Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila terutama sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mempunyai hubungan erat antar perkawinan dengan agama hal ini disebabkan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga unsur rohani memegang peranan penting. Dalmn perkawinan akan timbul hak dan kewajiban baik suami maupun isteri, diantaranya harus bertanggung-jawab terhadap harta benda. Harta kekayaan dalam Suatu perkawinan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan rumah tangga yang bahagia. Apabila harta kekayaan tersebut baik yang diperoleh selama perkawinan ataupun sebelum perkawinan tidak dapat dipertanggungjawabkan akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri khususnya harta benda maka dibuatlah perjanjian Perkawinan. Seringkali pihak ketiga tidak menyadari adanya percampuran harta, dalam pembuatan perjanjian perkawinan juga harus memperhatikan mengenai kecakapan dalam membuatnya yakni pertama akta perjanjian perkawinan mengikat pihak ketiga dalam rangka perjanjian pemberian jaminan kredit perbankan, kedua mengenai syarat-syarat yang dipakai untuk membuat akta perjanjian perkawinan supaya bisa nengikat pahak ketiga, ketigabatas usia yang dipakai oleh notaries untuk dianggap cakap membuat akta perjanjian perkawinan. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif,tipe penelitian eksplanatoris, data yang digunakan data sekunder, diadakan wawancara dengan notaris di Tangerang, metode analistisnya yaitu metode kualitatif. Perjanjian perkawinan mempunyai bentuk dan isi sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lain yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat pendaftaran yang didaftarkan pada kantor pencatat perkawinan pada saat dilangsungkan perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga memiliki hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang membuatnya. Batas usia seseorang untuk dapat membuat perjanjian perkawinan adalah 21 tahun atau belum 21 tahun tapi sudah menikah. Pihak ketiga adalah bank maka apabila melakukan pengikatan maka hendaknya memeriksanya terlebih dahulu akta perkawinan dari kedua belah pihak."

"Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bentuk perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak dalam perkawinan dengan tujuan untuk menyimpangi ketentuan hukum harta kekayaan perkawinan dan mempunyai dampak terhadap pihak ketiga terkait. Adanya ketidakjelasan dalam peraturan prosedur pencatatan perjanjian perkawinan menghasilkan ketidakpastian hukum. Sedangkan, pencatatan perjanjian perkawinan merupakan tindakan hukum yang membuat perjanjian perkawinan itu berlaku terhadap pihak ketiga. Skripsi ini ditujukan untuk memahami pengaturan dan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan itu sendiri terutama mengenai prosedur pencatatatannya. Selain itu, skripsi ini juga ditujukan untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam Penetapan No. 333/Pdt.P/2015/PN.Bdg dan Penetapan No. 183/Pdt.P/2016/PN.Smg yang membahas mengenai permohonan pencatatan perjanjian perkawinan yang terlambat dicatatkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan terhadap hukum positif dan kaidah hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menganalisa suatu gejala tertentu. Pertimbangan Hakim dalam kedua penetapan terkait masih sangat kurang, Hakim sekali tidak mempertimbangkan aspek alasan keterlambatan, jangka waktu keterlambatan, aspek pencatatan perjanjian perkawinan, keberlakuan perjanjian perkawinan, dan juga kewenangan dari Hakim dalam melakukan penemuan hukum. Sedangkan, ketentuan-ketentuan tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan mengingat Akta Perkawinan merupakan Akta Catatan Sipil yang bila akan diubah, dalam hal ini ditambahkan Akta Perjanjian Perkawinan, membutuhkan Keputusan atau Penetapan Hakim. Seharusnya, terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan ini, Pemerintah sebagai regulator menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas sehingga memberikan kepastian hukum. Selain itu, Hakim sebagai penegak keadilan seharusnya lebih menggali dan meneliti informasi dan ketentuan hukum dengan lebih baik lagi.

---

Nuptial agreement is a written agreement made by the parties in marriage to deviate the legal provisions of marital property and has impacts to related third party. The lack of clarity in the rules for the registration of the nuptial agreement induces legal uncertainty. Meanwhile, the registration of a nuptial agreement is a mandatory legal action to make itself valid for third parties. This thesis intends to comprehend the arrangements and provisions regarding the nuptial agreement itself, especially regarding the procedure for the registration of the nuptial agreement. In addition, this thesis also intends to analyze the Judges judgments in Court Establishment No. 333/Pdt.P/2015/PN.Bdg and Court Establishment No. 183/Pdt.P/2016/PN.Smg regarding the registration application of the delayed nuptial agreement registration. The research method used in this thesis writing is normative juridial research, which is conducted on positive law and legal rules. The method type used in this thesis writing is descriptive analytic which is used to analyze a problem. Judges considerations in the two related court establishment are still lacking, considering that the Judge did not consider the aspects of the delay, the period of delay, the aspects of the nuptial agreement registration, the validity of the nuptial agreement, and also the authority of the Judge in rechtsvinding. Whereas, those aspects are very important to be considered in relation that the Marriage Certificate is a Civil Registration Deed which if it is to be amended, in this case the Deed of Nuptial Agreement is added, it requires a Decision or Determination of the Judge. The Government as regulator should create clearer laws and regulations that provide legal certainty in relation to the registration of nuptial agreement. In addition, the Judge as enforcers of justice should better explore and examine information and legal provisions."