Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut Undang-undang Perbankan, fungsi perbankan adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan adalah dengan memberikan penyaluran dana kepada masyarakat dengan memberikan Kredit Pemilikan Rumah atau KPR. Dalam pemberian KPR kepada nasabah, bank menetapkan beberapa persyaratan sebelum nasabah mendapatkan fasilitas KPR tersebut, salah satunya adalah dengan mensyaratkan nasabah memiliki asuransi yang mempertanggungkan jiwa nasabah tersebut. Untuk memudahkan pemilikan asuransi jiwa tersbut, maka bank melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi, yang juga dapat disebut dengan bancassurance.Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat salah satu kasus persaingan usaha tidak sehat dalam penyelenggaraan asuransi oleh Konsorsium Bringin dan Heksa yang dipasarkan oleh BRI selaku penyedia fasilitas KPR. Perkara ini telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan BRI dinyatakan melakukan perjanjian tertutup dan melakukan entry barrier. Perjanjian tertutup merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No.5 Tahun 1999; sedangkan entry barrier merupakan satu kegiatan yang dilarang, diatur dalam Pasal 18 huruf b UU No.5 Tahun 1999. Putusan KPPU ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam tulisan ini, Penulis akan memberikan kajian yuridis atas Putusan KPPU dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Penulis juga akan menganalisa dengan menggunakan ketentuan pada SEBI 12/35/DPNP, dan juga metode pendekatan yang digunakan KPPU dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam proses pembuktian perkara ini, sebagaimana dikenal dalam Hukum Persaingan Usaha terdapat dua metode pendekatan yaitu pendekatan per se illegal dan pendekatan rule of reason. Pada akhirnya, tulisan ini akan memberikan pemahaman dan penerapan UU No.5 Tahun 1999 dalam prakteknya, khususnya dalam praktek bancassurance.

---

According to the Banking Law, the banking function is to collect and distribute public funds. One form of business that can be done by banking is to provide the distribution of funds to the community by providing housing loans. To grant of housing loans to customers, the bank establishes several requirements before customers get the facilities, one of which is to require customers to have life insurance that guaranty the customer's life. To facilitate the ownership of life insurance serve targeted, then the bank cooperating with an insurance company, which can also be called bancassurance.In this study, the authors raised one case of unfair competition in the administration of insurance by the Consortium Bringin and Heksa marketed by BRI as the provider of mortgage facilities. This case was decided by the KPPU and BRI declared doing exclusive dealing and make entry barrier. Exclusive dealing is one agreement prohibited under Law No. 5 of 1999, as provided for in Article 15 of Law No. 5 of 1999; whereas the entry barrier is an activity that is prohibited under Article 18 letter b Law No. 5 of 1999. The Commission's Decision was later canceled by the Central Jakarta District Court. In this paper, the author will give a juridical study on the Commission's Decision and the Decision of the Central Jakarta District Court.The author also analyzes using the provisions of SEBI 12/35 / DPNP, and also the method used KPPU and the Central Jakarta District Court in the process of proving this case, as it is known in the Competition Law, there are two methods of approach is the approach per se illegal and approaches rule of reason. In the end, this paper will provide an understanding and application of Law No. 5 of 1999 in practice, especially in bancassurance practice."

"Salah satu perjanjian yang dilarang menurut ketentuan UU Nomor 5 Tahun 999 adalah perjanjian tertutup (exclusive dealing). Dalam ketentuan Pasal 15 UU Jomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian lengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan 1tau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Untuk nemahami tentang hubungan antara penyalahgunaan posisi dominan dengan 1erjanjian tertutup, maka perlu dicermati tentarig tiga hal: 1 )hubungan yang signifikan antara posisi dominan pelaku usaha dengan terjadinya suatu perjanjian tertutup, ~)pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU.12004 untuk menentukan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kasus tersebut termasuk dalam perjanjian tertutup yang dilarang oleh UU Nomor 5 lahun 1999, 3)hubungan antara posisi dominan dengan perjanjian tertutup dalam perkara Putusan Nomor 06/KPPU/2004. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif malitis.Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Menyalahgunaan posisi dominan mempunyai hubungan yang sangat eraUsignifikan dengan perjanjian tertutup. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf :1. Disamping itu hubungan penyalahgunaan posisi dominan dengan perjanjian tertutup tersebut, dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (3) yang melarang pelaku usaha Jntuk membuat perjanjian mengenai harga atau potoilgan harga tertentu atas barang :ian atau jasa. Untuk menentukan adanya perjanjian tertutup, pendekatan yang :iilakukan adaiah pendekatan per se illegal. Pendekatan per se illegal juga digunakan dalam beberapa perkara yang diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), antara lain, dalam Putusan Nomor: 10/KPPU-L/2001. Putusan KPPU No.06/KPPU-U2004, yang menyatakan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf a. Jo ayat (2) huruf a, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut terdapat hubungan yang sangat erat antara penyalahgunaan posisi dominan dengan perjanjian tertutup."

