Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas tentang Persekutuan Komanditer (CV) sebagai salah satu bentuk badan usaha yang masih banyak dipilih oleh pelaku usaha kecil menengah dan aturan hukumnya yang masih mengacu kepada KUHD yang sampai kini belum pernah dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha. Secara khusus, permasalahan yang dibahas adalah hukum tentang pembagian laba/rugi antara sekutu pengurus dan sekutu komanditer, hukum tentang tanggung jawab sekutu pengurus dan sekutu komanditer, dasar pemikiran perubahan status hukum CV dari bukan badan hukum menjadi badan hukum dan alasan pelaku usaha masih memilih CV sebagai badan usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) dan perbandingan hukum (comparative law). Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara.Data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara kualitif. Pembagian laba/rugi, yang memberikan bagian yang lebih besar kepada sekutu komanditer dibandingkan kepada sekutu pengurus berdasarkan hanya kepada pertimbangan inbreng, telah mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena resiko dan tanggung jawab yang harus diemban sekutu pengurus lebih besar dibandingkan resiko dan tanggung jawab yang diemban sekutu komanditer. Dalam hal pertanggung jawaban para sekutu dalam CV, pengadilan baik di Indonesia maupun Belanda cenderung melaksanakan ketentuan dalam KUHD/WvK. Namun di Belanda, Wetsvoorstel Personnenvennootschap memperluas tanggung jawab sekutu komanditer menjadi tidak terbatas apabila sekutu komanditer terbukti memiliki ?decisive influence? atas setiap putusan yang diambil oleh sekutu pengurus. Status hukum CV yang berbadan hukum akan bermanfaat bagi para sekutu karena terdapat pemisahan kekayaan yang jelas antara kekayaan sekutu dan kekayaan perusahaan (CV), bagi sekutu pengurus karena tanggung jawab menjadi terbatas, dan bermanfaat bagi kreditur karena CV yang berbadan hukum memiliki jaminan hukum yang lebih pasti atas kekayaan CV. Pilihan memberikan status hukum CV yang berbadan hukum akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada pelaku usaha kecil menengah untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.Hasil penelitian terhadap pelaku usaha CV di Cirebon mengungkapkan bahwa alasan pemilihan CV adalah kemudahan dalam proses pendirian, pertimbangan biaya yang terjangkau dan tidak terlalu mahal, fleksibilitas dalam pengelolaan CV, kesesuaian bentuk CV dengan perusahaan keluarga yang menekankan pada unsur kepercayaan (trust), serta peluang menggunakan CV untuk bidang usaha tertentu.

---

This dissertation discusses the regulatory issues surrounding Commanditaire Vennootschap (CV) or Limited Partnership that continues to be the preferred form of business entity for small-medium enterprises. The issues relating to CVs arise due to the fact that CVs are still regulated by the Indonesian Commercial Code passed during the Dutch period in 1884, which has not been amended to accommodate the development of the current business climate. This dissertation will specifically focus on: (i) the regulations concerning sharing of profits and losses between the managing partner (beherende venoot) and limited partner (commanditaire venoot); (ii) the regulations concerning the liabilities of the managing partner and limited partner; (iii) the basis for the change of status of a CV from a non-legal entity to a legal entity; and (iv) the reasons business actors continue to use CVs as the preferred form for their business. The method of research conducted for this dissertation was based on legal research and comparative law approach.Data was collected through the study of documents and conducting a series of interviews, which were then qualitatively analyzed. The sharing of profits and losses, which provides a larger share to the limited partner compared to the managing partner solely based on the in-kind contributions, has experienced change. The reason for the change is because the managing partner has greater risks and responsibilities compared to the limited partner. On the issue of responsibility of the partners in the CV, the courts both in Indonesia and the Netherlands tend to implement the regulations contained in the Commercial Code/Wetboek van Koophandel. However, there is a distinction in the Wetsvoorstel Personnenvennootschap in the Netherlands where the responsibility of the limited partner is expanded to become an unlimited liability if it was proven that the limited partner had a decisive influence in every decision taken by the managing partner. The status of the CV as a legal entity will be beneficial for the partners because of the clear separation of the personal assets of the partners and the assets of the CV. With respect to the liabilities of the managing partner, his/her liability will be limited and the separation of assets will also create legal certainty over the CV?s assets for the creditors. Another benefit to the legal entity status of the CV is giving a better opportunity to small-medium business actors to participate in the development of the economy.Research conducted in Cirebon shows that the motive behind preference towards CV is the ease in its establishment, its cost effectiveness, the flexibility in its management and the conformity that it shares with a family-run business, which is an emphasis on trust and the opportunity of using the form of CV for certain business areas."

