Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Industri perbankan mempunyai fungsi yang penting dan strategis bagi aktivitas perekonomian. Dalam menyalurkan danalkredit kepada masyarakat, bank wajib melakukan penjlaian yang seksama terhadap character, capacity, capital, condition of economy dan collateral (jaminan/agunan) dari nasabah debitur. Salah satu benda yang dapat dijadikan jaminan adalah Resi Gudang. Sebagai upaya u ntuk: mernberikan perlindungan bagi bank, tJndang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi G udang menegaskan bahwa b sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang harus memberitahukan pe.Ijanjian pengikatan Resi G udang sebagai hak jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Resi Gudang yang telah dijadikan jaminan didaftarkan ke PT." K:liring Beijangka Indonesia scbagai Pusat Registrasi-untuk: dieatat dalam Buku Daftar Pembebanan Hak J nan atas kesalahan penulis R:eterangan dalam Resi Gudang dan atas kehilanganlkerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyjmpan dan enyerahkan bararrg. Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang di Bank Rakyat Indonesia dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Nos S.2- DIR/ADK701/2008 yang menga tur tentang Kredi Moaal Kerja Dengan Jaminan Resi Gudang (KRG). Penelitian ini dilakul(an dengan menggunakan Yfetode pendekatan juridis nonnatif ang mengacu ke.pada norma-norma hu. Dalam penelitian ini dapat disimpul.kan bahwa Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang telah..memberikane bank. Pengelola G udan$ juga bergt gung jawab terhadap barang yang mengalami kerusakin/kehilangan yang bukan disebabkan oleh kcsalahannya, khususnya p,ada penstiwa 1Cebakaran, kccurian, d kebanjiran. Pelaksanaan pembebanan H ak Jaminan atas Resi Gudang di Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 201 1 tentang Sistem Resi Gudang. Tahap pertama didahului dengan pembuatan peljanjian pokok berupa peijanjian kredit. Tahap kedua berupa pembuatan perjanjian pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Tahap ketiga adalah pendaftaran jaminan Resi Gudang ke Pusat Registrasi.

---

The banking indusTry has an important and strategic function in economic activity. In distributing funds or credit to borrower, a hank must first conduct a careful assessment towards the character, capacity, capital, condition of economy, and collateral of debtor. Warehouse Receipt is one of instruments that can be used as a security or collateral. In an effort to provide protection for the banks, Law No. 9 of 201 1 on Warehouse Receipt System confirms that bank as recipient, sha I notify he of Registration and the Warehouse Manager. Warehouse Receipt as collateral must he register in Indonesia Futures Clearing Company (PT. K/iring Berjangka Indonesia) as the Center of. Registration, to he recorded in the egister of Imposition of Guarantee on Warehouse Receipt Rights. In aadition, the Warehouse Manager is responsible on an.x writing error in Warehouse Receipt and of the loss or damage of goods, either caused by its negligence in storing and deliverin . or as a result of fire, thief. and flooding. The imposition of..rights on Warehouse "Receipt in Bank Rakyat Indonesia is implemented based on Circular Letter No. S.2-DIRIADKIOI/2008 governing the Loan of Working Capital Guaranteed by arehouse Receipt. The re.searcil was conducted using a juridical-normative met od refiring to legal norms. The study concluded that Law No. 9 of 20 II on Warehouse Receipt System has , provide sufficient protection for banks. The imposition of guarantee on Warehouse Receipt rights in Bank Rakyat Indonesia is in accordance with the said law. The process itself is conducted in three stages, firstly preceded by a basic loan agreement, foJ!owed by a Warehouse Receipt collateral agreement imposing the rights guarantee on Warehouse Receipt, and lastly, the registration o} Warehous 'Re eipt as collateral to the Center of Registration.