"Tesis ini hendak mengkaji terkait dengan Putusan KPPU No. 31/KPPU-1/2019. Terdapat dua pertimbangan hakim yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, yakni hakim membenarkan perjanjian tertutup (tying agreement). Kemudian hakim memilih rule of reason daripada per se illegal. Akan tetapi, penelitian ini akan berfokus hanya pada kajian mengenai tying agreement. Perjanjian antara PT. AHM dengan Main dealer dan Dealer yang memiliki persyaratan bahwa pihak yang ingin mempunyai bengkel AHASS harus bersedia menerima dan membeli barang dan jasa lain dari PT. AHM selain itu terdapat klausula perjanjian potongan harga suku cadang yang diperoleh pemilik bengkel AHASS. Rumusan masalah yang peneliti bahas yaitu apakah tindakan PT AHM melakukan perjanjian tertutup dengan Main Dealer dan Dealer di Indonesia masuk kategori pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan 3 berdasarkan UU Persaingan usaha dan apakah pendekatan Rule of Reason yang digunakan dalam putusan KPPU No: 31/KPPU-I/2019 sudah tepat dalam memutus pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Persaingan Usaha. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-analitis, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif.

---

This thesis intends to examine the KPPU's Decision No. 31/KPPU-1/2019. There are two interesting judges' considerations for further study, namely the judge justifying a closed agreement, tying agreement. Then the judge chose the rule of reason rather than per se illegal. However, this research will focus only on the study of tying agreement. Agreement between PT. AHM with Main dealers and Dealers who have a requirement that parties who want to have an AHASS workshop must be willing to accept and buy other goods and services from PT. In addition to that, AHM has a clause on the spare parts discount agreement which is obtained by the AHASS workshop owner. The formulation of the problem that the researcher discusses is whether the action of PT AHM in entering into closed agreements with Main Dealers and Dealers in Indonesia is categorized as a violation of Article 15 paragraphs 2 and 3 based on the Business Competition Law and whether the Rule of Reason approach used in KPPU's decision No: 31/KPPU- I/2019 has been right in deciding violations of Article 15 paragraphs 2 and 3 of the Business Competition Law. The research method used is normative, the nature of the research used is descriptive-analytical, the types of data used are primary and secondary data, data analysis is carried out descriptively-qualitatively, and conclusions are drawn using deductive logic."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas adanya dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Dugaan ini didasarkan pada adanya indikasi perjanjian tertutup dengan melalui perjanjian ritel yang dilakukan oleh pihak Aqua yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa kepada pelaku usaha pesaingnya yaitu produk Le Minerale dari PT Tirta Fresindo Jaya. Penelitian ini membuktikan bahwa Aqua telah melakukan perjanjian tertutup dan penyalahgunaan penguasaan pasar, sehingga menimbulkan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the alleged of the unfair competition practice of ready to drink water business. The alleged practices are based on an indication of exclusive agreement along with a form of retail agreement that is made between PT Tirta Investama, the producer of Aqua bottled water and PT Balina Agung Perkasa, the distributor of Aqua bottled water with their sub-distributor. The agreement to exclude their competitior, Le Minerale bottled water, from the market. This research proves Aqua has entered into an exclusive agreement and abusing its market power that led to unhealthy business competition.