"ABSTRAKTesis ini membahas tanggung jawab para sekutu dalam hal pemohonan pailit persekutuan komanditer yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang) dan Undang­ undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 18 KUH Dagang, sekutu pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kepailitan persekutuan komanditer, sampai dengan harta pribadinya. Sedangkan sekutu komanditer hanya bertanggung jawab sebatas uang atau barang yang dimasukkannya ke dalam persekutuan kecuali namanya digunakan dalam nama persekutuan komanditer danlatau ia ikut melakukan pengurusan persekutuan komanditer. Namun demikian, tanggung jawab sekutu pengurus sampai dengan harta pribadi ini baru dapat dilaksanakan apabila kas persekutuan komanditer tidak mencukupi untuk membayar utang persekutuan komanditer kepada pihak ketiga."

"Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu yaitu 20 tahun atau 30 tahun dan yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan menurut ketentuan dalam UUPA adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pernah terjadi peralihan hak atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan kepada sebuah Persekutuan Komanditer (CV).Bagaimanakah status hukum dari Persekutuan Komanditer (CV) menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apakah Persekutuan Komanditer (CV) juga merupakan salah satu subyek hak atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan, apakah akibat hukum bila Persekutuan Komanditer (CV) memiliki tanah dengan status Hak Guna Bangunan dan bagaimanakah cara penyelesaian yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi atas tanah Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Persekutuan Komanditer (CV), hal-hal inilah yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.Metode penelitiannya adalah yuridis normatif, yakni metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bentuk penelitiannya adalah preskriptif, yaitu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dengan metode kepustakaan melakukan studi dokumen terhadap data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan serta melakukan wawancara terfokus dengan pihak-pihak terkait.Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Persekutuan Komanditer (CV) bukanlah badan hukum sehingga bukan merupakan subyek hak atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan, bila Persekutuan Komanditer memiliki tanah Hak Guna Bangunan, maka dalam waktu satu tahun hak tersebut harus dilepaskan, apabila tidak maka menurut ketentuan UUPA haknya dapat hapus, dalam menghadapai masalah ini Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi akan menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mufakat.

---

Building Rights on Land is the right to have the building and land that is not his own in a period of time that is 20 years or 30 years old. Those who can own a Building Rights on Land according to the provisions in the Basic Agrarian Law (BAL) is Indonesian citizen and a legal body established by law and domiciled in Indonesia. A transition of land rights with Building Rights on Land status once occurred in Bekasi District Land Office to a Commanditaire Vennootschap (CV).How the legal status of a CV, according to the laws that apply whether a CV is also a subject of land rights with the status Building Rights on Land, whether as a result of the law if a CV has the status of land Building Rights on Land and how the ways of settlement made by the Office of Bekasi District Land on the Building Rights on Land owned by the building association for a CV, is the core issue which will be explained in this thesis.The research method is judicial normative, that is, the method that refers to the legal norms contained in the laws and regulations. The forms of research is prescriptive, the research was conducted to get suggestions about what should be done to overcome problems with a specific method to study literature documents to the secondary data related to the problems discussed in writing and conducted interviews with focus, related parties.Based on the analysis result, it is known that a CV is not a legal entity that is not the subject of land rights with the status of Building Rights on Land. When the CV owned a land with Building Rights on Land, then within one year rights should be released, if not then, according to the provisions Basic Agrarian Law, the rights can be removed. Bekasi District Land Office will finish this issue with the consensus for the agreement."

