Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, aparat penegak hukum masih menggunakan asumsi sebagaimana penanganan orang dewasa. Proses penangkapan, penahanan, dan prosedural administrasi penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan kasus anak nakal masih sama dengan delik orang dewasa. Padahal kondisi anak berbeda dengan orang dewasa, terutama sekali dari sudut fisik, mental dan sosial. Selain itu, aparat penegak hukum masih beranggapan bahwa pengadilan adalah jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk membuat anak tersebut menjadi baik kembali. Bahwa pidana yang dijatuhkan baruslah cukup berat sehingga anak tidak berani lagi mengulangi perbuatannya. Tidak jarang proses pengadilan yang diasumsikan oleh aparat penegak hukum sebagai jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan perkara anak nakal, ternyata menghasilkan putusan yang kontradiksi dengan aturan perundang-undangan. Hal ini terbukti dengan adanya putusan PN. Jak.Sel. No. 1673/PID/B/2003/PN.Jak.Sel. dalam kasus Peri Uripno al. Peri, seorang anak berumur 10 (sepuluh) tahun, yang diputus oleh Hakim PN.Jak.Sel., dengan putusan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, pasal 362 KUHP, dan di hukum penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari. Menurut Pasal 26 jo. pasal 24 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan, bahwa pemberian sanksi terhadap anak nakal didasarkan pada perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang berusia 8 tahun hingga 12 tahun, hanya dikenakan tindakan seperti, dikembalikan kepada orang tua, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara; sedang anak yang telah berusia di atas 12 tahun sampai dengan 18 tahun dijatuhkan sanksi pidana. Melihat hal itu, keberadaan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam prakteknya tidak memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak secara maksimal.

Abstrak :
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menganalisa ketetapan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan perwalian anak luar kawin yang masih berstatus di bawah umur sebagai ahli waris pada penetapan tersebut di atas, yang permohonan penetapannya dilakukan untuk memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjenis yuridis normatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa apabila salah satu orang tua telah meninggal dan meninggalkan anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, maka harta peninggalan mereka harus tetap diberikan melalui prosedur yang tertera pada Ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan hukum terkait lainnya. Pengakuan dan perwalian terhadap anak luar kawin tersebut wajib dilaksanakan dan ditetapkan oleh pengadilan supaya memperoleh perlindungan hukum yang kuat dari negara khususnya dalam hak mewaris. ......This study was carried out with the aim of describing and analyzing the decisions of the Panel of Judges in determining the application for guardianship of illegitimate children who are still underage as heirs in the determination above, whose application for stipulation is carried out to provide legal protection for children. The research method used in this study is a normative juridical type. The results of the study explain that if one of the parents has died and left a child out of wedlock who has been legally recognized, then their inheritance must still be given through the procedures stated in the provisions of the Civil Code and other related laws. Recognition and guardianship of the child out of wedlock must be implemented and determined by the court in order to obtain strong legal protection from the state, especially in the right of inheritance.