Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai Kedudukan Hukum Panitia Tender pada perkara Persekongkolan Tender. Persekongkolan Tender secara vertikal ini melibatkan panitia tender sebagai salah satu pihak. Kedudukan hukum dari panita tender yang bukan merupakan pelaku usaha menyebabkan panitia tender tidak dapat dihukum layaknya pelaku usaha. Kedudukan hukum dari panitia tender ini akan dianalisis pada perkara yang telah diputuskan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Panitia Tender yang ditempatkan sebagai pihak lain sering mendapatkan sanksi administratif seperti pelaku usaha. Panitia tender yang kedudukannya ditempatkan sebagai pihak lain tidak dapat diberikan sanksi administratif seperti pelaku usaha.

---

ABSTRACTThe thesis discusses a Tender Committe’es Legal Standing on tender conspiracy case. This vertical Tender conspiracy involving the tender committee as one of the parties. Legal standing of the tender committee which is not a cause business operators tender committee shall be punished like business operators. Legal position of the tender committee will be analyzed on a case which has been decided at the level of the Supreme Court of Cassation. Tender Committee placed as others often get administrative sanctions such as business operators. Tender committee whose position is placed as the other party can not be given administrative sanctions such as business operators."

"ABSTRACT

Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 -2004 menyatakan bahwa pinjaman luar

negeri secara bertahap harus dikurangi. Dalam rangka mengurangi hutang luar negeri dalam

pembiayaan pembangunan nasional diperlukan suatu alternatif pembiayaan. Salah satu

alternatif yang muncul dengan melibatkan sektor swasta melalui pengerahan dana untuk

pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Bagi sektor swata hal ini merupakan peluang

investasi yang diharapkan mendatangkan keuntungan sedangkan bagi pemerintah alternatif

ini merupakan upaya penyediaan infrastruktur tanpa perlu mengeluarkan dana yang cukup

besar. Kerjasama pemerintah dan swasta ini harus terjadi berdasarkan suatu kesepakatan

yang saling menguntungkan dan untuk itu perlu suatu aturan yang jelas. Dalam proses

pembentukan kerjasama ini Pemerintah tidak bisa secara mudah mengikatkan diri dengan

pihak tertentu untuk melakukan kerjsama ini melainkan harus melalui serangkaian kegiatan

dalam rangka pemilihan partner/rekan kerjasama dari pihak swasta yang . Serangkaian

kegiatan dalam rangka pemilihan partner/rekan kerjasama tersebut dilakukan melalui

pelelangan. Pelelangan ini dimaksudkan untuk mencari yang partner/rekan kerjasama yang

terbaik diantara yang terbaik dalam penyediaan infrastruktur. Ironisnya dalam proses

pelelangan terjadi suatu persekongkonglan yang bertujuan untuk mengatur dan atau

menentukan pihak terten tu agar dapat menjadi pemenang. KPPU sebagai lembaga

pengawas persaingan usaha berdasarkan Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki

kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara -perkara yang berkaitan dengan isu-isu

persaingan usaha. Pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam menjalankan tugasnya

menggunakan metode per se illegal dan rule of reason. Pada perkara tender ini KPPU

menggunakan pendekatan rule of reason.

ABSTRACT

National Development Program (Propenas) Year 2000-2004 states that abroad loan must be

decreased. A fund alternative is needed to decrease the abroad loan aimed to fund the

national development. An emerged alternative is to involve private sector through fund

mobilization to develop needed infrastructures. This is a profitable investment to private

sector, and to the government this alternative is an effort to provide the infrastructure

without expend enormous fund. This public private partnership must do be based on a

mutual agreement and a clear rule. In the partnership formation process, the government

can not easily bind themselves to certain party to make a partnership but have to past a set

of activities in order to select the private sector partner, that done by tender. This tender

intended to find the best of the best partner to provide the infrastructure. Ironically, in the

tender process occurs a conspiracy aimed to set and or to determine certain party to be the

winner. KPPU as the business competition supervisor institution based on Law Number 5

Year 1999 have the competencies to examine and resolved business competition issue

cases. The approach used by the KPPU to perform its duty use per se illegal and rule of

reason methods. In this tender, KPPU use the rule of reason approach."

"Penelitian ini membahas mengenai pengadaan fasilitas pembayaran tol menggunakan kartu elektronik nir sentuh (e-toll card) oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dimana banyak masyarakat berpendapat bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan praktek monopoli karena merupakan penyedia tunggal fasilitas tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses penunjukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penyedia fasilitas pembayaran tol menggunakan e-toll card dan apakah kedudukan tunggal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dan dengan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ditunjuk melalui suatu proses yang sah dan kedudukannya tidak melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

This study discusses about the procurement of toll payment using an electronic card (e-toll card) by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, where many people thought that PT Bank Mandiri (Persero) Tbk conduct monopolistic practices because it is the sole provider of such facilities. This study aimed to find out how the process of procurement that appointed PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as a provider of toll payment facility using e-toll card and whether a single position of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk under Law UU No. 5 Year 1999. The method used in this research is descriptive analysis with normative juridical approach and the research methods literature with secondary data as its data source. These results indicate that PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is appointed through a legal process and position does not infrige UU No. 5 1999."

"Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilarang dalam undang-undang anti monopoli karena persekongkolan tender merupakan perbuatan curang dan tindakan merugikan, terutama peserta tender lainnya yang tidak bersekongkol, sebab dengan sendirinya dalam tender pemenang tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan penawaran terbaik dialah pemenangnya dan selain itu persekongkolan tender merupakan tindakan yang anti persaingan. Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender (bid rigging) seperti tersebut di atas jelas sangat dilarang berdasarkan Pasal 22, yang berbunyi ?Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat."