Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kamus Teknik Perkapalan dengan 500 entry ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1985 oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Fakultas Teknologi Kelautan ITS. Kamus ini, yang dipakai sebagai salah satu pustaka acuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penerbit Balai Pustaka, telah dipakai secara luas oleh para mahasiswa dan lulusan Fakultas Teknologi Kelautan ITS. Buku ini berisi tentang istilah-istilah yang ada dapat dijadikan pedoman bagi kesatuan bahasa dalam bidang teknik perkapalan."

"ABSTRAKMASALAH POKOK Dengan berlakunya KEPPRES nomor 29/1984 yang antara lain mengatur tentang pemborongan pekerjaan/pembelian barang pemerintah, maka barlakulah KEPPRES tersebut bagi pemborongan pekerjaan perbaikan kapal yang diadakan oleh PERTAMINA Direktorat Perkapalan Dan Telekomunikasi. METODE PENELITIAN Dengan metrode case study design penulis membuat penelitian atas proses pemborongan pekerjaan perbaikan kapal pada instansi tersebut di atas. HAL HAL YANG DITEMUKAN Tarnyata ditemui beberapa kesulitan untuk menerapkan sacara murni atas isi KEPPRES tarsebut, yaitu antara lain ; 1 ) mengingat sifat pekerjaan perbaikan kapal adalah saagat spesifik, maka yaag dapat ditarapkan adalah pemborongan pekerjaan dangan cara pengadaan langsung, petunjukan langsung dan atau pelelangan terbatas; 2) bagi kapal yaag membutuhkan parbaikan dengan segera, ma ka diadakan petunjukan langsung dengan tidak mangadakan penetapan jumlah biaya, yang kemudian diadakan pemutihan. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulannya adalah agak sulit untuk menerapkan isi KEPPRES 29/1984 secara murni bagi pemborongan pekerjaan perbaikan kapal, hal ini disebabkan karena keadaan yang mendesak untuk segera mengadakan perbaikan dan juga karena sifatnya yang spesifik. Saran penulis adalah sebaiknya Menteri keuangan berdasarkan wewenangnya dalam pasal 94 KEPPRES 29/1984 mengadakan pengaturan tersendiri bagi perbaikan kapal yang yang membutuhkan perbaikan dengan segera. "

"Industri perkapalan adalah sebuah industri padat modal dan padat karya yang ikut menopang perkembangan Industri di Indonesia. Industri perkapalan melakukan kegiatannya yaitu pembuatan kapal dan reparasi kapal dan memiliki resiko yang beragam, salah satu resiko yang penting adalah resiko penurunan kualitas lingkungan galangan kapal akibat banyaknya kapal yang direparasi di atas Dok. Manajemen resiko di Industri galangan Kapal adalah manajemen pengalihan resiko yang mampu mengelola bahaya potensi resiko lingkungan dalam bentuk Asuransi Lingkungan Analisa pengalihan resiko lingkungan ditentukan dari faktor-faktor analisa resiko (nilai resiko) estimasi resiko (karakteristik resiko) dan permodelan asuransi lingkungan (preventive cost & risk based margin) dengan menggunakan metode SAST (Strategic Assumption Surfacing and Testing) dan metode PPA (Participatory Perspectives Analysis) dan hasilnya faktor resiko terbesar adalah faktor penggerak yaitu risiko pencemaran galangan akibat sandblasting dalam proses reparasi kapal yang diikuti faktor pengungkit yaitu limbah cat, karat, tritip dan lain-lain. Model asuransi lingkungan progresif adalah yang terbaik untuk pengalihan resiko lingkungan di dalam reparasi kapal dengan membangun instalasi Dok yang ramah lingkungan yaitu Instalasi Graving Dok. Waterblasting dan cat antifouling yang ramah lingkungan dan pembebanan preventive cost terhadap stakeholder atau dapat menggunakan rumus atau formula biaya premi Asuransi Lingkungan yang dibebankan kepada kapal-kapal yang melakukan kegiatan reparasi di atas Dok.

---

The shipyard industry is a capital- and labour-intensive industry, which also supports Indonesia?s industrial development. In carrying out its activities, which include shipbuilding and ship repair works, the shipyard industry is challenged by a number of risks, one of the crucial ones being the risk of deterioration of the shipyard environmental quality due to the great number of ships repaired in the docks.

Risk management practice in the Shipyard Industry involves transferring risks to manage potential environmental risk threats through the use of Environmental Insurance. Environmental risk transfer analysis is determined by risk analysis factors (risk values), risk estimates (risk characteristics), and environmental insurance modeling (preventive cost & risk-based margin) using SAST (Strategic Assumption Surfacing and Testing) and PPA (Participatory Perspectives Analysis) methods. The results demonstrate that the biggest risk factor - also a driving factor - is the risk of shipyard contamination due to the sandblasting process in a series of activities in ship repair, followed by leverage factors, which are paint wastes, rust, barnacles, and others.

The most suitable progressive environmental insurance model for environmental risk transfer within the scope of ship repair suggests the installation of environmentally friendly docks, namely Graving Docks. Water blasting, the use of environmentally friendly antifouling paints, or charging preventive costs to stakeholders may be calculated based on the Environmental Insurance premium calculation formula and are charged to ships repaired on such docks."

"Perumusan teknologi pertahanan dipengaruhi oleh filosofi dan visi negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Visi negara Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara mengharuskan adanya kemandirian dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kondisi peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki, dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi pertahanan harus didasarkan pada aspek demografi dan kondisi geografi yang mencakup artikulasi negara nusantara (sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara), dan negara kepulauan (sesuai dengan UNCLOS 1982, United Nations Convention on Law on the Seas). Bagaimana hubungan kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan. Bagaimana konsep industri perkapalan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung keamanan maritim Indonesia. Teori dan konsep penelitian menggunakan Teori Daya Saing, Teori Pemberdayaan, Konsep Maritime Security Sector Reform dan Konsep Klaster Industri Perkapalan. Metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriktif. Hasil Penelitian. Kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan memerlukan perubahan regulasi terkait pengelolaan manajemen industri perkapalan. Perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan produsen industri perkapalan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ditekankan melakukan pemanfaatan industri nasional dalam pemenuhan Alutsista. Sehingga memerlukan pengelolaan menejemen industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya. Konsep pengembangan klaster terbagi dua berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu industri swasta dengan konsep pengeloalan klaster industri perkapalan. Sedangkan industri BUMN menggunakan konsep holding industri National Shipbuilding and Heavy Indrustries."