Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilu presiden Prancis menjadi lebih dirasa penting sejak terjadiperubahan dari sistem parlementer menjadi sistem presidensil pada Republik V. Dan menjadi hal yang menarik bahwa sejak Pemilu presiden tahun 1988, sebuah partai ekstrem kanan yaitu Front Nasional dengan Le.Pen sebagai pemimpin yang nasionalis, rasialis dan xenophobic, berhasil memperoleh suara yang cukup signifikan dalam pemilu tersebut. Selain itu popularitasnya terns meningkat pada pemilu-pemilu presiden selanjutnya, hingga akhirnya mampu menjadi salah satukand.idat presiden dalam putaran kedua pemilu tahun 2002 kemarin. Hal tersebut menjadi menarik kruena pertama, fenomena tersebut terjadi pada negara yang mujur dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. edua, partai Front Nasional tersebut sebelumnya adalah pad:a· kecil yang kekurangan basis pendukung. Dan ketiga, fenomena meningK,atnya popularitas partai Front Nasional tersebut, juga dii.khti oleh keberhasilan partai-partai ekstrem kanan lainnya di Eropa pada dasawarsa terakhir, sehingga otomatis menyedot perhatianpublik lokal dan intemasional.Skripsi ini akan engangk:at faktorafaktor yang menyebabkan peningkatan suara part. Front Nasional dalam Pemilu Presiden tahun 988 tersebut.Kerangka teori utama yang di~a ai dalam menjelaskan har tersebut adalah teori partai catch-all yang dalam peng'ertian Dr. Ichsanul Amal menggambarkan partai Front Nasional sebagai partai yang roenampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijad'ikan anggotanya dengan tujuan memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program~program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Analisa dilakukan dengan mengamati sistem politik Prancis, terutama perubahannya dalam Republik V; partai-partai utama di Prancis, termasuk Partai Front Nasional; jalannya pemerintahan Mitterand dan Chirac sebagai presiden pada periode tersebut; serta kond.isi sosial ekonomi Prancis, terutama menyangkut eksistensi kaum imigran Hasilnya adalah bahwa fenomena peningkatan suara terhadap Le Pen sebagai Presiden Prancis terutama disebabkan oleh faktor kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan Mitterand dan Chirac yang kurang berhasil dalam memperbaiki berbagai permasalahan internal, khususnya aspek sosial ekonomi.Keduanya lebih memfokuskan diri pada sistem presidensil yang berorientasi pada cita-c:ita de Gaulle terhadap peran Republik V Prancis di mata dunia. Di lain pihak, Le Pen dengan sikapnya yang tertuang dalam program-program politiknya, memberikan perhatian besar terhadap permasalahan sosial ekonomi tersebut.Eksistensi kaum imigran yang dianggap sebagai sumber berbagai permasalahan di Prancis, menjadi fokus utama dalam tiap kampanyenya. Sistem politik dalam Konstitusi Republik V prancis juga menjadi faktor yang mendukung peningkatan suara tersebut. Dalam hal ini mencakup: Perubahan dari sistem parlementer ke sistem presidensil serta karakteristik sistem kepartaian di Prancis yang juga ikutmempengaruhi peningkatan suara terhadap Le Pen."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan pembatasan selisih perolehan suara dalam pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota di Indonesia. Skripsi ini menganalisis bagaimana dampak yang ditimbulkan dari berlakunya Undang-Undang Pemilihan Gubernur. Bupati, Dan Walikota, khususnya terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Terjadi permasalahan akibat lahirnya undang-undang tersebut, terutama pada Pasal 158 yang mengatur adanya pembatasan selisih perolehan suara apabila pasangan calon gubernur, bupati, dan walikota ingin mengajukan permohonan sengeketa perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, terdapat pengaturan pembatasan selisih hasil perolehan suara. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan tidak semua pembatasan serta-merta adalah bertentangan dengan hak konstitusional warga negara, sepanjang batasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Kemudian kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi saat ini merupakan kewenangan yang sifatnya sementara dan terbatas. Kewenangan sesungguhnya dimiliki oleh badan peradilan khusus yang memiliki kewenangan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan kepala daerah. Lahirnya pengaturan pembatasan selisih perolehan suara apabila ingin mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota memiliki tujuan untuk membentuk rekayasa sosial guna membangun budaya hukum dan politik yang lebih dewasa di masyarakat

