Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The purpose of this study is to analyze and study the process of rock mining permit including the effectiveness and benefit from policy implementation related to the abolition of the authority of re-gency/city government in the rock mining activity after the enactment of Law Number 23 of 2014 in Subang Regency. The method used in this study is a qualitative method by interviewing parties re-lated and literature review. The results of the study indicate that there are differences in the dura-tion of the permit for rock mining due to differences in the process of issuing rock mining permits before and after the authority of the management of rock mining by the province. The social impact of the transfer of authority over the management of rock mining does not affect the surrounding community. This is due to the coordination and written agreements between the entrepreneur and the community related to the social responsibility management of the entrepreneur to the commu-nity.

Abstrak :
Jakarta Evolution (JAKEVO) merupakan sistem pelayanan daring perizinan dan non-perizinan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem satu pintu yang direncanakan dapat melayani dan memproses sebanyak 296 jenis izin dan non-izin. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, diketahui bahwa JAKEVO baru dapat melayani 266 jenis izin dan non-izin atau sebesar 90% dari target Rencana Strategis DPMPTSP 2017-2022 pada indikator Persentase Layanan Perizinan dan Non-Perizinan secara Online untuk tahun 2020 yang sebesar 100%. Selain itu berdasarkan besarnya investasi dalam pengembangan JAKEVO, didapatkan data bahwa JAKEVO baru dapat menarik pengguna sebanyak 692.988 user. Berdasarkan penelusuran permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan layanan dari JAKEVO. Penelitian ini menggunakan modifikasi model kesuksesan Delone and McLean. Metodologi penelitian yang digunakan adalah campuran dimana data kuantitatif didapatkan melalui penyebaran kuesioner terhadap 197 responden dan data kualitatif didapatkan dari hasil wawancara. Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 79.8% model yang digunakan pada penelitian ini dinyatakan fit/baik. Dari 9 faktor dan 17 hipotesis awal yang digunakan pada penelitian ini, dihasilkan 8 faktor yang terbukti signifikan mempengaruhi kesuksesan layanan dari sistem JAKEVO dan 12 hipotesis diterima. Faktor Information Quality, Service Quality, Trust, Perceived Usefulness, User Satisfaction, Intention to Use, EWOM Intention, dan Organization Performance terbukti signifikan mempengaruhi kesuksesan layanan sistem JAKEVO. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu DPMPTSP harus fokus dalam pengembangan dan peningkatan faktor kualitas sistem dari JAKEVO, DPMPTSP juga harus meningkatkan fitur keamanan informasi agar JAKEVO hanya dapat di akses oleh user yang valid saja, JAKEVO harus dapat diakses kapanpun, dan terdapat petugas stand-by 24/7 untuk membantu pengguna yang mengalami kendala dalam menggunakan JAKEVO di luar jam kantor. ......Jakarta Evolution (JAKEVO) is an online permits and non-permits service system owned by the DKI Jakarta Provincial Government through a one-stop system that is planned to serve and process as many as 296 types of permits and non-permits. Based on the 2020 DKI Jakarta Provincial DPMPTSP Implementation Report, it is known that JAKEVO can only serve 266 types of permits and non-permits or 90% of the target of 2017-2022 DPMPTSP Strategic Plan on the Percentage indicator of Online Permit and Non-Permit Services for 2020 which by 100%. In addition, based on the amount of investment in the development of JAKEVO, data obtained that JAKEVO has only been able to attract 692,988 users. Based on these problems, it is necessary to analyze the factors that influence the success of JAKEVO’s services. This study uses a modified Delone and Mclean success model. The research methodology used is mixed methods where quantitative data is obtained from distributing questionnaires to 197 respondents and qualitative data is obtained from interviews. Quantitative data processing is done by PLS-SEM. The results showed that 79.8% of the models used in this study were declared fit. Of the 9 factors and 17 initial hypotheses used in this research, 8 factors were proven to significantly influence the service success of the JAKEVO system and 12 hypotheses were accepted. Information Quality, Service Quality, Trust, Perceived Usefulness, User Satisfaction, Intention to Use, EWOM Intention, and Organization Performance factors have been shown to significantly influence the success of JAKEVO system services. Recommendations that can be given are DPMPTSP must focus on developing and improving the quality factor of the system from JAKEVO, DPMPTSP must also improve information security features so that JAKEVO can only be accessed by valid users, JAKVEO must be accessible at any time, and there are 24/7 stand-by officers to help users who have problems using JAKEVO outside of office hours.

