Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menggambarkan tentang Pemberitaan pers dalam sebuah kasus konflik dapat berdampak kondusif maupun destruktif. Berdampak kondusif apabila pemberitaan yang dihasilkan secara objektif mampu memberikan rasa damai terkait dengan situasi yang ada. Sedangkan bersifat destruktif apabila pemberitaannya malah dapat memicu atau memperbesar sebuah konflik. Untuk pemberitaan yang dianggap bersifat destruktif, insan pers dapat dikenakan pertanggungjawaban atau dijerat dengan tindak pidana pers (delik pers), baik mengacu pada pasal-pasal KUHP dan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers yang saling melengkapi. Delik pers yang dapat digunakan terkait dengan pemberitaan kasus konflik adalah delik penabur kebencian, delik agama, dan delik berita bohong. Selain itu, dalam kedua perundang-undangan tersebut diatur juga pihakpihak yang bertanggung jawab atas sebuah pemberitaan pers serta sanksi atau hukuman pidana yang diterima. Perbedaan di antara kedua perundang-undangan tersebut adalah dalam melihat pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas sebuah pemberitaan pers. apabila KUHP mengatur bahwa setiap insan pers (setiap individu) dapat dikenakan pertanggungjawaban, maka dalam UU No. 40 tahun 1999 hanya pemimpin redaksi yang dapat dikenakan pertanggungjawaban. Dalam penerapannya, ketiga delik pers tersebut dapat digunakan untuk menjerat insan pers dalam beberapa contoh pemberitaan, khususnya terkait dengan kasus konflik di Ambon dan Sampit.

---

Abstract
The thesis describes a Press Release in a conflict case which may have conducive and destructive impacts. It will have conducive impacts if the news is produced objectively and may result in peaceful feeling related to the existing situation. On the other hand, it will be destructive if the news can even trigger or magnify a conflict. For the news considered as destructive, the members of the press may be charged to be accountable or indicted with press criminal acts (press offense), referring to the articles of Penal Code and the Law No. 40 of the year 1999 on Press (those two laws mutually complement each other). The press offenses which may be used related to the press release of a conflict case are the hatred spread offense, religion offense, and untrue news offense. In addition, in the two laws the parties accountable for a press release and the sanction or criminal punishment sentenced are governed. The difference between those 2 laws is in looking at the parties who should be responsible for a press release. The Penal Code governs that every member of the press (each individual) may be charged accountable, whereas in the Law No. 40 of the year 1999 only the head of the editorial staff can be charged accountable. In its implementation, the three press offenses can be used to indict the members of the press in several examples of a press release, especially related to the conflict cases in Ambon and Sampit.