---

This thesis discusses the alleged of the unfair competition practice of ready to drink water business. The alleged practices are based on an indication of exclusive agreement along with a form of retail agreement that is made between PT Tirta Investama, the producer of Aqua bottled water and PT Balina Agung Perkasa, the distributor of Aqua bottled water with their sub distributor. The agreement to exclude their competitior, Le Minerale bottled water, from the market. This research proves Aqua has entered into an exclusive agreement and abusing its market power that led to unhealthy business competition."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan technological tying di dalam hukum persaingan usaha di Amerika Serikat dengan melakukan studi terhadap putusan Leasco Response Inc. 1976 , Foremost Pro Color Inc. 1983 , dan Microsoft Corporation 2001 . Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana technological tying dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak bertetangan dengan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat, bagaimana perbedaan dari technological tying dengan tying arrangement berdasarkan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat, dan bagaimana penerapan hukum persaingan usaha terkait technological tying di Amerika Serikat. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Technological Tying bukan seperti konsep Tying Arrangement yang memaksa konsumen membeli tied product, sehingga tidak pantas menggunakan pendekatan Per Se Illegal melainkan menggunakan pendekatan Rule of Reason. Dengan demikian, harus ada pertimbangan dan pemeriksaan lebih lanjut dari Hakim Pengadilan untuk membuktikan apakah memang ada pelanggaran antitrust law.

---

This thesis discusses the application of technological tying in antitrust law in the United States of America by analyzing the verdict of Leasco Response Inc. 1976 , Foremost Pro Color Inc. 1983 , and Microsoft Corporation 2001 . The formulation of the issues to be discussed is how the concept of technological tying is seen as something that is not against the antitrust law in the United States of America, what is the difference between technological tying and tying arrangement according to the antitrust law in the United States of America, and how is technological tying applied according to the antitrust law in the United States of America. This thesis is prepared by normative legal writing method. The results conclude that technological tying is not the same concept like tying arrangement that forced consumers to also buy tied product either tying product, so it is not appropriate to using Per Se Test but it should to using Rule of Reason Test. Therefore, it must be more consideration and investigation furthermore by Judges to prove if there is a violation in antitrust law. "

"Skripsi ini membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dalam kerja sama yang dilakukan oleh Grab Indonesia dan PT TPI dalam jasa angkutan sewa khusus terhadap mitra pengemudi mandiri dan dugaan praktik anti persaingan usaha yaitu perjanjian tertutup, integrasi vertikal dan praktik diskriminasi dalam kerja sama tersebut. Dugaan tersebut muncul diawali dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan mitra pengemudi mandiri GrabCar di Medan pada tanggal 23 April 2018, yang menuntut agar Grab Indonesia tidak memberlakukan orderan prioritas terhadap mitra pengemudi PT TPI. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif-analitis, penelitian ini memberikan deskripsi mendalam terkait dampak yang ditimbulkan dari kerja sama Grab Indonesia dan PT TPI terhadap mitra pengemudi mandiri GrabCar berserta analisis dugaan praktik anti persaingan usaha ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum persaingan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kerja sama Grab Indonesia dan PT TPI tidak terdapat indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dampak-dampak yang dirasakan oleh mitra pengemudi mandiri GrabCar seperti orderan prioritas, penurunan pendapatan dan kesulitan mendapatkan order tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rating, performa dan ketatnya persaingan dengan pengemudi taksi daring yang lain.This thesis discusses the impact arising from the cooperation conducted by Grab Indonesia and PT TPI on GrabCar independent driver partners, as well as the alleged unfair competition practice namely closed agreements, vertical integration and discriminatory practices carried out in cooperation conducted by Grab Indonesia and PT TPI related to special rental transport services. The allegations emerged preceded by a demonstration conducted by hundreds of GrabCar independent driver partners in Medan on April 23th, 2018, who demanded that Grab Indonesia to not impose priority orders on PT TPI's driver partners. Through the normative juridical research method with descriptive-analytical type, this study provides an in-depth description of the impact of the alleged unfair competition practices on GrabCar's independent driver partners as well as the analysis of the alleged unfair competition practices based on applicable laws and regulations regarding competition law. The results showed that in the cooperation between Grab Indonesia and PT TPI, there were no indications of violations of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition and the impacts felt by GrabCar independent driver partners such as priority orders, decreases in income and the difficulty of getting the order are influenced by several factors such as rating, performance and intense competition with other online taxi drivers."