Abstrak :
Pada tanggal 10 Oktober 1975 telah ditandatangani perjanjian M-MO di Jakarta tentang pengalihan teknologi melalui "licensing" untuk membuat mesin diesel. Bagi M perjanjian tersebut sangat penting dalam mempertaharikan pemasaran barangnya di luar negeri dan turut dalam persaingan barang diesel dalam perdagangan internasional. Bagi MO perjanjian tersebut penting untuk meningkatkan kemampuan membuat mesin diesel sendiri secara bertahap. Sebelumnya PT SS telah menjadi penyalur tunggal M, sehingga mesin diesel H terkenal di Indonesia melalui impor-ekspor. MO adalah suatu perusahaan PMDN yang bergerak di bidang perbaikan dan pemeliharaan, mesin diesel, sekarang ingin memperluas usahanya dengan memproduksi sendi ri mesin diesel dan generating sets yang di jalankan dengan mesin diesel. Untuk tujuan tersebut, MO telah menyiapkan tanah dan bangunan tempat bekerja. MO telah meminta M, perusahaan asing dari Jerman Barat agar M memberinya lisensi memproduksi mesin diesel seri D 302-dua silinder dan D 325-dua/tiga empat dan enam silinder. M telah mengembangkan mesin tersebut dan telah menghasilkan secara lengkap bertahun-tahun lamanya. M telah mengadakan perbaikan terhadap hasil produknya untuk keperluan di pabrik, perkapalan, dan kendaraan darat. Mesin tersebut juga di produksi oleh perusahaan DT di Spanyol dan dalam hal ini akan bertindak sebagai agen M. Pembuatan mesin di atas dilakukan menurut rencana khusus. Karena Indonesia masih merupakan negara berkembang, tentu saja perjanjian internasional M-MO tidak dapat di samakan dengan perjanjian internasional lainnya antara perusahaan negara industri maju, yang memiliki segala perlengkapan ekonomi dan keterampilan telah berjalan dengan lancar dan serba lengkap. Perangkat undang-undang mengenai teknologi saja belum dimiliki oleh Indonesia yang mengatur dan mengawasi teknologi yang masuk dan meneliti persyaratan dalam perjanjian agar tidak terjadi hal-hal yang terlalu merugikan perekonomian Indonesia. Meninjau know-how {secret technology) dalam perjanjian M-MO, dan perjanjian lain merupakan pokok persoalan yang terpenting dalam setiap perjanjian lisensi, baik lisensi paten, lisensi merek, lisensi desain maupun lisensi Know-How yang berdiri sendiri. Pengkajian perjanjian M-MO dan perjanjian lainnya dimaksudkan untuk mendapat suatu gambaran baik dari segi hukum maupun dari segi ekonomi, mengenai kerjasama di bidang produksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pedoman yang telah dikeluarkan oleh UNCTAD, UNIDO, dan WIPO, di pergunakan untuk melihat sampai di mana saran badan internasional tersebut dapat di jelmakan dalam bentuk perjanjian oleh kedua pihak. Sampai di mana daya saing perusahaan dalam negeri dalam berhadapan dengan perusahaan asing, dapat memperjanjikan hal yang tidak terlampau merugikan salah satu pihak dan juga tidak terlalu merugikan negara dan bangsa penerima lisensi.

