leces (Persero) dinyatakan pailit maka risiko bisnis yang ditimbulkan adalah sita umum atas seluruh kekayaan PT Kertas Leces (Persero) yang telah menjadi harta pailit oleh Kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk melunasi utangnya kepada para Kreditor. Direksi PT Kertas Leces (Persero) kehilangan hak dan kewenangan u ntuk mengurus harta pailit tersebut. Karena Negara sebagai pemegang saham mempunyai tanggung jawab terbatas kepada PT Kertas Leces (Persero), kecuali Negara telah melakukan perbuatan piercing the corporate veil, yaitu mencampuradukkan kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadi yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga PT Kertas Leces merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri dan terpisah dari kekayaan Negara.

---

ABSTRACT
The focus of this study discusses the results of Judicial Review of the Supreme Court that are unacceptable so that PT Kertas Leces (Persero) is declared bankruptcy situations and business risks caused by Bankruptcy Laws of PT Kertas Leces (Persero). The research method used in this study is normative juridical. The results of this study indicate that due to the cancellation of peace agreement (holomogation) submitted by employees of PT Kertas Leces (Persero), PT Kertas Leces (Persero) was declared bankrupt so it could not be used as a legal aid both an appeal and judicial review to the Supreme Court. When PT Kertas Leces (Persero) was declared bankrupt, the business risk caused was the seizure of all assets of PT Kertas Leces (Persero) that had become bankrupt assets by the Curator appointed by the Commercial Court in the Surabaya to repay the debt to the Creditors. PT Kertas Leces (Persero) lost the rights to conduct and interfere with the bankruptcy assets. Because the State as a shareholder has limited responsible to PT Kertas Leces (Persero), unless the State has pierced the companys headscarves, which is confusing the interests of the company with the personal interests stipulated in Article 3 paragraph (2) of Law Number. 40 of 2007 concerning Limited Companies so that PT Kertas Leces is a legal entity that has its own assets separated from the State.

Abstrak :
ABSTRAK
Adanya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia telah mengakíbatkan banyak perusahaan gulung tikar. Salah satu penyebab kebangkrutan perusahaan-perusahaan tersebut adalah adanya hutang perusahaan yang nilainya tercantum dalam mata uang asing. Pada saat krisis nilai rupiah terkena devaluasi sehingga mengakibatkan nilai mata uang asing naik berkali-kali lipat terhadap rupiah. Karenanya, otomatis segala hutang atau biaya yang dibebankan dalam mata uang asing nilainya akan melonjak tinggi. Perusahaan dengan keadaan keuangan yang tidak sehat Iangsung terkena dampak dan krisis ini. Bank merupakan salah satu jenis usaha yang juga merugi ditandai dengan banyaknya bank yang harus dilikuidasi. Para nasabah bank tersebut tetap menuntut agar uang mereka kembali. Untuk mengatasi hal tersebut pada mulanya pemerintah berusaha untuk mencetak uang sebanyak mungkin sebagai salah satu langkah agar uang masyarakat dapat kembali. Namun tindakan ini trnyata mernbawa dampak yang Iebih buruk lagi yaitu naiknya tingkat inflasi yang salah satu akibatnya adalah melonjaknya tingkat suku bunga. Dengan adanya devaluasi nipiah dan naiknya tingkat suku bunga, perusahaan yang melakukan pinjaman baik dalam bentuk mata uang asing maupun rupíah terkena dampaknya dimana mereka harus mengembalikan pinjaman yang nílainya naik beberapa kali lipat dan adanya beban bunga yang tinggi. Akibatnya perusahaan akan menderita kerugian dan tidak tertutup kemungkinan perusahaan tersebut akan bangkrut.

PT PLN Persero adalah salah satu perusahaan negara yang terkena dampak tersebut. Dari laporan keuangan perusahaan, dapat dilihat semakin parahnya kondisi keuangan perusahaan Nilai kewajiban perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, naik dengan jumlah yang cukup signifikan Selain itu karena adanya biaya-biaya yang tercanturn dalam mata uang asing, perusahaan mengalami kerugian karena pendapatan yang diperolehnya dalam rupiah tentu saja tidak mampu menutup biaya-biaya yang dipatok dalam mata uang asing. Kerugian ini terus rnenggerogoti ekuitas perusahaan sehingga nilai ekuitas perusahaan semakin kecil, Bila dibiarkan, perusahaan akan mengalami defisiensi modal yang berujung pada kebangkrutan.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, perusahaan perlu membuat suatu perencanaan keuangan agar dapat selamat dari kebangkrutan dan agar perusahaan dapat melunasi seluruh kewajibannya dan memperbaiki kinerja keuangannya, terutama kinerja kas. Perusahaan dalam bal ini dapat melakukan suatu restrukturisasi hutang yang tentu saja han?s mendapat persetujuan dan kreditor dan pemerintah, terutama Departemen Keuangan dimana perusahaan mendapat kan sebagian pinjamannya dan departemen tersebut

Dalam melakukan penelitian yang berkenaan dengan restrukturisasi hutang ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik wawancara Langsung dengan pihak perusahaan, maupun riset pustaka.