Abstrak :
Hak Tanggungan merupakan lembaga hak Jaminan dalam pemberian kredit yang sering digunakan lembaga keuangan khususnya bank. Bank sebagai pemegang hak tanggungan dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang dalam pemenuhan pelunasan piuntangnya yang diberikan kepada debitur karena memiliki hak istimewa untuk melaksanakan eksekusi berdasarkan "Sertipikat Hak Tanggungan" yang mempunyai excecutorial tittle. Namun dalam prakteknya, objek hak tanggungan sering menjadi sengketa terhadap pihak ketiga yang mempunyai hubungan hutang piutang terhadap debitur dan bank selaku kreditur tidak dapat mengeksekusi objek hak tanggungan. Penulis akan meneliti apakah keberadaan Hak Tanggungan dapat memberikan perlindungan terhadap kreditur yang objek jaminan Hak Tanggungannya dijadikan objek sengketa dalam perkara hutang piutang dengan pihak ketiga dalam putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Bgr Tahun 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa kreditur dan pihak ketiga melakukan pembagian hasil lelang secara prorate. Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan studi dokumen, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi hakim agar bank sebagai kreditur memiliki hak yang didahulukan atas pelunasan hutang debitur.

---

Hak Tanggungan is collateral rights institutions in granting loans that are often used by financial institutions, especially banks. Banks as holders of Hak Tanggungan are protected and guaranteed by the Law in fulfilling the repayment of their obligations granted to debitor because they have the privilege to carry out executions based on "Certificate of Hak Tanggungan" which has an excecutorial tittle. However, in practice, the object of Hak Tanggungan is often a dispute against a third party that has a debt dealings to the debitor and the bank as the creditor cannot execute the object of the Hak Tanggungan. The author will examine whether the existence of Hak Tanggugan can provide protection to creditors whose object of guaranteed Hak Tanggungan is used as the object of dispute in the case of debts with third parties in the resolution of the Bogor District Court Number 37/Pdt.G/2015/ PN.Bgr Tahun 2015. Resolution stating that creditors and third parties share proceeds in a prorate manner. The research method in this paper is juridical-normative research using document studies, namely in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials related to this research. The results of this study can be a consideration for judges so that banks as creditors have precedence over repayment of debitor debts.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam Kredit Pemilikan Rumah dengan kasus yang terjadi pada Bank X, dimana jaminan kredit yang ada pada Bank X digugat oleh pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik sah dari jaminan tersebut. Kedudukan Bank X selaku kreditur preference pemegang Hak Tanggungan dan proses pemberian kredit yang dilakukan pun dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses KPR yang dilakukan oleh Bank X sudah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang ada dengan menerapkan prisnip prudential banking dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan Bank X merupakan kreditur yang beritikad baik, sehingga kepentingannya harus dilindungi oleh hukum. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubik Indonesia No. 394/K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 sudah mengatur perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditur yang beritikad baik. Namun dalam kasus ini hukum tersebut dikesampingkan, dan kedudukan bank selaku kreditur preference menjadi tidak mutlak. ...... This thesis discusses the legal protection for the bank as creditor Mortgage holders in Housing Credit From Bank X Cases, where the credit guarantees available From the Bank X sued by a third party claiming to be legitimate owner of the collateral. The Bank X Status as the holder of preference Mortgage lenders shaken and processes performed lending has also been questioned. This study case uses the literature resources with juridical normative approach to generate qualitative analytical descriptive data. Based on the results of this study concluded that the mortgage process is carried out by the Bank X is in conformity with the provisions of the existing credit by applying prudential banking principles as well. Therefore, it can be said that Bank X as a good faith creditor, so its interest should be protected by law. In the Indonesia Supreme Court's Jurisprudence No. 394/K/Pdt/1984 on May 31, 1985 has been set as the legal protection of creditor banks were acting in good faith. But in this case the law be excluded, and the position of the bank as creditor preference not becomes absolute.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu kegiatan usaha dari bank adalah memberikan kredit. Namun dalam prakteknya pemberian kredit oleh bank tidak selalu berjalan mulus. Seharusnya Bank selaku pemegang jaminan seharusnya dapat dengan mudah melakukan eksekusi atas objek jaminan. Selain itu pemegang jaminan yang beritikad baik harus dilindungi. Namun dalam prakteknya, dalam beberapa kasus bank tidak dapat melakukan eksekusi, bahkan sampai kehilangan hak atas jaminan karena kesalahan yang bukan dilakukan oleh bank. Tetapi kesalahan tersebut dilakukan oleh debitur dan pihak terkait dalam pengikatan dan pemberian kredit. Sehingga disini terlihat suatu permasalahan (kesenjangan antara apa yang seharusnya das sein dan apa yang terjadi das solen). Sehingga disini perlu dilakukan penelitian dalam bentuk tesis, dengan identifikasi masalah Pertama, apakah bank bertanggung jawab bank terhadap kesalahan yang diakubatkan oleh debitur dan pihak terkait dalam pengikatan dan pemberian kredit? Dan Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi bank yang beritikad baik terhadap kesalahan tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan Pertama, bank tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahan debitur dan pihak terkait dalam pengikatan dan pemberian kredit. Selama bank telah menjalankan perjanjian kredit dengan itikad baik, telah menjalankan kewajiban bank dalam UU Perbankan dalam pemberian kredit dan telah memenuhi tindakan-tindakan yang lazim dilakukan dalam pemberian kredit. Kedua, bank yang beritikad baik harus diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan hukum preventif dan resprensif.