Abstrak :
The key objective of this paper is to bring about the notion of "Marketable permits" into consideration in Indonesian academic and policy-level discourse on environmental issues. It shows how economics has cvolved in its mission to find a way around preserving the environment while ensuring economic activities. As an alternative to the more traditional yet widely adopted, "command-and-control" approach, economists have offered ti relatively new approach, namely "iradable marketable peemits". It is another from the "market approach, previously represented by the the "tax and/or subsidy" approach. This paper focuses on the marketable permits. In particular, it summarizes the recent development in the field with a hope to provide a fruitful alternative to help solve the problem in Indonesia. Nevertheless, some caveats are discussed.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai implikasi hukum penerapan Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk upaya percepatan berusaha dan berusaha mengkaji isu disharmonisasi hukum PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP OSS) dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (UU Pemda). Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskiptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan OSS menimbulkan implikasi yang nyata dari berbagai aspek seperti hukum dan ekonomi. Dari segi hukum, implikasi yang timbul yaitu : (1) adanya perubahan penerbitan izin usaha dan izin komersil yang wajib dilakukan melalui OSS; (2) adanya perbedaan pengaturan batas waktu izin usaha; (3) terdapat perubahan kewenangan penerbitan izin usaha antara Lembaga OSS dan PTSP; (3) terciptanya sistem perizinan berusaha yang terintegrasi antarlembaga, kementerian, maupun daerah; dan (4) terjadinya reformasi peraturan perizinan. Selain itu, penerapan OSS djuga dirasakan belum cukup efektif dalam memberikan kepastian hukum bagi para investor. Terutama berkaitan adanya isu disharmonisasi PP OSS dengan UU Penanaman Modal, UU Pemda, atau peraturan lainnya. Disharmonis ini menyangkut kewenangan pemberian izin yang sebelumnya berada di tangan kementerian, lembaga, maupun daerah beralih ke lembaga OSS. Lahirnya PP OSS juga tidak secara otomatis mencabut peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang sudah diterbitkan terlebih dahulu karena akan menyalahi asas otonomi daerah ataupun hierakhi dari peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi adanya disharmonisasi hukum tersebut maka diperkenalkanlah konsep hukum baru yaitu Omnibus Law. Omnibus Law adalah suatu konsep hukum yang sering digunakan oleh negara-negara penganut Common Law seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris, dan lainnya. Regulasi dalam konsep ini adalah dengan cara membuat satu Undang-Undang baru untuk mengamandemen beberapa Undang-Undang atau pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara sekaligus. Sementara dari segi ekonomi penerapan OSS memberikan dampak yang cukup positif bagi Indonesia khususnya berkaitan dengan realisasi investasi dan pemangkasan waktu pengurusan izin usaha.

---

This thesis discusses about the implications of Online Single Submission (OSS) utilization law as an act to hasten businesses activities and aims to undertake the issue of legal disharmony between Government Regulation of Indonesia Number 24 of 2018 on Electronically-Integrated Business Permit Service (OSS Government Regulation), Law of Number 25 of 2007 on Capital Investment, and Law of Number 23 of 2014 on Local Government as amended by Law of Number 9 of 2015 on Second Amend to Law of Number 23 of 2014 on Local Government. This thesis is a normative legal research which has a prescriptive nature. The approach used in this research are statute approach and conceptual approach. The data source used in this research consists of primary data and secondary data, by using data collection methods which are documents review or literature review and a research interview or through observation. The research reveals that the implementation of OSS creates a real implication from various legal and economic aspects. From the legal aspects, the implication that rises are : (1) there was a shift to businesses permits and commercial permits which must be executed through OSS; (2) there was a time limit regulation in regards to business permits; (3) there was a change on the authority of business permit establishment between Lembaga OSS dan PTSP; (3) the creation of an integrated business-licensing system between institutions, ministry and local government; (4) the reformation of licensing regulation. Furthermore, the implementations of OSS also haven’t given quite an impact in legal certainty for the investors. Especially its related to the issue of the disharmony between PP OSS and Penanaman Modal, UU Pemda or other regulation. This disharmony involves the licensing authority, which used to lies on ministry, institution or local government, shifts to Lembaga OSS. The creation of PP OSS were not automatically revoke the local regulation or other regulation which already published because it would violate either local autonomy or hierarchy from the constitution. To solve the legal disharmony, therefore introduced a completely new legal concept, Omnibus Law. Omnibus Law is a legal concept that often used by countries with Common Law disciples such as United States, Belgium, United Kingdom and others. The regulation in this concept is by creating one constitutional law to amend various law or articles that is contained in a constitution at once. Meanwhile, the economic impact of OSS Implementation gave a quite positive outcome for Indonesians, especially related to the investments practice and time efficiency in business permits service.

