Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ronaldo Maulyadi
Analisis kedudukan panitia tender pada perkara persekongkolan tender dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung = Analysist of tender committe’es legal standing In collusive tendering In ruling cassation of supreme court
" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Kedudukan Hukum Panitia Tender pada perkara Persekongkolan Tender. Persekongkolan Tender secara vertikal ini melibatkan panitia tender sebagai salah satu pihak. Kedudukan hukum dari panita tender yang bukan merupakan pelaku usaha menyebabkan panitia tender tidak dapat dihukum layaknya pelaku usaha. Kedudukan hukum dari panitia tender ini akan dianalisis pada perkara yang telah diputuskan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Panitia Tender yang ditempatkan sebagai pihak lain sering mendapatkan sanksi administratif seperti pelaku ... "
2014
S53137
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budhi Satya Makmur
Pembuktian persekongkolan tender yang dilakukan melalui perjanjian tidak tertulis (implied agreement) berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hukum persaingan usaha (studi kasus Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-1/2015) = Rules of evidence in related with bid rigging by implied agreement based on article 22 Indonesian anti monopoly and unfair competition in Indonesian competition law perspective (case study of Putusan Perkara Nomor 01/KPPU-1/2015)
" Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilarang dalam undang-undang anti monopoli karena persekongkolan tender merupakan perbuatan curang dan tindakan merugikan, terutama peserta tender lainnya yang tidak bersekongkol, sebab dengan sendirinya dalam tender pemenang tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan penawaran terbaik dialah pemenangnya dan selain itu persekongkolan tender merupakan tindakan yang anti persaingan. Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender (bid rigging) seperti tersebut di atas jelas sangat dilarang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45281
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maduseno Dewobroto, Author
Persengkokolan tender pada proyek kerjasama pemerintah dan swasta dalam perspektif hukum persaingan usaha : studi kasus KPPU perkara No. 15/KPPU-L/2007 & berkas......
" ABSTRACT
Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 -2004 menyatakan bahwa pinjaman luar negeri secara bertahap harus dikurangi. Dalam rangka mengurangi hutang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan nasional diperlukan suatu alternatif pembiayaan. Salah satu alternatif yang muncul dengan melibatkan sektor swasta melalui pengerahan dana untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Bagi sektor swata hal ini merupakan peluang investasi yang diharapkan mendatangkan keuntungan sedangkan bagi pemerintah alternatif ini merupakan upaya penyediaan infrastruktur tanpa perlu mengeluarkan dana yang cukup besar. Kerjasama pemerintah dan swasta ini harus terjadi berdasarkan ... "
2008
T37383
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Chairina Febrian Ramadhanty
Tinjauan yuridis pengadaan fasilitas pembayaran tol menggunakan kartu elektronik nir sentuh (e toll card) oleh pt bank Mandiri (persero) tbk berdasarkan uu no 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Judicial review of procurement payment facilities using electronic toll card (e toll card) by pt Bank Mandiri (persero) tbk under law uu no 5 year 1999 on prohibition of monopolistic practices and unfair bussiness competition
" Penelitian ini membahas mengenai pengadaan fasilitas pembayaran tol menggunakan kartu elektronik nir sentuh (e-toll card) oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dimana banyak masyarakat berpendapat bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan praktek monopoli karena merupakan penyedia tunggal fasilitas tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana proses penunjukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai penyedia fasilitas pembayaran tol menggunakan e-toll card dan apakah kedudukan tunggal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S61696
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library