Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dispensasi perkawinan usia anak merupakan suatu bentuk pengecualian terhadap batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan lebih lanjut mengenai dispensasi perkawinan tidak tercantum di dalam peraturan perundangundangan Indonesia manapun. Pada praktiknya, dalam menangani perkara dispensasi perkawinan usia anak, hakim menggunakan keyakinan hakim sebagai pertimbangan untuk mengeluarkan penetapan dispensasi perkawinan. Sebagai penegak hukum, segala penetapan dan putusan yang dikeluarkan oleh hakim pada dasarnya harus sesuai dengan pandangan masyarakat di wilayah hukum tersebut.

---

ABSTRACT
Child marriages dispensation is a form of exception to the minimum age limit to be able to marriage in Act No. 1 of 1974 regarding to Marriage. Further provisions concerning the marriage dispensation is not listed in any regulation in Indonesian. In practice, in handling child marriages dispensation cases, the judges use the judge's conviction as a consideration for the determination of marriages dispensations. As law enforcer, all the determination and decision issued by the judge basically should be in accordance with the views of society in the jurisdictions.

Abstrak :
Dispensasi perkawinan dini dapat artikan sebagai izin kawin yang diputuskan oleh pengadilan kepada pemohon kedua belah pihak yang belum menginjak usia Sembilan belas tahun melangsungkan pernikahan. Wewenang untuk pengadilan memberi dispensasi ada didalam pasal 7 angka 2 Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan. Studi kualitatif ini bertujuan menemukan dan menganalisis rasionalitas pemberian dispensasi perkawinan usia anak serta efektivitas pengendalian sosial guna pencegahan perkawinan usia anak. Penelitian ini melibatkan 1 informan perempuan yang mengajukan dispensasi perkawinan 1 narasumber dari orang tua yang mengajukan dispensasi perkawinan, dan 2 narasumber terkait dari lembaga pemerintah (Pengadilan Agama Kab. Ponorogo dan Pemda Kab. Ponorogo). Yang dilakukan ialah wawancara langsung yang selanjutnya dianalisis melalui teori kriminologi. Kedua teori kriminologi tersebut memandang perkawinan usia anak menjadi akibat dari gejala perilaku menyimpang yang timbul di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak tepatnya rasionalitas dalam pemberian dispensasi serta minimnya pengendalian sosial di pedesaan, peneliti memprioritaskan terlaksananya transformasi pembelajaran dari tingkat usia paling rendah dan sosialisasi secara merata mengenai regulasi serta penyuluhan di berbagai level kebijakan. ......Early marriage dispensation can be defined as marriage permission, ruled by Court to be given to applicants on both parties, not having reached the age of 19 years when they get married. The Court Authority for this dispensation is in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning marriages Article 7 (2). The qualitative study aimed to find and analyse the rationality in giving early marriage dispensation and the effectiveness of social control in order to prevent early marriage. The research involved a girl proposing marriage dispensation, source person from the girl’ s parent, and two source persons from government agencies (The Islamic Court of Ponorogo Regency and The Local Government of Ponorogo Regency). It covered direct interview, which then was analysed by criminology theory. Both theories considered that early marriage gave impacts on deviant behaviour in the society. The research results showed inappropriate rationality in early marriage dispensation and minimal social control as well in rural areas. The researcher prioritized the implementation of learning transformation from the lowest level of age, socialization evenly about regulation, and counselling at various policy levels.

Abstrak :
Tingginya angka perkawinan usia anak di Nusa Tenggara Barat NTB tidak terlepas dari praktik kawin lari yang dikenal dengan istilah merariq dalam terminologi Suku Sasak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui makna dari bentuk perkawinan merariq dalam perspektif masyarakat adat Sasak, serta secara spesifik persepsi merariq dikalangan anak yang melakukan perkawinan usia anak dalam kacamata budaya di Desa Surabaya Utara. Lebih lanjut penulis ingin mengetahui bagaimana perubahan sosial berdampak pada peran agen pengendalian sosial orang tua, komunitas masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, sekolah, dan negara dalam menanamkan dan memahami nilai-nilai perkawinan adat merariq, khususnya pada generasi muda Suku Sasak, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, yang hingga batas tertentu berimplikasi pada munculnya viktimisasi struktural pada anak perempuan. Keseluruhan implikasi dari tulisan ini menunjukan bahwa merariq yang ada saat ini merupakan bentuk viktimisasi struktural terhadap adat perkawinan merariq dan juga anak perempuan Suku Sasak di Desa Surabaya Utara. Tulisan ini melihat kaitan antara praktik kultural merariq yang disalahgunakan dan dilakukan pada anak perempuan melalui kacamata konsep teori viktimisasi struktural, serta dalam analisa teori konflik norma tingkah laku, kriminologi budaya, dan kriminologi konstitutif. Seperti apa gambaran dan pengalaman langsung anak perempuan korban perkawinan anak melalui mekanisme merariq dijelaskan dalam studi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. ......The high number of child marriages in West Nusa Tenggara NTB is inseparable from the practice of 39 elope 39 which is known as merariq in Sasak terms. This paper intend to find out the meaning of merariq from perspective of Sasak people, and specifically the perception merariq among children who do child marriages in the village of North Surabaya. Furthermore, the authors want to know how the social changes have an impact on the role of social management agents parents, communities, traditional leaders, religious leaders, schools, and state in instilling and understanding the values of merariq marriage custom, particularly in the sasak younger generation, North Surabaya village, Sakra East District, which some extent has implications for structural victimization in girls. The overall implications of this paper show merariq that exist right now is a structural form of victimization against marriage custom and Sasak girls tribe in the North Surabaya village. This paper explain the links between merariq cultural practice which is abused and performed to the girls through the concepts and theories concerning structural victimization, as well as in the analysis of conduct norms conflict, cultural criminology, and constitutive criminology. The images and direct experience of girl as a victims of child marriage through merariq mechanism is described in a research study using a qualitative approach.