Abstrak :
UU Cipta Kerja mengubah beberapa pengaturan perizinan, termasuk perizinan bangunan gedung. Tahun 2021 lalu, MK mengeluarkan Putusan MK No. 91/PUUXVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sehingga pelaksanaan UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan hal-hal strategis dan berdampak luas harus ditangguhkan termasuk membentuk peraturan pelaksana baru. Dalam pengimplementasiannya, penyelenggaraan PBG mengalami kendala di daerah, dalam penelitian ini adalah Kota Serang. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, serta wawancara dengan pihak terkait. Dalam penelitian ini, kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan PBG setelah UU Cipta Kerja masih menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP. Kewenangan tersebut masih sama dengan regulasi bangunan gedung sebelum UU Cipta Kerja. Hubungan kewenangan pusat dan daerah terlihat dari terintegrasinya pemerintah pusat dan daerah melalui sistem SIMBG yang mana pemerintah pusat dapat melakukan pengawasan langsung terhadap izin yang diterbitkan oleh daerah. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kota Serang dalam penyelenggaraan PBG setelah UU Cipta Kerja adalah tidak adanya penyesuaian regulasi daerah terhadap UU terbaru. Sehingga, penyelenggaraan PBG terhambat termasuk penarikan retribusinya yang menyebabkan perolehan PAD menurun. Putusan MK tersebut tidak berimplikasi terhadap pembentukan regulasi PBG di daerah mengingat pemerintah daerah hanya melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan dalam beberapa peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Oleh sebab itu, penulis berharap Kota Serang dapat segera mengesahkan Perda PBG yang telah disesuaikan dengan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Hal tersebut sebagai solusi permasalahan penyelenggaraan PBG di daerah terutama dalam hal retribusi. ...... Law of the Job Creation led to changes in building permit regulation. In 2021, the Constitutional Court of Indonesia issued Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 which stated that the Law of the Job Creation was unconstitutional so its implementation related to strategic matters and had a broad impact should be suspended, including forming new implementing regulations. There are some constraints on the level of local government in the implementation of building permits. This research uses juridical-normative methods with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, as well as conducting interviews with related informants. In this research, implementation of PBG after the Law of the Job Creation is still a regional authority implemented by DPMPTSP. This authority is still the same as the building regulations before the Law of the Job Creation. The relationship between central and regional authorities can be seen from the integration governments through the SIMBG system where the central government can conduct direct supervision of permits issued by the regions. The constraints faced by local governments is there are no regulatory adjustments in the regional level. This caused the issuance of building permits to be obstructed including the retribution that reduced regional revenues. The Constitutional Court's decision has no implications for the implementation of PBG in the regions considering that local governments just implement policies that have been stipulated in several implementing regulations of Law of the Job Creation. Therefore, the author hopes that Serang City can immediately establish PBG Regulation which has been adjusted to the new regulations.

Abstrak :
Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian dimana Apoteker melaksanakan praktik kefarmasian. Seiring perkembangan di bidang kefarmasian, orientasi pelayanan kefarmasian mengalami perubahan. Pelayanan kefarmasian yang semula berorientasi pada pengelolaan obat sebagai komoditi kini telah bergeser menjadi pharmaceutical care. Agar pelayanan kesehatan terjamin sebagai kebutuhan masyarakat, jumlah penyelenggaraan sarana dan praktek kesehatan mengalami peningkatan. Peningkatan yang pesat ini akhirnya menimbulkan kompetisi antara apotek dalam suatu wilayah. Tujuan mengetahui tata cara dan persyaratan pengurusan perpindahan Apotek agar jika tingkat kompetisi di suatu daerah sudah terlalu tinggi maka perpindahan lokasi Apotek dapat dijadikan pertimbangan untuk menghindarkan diri dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fungsi utama Apotek sebagai unit layanan kesehatan karena mengutamakan fungsi sebagai unit bisnis, kedua fungsi ini harus dijalankan dengan seimbang.. Tata cara pengurusan perpindahan Apotek dari suatu daerah ke daerah lain adalah sama, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017. Persayaratan yang perlu dilengkapi untuk mengurus perpindahan Apotek dari suatu daerah ke daerah lain adalah berbeda untuk tiap-tiap daerah sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing. ......Pharmacy is a pharmaceutical service facility where pharmacists carry out pharmaceutical practices. Along with developments in the field of pharmacy, the orientation of pharmaceutical services has changed. The pharmaceutical service that was originally oriented to the management of medicine as a commodity has now shifted to pharmaceutical care. In order for health services to be guaranteed as a public need, the number of administering health facilities and practices has increased. This rapid increase has finally led to competition between pharmacies in a region. The purpose of knowing the procedures and requirements for the transfer of pharmacies so that if the level of competition in an area is too high then the location of the pharmacy can be taken into consideration to avoid practices that are not in accordance with the main function of the Pharmacy as a health service unit because it prioritizes its function as a business unit. , these two functions must be carried out in a balanced manner. The procedures for managing the transfer of pharmacies from one area to another are the same, namely in accordance with the Minister of Health Regulation Number 9 of 2017. The requirements that need to be completed to manage the movement of pharmacies from one area to another are different for each region in accordance with the provisions of each region.