Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Tidak semua pelaku ibadah hidup dan bertinggal di lingkungan dengan kualitas dan kuantitas ruang dalam batas kewajaran. Melihat bahwa ruang tinggal sering kali tidak memiliki ukuran standar, maka ia bisa jadi besar, sedang ataupun kecil. Skripsi ini membahas secara spesifik mengenaik ruang ibadah pada permukiman padat informal atau kampung di Jakarta, dimana penghuninya tinggal dengan okupansi ruang di bawah standar Standar ruang tinggal Nasional Indonesia: 9m2/orang. Kondisi yang demikian membuat aktivitas para penghuni kampung harus bertumpuk satu sama lain, dan aktivitas ibadah termasuk di dalamnya. Untuk memahami penggunaan ruang ibadah di kampung, pengamatan dilakukan dengan melihat bagaimana pelaku ibadah di kampung menyematkan kualitas sakral pada kegiatan ibadah mereka. Selain ikut berpartisipasi dalam kegiatan ibadah di kampung, pengamatan juga dilakukan dengan survey kuesioner dan wawancara pada beberapa warga kampung, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kelangsungan kegiatan ibadah. Untuk masa mendatang, saya berharap kajian ini dapat dikembangkan dan dilengkapi mengingat kurangnya waktu pengamatan dan waktu kegiatan ibadah yang tidak menentu.

---

ABSTRACT
Not all worshippers live in similar qualities and quantities of space. This paper discusses specifically the space of worship in informal, densely populated settlements in Jakarta known as kampongs, in which citizens occupy the space below standard Indonesian national standard of living space 9m2 person. Such circumstances mean that almost every daily activity undertaken by kampong inhabitants overlaps, and worship activity is no exception. To understand the site, space, and place of worship usage in kampong areas, this research aims to understand how the inhabitants create and embed sacredness, or lsquo spiritual rsquo indicators, into their worship activities. In addition to deep observation by actively participating in the kampong rsquo s worship activity, this research completed by a questionnaire survey and in depth interviews with various people living in the kampong, both directly and indirectly related to worship activity. The research found that the limitation of space does not hinder the kampong inhabitants in carrying out their worship activities. Even though mostly always overlapping with other activities, worshippers always find a way to negotiate their worship activities in such limitations.

Abstrak :
ABSTRAK
Permukiman informal telah menjadi salah satu isu paling penting yang dihadapi daerah perkotaan di Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Sebagai ibukota Indonesia, Jakarta menjadi tujuan utama bagi para migran yang mengharapkan peluang kerja dan peningkatkan ekonomi untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Namun, faktor tenaga kerja yang murah dan keterbatasan pemerintah dalam menyediakan perumahan yang memadai, mendorong mereka untuk tinggal pada permukiman informal. Permukiman ini menjadi ruang yang mengakomodasi kebutuhan para migran dengan keterbatasan sosial-ekonomi untuk dapat menyesuaikan diri dengan dengan kehidupan kota, melalui penyediaan perumahan. Pada kenyataannya, pemerintah cenderung mengganggap permukiman informal sebagai pengganggu pembangunan kota melalui kebijakan penggusuran. Menggunakan teori informalitas kota, studi ini mencoba mengubah perspektif negatif terhadap permukiman informal, dengan menyoroti potensi yang dimiliki dan kontribusinya terhadap kota. Melalui studi kasus Kampung Muka sebagai permukiman informal di pusat kota, ternyata Kampung Muka tidak hanya sebagai solusi alternatif perumahan bagi para migran dengan keterbatasan sosial-ekonomi, namun juga turut mendukung perkembangan sektor formal yang ada di sekitarnya.

---

ABSTRACT
Informal settlements have become one of the most important issues facing urban areas in Indonesia, DKI Jakarta in particular. As the capital of Indonesia, Jakarta is the main destination for migrants who expect job opportunities and economy improvement for a more decent life. However, low-income factor and government limitations in providing adequate housing, encouraged them to live in informal settlement. This settlement become a space that accommodates the needs of migrants with socio-economic constraints to be able to adjust to city life, through the provision of housing. In reality, the government tends to consider informal settlement as a disruption to urban development, therefore the policy that is often carried out is eviction. Using urban informality as a main concept, this study tries to change the negative perspectives on informal settlements by highlighting at its potential and contribution to the city. Through the Kampung Muka case study as an informal settlement in the city center, it turns out that this settlement is not only as an alternative housing solution for migrants with socio-economic constraints, but also contributes to the development of the surrounding formal sector.

Abstrak :
Meningkatnya jumlah penduduk di kota menyebabkan menjamurnya permukiman informal, salah satunya berupa kampung kota yang dikenal dengan kepadatan bangunan dan penggunaan material semi permanen pada bangunannya. Kondisi tersebut membuatnya rentan terhadap bencana kebakaran akibat arus listrik. Sebagai bentuk bantuan, pemerintah membangun kembali rumah yang rusak. Namun, tidak ada parameter berkelanjutan yang dapat mengatur standar fisik bangunan untuk pembangunan kembali pasca kebakaran. Dalam studi ini, proses pembangunan kembali dua desa, Kampung Duri dan Kampung Kwitang, akan dibandingkan untuk menyimpulkan aspek-aspek apa yang dapat dijadikan ide dalam menyusun parameter. Penelitian ini menunjukkan bahwa jangka waktu bantuan, jenis bantuan, dan kerjasama masyarakat harus menjadi parameter bagaimana bantuan akan diberikan. ......The increasing number of residents in the city has led to the proliferation of informal settlements, one of which is in the form of Kampung Kota that are known for their density of buildings and the use of semi-permanent materials in their buildings. The condition makes it vulnerable to fire disasters caused by electric currents. As a form of assistance, the government rebuilds damaged houses. However, there are no sustainable parameters that can regulate a building's physical standard for the post-fire rebuild. In this study, the process of rebuilding two villages, Kampung Duri and Kampung Kwitang, will be compared to conclude what aspects can be used as ideas in compiling the parameter. This research shows that the period of assistance, types of assistance, and cooperation of the community should be the parameter on how the assistance would be given.