Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis proses perumusan penurunan dividen dan suku bunga dalam tax treaty Indonesia-Belanda efektif 1 Oktober 2017. Di era globalisasi saat ini, semakin banyak transaksi antar negara atau transaksi lintas batas dengan semakin meluasnya Terjadinya transaksi lintas batas akan menyebabkan munculnya penanaman modal asing langsung (FDI) di Indonesia. Banyaknya FDI yang masuk ke Indonesia mengakibatkan terjalinnya hubungan kerjasama antar negara lain, dengan adanya kerjasama antar negara yang menyebabkan terjadinya transaksi antar negara, subjek pajak suatu negara akan mendapatkan pemasukan dari negara lain. Dengan adanya penghasilan tersebut maka perlu diatur hak-hak perpajakannya agar tidak timbul pajak berganda. P3B Indonesia-Belanda berlaku efektif sejak 1 Januari 2004 dan kini telah diubah dengan P3B Indonesia-Belanda efektif sejak 1 Oktober 2017. Dengan dilakukannya perubahan tersebut, juga terdapat perubahan beberapa ketentuan di dalamnya. Ketentuan yang mengalami perubahan adalah ketentuan tarif mengenai dividen dan bunga. Konsep yang digunakan meliputi perumusan kebijakan publik, tahapan perumusan kebijakan, tax treaty, passive income. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses perumusan perubahan tingkat dividen bunga dalam tax treaty Indonesia-Belanda masih belum memenuhi semua tahapan kebijakan publik yang ada.

---

This thesis aims to analyze the process of formulating a reduction in dividends and interest rates in the Indonesia-Netherlands tax treaty effective October 1, 2017. In the current era of globalization, more and more transactions between countries or cross-border transactions with the increasingly widespread occurrence of cross-border transactions will lead to the emergence of investment. foreign direct investment (FDI) in Indonesia. The large number of FDI that enters Indonesia results in the establishment of cooperative relations between other countries, with cooperation between countries that causes transactions between countries, tax subjects of a country will receive income from other countries. With this income, it is necessary to regulate the taxation rights so that double taxation does not arise. The Indonesia-Dutch Tax Treaty has been effective since January 1, 2004 and has now been amended with the Indonesia-Netherlands Tax Treaty effective October 1, 2017. With the amendment, there are also changes to several provisions in it. The provisions that have changed are the tariff provisions regarding dividends and interest. The concepts used include the formulation of public policies, stages of policy formulation, tax treaty, passive income. This research uses a qualitative approach with field studies and documents. The results of this study indicate that in the process of formulating changes in the interest dividend rate in the Indonesia-Netherlands tax treaty, all existing public policy stages have not met."

"Dilihat dari sisi perpajakan, salah satu alternatif yang efisien bagi perusahaan multinasional dalam rangka memperluas pangsa pasar dan memasuki pasar global adalah melalui skema keagenan karena perusahaan multinasional tidak perlu mendirikan suatu kantor atau pabrik sebagai tempat tetap kegiatan usahanya dan melaporkan peredaran usahanya di negara sumber penghasilan. Perusahaan multinasional sebagai Wajib Pajak Luar Negeri dapat saja menunjuk badan atau orang pribadi di negara sumber sebagai media untuk mewakili kepentingan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penunjukan badan atau individu yang bertindak atas nama Wajib Pajak Luar Negeri sebagai pengganti tempat tetap jauh lebih mudah dipraktikan dan dapat dibuat "tidak ada", sehingga tidak memunculkan isu Bentuk Usaha Tetap (BUT).Penelitian ini membahas tentang kebijakan identifikasi BUT Keagenan di Indonesia untuk mengetahui dasar pemikiran yang melatarbelakangi kebijakan agen perlu dijadikan BUT dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya mengoptimalkan identifikasi keberadaan BUT Keagenan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan perlu dibuatkan peraturan pelaksanaan tentang formulasi kebijakan identifikasi BUT Keagenan sebagai pedoman bagi fiskus dan Wajib Pajak dalam mengidentifikasi keberadaan BUT Keagenan yang dapat memberikan panduan dalam menentukan apakah suatu transaksi keagenan merupakan agen yang independen atau dependen terhadap prinsipalnya di luar negeri, Kementerian Perdagangan dapat membuat peraturan untuk melindungi kepentingan domestik yang mengatur bahwa kontrak jual-beli dalam transaksi keagenan harus ditandatangani oleh agen dan dilakukan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya melakukan kerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk memperoleh data keberadaan dan kegiatan usaha dari transaksi keagenan, dan mengadakan pelatihan, inhouse training, diskusi dan bedah kasus tentang.

