Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang hukum Jaminan Perorangan yang menjadi jaminan dalam praktik pembiayaan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan yang mengatur mengenai Jaminan Perorangan terdapat dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdata. Jaminan Perorangan merupakan perjanjian yang diberikan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur wanprestasi. Permasalahan dalam tesis ini adalah upaya hukum perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan perorangan yang macet, pelaksanaan eksekusi jaminan perorangan pada perjanjian penanggungan dan akibat hukum dari pengesampingan hak-hak istimewa penjamin yang diatur dalam KUHPerdata dalam perjanjian penanggungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst. Dalam rangka untuk melakukan penelitian ini, tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan pembiayaan akan mengupayakan penyelesaian pembiayaan macet melalui penyelesaian secara musyawarah mufakat untuk dapat mengeksekusi jaminan perorangan. Apabila tidak terdapat penyelesaian, maka perusahaan pembiayaan dapat melakukan upaya hukum penyelesaian melalui pengadilan agar dapat menyatakan perjanjian fasilitas pembiayaan tersebut wanprestasi dan eksekusi jaminan perorangan yang telah diberikan oleh penjamin. Jenis pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst yaitu eksekusi untuk membayar sejumlah uang untuk pemenuhan pembayaran utang. Jika pelaksanaan putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, maka proses eksekusi yang dapat dilakukan adalah (i) permohonan eksekusi, (ii) teguran, (iii) sita eksekusi terhadap harta kekayaan penjamin. Lebih lanjut, pengesampingan hak-hak istimewa penjamin yang diatur dalam KUHPerdata bertujuan agar memudahkan kreditur untuk dapat menagih penjamin apabila debitur wanprestasi. ......This thesis discusses the law of the Personal Guarantee which is a security in financing practices which applied in Indonesia. The provisions governing the Personal Guarantee are regulated in Articles 1820-1850 of the Civil Code. Personal Guarantee is an agreement given by a third party to fulfill the debtor's obligations if the debtor defaults. This problems in this thesis are the legal efforts of financing companies in completing non-performing financing facilities with personal guarantees, analysis of the execution of personal guarantees and the legal consequences of waiving the guarantor's privileges which regulated in the Civil Code in the guarantee agreement based on the Decision of the Central Jakarta District Court Number 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst. In order to conduct this research, the research typology used is prescriptive research. The result of this research is that financing companies will strive to resolve non-performing financing through deliberation to reach a consensus to be able to execute individual guarantees. If there is no settlement, then the financing company can take legal remedies through the court to declare the financing facility agreement in default and the execution of the individual guarantee provided by the guarantor. The type of execution of the Central Jakarta District Court Decision number 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst namely execution to pay an amount of money to fulfill debt payments. If the implementation of the decision is not carried out voluntarily, then the execution process that can be carried out is (i) request for execution, (ii) warning, (iii) seizure of execution of the assets of the guarantor. Furthermore, the waiver of the special rights of the guarantor regulated in the Civil Code aims to facilitate the creditor to be able to collect the guarantor if the debtor is in default.

Abstrak :
ABSTRAK
Hepatitis merupakan infeksi pada hati yang dapat berkembang menjadi fibrosis jaringan parut , sirosis, bahkan kanker hati. Sanitasi perorangan merupakan salah satu faktor risiko pada hepatitis enterik yang meliputi sarana dan perilaku individu, yaitu sarana sumber air bersih, perilaku mencuci tangan, dan perilaku buang air besar. Jenis virus hepatitis yang termasuk virus enterik adalah Hepatitis A dan E. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan sanitasi perorangan terhadap kejadian Hepatitis A. Sekitar 1,5 juta kasus klinis hepatitis A terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. Di Indonesia, proporsi penderita hepatitis A merupakan proporsi terbanyak kedua dari seluruh tipe hepatitis 19,3 . Penelitian dilakukan dengan desain studi kasus-kontrol berdasarkan sumber data dari Riskesdas 2013. Jumlah sampel kasus penelitian ini adalah sebanyak 3272 orang dan jumlah sampel kontrol sebanyak 6544 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode strata dua tahap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Hepatitis A berdasarkan diagnosa dan gejalanya pada penduduk dengan usia ge;10 tahun di Indonesia tahun 2013 adalah 1,2. Sanitasi perorangan berdasarkan perilaku individu yang terdiri dari perilaku mencuci tangan dan perilaku buang air besar merupakan faktor risiko kejadian hepatitis A dengan odds rasio 1,326 CI 1,213 ndash;1,449 . Selain itu, sanitasi perorangan yang terdiri dari sarana yang digunakan, yaitu sarana sumber air bersih juga merupakan faktor risiko kejadian hepatitis A dengan odds rasio 1,147 CI 1,028 ndash;1,279 .