Untuk menganalisa keadaan perusahaan yang sudah lalu, perangkat yang digunakan adalah analisa rasio yaltu rasio leverage dan coverage. Untuk memperkirakan keadaan perusahaan di masa datang, terutama dalam masa restrukturísasi, digunakan asumsi-asumsi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan. Untuk melakukan suatu simulasi berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, digunakan laporan prakiraan arus kas dengan beberapa analisa sensitvitas.

Abstrak :
Salah satu karakterisik dari BUMN adalah modalnya berasal dari pemisahan kekayaan negara. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai modal BUMN dengan kedudukannya sebagai kekayaan negara yang berpengaruh pada status kekayaan BUMN dengan bentuk Persero yang menyebabkan perbedaan pandangan hakim dalam kasus kepailitan BUMN Persero. Akibatnya, belum ada BUMN Persero yang status pailitnya dikabulkan oleh hakim dengan dalil bahwa kekayaan BUMN Persero adalah kekayaan negara, sehingga terhadapnya tidak dapat dilakukan penyitaan, akan tetapi tahun 2019 PT Kertas Leces (Persero) menjadi BUMN Persero pertama yang pailit di Indonesia. Tesis ini membahas mengenai bagaimanakah kesesuaian konsep pemisahan harta kekayaan perusahaan dan kekayaan negara dalam BUMN Persero yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pemberesan harta kekayaan BUMN Persero yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan studi dokumen dengan pengumpulan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah konsep pemisahan harta kekayaan perusahaan dan kekayaan negara dalam BUMN Persero yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak sesuai dan terhadap BUMN Persero yang pailit, proses pemberesan harta kekayaannya sama dengan perseroan terbatas sesuai dengan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Kepailitan dan PKPU dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ......One of the characteristics of SOE’s is that their capital sourced from the separation of state finances. There are differences in the regulation regarding the capital of SOE’s with their position as state finances that affect the wealth status of SOE’s Persero which causes different views of judges in the case of bankruptcy of SOE Persero. As a result, there has been no SOEs whose bankruptcy status has been granted by the judge with the argument that the assets of SOEs are state finances, so that it cannot be confiscated, but in 2019 PT Kertas Leces (Persero) became the first SOE’s Persero to go bankrupted in Indonesia. This thesis discusses how the concept of separation of company assets and state assets in SOEs Persero is in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 17 of 2003 concerning State Finances and settlement of assets of BUMN Persero which are declared bankrupted . This study uses a normative method which is analyzed qualitatively by using a document study with secondary data collection. The results of this study are the concept of separation of company assets and state assets in State-Owned Enterprises Persero contained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 17 of 2003 concerning State Finances are not appropriate and for state-owned Persero that is bankrupted, the process of settlement of assets is the same as for a private limited company in accordance with Law Number 37 of 2003 concerning Bankruptcy and PKPU and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Abstrak :
Salah satu karakterisik dari BUMN adalah modalnya berasal dari pemisahan kekayaan negara. Terdapat perbedaan pengaturan mengenai modal BUMN dengan kedudukannya sebagai kekayaan negara yang berpengaruh pada status kekayaan BUMN dengan bentuk Persero yang menyebabkan perbedaan pandangan hakim dalam kasus kepailitan BUMN Persero. Akibatnya, belum ada BUMN Persero yang status pailitnya dikabulkan oleh hakim dengan dalil bahwa kekayaan BUMN Persero adalah kekayaan negara, sehingga terhadapnya tidak dapat dilakukan penyitaan, akan tetapi tahun 2019 PT Kertas Leces (Persero) menjadi BUMN Persero pertama yang pailit di Indonesia. Tesis ini membahas mengenai bagaimanakah kesesuaian konsep pemisahan harta kekayaan perusahaan dan kekayaan negara dalam BUMN Persero yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pemberesan harta kekayaan BUMN Persero yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan studi dokumen dengan pengumpulan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah konsep pemisahan harta kekayaan perusahaan dan kekayaan negara dalam BUMN Persero yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak sesuai dan terhadap BUMN Persero yang pailit, proses pemberesan harta kekayaannya sama dengan perseroan terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Kepailitan dan PKPU dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. ......One of the characteristics of SOE’s is that their capital sourced from the separation of state finances. There are differences in the regulation regarding the capital of SOE’s with their position as state finances that affect the wealth status of SOE’s Persero which causes different views of judges in the case of bankruptcy of SOE Persero. As a result, there has been no SOEs whose bankruptcy status has been granted by the judge with the argument that the assets of SOEs are state finances, so that it cannot be confiscated, but in 2019 PT Kertas Leces (Persero) became the first SOE’s Persero to go bankrupted in Indonesia. This thesis discusses how the concept of separation of company assets and state assets in SOEs Persero is in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 17 of 2003 concerning State Finances and settlement of assets of BUMN Persero which are declared bankrupted . This study uses a normative method which is analyzed qualitatively by using a document study with secondary data collection. The results of this study are the concept of separation of company assets and state assets in State-Owned Enterprises Persero contained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Law Number 17 of 2003 concerning State Finances are not appropriate and for state-owned Persero that is bankrupted, the process of settlement of assets is the same as for a private limited company in accordance with Law Number 37 of 2003 concerning Bankruptcy and PKPU and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.