Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penulisan skripsi adalah untuk mengetahui apakah kebijaksanaan pengembangan pasar domestik TEXMACO dengan membuka toko eceran (retail outlet) cukup efisien dan efektif. Metode penelitiannya dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh responden terpilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami aspek-aspek strategis kebijaksanaan toko retail TEXMACO. Pendekatan dan pengolahan data yang digunakan adalah metode SAVE atau Strategic Analysis for Venture Evaluation, yakni evaluasi komprehensif terhadap 69 faktor strategik yang dibagi atas 4 aspek utama yakni : produk/jasa yang dijual, kemampuan perusahaan dalam menjalankan usaha, lingkungan dimana usaha tersebut beroperasi, dan faktor dukungan usaha. Hasil analisa menunjukkan tingkat efisiensi usaha secara keseluruhan sebesar 69%, yang didukung oleh efisiensi keempat aspek utamanya yakni dukungan terhadap toko retail (73%), produk/jasa (72%), lingkungan (67%), dan kemampuan perusahaan (66%). Dengan menggunakan tolok ukur sebesar 50%, maka toko retail TEXMACO dinilai cukup efisien. Selanjutnya dapat diketahui pula faktor-faktor yang menguntungkan bagi usaha dan faktor-faktor yang masih perlu diperbaiki sehingga dapat dicari solusi untuk mengatasinya. Kesimpulannya, secara keseluruhan tingkat efisiensi cukup memuaskan, namun perlu diingat bahwa hal tersebut didukung oleh aspek-aspek strategik yang sating mempengaruhi, dimana kelemahan di satu faktor ditutupi oleh kekuatan faktor lainnya. Posisi toko retail TEXMACO di masa peralihan production ke marketing-oriented perlu membenahi manajemennya (revisi struktur organisasi kejelasan tugas operasional dan manajemen) dan meningkatkan pemahaman operasional toko retail garmen (pelatihan sales employees dan manajemen, revisi strategi penjualan, dan perbaikan produk serta penampilan toko secara keseluruhan).

Abstrak :
PT. X adalah suatu perusahaan pembungkus kemasan yang menggunakan plastik sebagai bahan baku dasar dalam proses produksinya. Unluk mengantisipasi peningkatan kebutuhan kemasan di masa mendatang, perusahaan berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya dengan cara menambah jumlah Inesin. Penambahan mesin dilakukan dengan menggunakan kapasitas yang lebih besar. Penambahan kapasitas ini perlu ditentukan agar tidak terjadi kelebihan produksi. Untuk itu dilakukan peramalan permintaan pada tahun 2002 dengan menggunakan metode peramalan deret waktu. Model yang memiliki standar deviasi terkecil dipilih sebagai model peramalan. Penjadwalan pembelian mesin dibuat sedemikian rupa dengan cara menganalisa pada saat kapan perusahaan akan kekurangan produksi. Pemesanan mesiu dilakukan sebelum terjadi kekurangan agar tetap memenuhi kebutuhan pasar yang ada. Karena dinilai lokasi pabrik kurang cocok untuk daerah industri dan sudah tidak memungkinkan dilakukan perluasan pabrik di lokasi yang lama, make perlu diadakan pemindahan Iokasi ke tempat yang baru. Semua mesin yang ada dipindahkan ke tempat yang baru. Supaya tidak terjadi kekurangan produksi dan dapat mengantisipasi kebutuhan pasar maka pemindahan mesin perlu dijadwalkan dengan tepat.

Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai perluasan kewenangan Bidan terkait masalah persalinan. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab seorang Bidan berdasarkan perbuatan melawan hukum apabila terjadi suatu perbuatan yang dikarenakan adanya penyimpangan perluasan kewenangan Bidan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari seorang Bidan dapat dilihat dari tanggungjawab Bidan yang dilanggar, kemudian Bidan karena kesalahannya dapat dimintakan ganti kerugian.

---

ABSTRACT This undergraduate thesis discusses about expansion of Midwives authority on issues related to childbirth. The subject matter in this research is how the responsibility of a midwife based on an unlawful act in case of an act that is due to the irregularities expansion of the Midwives authority. This research is a juridical-normative by using descriptive-analytical method. It can be concluded that the form of responsibility from a midwife can be viewed from the responsibility were violated, and then because of the mistake, the midwife may apply for compensation.