"Bank melaksanakan pemberian kredit sebagai salah satu kegiatan usaha utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank selaku kreditur seharusnya memperoleh perlindungan hukum melalui kejelasan kedudukan hukum CV. Namun, penutupan layanan pencatatan pendaftaran dan pencatatan perubahan CV dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) menciptakan potensi kekosongan hukum yang dapat merugikan bank yang telah memberikan fasilitas kredit kepada CV. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan dua permasalahan. Pertama, dilakukan analisis terhadap kedudukan hukum dan pertanggungjawaban sekutu CV yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri tapi belum tercatat dalam SABU terhadap bank sebagai kreditur pasca penutupan layanan pencatatan pendaftaran dan pencatatan perubahan. Kedua, dilakukan analisis mengenai perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur yang mengalami kerugian akibat penutupan layanan pencatatan pendaftaran dan pencatatan perubahan CV. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, CV yang hanya terdaftar di Pengadilan Negeri tetap memiliki kedudukan yang sah dalam hubungan hukumnya dengan bank. Terkait tanggung jawab para sekutu, sekutu komplementer memikul tanggung jawab penuh secara pribadi termasuk konsekuensi administratif yang timbul, sedangkan sekutu komanditer terbatas tanggung jawabnya sebesar modal yang disetor selama tidak mengintervensi pengurusan CV. Kedua, bank dapat menjalankan dua bentuk perlindungan hukum. Bank dapat mengambil langkah preventif dengan mendorong sekutu komplementer untuk melakukan pencatatan sebelum tenggat waktu penutupan layanan dan memperketat prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit baru kepada CV. Selanjutnya, perlindungan hukum represif dimana CV dapat menggunakan layanan pendaftaran CV dalam SABU pasca penutupan layanan pencatatan pendaftaran dan pencatatan perubahan.

---

Banks provide credit as one of their main business activities to support economic growth. As creditors, banks should receive legal protection through clarity regarding the legal status of limited partnerships. However, the closure of registration and amendment recording services for limited partnership in the Business Entity Administration System (SABU) creates potential legal gaps that could harm banks that have provided credit facilities to limited partnership. Based on these issues, two problems can be formulated. First, an analysis is conducted on the legal status and liability of limited partnership partners who have registered with the District Court but have not been recorded in SABU towards banks as creditors, following the closure of registration and amendment recording services. Second, an analysis is conducted regarding legal protection for banks as creditors who suffer losses due to the closure of limited partnership registration and amendment recording services. Using doctrinal research methods, the following conclusions are obtained. First, limited partnerships that are only registered with the District Court maintain valid legal standing in their relationship with banks. Regarding partner liability, managing partners bear full personal responsibility, including arising administrative consequences, while limited partner liability is restricted to their paid-up capital as long as they do not intervene in limited partnership management. Second, banks can implement two forms of legal protection. Banks can take preventive measures by encouraging managing partners to complete registration before the service closure deadline and tighten prudential principles for new credit facilities to limited partnership. Furthermore, repressive legal protection is available where limited partnership can use limited partnership registration services in SABU."

"ABSTRAK Gerakan Pembaharuan Karismatik Katolik merupakan gerakan yang paling cepat pertumbuhannya dalam Gereja Katolik. Tujuan utama gerakan ini adalah untuk menghidupkan kembali peranan karisma-karisma Roh Kudus dalam kehidupan Gereja. Wujud nyata dari gerakan ini adalah terbentuknya kelompok-kelompok persekutuan doa pembaharuan karismatik di Paroki. Kegiatan utama kelompok persekutuan doa adalah penyelenggaraan acara persekutuan doa secara rutin. Studi ini berusaha untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong muncul, bertahan dan berkembangnya kelompok persekutuan doa serta untuk mengetahui sejauh mana kelompok tersebut telah mencapai tahap institusionalisasi. Dengan menggunakan teori Berger-Luckmann dan metodologi penelitian kualitatif, studi ini difokuskan pada kelompok persekutuan doa Maria Bunda Perantara dan Fransiskus Asisi yang bertempat di Paroki Maria Bunda Perantara dan Paroki Hati Kudus, Keuskupan Agung Jakarta. Hasil studi menunjukkan bahwa kelompok persekutuan doa bisa muncul, bertahan dan berkembang karena kelompok ini mampu memenuhi kebutuhan individu para anggotanya akan keselamatan. Orientasi gerakan pembaharuan karismatik katolik yang tidak menolak atau mengubah dunia (tatasosial yang ada), memudarnya bentuk kehidupan komunitas dan kurangnya intensitas interaksi antara para fungsionaris Gereja Katolik dengan umatnya merupakan faktor yang bersifat konduksif bagi muncul, bertahan dan berkembangnya kelompok persekutuan doa. Hasil studi juga menunjukkan bahwa telah ada proses habitualisasi dan tipifikasi maknamakna dunia pembaharuan karismatik di antara para anggcta kelompok persekutuan doa. Namun demikian, kelompok persekutuan doa belum mencapai tahap institusionalisasi. Kelompok persekutuan doa belum menjadi institusi."