---

In terms of taxation, one of efficient alternatives for multinational companies in order to expand market share and enter into the global markets is through the agency scheme for multinational companies which do not need to establish an office or factory as a permanent premise of its business activities and report its business in the host countries. Multinational companies as Foreign Taxpayers may designate a private entity or person in the host country as a media source to represent interests in running its operation. Appointment of entities or individuals acting on behalf of Foreign Taxpayers as a substitute of a fixed place of business is far easier to be practiced and can be made "not exist", so it does not raise the issue of a Permanent Establishment.This study discusses the policy of Agency Permanent Establishment identification in Indonesia to find out the rationale reason behind the policy to make agent as a Permanent Establishment and analyze the problems faced by the Directorate General of Taxes in an attempt to optimize the identification of Agency Permanent Establishment existence in Indonesia. This study is a qualitative research with descriptive design.Results of the research suggest the necessity to formulate implementing regulation as a guideline for fiscus and Taxpayers in identifying the existence of Agency Permanent Establishment that can provide guidance in determining whether an agency transaction is an independent or dependent to its overseas principal, the Ministry of Trade may issue regulations to protect domestic interests that govern the salespurcase contract in the agency transactions must be signed by the agent and conducted in Indonesia, the Directorate Gederal of Taxes should cooperate with the Ministry of Trade to obtain data on the exsistence and business activities of an agency transaction, and perform training, discussion and case study on Agency Permanent Establishment."

"Tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 1988 kini telah diamandemen dengan tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 2017. Amandemen tersebut turut merubah ketentuan mengenai bentuk usaha tetap BUT . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan ketentuan mengenai bentuk usaha tetap pada tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Perubahan ketentuan BUT tax treaty Indonesia-India yaitu dengan adanya pertambahann klausul pada pasal 5 ayat 2 huruf f, g, dan h, pasal 5 ayat 3 huruf b dan pasal 5 ayat 5 huruf c yang mana memberikan benefit bagi Indonesia yaitu lebih memberi kepastian hukum dan memperluas hak pemajakan. Atas adanya pertambahan klausul tersebut dibutuhkan tindak lanjut agar dapat mengimpelementasikan hak pemajakan ketentuan BUT yang baru, yaitu mendeteksi adanya kegiatan yang memicu penerapan ketentuan BUT serta harmonisasi antara treaty dengan hukum domestik.

---

Tax Treaty Indonesia India applied effectively on January, 1st 1988, now it has been amended becoming Tax Treaty Indonesia India that will be applied effectively on January, 1st 2017. This amandement also changed the provision of permanent establishment. The purpose of this research is to analyse the changes of Permanent Establishment provision on Tax Treaty Indonesia India will be Applied Effectively on January, 1st 2017. This research was using a descriptive qualitative method. Changes in permananet establishment provision reflected in additional clauses within article 5 paragraph 2 section f, g and h, article 5 paragraph 3 section b and artcile 5 paragraph 5 section c which clarifying and expanding the taxation right of the source country. Those additional clauses of permanent establishment required a follow up so that Indonesia could implemented the taxaton rights of the new permanent establishment provision through detection of activities which trigger the application of permanent establishment provision and harmonization between treaty and the domestic law. "

"ABSTRAKPenelitian ini memiliki tiga tujuan. Tujuan pertama penelitian ini adalah meninjau aspek-aspek dalam BEPS Action Plan 4 yang direkomendasikan oleh OECD dan G20 terhadap peraturan perpajakan terkait pembatasan interest deductions and other financial payments yang berlaku di Indonesia. Tujuan berikutnya adalah membandingkan aspek-aspek tersebut yang berlaku di Indonesia dengan negara-negara OECD dan G20, serta best practice yang direkomendasikan oleh OECD dan G20. Tujuan terakhir dari penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi penerapan BEPS Action Plan 4 dalam mengatasi base erosion and profit shifting di Indonesia. Penelitian bersifat analisis kualitatif deskriptif, yang dilakukan melalui wawancara, tinjauan literatur, dan simulasi perhitungan potensi penerapan BEPS Action Plan 4 dengan menggunakan data wajib pajak tahun pajak 2015. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peraturan pembatasan interest deductions and other financial payments yang berlaku di Indonesia sudah memenuhi 6 dari 7 aspek yang ditinjau, tetapi dalam bentuk pendekatan yang berbeda. Kemudian, peraturan perpajakan negara-negara yang ditinjau telah memenuhi aspek-aspek tersebut dengan penyesuaian berdasarkan karakteristik negaranya. Kombinasi antara fixed ratio melalui DER dan BEPS Action Plan 4 dapat mengatasi praktik BEPS dengan lebih baik karena saling menutupi kelemahan masing-masing pendekatan. Komitmen untuk mengadopsi rekomendasi best practice diperlukan demi terwujudnya kesamaan perlakuan perpajakan melalui harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia dan negara-negara lainnya.

