Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Anemia merupakan kelainan penurunan masa eritrosit. Indonesia termasuk dalam satu negara dengan prevalensi anemia wanita usia subur masuk ke dalam 10 besar tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2019 yaitu sebesar 31,2%. Kaum perempuan saat ini berperan ganda, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga berperan di sektor publik yakni bekerja di luar rumah. Pekerja perempuan di sektor perkebunan sawit umumnya mengalami masalah kesehatan yang sama seperti AKI, gizi buruk, layanan persalinan dan pemeriksaan kehamilan, resiko penyakit khusus seperti anemia dan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan anemia pada pekerja perempuan di perusahaan perkebunan sawit X Kalimantan Tengah, perusahaan Y Riau dan perusahaan Z Papua pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah cross sectional melibatkan 105 responden pekerja perempuan di perusahaan perkebunan sawit X Kalimantan Tengah, perusahaan Y Riau, dan perusahaan Z Papua. Data sekunder diperoleh dari penelitian PKGK FKM UI mengenai Pengembangan dan Implementasi Sistem Surveilans Kesehatan Reproduksi pada Pekerja Perempuan di Sektor Perkebunan Sawit, kemudian data diolah menjadi analisis data univariat, bivariat dengan uji Chi Square, dan multivariat dengan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan dari 105 responden sebesar 45,7% pekerja perempuan di perusahaan perkebunan sawit mengalami anemia. Hasil uji chi square terdapat hubungan yang signifikan antara anemia pada pekerja perempuan dengan asupan vitamin C (pvalue = 0.035; OR = 2,599) dan asupan zat besi (pvalue = 0.038; OR = 4,432). Hasil uji regresi logistik menunjukkan hasil asupan zat besi (OR= 13,591; 95%CI= 1,571 – 117,565). Kesimpulan penelitian ini yaitu pekerja perempuan di perusahaan perkebunan sawit berisiko 13,5 kali mengalami anemia jika asupan zat besi <100% AKG. Perlu adanya edukasi dan program khusus untuk pemberian suplementasi Fe atau tablet tambah darah (TTD) pada pekerja di perusahaan perkebunan sawit. ......Anemia is a disorder of decreased erythrocyte mass. Indonesia is included in the top 10 highest in Southeast Asia in 2019 at 31.2%. Women currently have a dual role, as housewives and also working outside the home. Women workers in oil palm plantations generally experience the same health problems as MMR, malnutrition, delivery services and pregnancy checks, risks of special diseases such as anemia and others. The purpose of this study to determine the factors associated with anemia among female workers in oil palm plantation companies in 2022. The research method used was a cross-sectional approach involving 105 female workers in oil palm plantation companies in Central Kalimantan, Riau and Papua. Secondary data from the PKGK FKM UI research, then the data was processed into univariate, bivariate data analysis using the Chi Square test, and logistic regression tests. The results showed that 45.7% of female workers in oil palm plantation companies experienced anemia. The results of the chi square test showed a significant relationship between anemia in female workers and vitamin C intake (pvalue = 0.035; OR = 2.599) and iron intake (pvalue = 0.038; OR = 4.432). The results of the logistic regression test showed the results of iron intake (OR = 13.591; 95% CI = 1.571-117.565). The conclusion is that female workers in oil palm plantation companies have a risk of 13.5 times suffering anemia if iron intake is <100% RDA.

Abstrak :
Riau memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Sebanyak 1,2 juta hektar perkebunan kelapa sawit berada di kawasan hutan dan tidak memiliki izin. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis. Penelitian ini mengindetifikasi penyebab terjadinya alih fungsi kawasan hutan yang tidak memiliki izin khususnya untuk perkebunan kelapa sawit. Dampak yang terjadi akibat alih fungsi ini adalah rusaknya ekosistem hutan, negara mengalami kerugian pajak, konflik perusahaan dengan masyarakat, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat. Alih fungsi kawasan hutan diperbolehkan berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun harus diimbangi dengan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Undang-undang Kehutanan dan Perkebunan sebagai undang-undang dasar alih fungsi kawasan hutan sudah cukup memperhatikan lingkungan, namun hal ini tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang banyak mengganti dan menghapus pasal-pasal dari Undang-undang Kehutanan dan Perkebunan menjadi tidak ramah lingkungan dan tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai grundnorm yang menganut Green Constitution. ......Riau has the largest oil palm plantations in Indonesia. As much 1,2 million hectares of oil palm plantations are located in forest land and unlicensed. This research used normative juridical. This research identifies cause functions shift forest land unlicensed especially for oil palm plantation. Impact this functions shift is damaged forest ecosystems, tax losses, corporate conflict with communities, and livelihood loss. The functional shift of forest land be permitted based on article 19 Law Number 41 of 1999 on Forestry but must balance with sustainable and environmentally friendly development. Forestry law and Plantation law as the constitution  forest shift functional land notice environment,  but not in line with Law Number 11 of 2020 on Job Creation which replaces a lot and removes articles from The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as grundnorm follow The Green Constitution.