---

ABSTRACT
One of the banks business activities is providing redit. But in practice, banks lending does not always fine. Supposedly, the Bank as the collateral holder should be able to easily execute the collateral object. In addition, banks as holders of collateral in good faith must be protected. However, in practice, in some cases banks are unable to carry out executions, even to the point of losing the right to collateral due to mistakes that were not made by the bank. But the mistake was made by the debtor and related parties in binding and giving credit. So here we see a problem (the gap between what should be or das sein and what happened or das solen). So here it is necessary to do research in the form of a thesis, with the identification of problems. First, is the bank responsible for the bank caused by debtors and related parties in binding and execute the credit? And Second, how is the legal protection for banks in good faith against these mistakes? This research use normative juridical research method, with descriptive analytical research specifications. Result of this research First, banks cannot be held responsible for debtors and related parties' mistakes in binding and execute the credit. As long as the bank has entered into a credit agreement in good faith, has carried out the bank's obligations in the Banking Act in granting credit and has fulfilled the usual actions taken in granting credit. Second, banks in good faith must be given legal protection. The legal protection can be preventive and represif legal protection.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Transaksi Derivatif yang diamini sebagai transaksi yang rumit dengan diferensiasi produk yang terus berkembang mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling canggih searah dengan inovasi dan kebutuhan pasar finansial. Jumlah Transaksi Derivatif cukup besar dalam transaksi perbankan di Indonesia, selayaknya Transaksi Derivatif mendapat perhatian dari otoritas pengatur dan pengawasan kegiatan perbankan, yaitu Bank Indonesia, agar tercipta kepastian hukum antara para pihak yang bertransaksi. Dewasa ini, marak gugatan yang diajukan ke pengadilan sehubungan dengan Transaksi Derivatif antara bank dengan nasabah yang berakhir dengan hampir semua gugatan nasabah terhadap bank dimenangkan oleh Hakim, sebaliknya, bank selalu dalam posisi dikalahkan oleh Hakim. Oleh karenanya permasalahan yang dibahas oleh Penulis terkait dengan perlindungan hukum bagi bank dalam Transaksi Derivatif menurut ketentuan perbankan yang berlaku dan menyorot pertimbangan Hakim dalam Putusan nomor 24/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel antara PT. Permata Hijau Sawit melawan Citibank, N.A apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Untuk menunjang penelitian ini, juga dilakukan wawancara dengan informan yang mengetahui materi yang ditulis. Dalam pelaksanaan Transaksi Derivatif, Bank Indonesia memberikan perangkat hukum dalam ketentuan-ketentuan perbankan guna memberikan perlindungan hukum kepada bank dalam Transaksi Derivatif dan menjamin kepastian hukum bagi bank dalam melakukan Transaksi Derivatif, yaitu dalam ketentuan perbankan mengenai Pemenuhan Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan Structured Product Bagi Bank Umum dan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Namun jika bank telah mematuhi ketentuan-ketentuan perbankan tersebut namun tetap digugat oleh nasabahnya, yang mana memang nasabah memiliki hak untuk itu apabila rasa keadilannnya terusik, maka yang terpenting pada keadaan seperti ini adalah kesiapan Majelis Hakim dalam memenuhi rasa keadilan yang dimohonkan kepadanya dalam memutus perkara Transaksi Derivatif melalui pemahaman yang tinggi atas obyek perkara tersebut. ......The thesis is about Derivative Transaction which is concurred as a complex transaction with a keep growing variational products start from the simplest to the sophisticated ones, along the way of the innovation and financial market demands. The number of Derivative Transaction is generally high in Indonesian's transactional banking, reasonably it gets enough attention from the authority of the regulation and supervision of the banking activity, in this case Bank of Indonesia, to create a law assurance among those parties during transactions. Nowadays, high amount of charges to the court related to the Derivative Transaction between the Bank with a customer which ends that almost all charges won by the judge. Therefore the problems being discussed by the Author are related to the law protection for Banks in Derivative Transaction according to the banking regulations apply and refers to the Judge's considerations in Verdict number 24/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel between PT. Permata Hijau Sawit againsts Citibank, N.A whether it is valid according to the law regulations. The research methods used is a normative law research using primary, secondary and tertiary materials, also qualitative data analysis. In order to support the research, an interview with an informant who is familiar with the materials has also been done. In the Derivative Transaction activity, Bank of Indonesia has given law's equipments into banking regulations to give law protection for the bank during Derivative Transaction and to guarantee the bank's law's assurance to do it, that is on banking regulations especially about Fulfillment of the Prudential Principal in Structured Product activity and the Application of Risk Management for the Commercial Bank. However if the Bank has followed the banking regulations but it is being charged by its customers, which they have the rights to do that when their sense of righteousness feel so, therefore the most important thing in this case is the readiness of the Judges to fulfill the sense of righteousness which is required to decide the case of Derivative Transaction with an understanding towards the object of the case.