---

ABSTRACT
Hepatitis is an infection of the liver that can develop into fibrosis, cirrhosis, even liver cancer. Personal sanitation is one of the risk factor of hepatitis enteric which includes individual facilities clean water source and behavior hand washing and defecation behavior . Types of enteric hepatitis are Hepatitis A and E. The purpose of this study was to find out the correlation between personal sanitation and the occurrence of Hepatitis A. Approximately 1.5 million cases of clinical hepatitis A occur worldwide each year. In Indonesia, the proportion of hepatitis A patient is the second most of hepatitis patient 19.3 . The study was conducted with case control design based on data sources from Indonesia rsquo s RISKESDAS 2013. The number of the case sample is 3272 and the number of control sample is 6544. The sampling was done by two state stratified method. The results showed that cases of Hepatitis A on people aged ge 10 years in Indonesia based on diagnosis and symptoms were 1,2 . Personal sanitation behavior consisting of hand washing and defecation behavior is a risk factor for the occurrence of Hepatitis A with odds ratio 1,326 CI 1,213 ndash 1,449 . In addition, personal sanitation facilities which is the source clean water also a risk factor for the occurrence of Hepatitis A with odds ratio 1,147 CI 1,028 ndash 1,279.

Abstrak :
Dalam pemberian kredit, Bank biasanya mensyaratkan suatu jaminan atau guarantee, salah satunya dalam bentuk personal guarantee yang mana garantor diberikan hak istimewa oleh Undang-Undang guna melindungi kedudukannya sebagai penjamin. Apabila suatu debitur dalam keadaan tidak mampu membayar kepada kreditur utama maka seharusnya debitur itulah yang seharusnya melakukan pembayaran atas kewajibannya. Seorang personal guarantor dapat memiliki konsekuensi hukum yang jauh, dimana apabila syarat kepailitan telah terpenuhi, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap personal guarantor di Pengadilan Niaga. Namun, dalam perjanjian garansi seringkali diatur mengenai pelepasan hak istimewa garantor untuk menuntut lebih dahulu harta benda debitur untuk disita dan dijual demi melunasi utang-utangnya. Hal ini kerap kali menjadi dasar kreditur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap guarantor. Personal guarantor dapat menjadi pihak yang dirugikan dikarenakan pelepasan hak istimewanya.

---

In order to grant a credit, banks usually require a guarantee. It can be a form of personal guarantee. Personal guarantor are given special privileges by law in order to protect his position as guarantor. If a debtor in a state where he can't afford to pay to the creditor, the personal guarantor is supposed to be the party who should fulfil the payments. A personal guarantor could have big legal consequences, where if requirements of bankruptcy are met, it follows that the creditor may file for a petition to declare bankruptcy of the personal guarantor on the Commercial Court. However, a guarantee agreement often arrange the discharge of guarantor’s privilege to go after and prosecute property of a debtor first in order to pay debtor’s debts. This frequently become the reason for creditor to file for a petition to declare against guarantor. Personal guarantor can have an inflicted loss because his privelege relinquishment. This thesis examine the position of the guarantor who has discharge his priveleges and the timing for filing the petition to declare against personal guarantor.