---

ABSTRACTThis thesis is about the regulation of the limitation in the difference of the votes in accordance to applying a request for disputes arising from the result of the Governer Eletion in Indonesia. This thesis analize the effect of the enforcement of the Governer Election Act, especially towards disputes arising from the election itself. There are problems occured as the result of the enforcement of the act, especially in paragraph 158 which states that there is a limitation involving the difference in the votes, meaning, when a party wants to apply a request for dispute regarding the result from the election, one must meet the requierment about the difference in the ballot. The method used in this thesis is a method called juridical normative, which uses secondary data for its resources. This research concludes that the enforcement of this Governer Election Act includes the regulation about limitation in the difference of the votes. However, The Constitutional Court of Indonesia in its award states that not all limitation is in opposition to the constitutional rights of the citizen as long as that restriction is established for the sake of ensuring a recognition, respecting the rights of the people, and the freedom for the people to comply to charges which are made righteously in accordance to moral consideration, religious value, security, and public order. Moreover, the Constitutional Court is authorized to solve disputes arising from the election, however, this right is temporary and limited. The actual right belongs to a special court which has exclusive authority to solve disputes arising from the outcome of Governer Election. The establishment of this regulation about the restriction of the difference in the votes if one is thinking of filing a request for dispute arising from the Governer Election has its own purpose, that is to create social engineering in order to establish a more mature and advance legal and political culture among the citizen."

"Pada peristiwa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 terjadi fenomena menarik yang menjadi latar belakang penelitian, yaitu perubahan perolehan suara pasangan petahana yang unggul pada putaran pertama dan juga diunggulkan mayoritas lembaga survei, kemenangannya menjadi berbalik kepada pasangan Anies-Sandi (AS) yang semula tidak dijagokan untuk menjadi pemenang pilgub. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pilgub Jakarta tahun 2017 pasangan AS berhasil mempertahankan keunggulan suaranya secara signifikan di Kota Administrasi Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada putaran kedua. Sekaligus berhasil memasuki wilayah yang tadinya merupakan wilayah pemenangan suara pasangan petahana pada putaran pertama. Terdapat 25 basis suara pasangan AS pada putaran kedua dan wilayah yang mendominasi basis suara tersebut adalah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Faktor-faktor spasial yang dianalisis memiliki hubungan dan pengaruh terhadap perolehan suara pasangan AS. Melalui analisis korelasi pada kedua putaran, faktor pekerja formal dan pemilih muda memiliki hubungan yang kuat dengan perolehan suara AS. Sedangkan melalui analisis regresi berganda faktor spasial yang memiliki pengaruh terhadap perolehan suara AS adalah kepadatan penduduk dan pekerja formal pada kedua putaran.

---

In the election of the DKI Jakarta Governor in 2017 there was an interesting phenomenon that became the background of the research, namely the change in the vote gain of the superior incumbents in the first round and also favored by the majority of survey institutions, his victory turned to the Anies-Sandi (AS) pair who were not nominated to become the winner of the election. This research approach uses a descriptive method with a comparative type. The results of the study indicate that in the 2017 Jakarta governor election the AS pair managed to maintain the superiority of their votes significantly in the East Jakarta and South Jakarta Administrative City in the second round. At the same time he managed to enter the area which had been the area of winning the voice of the incumbent pair in the first round. There are 25 base votes for the AS pair in the second round and the regions that dominate the voting base are East Jakarta and Central Jakarta. The spatial factors analyzed have a relationship and influence on the vote acquisition of AS couples. Through correlation analysis in the first and second rounds, formal workers and religious factors have a strong relationship with AS vote acquisition. While through multiple regression analysis of spatial factors that have an influence on AS vote acquisition is population density and formal workers in the first and second round."

"Skripsi ini membahas tentang penurunan perolehan suara PKB pada pemilihan umum 2009. PKB merupakan partai yang memiliki ikatan moral dan historis dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi kemasyarakatan islam terbesar di Indonesia. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan salah satu pendiri PKB dan pernah memiliki peranan penting dalam tubuh partai sampai kemudian tersingkir dari kepengurusan PKB secara struktural pada tahun 2008 akibat konflik internal partai. Pada pemilu 2009 suara PKB mengalami penurunan yang begitu besar dibandingkan dengan dua pemilu sebelumnya pada tahun 1999 dan 2004 yang berhasil menjadi partai islam terbesar di Indonesia dari segi perolehan suara. Hal ini tentu tidak lepas dari konflik internal partai yang terus menerus terjadi serta kinerja PKB sebagai partai politik itu sendiri.

---

This thesis discusses the decreasing of PKB’s electoral vote in the 2009 elections. PKB is a party that has a moral and historical ties with the Nahdlatul Ulama (NU) which is the largest Islamic mass organizations in Indonesia. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) was one of the founders of PKB and has an important role within the party until then knocked out of the stewardship from PKB structurally in 2008 due to internal party conflict. In the 2009 general election PKB’s electoral vote decreased so large compared to the two previous elections in 1999 and 2004 who managed to become Indonesia's largest Islamic party in terms of votes. It is certainly ties with the party's internal conflicts that continue to occur and the lack performanceof PKB itself as a political party."