Abstrak :
Kegiatan perkreditan merupakan salah satu fungsi utama dari bank umum. Karena itu, bank dalam memberikan kredit wajib berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang salah satunya adalah Prinsip 5C, yang diantaranya adalah collateral atau agunan. Walaupun kegiatan perkreditan telah dilaksanakan sesuai berbagai pedoman yang ada, tetapi tidak dapat dipungkiri kredit bermasalah tetap terjadi, termasuk kredit macet, yang harus diselesaikan oleh pihak bank agar kemudian tidak berdampak negatif pada pihak lain, terutama pihak bank itu sendiri. Salah satu cara bank menangani kredit macet tersebut adalah dengan melelang jaminan Hak Tanggungan untuk mendapat pengembalian kredit. Akan tetapi, bank terkadang digugat oleh pihak yang merasa dirugikan karena pelelangan tersebut, yang salah satunya terjadi di Bank X, sehingga diperlukan adanya perlindungan bagi bank ketika terjadi permasalahan tersebut. Adapun pokok permasalahannya yaitu bagaimanakah pengaturan dan regulasi mengenai penyelesaian kredit macet khususnya yang dilakukan melalui mekanisme lelang eksekusi Hak Tanggungan oleh Bank X dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap bank sebagai pemegang hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet melalui lelang agunan pada kasus di Bank X. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan regulasi mengenai penyelesaian kredit macet khususnya yang dilakukan melalui mekanisme lelang eksekusi Hak Tanggungan oleh bank diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, serta perlindungan hukum terhadap bank sebagai pemegang Hak Tanggungan dalam penyelesaian kredit macet melalui lelang agunan pada kasus di Bank X diperoleh dari putusan yang dikeluarkan.

---

Credit activity is one of the main functions of banks. Hence, when a bank is going to give some credit, it needs to follow some prudential principles, such as 5C Principle, that one of which is collateral. Although, the bank is abided to various credit related guidelines, but non-performing loan still persist and could not be avoided completely. Therefore, resolution is needed to avoid any negative implication to other parties, including the bank itself. One of the resolution is by selling the collateral, which is the Mortgage Right, through auction. However, sometimes the banks are being sued by another party who feel disadvantaged from the auction implementation, as happened in Bank X. Hence, it is necessary for a bank to have some legal protection when the problem occurs. The subject matters are how is the regulation and arrangement regarding the resolution on non-performing loan, especially through Mortgage Right auction mechanism by Bank X and how is the legal protection for the banks as the Mortgage Right-holder to resolve non-performing loan through auction in the case of Bank X. The research method used is the juridical normative. It can be concluded that the regulation and arrangement regarding the resolution of non-performing loan, especially through Mortgage Right auction mechanism by banks are regulated in Regulation of The Minister of Finance Number 27/PMK.06/2016 and Regulation of Directorate General of State Assets Number 2/KN/2017, and legal protection for the bank as the Mortgage Right-holder to resolve non-performing loan through auction in the case of Bank X is obtained from the Courts decision.