Abstrak :
Kecacingan merupakan salah satu penyakit infeksi berbasis lingkungan, meskipen tidak menjadi masalah kesehatan masymkat ditinjau dari tingkat penyebab kematian di halonesio, namun ditinjau dati tingginya prevalensi merupakan masalah besar.Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain iklim tropis, sarana air bemih dlU1 jamhan keluarga yang belum memadai, perllaku masyarakat yang bebun menempkan norma perilaku hidup bersih dan sehat serta kondisi sosial ekonomi yang belum mapan(Depkes, 2006). Penelitian menggunakan disain Cross sectional yang betinjuan untuk memperoleh infonnasi tentang kejadian kecacingan pada murid sekolah dasar negeri di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dengan jumlah responden 297 murid kelas satu sampai dengan kelas lima di enam sekolah dasar negeri. Variabel independen dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan kepada responden dengan menggunakan kuisioner dan pemeriksaan tinja untuk menegakkan diagnosis ada tidaknya satu atau lebih telur cacing. Selanjutnya hasil yang didapat dianalisa dengan uji Chi Square dan regresi logistik ganda. Dari 15 variabel independen ada 9 variabel yang berhubungan bermakna dengan kejadian kecacingan pada murid sekolah dasar negeri yaitu: Jenis SPAL (P=0,024; OR=1,738; 95%CI=1,04-2,90), Kebiasaan BAB (P=0,024; OR=6,88; 95%CI=0,892-5,318), Kebiasaan mencuci tangan (P=0,003l OR=3,378; 95%CI=1,375-8,300); Kebiasaan Bermain kontak tanah (P=0,022; OR=2,857; 95%CI=1,141-7,152), Kebiasaan menggunakan sandal (p=001; OR=2,857; 95%CI=1,700-4,945, Kebiasaan menghisap/menggigit jari (P=0,042; OR l,768; (P=0,03l; OR I,647; 95%Cl$l,006-2,694), Pengetahuan orangtua (P=O,Ol8; OR &I4; 95%CI=l,l74-3,413). Faktor risiko yang paling dominan terhadap kejadian kecacingan pada murid sekolah dasar negeri di Kecamatan Cibinong Kahupaten Bogor adalah kebiasaan mencuci tangan (P=O,OOO; OR=3,3; 95%CI=I,858-S,817). Tidak ditemukan adanya interaksi antara variabel. Program Pengendalian kecacingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan melalui pemberdayaan masyarakat dan peran serta swasta sehingga masyarakst mampu dan mandiri dalam meleksanukan pcnanggulangan kecacingan, berperilaku bidup bersih dan serta meningkalkan kesehatan perorangan, dan lingkungan.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kepailitan terhadap penjamin perorangan dalam sebuah putusan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Terdapat pembahasan mengenai tanggung jawab pihak ketiga yang mengikatkan diri sebagai penjamin perorangan dalam pemenuhan kewajiban untuk melakukan pembayaran utang debitor atas perjanjian kredit yang dibuat dengan pihak kreditor dan kaitannya dengan hubungan hukum pemberian kredit antar perusahaan. Dalam prakteknya pihak debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya dan setelah penjamin perorangan diputus pailit oleh Pengadilan Niaga, ditemukan oleh kurator bahwa aset penjamin perorangan tidak cukup untuk melunasi utang debitor. Tesis ini juga membahas mengenai tanggungjawab debitor perusahaan dan debitor penjamin di dalam kepailitan.

---

ABSTRACT
This thesis takes up a topic concerning bankruptcy upon personal guarantor in a bankruptcy verdict at Central Jakarta Commercial Court. It occurs commentaries on the liability of the third party which binds itself as an personal guarantor in fulfilling the obligations to pay the debtor's debt on credit agreements made with creditors and its relevance with legal bearings on credits between companies. In practice, the debtor has failed fulfill its obligation and after the personal guarantor has been declared bankrupt by Central Jakarta Commercial Court, curator discovered that the personal guarantor's asset wasn't enough to pay off the debtor's debt. This thesis also examines the responsibility of a company as debtor as well as guarantor debtor within bankruptcy law