---

ABSTRACTThis study has 3 objectives. First, is to review all aspects of the BEPS Action Plan 4 recommended by The OECD and The G20 on tax regulation for limiting interest deductions and other financial payments rules in Indonesia. Next, is to compare those aspects applied in Indonesian tax regulation with The OECD rsquo s and The G20 Countries rsquo , also best practices recommended by the OECD and G20. Third, is to identify the potency of applying BEPS Action Plan 4 in addressing base erosion and profit shifting in Indonesia. The research uses descriptive qualitative analysis method, conducted through interviews, literature reviews and simulation of applying BEPS Action Plan 4 using taxpayer data in the year 2015. The research concludes that the tax regulation for limiting interest deductions and other financial payments in Indonesia has already met six of the seven reviewed aspects, but is applied in a different approach. Furthermore, the tax regulation in reviewed countries have already met those aspects, although adjusted to each country rsquo s characteristics. The combination of fixed ratio through DER and BEPS Action Plan 4 can better address BEPS practice since it offsets each other rsquo s weaknesses. A commitment to adopt best practice recommendation is required to attain an equal tax treatment through the harmonization of tax regulation in Indonesia and other countries"

"Proliferasi perdagangan bebas telah mendorong perpajakan internasional menjadi isu yang semakin penting. Selagi aktor-aktor swasta berlomba-lomba untuk memanfaatkan keuntungan yang disediakan oleh dunia yang semakin terglobalisasi, pemerintah-pemerintah lazimnya ingin memastikan bahwa transaksi lintas yurisdiksi tersebut tidak luput dari pemajakan. Tulisan ini menelaah isu perpajakan internasional dan mencoba menggambarkan seluk beluk isu-isu yang terkait melalui tinjauan literatur. Terdapat 36 literatur terpilih yang dipaparkan, dibahas, dan kemudian diolah untuk menunjukkan konsensus serta perdebatan yang ada. Menggunakan metode taksonomi, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa topik perpajakan dalam ekonomi politik internasional dapat dikategorikan menjadi tiga tema utama: (1) konseptualisasi perpajakan internasional; (2) tantangan-tantangan; serta (3) ragam aktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi dalam tatanan perpajakan internasional. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa perpajakan internasional merupakan topik yang menjadi ranah utama ilmu hukum, terutama hukum perpajakan internasional, sementara pengkajian pajak melalui kaca mata hubungan internasional masih belum banyak ditemukan. Perdebatan dalam literatur meliputi perbedaan pendapat mengenai kebijakan mana yang ideal serta konseptualisasi koordinasi. Terakhir, tinjauan literatur ini memberi rekomendasi dalam ranah akademis berupa pendalaman studi perpajakan internasional menggunakan kerangka hubungan internasional, serta rekomendasi bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral, serta meningkatkan kerja sama ranah pajak di tingkat regional.

---

The proliferation of free trade has propelled international taxation into newfound significance. As private actors rush to exploit the benefits of a world more globalized than ever, governments often, but not always, proactively try to make sure that these cross-jurisdiction transactions do not go untaxed. This paper examines the issues surrounding international taxation and attempts to portray the intricacies through a literature review. A total of 36 selected literature sources are presented, discussed, and analysed to reveal existing consensus and debates. Using the taxonomy method, the literature review identifies three main themes in the field of international political economy of taxation: (1) the conceptualization of international taxation, (2) challenges, and (3) the various actors that influence and are influenced within the international taxation landscape. This study highlights that international taxation is predominantly studied within the domain of legal scholarship, particularly in the field of international tax law, while the examination of taxation through the lens of international relations is relatively limited. Meanwhile debates in the literature include disagreements on which policy (or policies) is ideal and the conceptualization of coordination. Lastly, this literature review provides recommendations in the academic realm, including deeper exploration of international taxation studies using an international relations framework. Furthermore, practical recommendations for Indonesia involve strengthening bilateral and multilateral cooperation and enhancing tax-related collaboration at the regional level."