"Perkembangan industri perfilman dan bioskop di Indonesia terbilang cukup pesat dikarenakan semakin banyaknya penggunaan teknologi digital baik secara langsung maupun sebagai pendukung. Platform aplikasi pembelian tiket bioskop secara digital merupakan salah satu pemanfaatan teknologi yang mendukung dan memudahkan pembelian tiket bioskop kapanpun dan dimanapun. Namun sebagai salah satu instrumen pasar digital, aplikasi pembelian tiket bioskop berpotensi melakukan perjanjian tertutup (tying agreement) yang mengharuskan konsumen membeli produk ikatan selain produk pokoknya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai perjanjian tertutup yang dilakukan pelaku usaha pada aplikasi pembelian tiket bioskop perlu ditinjau berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Mengingat pada kenyataannya, aplikasi TIX ID hingga saat ini hanya menerapkan satu-satunya metode pembayaran yakni melalui aplikasi dompet elektronik (e-market) DANA. Untuk memudahkan penulis dalam penulisan, metode yang digunakan yakni analisis kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang menjelaskan potensi atas pelaksanaan kegiatan usaha platform aplikasi pembelian tiket bioskop TIX ID dengan berdasarkan fakta yang ditemukan serta dilandasi melalui analisis perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia melalui unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999. Adapun hasil dari penulisan ini adalah mengenai besar kecilnya telah terjadinya perjanjian tertutup (tying agreement) sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 terhadap aplikasi TIX ID.

---

The development of the film and cinema industry in Indonesia is quite rapid due to the increasing use of digital technology both directly and as a support. The movie ticketing application platform is one of the uses of technology that supports and facilitates the purchase of cinema tickets anytime and anywhere. However, as one of the digital market instruments, the movie ticketing application has the potential to conduct a closed agreement (tying agreement) which requires consumers to buy tied products other than the tying product. Therefore, the discussion of closed agreements made by business actors on movie ticket purchase applications needs to be reviewed based on Law No. 5 of 1999. Given that in reality, the TIX ID application until now has only implemented the only payment method, namely through the DANA e-Wallet application. To facilitate the author in writing, the method used is qualitative analysis with descriptive analytical type of research that explains the potential for the implementation of business activities of the TIX ID movie ticketing application platform based on the facts found and based on an analysis of the perspective of business competition law in Indonesia through the elements of Article 15 paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. The result of this writing is about the size of the tying agreement as prohibited by Article 15 paragraph (2) of Law No. 5 Year 1999 on the TIX ID application."

"Skripsi ini membahas mengenai tying arrangement dalam produk perbankan di bidang perkreditan ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha di Indonesia dan Amerika Serikat. Latar belakang penelitian skripsi ini adalah semakin banyaknya produk perbankan di bidang perkreditan yang diikatkan dengan produk asuransi dimana hal tersebut berpotensi melanggar hukum persaingan usaha. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam penerapan ketentuan tying arrangement dalam kasus produk perbankan di bidang perkreditan pada hukum persaingan di Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu metode pendekatan yang digunakan dan konsep kekuatan ekonomi dalam menganalisa suatu kasus tying, keberadaan undang-undang khusus dan lembaga khusus untuk mengatur dan mengawasi kasus tying arrangement di sektor perbankan; serta kriteria-kriteria yang perlu dibuktikan dalam suatu kasus tying dalam produk perbankan di bidang perkreditan yang diatur dalam Pedoman Pelaksaan Pasal 15 yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

---

The focus of this study is tying arrangement of banking products in the credit sector reviewed under competition law. The background of this research is the spread of banking products in credit sector, which many of those are tied to insurance products whereby has the potential to violate competition law. This research used a normative judicial approach with qualitative descriptive method of data analysis. The results showed that there are several differences in the implementation of tying arrangement provision in the credit banking products in Indonesia and USA competition law, which are the approach method and the economic power concept used by the trial in solving tying cases, the existence of special law and special institution to regulate and supervise tying arrangement issues in banking sector; and the criterias has to be proved in a case of tying in banking product in credit sector which has been arranged in the implementation of Article 15 Law No. 5 Year 1999 guidelines issued by the Commission. "