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan (menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil). Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah beberapa peraturan di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Di dalam UU Cipta Kerja memunculkan satu bentuk baru perseroan, yang di dalam PP No. 8 Tahun 2021 menyebutnya sebagai Perseroan Perorangan. Dalam pendirian perseroan perorangan ini cukup dengan mengisi format isian pernyataan pendirian secara elektronik tanpa adanya akta notaris. Hal tersebut mengakibatkan perseroan perorangan tidak memiliki dokumen autentik dalam pendiriannya. Selain itu perseroan perorangan dapat didirikan oleh seseorang yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, dimana umur tersebut belum cakap hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan menurut PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil dikaitkan dengan peran notaris dalam pendirian perseroan persekutuan modal dan konsekuensi hukum adanya syarat usia minimum 17 (tujuh belas) tahun bagi pendiri perseroan perorangan. Untuk menguraikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian preskriptif. Hasil analisa adalah untuk menyarankan kepada pemerintah bahwa dalam pendirian perseroan perorangan sebaiknya tetap melibatkan notaris dan bagi pendiri perseroan perorangan sebaiknya paling rendah berumur 21 (tahun) untuk kelancaran perseroan dalam menjalankan usahanya. ......This research discusses about the role of a notary in the establishment of a Single Member Limited Liability Company (according to Government Regulation Number 8 of 2021 about the Company's Authorized Capital and Registration of Establishment Changes and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses). The government through the Law on Job Creation has amended several regulations in Indonesia, one of them is the Law on Limited Liability Companies. In the Job Creation Law, a new form of company emerges, which in Government Regulation Number 8 of 2021 referred to it as a Single Member-LLC. In the establishment of a Single Member-LLC is by filling out a form electronically through SABH, without a notarial deed. This causes Single Member Limited Liability Company not have authentic documents in their establishment. In addition, a Single Member-LLC can be established by someone who is still 17 (seventeen) years old, where that age is not yet legally competent. The issues raised in this study are regarding the role of a notary in the establishment of a Single Member Limited Liability Company according to Government Regulation Number 8 of 2021 related with the role of a notary in the establishment of a Limited Liability Company and the legal consequences of having a minimum age requirement of 17 (seventeen) years for founders of Single Member-LLC. To describe these problems is using normative legal research methods with prescriptive research typology. The results of the analysis are to suggest to the government that in the establishment of a Single Member-LLC is better to involve a notary and for founder of Single-Member LLC better in 21 (twenty-one) years old for the good of the company in running business.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pernyataan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja beserta tantangan pada implementasi penerapan surat pernyataan Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan pengaturan baru dengan sistem omnibus law yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur bahwa pendirian perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh satu orang dan pendiriannya tidak menggunakan akta notaris, melainkan cukup pernyataan pendirian yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai tantangan pada implementasi penerapan pernyataan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun analisa data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa tujuan dari diaplikasikannya konsep Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia adalah untuk memisahkan harta PT dengan harta para pendiri dalam pelaksanaannya. Salah satu kelebihan yang diberikan oleh Perseroan Terbatas Perorangan adalah dengan memberi kemudahan berusaha melalui simplifikasi tahapan dan tata cara pendiriannya melalui pernyataan pendirian. Kemudahan tersebut ternyata masih terdapat kendala terkait pendirian Perseroan Terbatas Perorangan karena belum ada media yang memfasilitasi pendirian Perseroan Terbatas Perorangan. Oleh karena itu penulis memberikan saran kepada Pemerintah baiknya segera menyelesaikan perancangan sistem online pendirian Perseroan Terbatas Perorangan agar dapat diterapkannya Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia. Pemerintah dalam pengesahan peraturan dapat menyelaraskannya dengan teknologi informasi. ......This study discusses the statement of the establishment of an Individual Limited Liability Company based on the Limited Liability Company Law which has been amended by the Job Creation Act along with the challenges in implementing the statement letter of Individual Limited Liability Company in Indonesia. The government issued a new regulation with an omnibus law system called the Job Creation Act, stipulating that the establishment of a company that meets the criteria for Micro and Small Enterprises can be established by one person and its establishment does not use a notary deed, but only a statement of establishment registered with the Ministry of Law and Human Rights. . The problem raised in this study is about the challenges in implementing the statement of establishment of an Individual Limited Liability Company according to the Limited Liability Company Law which has been amended by the Job Creation Act. To answer these problems, normative legal research methods are used. The data analysis was carried out qualitatively with an explanatory approach. The results of the study can be concluded that the purpose of applying the concept of an Individual Limited Liability Company in Indonesia is to separate the assets of the PT with the assets of the founders in its implementation. One of the advantages provided by an Individual Limited Liability Company is to provide ease of doing business through simplification of the stages and procedures for its establishment through a statement of establishment. With this convenience, it turns out that there are still obstacles related to the establishment of an Individual Limited Liability Company because there is no media that facilitates the establishment of an Individual Limited Liability Company. Therefore, the author advises the Government to immediately complete the design of the online system for the establishment of an Individual Limited Liability Company so that an Individual Limited Liability Company can be implemented in Indonesia. The government in ratifying regulations can harmonize them with information technology.