Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Adam Mulya Bunga Mayang
Pengaturan Ambang Batas Selisih Suara pada Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada dalam Menjamin Hak Konstitusional Pemohon di Mahkamah Konstitusi = Stipulation of Margin Threshold in The Dispute Settlement on The Result of Regional Heads Election in Guaranteeing The Petitioners Constitutional Rights in The Constitutional Court.
" Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pilkada diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, namun Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada apabila belum terbentuknya badan tersebut. Dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terdapat ketentuan ambang batas selisih suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak sebesar 0,5% hingga 2% suara yang ditentukan dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU. Pada dasarnya pembentuk undang-undang mengatur ambang batas selisih suara sebagai bentuk upaya penyederhanaan serta ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T55070
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ibnu Hakam Musais
Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang mengadili perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 = Constitutional Courts Authorities as an Institution for Regional Election Dispute Settlement, post-decision of the Constitutional Court Number 97/PUU-XI/2013 / Ibnu Hakam Musais
" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, pilkada bukan lagi pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis, sampai saat ini juga masih menimbulkan perdebatan apakah dilaksanakan secara langsung atau dapat pula melalui perwakilan. Kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pilkada di Indonesia telah beberapa kali berpindah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T55129
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library