Abstrak :
Pemahaman mengenai penerimaan siswa terhadap Learning Management System merupakan hal penting untuk meningkatkan penggunaan dan pengaruh LMS itu sendiri. Sebagai model penerimaan teknologi yang terkini, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology UTAUT perluasan telah digunakan untuk mengukur penerimaan sebuah teknologi. Gandhi Memorial Intercontinental School GMIS Jakarta telah menggunakan ManageBac sebagai LMS sejak tahun 2012. Sebagai LMS, ManageBac didesain untuk mengatur perencanaan kurikulum, evaluasi, pelaporan hasil dan kehadiran serta komunikasi antara pengajar dan siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa model UTAUT perluasan teraplikasi pada model penerimaan ManageBac di GMIS Jakarta meskipun dengan adanya penambahan kesukarelaan sebagai moderator. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuesioner survey Likert skala 7 dan analisis SEM-PLS. Total 245 siswa yang duduk di kelas XI dan XII diambil sebagai peserta survey. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa model UTAUT perluasan tidak teraplikasi pada model penerimaan ManageBac di GMIS Jakarta. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa gender, umur dan kesukarelaan tidak berperan dalam memperkuat pengaruh seluruh konstruk terhadap niat penggunaan. Pengalaman merupakan satu-satunya moderator yang berpengaruh pada kondisi penunjang dan kebiasaan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa dari tujuh konstruk penelitian, hanya terdapat empat konstruk yang mempengaruhi niat penggunaan secara signifikan, yakni kondisi penunjang, motivasi hedonis, nilai harga dan kebiasaan.Kata kunci: UTAUT perluasan, sistem manajemen pembelajaran. ......Understanding students rsquo acceptance towards a Learning Management System is a crucial issue for improving its usage and effects. As recent model of technology acceptance, extended Unified Theory of Acceptance and Use of Technology extended UTAUT , has been used to measure user rsquo s acceptance on technology. Gandhi Memorial Intercontinental School GMIS , Jakarta has used ManageBac as LMS since 2012. As LMS, ManageBac has been designed to manage curriculum planning, evaluation, outcome reporting, attendance and communication between teachers and students. The purpose of this research was to prove that the model of extended UTAUT was applied into ManageBac rsquo s acceptance model at GMIS Jakarta even though with the addition of voluntariness as moderator. This research employed quantitative approach with survey method using 7 scale Likert questionnaire and SEM PLS analysis. A total of 245 students of grade XI and XII were taken as survey rsquo s participants. The result of finding revealed that the model of extended UTAUT was not applied into ManageBac rsquo s acceptance model at GMIS Jakarta. This study depicted that gender, age and voluntariness did not play significant role to enhance the effect of all constructs towards behaviour intention. Experience became the only moderator which strengthened the effect of facilitating condition and habit. This study also revealed that from all seven constructs, there were only four constructs which affected behaviour intention significantly facilitating condition, hedonic motivation, price value and habit. Key words Extended UTAUT , Learning Management System

Abstrak :
Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Berarti bahwa semua tanah di wilayah Negara Republik Indonesia merupakan kepunyaan bangsa Indonesia yang digunakan untuk kepentingan rakyat. UUPA mengatur berbagai hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional. Hak atas tanah Orisinal atau Primer yaitu hak atas tanah yang bersumber pada Hak Bangsa Indonesia dari yang diberikan oleh Negara dengan cara memperolehnya melalui permohonan hak, dimana yang termasuk hak primer ini adalah Hak Pengelolaan. Melalui Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Koja Utara tahun 1987, PT. Pelabuhan Indonesia II adalah sebagai yang berhak mengelola atas tanah yang terletak di Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara. Namun dalam proses memperluas kawasan terminal peti kemas untuk menjadi Pelabuhan Internasional ditemukan adanya masalah yang berarti. Masalah itu adalah adanya pihak lain yang menganggap sebagian tanah yang pengelolaannya dimiliki PT. Pelabuhan Indonesia II adalah miliknya. Pihak tersebut adalah ahli waris dari Al haddad, dimana Almarhum Al Haddad pernah dimakamkan di kawasan tersebut. Masalah ini telah berlangsung lama dan puncaknya sampai menelan korban jiwa pada saat akan dilakukan penertiban makam Al Haddad. Seharusnya kejadian itu tidak akan terjadi, seandainya pihak dari ahli waris Al Haddad mau menyetujui apa yang sudah dimusyawarahmufakatkan dalam penyelesaian masalah ini. Karena sebenarnya ahli waris Al Haddad tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, tanah yang berasal dari Eigendom ini sudah melewati batas waktu untuk didaftarkan oleh ahli waris Al Haddad untuk menjadi Hak Milik, sehingga menjadi tanah negara yang kemudian akhirnya pengelolaannya diserahkan kepada PT. Pelabuhan Indonesia II.

---

The entire territory of Indonesia is the unity of the homeland of all the Indonesian people, who are united as a nation Indonesia. It?s mean that all the lands in Indonesian Republic teritory was belong and used to Indonesian People. UUPA manage a variety of tenure rights over land in the National Land Law. Land rights Original or Primary namely land rights based on the Rights of the Indonesian people provided by the State in a way to get it through the right application, which included the right of this primer is Rights Management. By Certificate of Land Management Nomor 1/Koja Utara tahun 1987, PT. Pelabuhan Indonesia II is as entitled to manage on land located at Harbour Road, Kelurahan Koja Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara. But in the process of expanding the container terminal region to become the International Port found any significant problems. That problem is the presence of others who consider some of the land is owned by its management. Pelabuhan Indonesia II is his. Such party is an heir of the Al Haddad, where the late Al Haddad ever buried in the area. This problem has lasted a long time and its peak until casualties during straightening will be the tomb of Al-Haddad. Should the incident would not happen, if the party of Al Haddad's heirs want to approve what is already dimusyawarah-mufakatkan in solving this problem. Because Al Haddad's actual heirs have no right to the land, soil derived from these Eigendom already passed the deadline for registration by the heirs of Al Haddad to become Freehold, thus becoming the ground state which is then finally custody of the PT. Pelabuhan Indonesia II.