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Implementasi Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Karawang. Pembahasan dilatarbelakangi oleh kondisi Kabupaten Karawang yang termasuk daerah Industri sehingga memerlukan sarana transportasi untuk mendukung mobilisasi baik orang maupun barang salah satunya angkutan kota. Kemudian dihubungkan dengan implementasi retribusi izin trayek sebagai instrumen wajib. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teori Edward III dengan jenis deskriptif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat empat faktor keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, variabel sumberdaya, variabel disposisi dan variabel struktur birokrasi yang masih tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Terdapat hambatan baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Karawang dalam melaksanakan Imleplementasi Retribusi Izin Trayek. ...... This research discusses the Implementation of Public Transportation Permits Charge Policy in Kabupaten Karawang. Discussion based on the condition of Karawang which is an industrial area needs both human transportation and stuff transportation. Angkutan Kota is one of them linking by Implementation of Transportation Permits Charge Policy as a substantial instrument. This research is qualitative research based on the theory of Edward III and descriptive data analysis techniques. The results of this research shows that successful of public policy implementation must be contain of four factors there are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure are not relevant to those the researcher found on the field. There are some obstacles both from internal and external of Karawang in the implementing of Public Transportation Permits Charge Policy.

Abstrak :
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) penting bagi perekonomian Indonesia karena berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), investasi dan penyerapan tenaga kerja. Namun semenjak pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia mendapat dampak negatif terutama UMKM dimana terjadi penurunan pendapatan dan banyak UMKM yang tutup. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan mendorong kembali bergeraknya sektor UMKM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dalam bentuk relaksasi perizinan usaha mikro kecil untuk memberikan semangat dan motivasi baru kepada para pelaku usaha untuk memulai usaha dan tetap menjalankan usahanya sehingga tetap bisa menghasilkan dan meningkatkan pendapatan usaha. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh kebijakan relaksasi perizinan terhadap pendapatan/omzet usaha mikro kecil dengan mempertimbangkan faktor lain yaitu modal, tenaga kerja, luas usaha, sektor usaha, kepemilikan lokasi dan sarana usaha. Penelitian ini secara kuantitatif menggunakan data panel berjumlah 3.379 observasi yang bersumber dari data permohonan relaksasi Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan metode regresi Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian ini berdasarkan analisis hasil regresi dan analisis bivariat didapat bahwa perizinan usaha melalui program relaksasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan/omzet usaha. Usaha yang sudah mendapat izin dari program relaksasi maka pengaruhnya terhadap omzet pelaku usaha lebih tinggi sejumlah 5,27% dibanding yang belum mendapat izin. Modal, tenaga kerja dan sektor usaha secara bersama-sama memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan omzet usaha. ......Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are important to the Indonesian economy because they contribute to gross domestic product (GDP), investment, and employment. However, since the Covid-19 pandemic, the Indonesian economy has suffered a negative impact, especially on MSMEs, where there has been a decrease in income and many businesses have stopped operating. To accelerate economic recovery by encouraging the MSME, Jakarta Provincial Government made a policy of facilitating business permits in the form of relaxation to provide motivation to start and continue to run their businesses to increase income. The purpose of this study was to investigate the effect of permit relaxation policies on the income of micro small businesses by considering other factors such as capital, labor, business area, business sector, location ownership, and business facilities. This research quantitatively uses panel data with a total of 3,379 observations sourced from data on the relaxation of micro and small business permits from 2020 to 2022 using the Fixed Effect Model (FEM) regression method. The results of the study, based on the analysis of regression results and bivariate analysis, found that business permits through the relaxation program have a significant positive effect on increasing business income. Businesses that have received permits from the relaxation program have a higher income of 5.27% compared to those that have not received a permit. Capital, labor, and the business sector together have a significant positive effect on increasing business income.