Abstrak :
Perkebunan merupakan komoditas unggulan yang memiliki peran strategis baik dalam aspek ekonomis, ekologis, maupun sosial budaya. Salah satu komoditas perkebunan terbesar di Indonesia adalah komoditas sawit. Saat ini, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan kegiatan ekspor yang mencapai sekitar 2,88 juta ton pada September 2021, dengan total lahan perkebunan sawit pada tahun 2021 mencapai kurang lebih 14.663.600 ha (empat belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus hektare). Jumlah lahan perkebunan sawit tersebut terbagi kepemilikannya berdasarkan jenis pelaku usaha, yang mana sebagian besar dikuasai oleh sejumlah Perkebunan Besar Swasta. Telah ditetapkan ketentuan batasan kepemilikan lahan yang merupakan batasan dalam Izin Usaha Perkebunan, yakni bagi komoditas sawit maksimal kepemilikan oleh satu atau satu kelompok pelaku usaha adalah 100.000 ha (seratus ribu hektare). Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang mana enggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dari penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, khususnya praktik oligopoli dalam industri perkebunan sawit melalui kepemilikan lahan perkebunan sawit yang melebihi batasan yang telah ditentukan berdasarkan regulasi, yaitu ketentuan batasan maksimal kepemilikan lahan berdasarkan Izin Usaha Perkebunan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis terkait dampak kepemilikan lahan yang melebihi batas oleh sejumlah pelaku usaha dilihat dari segi persaingan usaha. ......Plantation is a leading commodity which has a strategic role in economic, ecological and socio-cultural aspects. One of the largest plantation commodities in Indonesia is palm oil. Currently, Indonesia is the largest palm oil producer in the world with export activities reaching around 2.88 million tons in September 2021, with a total area of oil palm plantations in 2021 reaching approximately 14,663,600 ha (fourteen million six hundred sixty three thousand six hundred hectares). The ownership of the oil palm plantation land mentioned is divided into three types of business actor, most of which are owned by a few of Large Private Plantations Company. The limit of land ownership which is also the requirements to acquire Plantation Business Permit has been stipulated in the Indonesian law, which stated for the palm oil commodities the maximum land owned by one or a group of business actors is 100,000 ha (one hundred thousand hectares). This research was conducted with a juridical-normative method which uses laws and regulations as the basis of the research. This research aims to analyze the existence of monopolistic practices and/or unfair business competition, especially oligopoly practices in the oil palm plantation industry through land ownership of oil palm plantations which exceeds the maximum limit on land ownership based on Plantation Business Permit. In addition, this study also analyzes the impact of land ownership which exceeds the maximum limit of Plantation Business Permit by a few of business actors in terms of business competition.

Abstrak :
ABSTRAK
Perusahaan perkebunan sawit terintegrasi mengolah perkebunan dari bibit menjadi Tandan Buah Segar, hingga menjadi Palm Oil. Tandan Buah Segar merupakan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN menurut Peraturan Pemerintah, sedangkan Palm Oil merupakan barang yang dikenakan PPN. Pengkreditan PPN Masukan atas Tandan Buah Segar di perusahaan perkebunan sawit seringkali menimbulkan sengketa pajak karena beda interpretasi peraturan. Dalam laporan ini dibahas mengenai pokok permasalahan, peraturan, proses dalam pengadilan pajak serta analisis yurisprudensi sengketa PPN pada perusahaan perkebunan sawit terintegrasi serupa. Hasil perbandingan menunjukkan perusahaan perkebunan sawit yang mengalami masalah yang sama putusan pengadilannya mengarah pada putusan yang sama walaupun Indonesia tidak menganut sistem Yurisprudensi. Selain itu, pokok permasalahan adalah beda interpretasi peraturan.

---

ABSTRACT
Palm Oil Company operates in cultivating palm seeds to produce fresh fruit brunches, until processed to be Palm Oil. Fresh Fruit Bunches is categorized as strategic object which is freed from VAT charges according to Government Regulations, while Palm Oil is an object charged with VAT. This has led to be the cause of VAT Dispute in the Palm Oil Company towards the recognition of crediting VAT In. This report discusses about the main problem, regulations, tax court process, and also jurisprudence analysis of the similar dispute encountered by other Integrated Palm Oil Company. The result of the comparisons of similar company show that the verdicts are leading to same directions although Indonesia is not adopting Jurisprudence System. Furthermore, the main problem causing the dispute is the different interpretation of the Government Regulations.