Abstrak :
Konsep desentralisasi di Indonesia tidak hanya sekedar menyerahkan kewenangan dan kekuasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal tersebut perlu diikuti dengan penyerahan aspek finansial, yang disebut sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah. Salah satu jenis dana perimbangan yang di transfer dari pusat kepada daerah adalah dana bagi hasil (DBH). DBH secara konsep merupakan transfer untuk daerah dengan persentase tertentu yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Salah satunya adanya DBH Dana Reboisasi (DBH DR) yang berfokus pada urusan sektor kehutanan dalam level pemerintah daerah. Adapun konsep DR di Indonesia pada awalnya berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi yang menyebutkan bahwa DR hanya dapat digunakan untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam menggunakan DR tersebut yang peruntukkannya terlalu spesifik. Hal tersebut berakibat pada banyaknya DR yang mengendap dalam kas daerah dan tidak terserap dengan baik. Berkaitan dengan masalah tersebut, pemerintah pusat menginisiasikan adanya perubahan alokasi melalui perluasan penggunaan DBH DR, yang dimana DR tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam kegiatan dengan ketentuan sesuai pada tujuan utama dana perimbangan tersebut yakni, kegiatan reboisasi dan RHL. Pengaruh dari pengalihan urusan kehutanan kepada pemerintah provinsi dari pemerintah kabupaten/kota juga mempengaruhi pengalihan kewenangan fiskal untuk DBH DR menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Landasan hukum tersebut pada akhirnya juga mempengaruhi munculnya kebijakan perluasan penggunaan DBH DR, mengingat bahwa DR di pemerintah kabupaten/kota belum dapat digunakan secara optimal. Oleh karena itu, diharapkan perluasan penggunaan DBH DR dapat menjadi pemicu pemerintah daerah untuk meningkatkan penggunaan atau penyerapan DBH DR dalam rangka melaksanakan kegiatan RHL.

---

......Decentralization concept in Indonesia is not just giving authority from central to local government. It needs to be followed with financial authority or fiscal decentralization. There are many types of fiscal decentralization, one of them is revenue sharing. By definition, revenue sharing is a budget with specific presentation that local government can be use to execute government activities. There is one of revenue sharing types called forest revenue sharing or DBH DR in local government. DR in Indonesia is reffering to reforestation and forest and land rehabilitation activity based on Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 about Dana Reboisasi. That regulation is forming an issue about DR absorption in local government is not proper. Responding to that issue, central government is giving an effort for expansion of usage by changing the allocation for DBH DR, so local government can use the budget for many program that still refers to reforestation and forest and land rehabilitation activity. Forest authority transfer from district to province, is also giving an impact for DBH DR as it state on Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 about Pemerintahan Daerah. Therefore, the expansion of usage is triggering the local government for using or elevated the DR absorption to support reforestation and forest and land rehabilitation activity.

Abstrak :
Leksem guò dalam bahasa Mandarin merupakan salah satu leksem yang memiliki beberapa makna yang masih saling berhubungan. Keterhubungan antarmakna tersebut disebabkan karena beberapa komponen makna yang dikandung dalam makna-makna leksem guò masih sama. Selanjutnya, leksem guò akan bergabung dengan leksem lain membentuk kata majemuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumbangan komponen makna leksem guò dalam kata majemuk yang diawali dengan leksem guò. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, 7 makna leksem guò dan 14 kata majemuk yang mengandung leksem guò dalam kamus Xiandai Hanyu Cidian (2016) edisi ke-7 dianalisis komponen maknanya dengan menggunakan teori Analisis Komponen Makna oleh Nida (1975) dan selanjutnya dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa sumbangan makna leksem guò kepada 14 kata majemuk yang mengandung leksem guò adalah [+perbuatan], [+pindah], dan [+perubahan keadaan]. ......Leksem guò dalam bahasa Mandarin merupakan salah satu leksem yang memiliki beberapa makna yang masih saling berhubungan. Keterhubungan antarmakna tersebut disebabkan karena beberapa komponen makna yang dikandung dalam makna-makna leksem guò masih sama. Selanjutnya, leksem guò akan bergabung dengan leksem lain membentuk kata majemuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumbangan komponen makna leksem guò dalam kata majemuk yang diawali dengan leksem guò. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, 7 makna leksem guò dan 14 kata majemuk yang mengandung leksem guò dalam kamus Xiandai Hanyu Cidian (2016) edisi ke-7 dianalisis komponen maknanya dengan menggunakan teori Analisis Komponen Makna oleh Nida (1975) dan selanjutnya dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa sumbangan makna leksem guò kepada 14 kata majemuk yang mengandung leksem guò adalah [+perbuatan], [+pindah], dan [+perubahan keadaan].