Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yanuar Arif Wibowo
Mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara perselisihan hasil Pemilu: Studi kasus putusan perkara No. 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009
" Didalam PHPU legislatif tahun 2009, terdapat putusan MK yang menimbulkan perdebatan hukum. Hakim Konstitusi mengabulkan gugatan perkara Nomor 59, 67, 74, 80, 94/PHPU.C-VII/2009 mengenai metode perhitungan kursi DPR RI tahap ketiga. Keputusan ini menimbulkan perdebatan hukum, dikarenakan Hakim Konstitusi dinilai telah menyalahi ketentuan perundang-undangan, sebab ketentuan perundang-undangan menegaskan bahwa materi perkara PHPU hanya terkait dengan perbedaan perhitungan suara antara KPU dengan Partai politik peserta Pemilu. Menurut ketentuan Undang-Undang, objek PHPU legislatif adalah perolehan suara yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S25482
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library